la

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKAPEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
20122012
BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKABAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA

2. PROFIL KABUPATEN MAJALENGKAPROFIL KABUPATEN MAJALENGKA
LUAS WILAYAH
1.204,24 Km2
ATAU 120.424 Ha
(3,25 % LUAS JAWA BARAT)
26 KECAMATAN, 13 KELURAHAN DAN
323 DESA
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2010
1.166.733 JIWA
LAKI-LAKI 582.783 JIWA
PEREMPUAN 583.950 JIWA
(BERDASAR SENSUS PENDUDUK TAHUN 2010)

3. 1. SEKTOR PERTANIAN :
A. TANAMAN PANGAN; PADI, JAGUNG, KEDELAI, KACANG
TANAH, KACANG PANJANG, UBI JALAR, UBI KAYU.
B. PERIKANAN ; IKAN MAS, NILA, GURAME DAN LELE.
C. PETERNAKAN; SAPI, DOMBA, AYAM BURAS DAN PEDAGING.
2. SEKTOR PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
A. PERKEBUNAN ; KOPI, NILAM, TEBU, TEH DAN TEMBAKAU.
B. KEHUTANAN ; HUTAN RAKYAT DAN HUTAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI DAN TNGC )
2. SEKTOR PARIWISATA :
A. OBYEK WISATA ALAM
B. OBYEK WISATA BUDAYA (PENINGGALAN SEJARAH)
C. OBYEK WISATA BUATAN
3. SEKTOR PERTAMBANGAN ;
A. ANDESIT
B. SIRTU
C. TANAH LIAT/LEMPUNG
D. GAMPING/BATU KAPUR

4. 4
1) MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJALENGKA BERIMAN DAN
BERTAQWA;
2) MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG
MERATA DAN TERJANGKAU;
3) MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS
AGRIBISNIS ;
4) REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN UMUM;
5) OPTIMALISASI OTONOMI DESA;
6) MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG
PROPORSIONAL, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN;
7) MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
““TERWUJUDNYA KABUPATEN MAJALENGKA YANG RELIGIUS,TERWUJUDNYA KABUPATEN MAJALENGKA YANG RELIGIUS,
MAJU DAN SEJAHTERA“ (REMAJA)MAJU DAN SEJAHTERA“ (REMAJA)

5. 1. MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN
2. MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKATUNTUK
MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN
3. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
YANG STABIL
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU
5. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
6. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DASAR
5

6. 1. GERBANG CAHAYA
(GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
CERDAS, SEHAT, BERAGAMA DAN BERBUDAYA)
2. GERBANG EMAS
(GERAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
MASYARAKAT)
3. GERBANG KENCANA
(GERAKAN PEMBANGUNAN
PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
KECAMATAN DAN DESA)
4. GERBANG PERMATA
(GERAKAN PEMBANGUNAN PERTUMBUHAN 6

7. 1. PEMBANGUNAN KESEHATAN
2. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
3. PEMBANGUNAN EKONOMI
4. PEMBANGUNAN PARIWISATA
5. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
6. PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
7. PENATAAN RUANG
8. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.  UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104
TAHUN 2004);
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72
TAHUN 2005 TENTANG DESA;
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 66 TAHUN 2007 TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

9.  DESA  KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI
BATAS-BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT
SETEMPAT, BERDASARKAN ASAL USUL DAN ADAT
ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.
 PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  SUATU SISTEM
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DI DESA BERSAMA-SAMA
SECARA MUSYAWARAH, MUFAKAT DAN GOTONG-ROYONG
YANG MERUPAKAN CARA HIDUP MASYARAKAT YANG
TELAH LAMA BERAKAR BUDAYA DI INDONESIA.

10.  PROFIL DESA  GAMBARAN MENYELURUH MENGENAI
KARAKTER DESA YANG MELIPUTI DATA DASAR
KELUARGA, POTENSI SUMBER DAYA ALAM, SDM,
KELEMBAGAAN, PRASARANA DAN SARANA, SERTA
PERKEMBANGAN KEMAJUAN DAN PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI.
 MUSRENBANG-DESA  FORUM MUSYAWARAH TAHUNAN
YANG DILAKSANAKAN SECARA PARTISIPATIF OLEH PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN DESA (PIHAK
BERKEPENTINGAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN
DESA DAN PIHAK YANG AKAN TERKENA DAMPAK HASIL
MUSYAWARAH) UNTUK MENYEPAKATI RENCANA
KEGIATAN DI DESA 5 (LIMA) TAHUN DAN 1 (SATU)
TAHUNAN.

