Teori Chenery menyatakan bahwa transformasi struktural ekonomi terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi, di mana kontribusi sektor industri terhadap PDB meningkat dan sektor pertanian menurun. Transformasi struktural dicapai pada tingkat yang lebih cepat jika perubahan pola permintaan domestik dan perdagangan luar negeri mengarah pada output industri manufaktur.

1. Chenery mengatakan bahwa perubahan
struktur ekonomi disebut sebagai transformasi
struktur yang diartikan sebagai suatu
rangkaian perubahan yang saling terkait satu
sama lain dalam komposisi agregat demand
(AD), ekspor-impor (X-M). Agregat supplay
(AS) yang merupakan produksi dan
penggunaan faktor-faktor produsi seperti
tenaga kerja dan modal guna mendukung
proses pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003).

2. 1. Arthur Lewis tentang teori migrasi
2. hoilis chenery tentang teori transportasi struktural.

3.  Teori Lewis pada dasarnya membahasa proses
pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah
pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis
mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara
pada dasranya terbagi atas dua, yaitu
perekkonomian tradisional di pedesaan yang
didominasi sektor pertanian dan perekonomian
modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor
utama.

4.  Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
 Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang
setengah jadi dan barang jadi.
 Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar
produk/jasa yang dihasilkannya.
 Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan
komoditi unggulan
 Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa
serta mendukung proses produksi.
 Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
 Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
 Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

5.  Teori Chenery dikenal dengan teori pattern of development, dimana
dalam teori ini difokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses
perubahan ekonomi di negara sedang berkembang, yang mengalami
transformasi dari pertanian tradisional ke industri sebagai mesin utama
pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitianya Chenery dan Syirquin
mengidentifikasi bahwa dengan peningkatan perubahan pendapatan
masyarakat per kapita membawa perubahan ke arah konsumeristik dari
penekanan pada makanan dan kebutuhan poko lainnya ke arah barang-
barang manufaktur dan jasa.
 Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan petumbuhan PDB yang
merupakan total pertumbuhan nilai tambah dari semua sektor ekonomi.
Secara umum dalam proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi,
dimana pangasa PDB dari sektor industri meningkat dan sektor pertanian
mengalami penurunan.
 Menururt Chenery, proses transformasi sturktural akan mencapai tarafnya
yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah
output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam
komposis perdagangan luar negri atau ekspor sebagaimana yang terjadi
di negar-negara industri baru. Sperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura,
dan Hongkong.

6.  Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara
dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Setidak-
tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat
sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan
keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan
tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.
 Tinjauan makro-sektoral dan keuangan merupakan
tinjauan ekonomi murni sedangkan tinjauan kenegaraan
dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah
tinjauan di bidang politik.

7.  Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat
berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor
apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara
yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk
domestik bruto maka struktur perekonomian Indonesia dam[ppai tahun
1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri.
 Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini
sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di
Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk
PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung
dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja.
Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam
penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi
Indonesia ternyata masih dualisme.
Boeke seorang ekonom Belanda mengatakan bahwa perekonomian
Indonesia berstruktur dualistis. Sebab dari segi penyerapan tenaga kerja
dan sumber kehidupan rakyat (53,69%), sedangkan sektor industri
pengolahan hanya menyerap 10,51% tenaga kerja.

8.  Pergesern sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya
dengan keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur
perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan.
Hal ini dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi
sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan
dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industri-industri
pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan
prasarana transportasi dan komunikasi.
 Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi
lebih sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari
pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan
berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumpukan
penduduk disini. Disamping itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin
modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan
teknologi modern untuk proses produksi oleh perusahaan-perusahaan.

9.  Struktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan
penyelenggraan kenegaraan. Ditinjau dari sini maka struktur
perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter,
atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan
mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang
berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat
kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan.
 Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga
pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana
pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai
kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian
Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran
pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi,
yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN
1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih
besar dlam perekonomian nasional.

10.  Struktur ekonomi ini arahnya untuk sementara adalah ke perekonomian
yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian
yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang
dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut.
Maka akibatnya terjadi ekonomi konglomerasi dimana hanya beberapa
orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di
Indonesia, yang dampaknya kita rasakan sekarang yaitu ambruknya
perekonomian Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi
yang dananya berupa pinjaman dari luar negeri.
 Pada era revormasi ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada
strruktur ekonomi egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian
dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia. Misalnya dengan
memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil; dan
menengah karena mereka dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang tahan
menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku
ekonomi yang mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia

11.  Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi
pengambila keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi
dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi)
dan desentralisasi.
 Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaitkan
bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka
panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang
sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh
pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah
atau kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka
yang tidak memiliki akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka
hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya
sekedar sebagai pendengar.
 Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara
rapi selama pemerintahan orde baru, hal ini disebabkan oleh budaya atau
kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Walaupun Indonesia
sudah merdeka setengah abad dan menuju era globalisasi namun budaya
ini masih sulit untuk ditingalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan.

12.  Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah
Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk
diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang
sering dijadikan legitimasi adalah karena sebagai negara sedang berkembang
yang baru mulai melakukan proses pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang
demikian diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen
pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan sekaligus dibutuhkan
pemerintahan yang kuat. Namun demikian sejak awal pembangunan jangka
panjang tahap kedua (PJP II) struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis
tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya.
 Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin
besar. Perubahan rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan era
reformasi telah membawa angin segar bagi pemerintahan di daerah untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan mulai
diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi UU Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan struktur
perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi
desentralistis.