11.  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
- SEBAGAI BENTUK PENJABARAN VISI DAN
MISI KEPALA DESA TERPILIH;
- BERISI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
RANCANGAN PAGU INDIKATIF UNTUK
WAKTU 5 TAHUN;
- DITETAPKAN DENGAN PERATURAN
DESA

12.  RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RPK DESA)
- GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA;
- RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM DESA DAN
HASIL MUSRENBANG DESA UNTUK 1 (SATU)
TAHUN;
- DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA
DESA.

13.  DILAKSANAKAN MELALUI MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG
DESA);
 DILAKSANAKAN SECARA PARTISIPATIF
OLEH PEMERINTAHAN DESA (KUWU
BESERTA PERANGKATNYA DAN BPD);
 WAJIB MELIBATKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA ( LPM, RT, RW,
PKK, KARANG TARUNA, MUI DESA, TOKOH
MASYARAKAT DLL).

14.  MERUPAKAN FORUM KEGIATAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN OLEH PARA
PERENCANA PADA TINGKAT KELOMPOK
MASYARAKAT, DASA WISMA, RT/RW,
DUSUN/LINGKUNGAN DAN DESA/KELURAHAN.
 HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PARTISIPATIF :
- RENCANA KEGIATAN, WAKTU DAN PEMBIAYAAN;
- RENCANA YANG DIBIAYAI SWADAYA MASYARAKAT,
- RENCANA PEMBANGUNAN DARI BANTUAN
PEMERINTAH;
- RENCANA PEMBANGUNAN SWADAYA DAN BANTUAN
PEMERINTAH;
- RENCANA PEMBANGUNAN YANG DIUSULKAN.

15.  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMD) UNTUK
JANGKA WAKTU 5 TAHUN IDEALNYA
DIBUAT SETELAH TERBENTUKNYA KUWU
BARU;
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP DESA) UNTUK JANGKA WAKTU 1
TAHUN DILAKSANAKAN PADA BULAN
JANUARI.

16.  PEMBANGUNAN FISIK
- SARANA PEMERINTAHAN (BALAI DESA, BALAI DUSUN,
POS KAMLING, RUANG BPD, RUANG LPMD);
- SARANA SOSIAL (AGAMA, PENDIDIKAN,
KESEHATAN/RUMAH;
- BIDES/POSYANDU, R. KARANG TARUNA, OLAH RAGA
DLL);
- SARANA PEREKONOMIAN ( JALAN, IRIGASI, SARANA
PERTANIAN DLL)
 PEMBANGUNAN NON FISIK
- PEMBANGUNAN SOSIAL (AGAMA, PENDIDIKAN,
KESEHATAN, PENANGANAN PMKS, PEMBERDAYAAN
PSKS);
- PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT ( LEMBAGA
EKONOMI, USAHA EKONOMI DESA, LEMBAGA
KEUANGAN DESA, KELOMPOK TANI DLL).

17.  APB DESA (PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DESA);
 APBD (PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH);
 APBN (PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH);
 BANTUAN/ HIBAH;
 SUMBER DANA LAIN YANG SAH.

18.  BIDANG PENDIDIKAN : BOS, PAUD, KEAKSARAAN
FUNGSIONAL, PAKET B, dll;
 BIDANG KESEHATAN : DESA SIAGA, JAMKESMAS, dll;
 BIDANG SOSIAL : PEMBINAAN FAKIR MISKIN, PKH,
dll;
 BIDANG INFRASTRUKTUR : PERBAIKAN JALAN DESA,
RUTILAHU, dll;
 BIDANG PERTANIAN : PENGEMBANGAN USAHA
MINA PERDESAAN (PUMP), FEATI, PUAP, dll;
 PROGRAM LAINNYA: PNPM MANDIRI PERKOTAAN,
PNPM MANDIRI PEDESAAN DAN PNPM INTEGRASI