1. KEBIJAKAN MAKRO
EKONOMI
Diploma IV Kurikulum Khusus BPKP
Kelas 8B
Aditya Wahyu Kusuma Wardana
Daniel Wawone Yunior Basar
Ivan Dwi Jatmiko
Restu Kurnia Natalia
Yusniar Yuliana Wardani
0

2. KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI
MENGAPA KITA MEMPELAJARI KEUANGAN PUBLIK?
Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai kebijakan makro ekonomi, ada baiknya jika kita
mengetahui mengapa kita mempelajari keuangan publik terlebih dahulu.
Jika kita berbicara keuangan publik dipandang dari sisi belanja maka pertanyaan yang
sering muncul misalnya adalah: Jenis jasa yang bagaimana dan apa yang harus diberikan
oleh pemerintah kepada masyarakat? Kenapa pemerintah membelanjakan anggarannya
untuk bantuan sosial pendidikan dan asuransi kesehatan kepada mereka yang tidak
mampu? Kenapa pemerintah menjadi penyedia utama barang dan jasa seperti: Jalan,
pendidikan, dan kesehatan, di lain pihak kegiatan pengadaan barang dan jasa seperti:
usaha garmen, bisnis hiburan, dan asuransi untuk properti lebih banyak didominasi oleh
sektor swasta?
Sementara itu, dari sisi pendapatan publik, pertanyaan yang sering muncul misalnya
adalah: Bagaimana pemerintah menetapkan tarif pajak untuk masyarakatnya, dan
bagaimana nilai pajak tersebut saling terkait satu sama lain dengan keadaan ekonomi para
wajib pajak? Kegiatan apa yang seharusnya dikenakan pajak ataupun tidak pada masamasa krisis? Apakah pengaruh pajak terhadap keberlangsungan perekonomian?
A. Empat Pertanyaan Terkait dengan Keuangan Publik
Singkatnya, keuangan publik adalah suatu studi terkait dengan peran pemerintah dalam
perekonomian. Mengenai hal ini, maka keuangan publik akan menjawab empat
pertanyaan:
1. Kapan seharusnya pemerintah mengintervensi perekonomian?
Prinsip dasar dari mikroekonomi adalah “keseimbangan kompetitif pasar akan
menimbulkan efisiensi dan memaksimalkan manfaat yang akan diterima oleh
masyarakat.” Intinya dari prinsip ini adalah, biarkan pasar yang menentukan
nilai/harga dari barang/jasa yang diperdagangan melalui keseimbangan permintaan
dan penawaran, maka akan terciptalah “perdagangan-yang-efisien”.
Namun kondisi ideal tersebut tidak selalu terjadi dalam kenyataan, pemerintah dalam
beberapa hal tertentu masih harus melakukan intervensi dengan alasan:
1

3. 1) Kegagalan pasar
Suatu keadaan yang menyebabkan sistem ekonomi pasar tidak mampu
memberikan manfaat yang maksimal dalam hal efisiensi, disebut kegagalan pasar.
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan pasar, semisal ekternalitas
negatif, dimana keputusan yang diambil oleh satu pihak akan mempengaruhi
pengeluaran biaya pihak lainnya.
Jika ternyata keseimbangan kompetitif pasar tidak mampu menciptakan suatu
manfaat berupa pemaksimalan efisiensi, maka ada kemungkinan dengan intervensi
pemerintah hal tersebut dapat diperoleh.
2) Pemerataan sumber daya
Pemerataan sumber daya adalah pendistribusian sumber daya dari kelompok yang
memiliki sumber daya lebih kepada kelompok lainnya yang masih kurang sehingga
kedua kelompok tersebut dapat memiliki sumber daya tersebut dalam proporsi
yang sama.
Dikarenakan adanya kemungkinan penyebaran sumber daya yang tidak merata,
dimana salah satu kelompok berlebih sedangkan kelompok lainnya kurang, maka
diperlukan peran/intervensi pemerintah untuk dapat mendistribusikan sumber
daya tersebut sehingga tercapai keseimbangan pada setiap kelompok.
2. Bagaimana seharusnya pemerintah melakukan intervensi?
Setelah menentukan apakah pemerintah perlu melakukan intervensi ataupun tidak,
langkah
berikutnya
adalah
menentukan
bagaimana
seharusnya
pemerintah
melaksanakannya. Terdapat beberapa pendekatan umum yang dapat dilakukan oleh
pemerintah:
1) Mengenakan pajak atau memberikan subsidi
Salah satu cara bagi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar adalah dengan
menggunakan mekanisme harga, dimana kebijakan pemerintah digunakan untuk
mempengaruhi harga barang tertentu, yaitu melalui pajak (untuk barang-barang
yang produksinya berlebih) ataupun subsidi (untuk barang-barang yang
produksinya kurang).
2

4. 2) Melarang atau mewajibkan
Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk melarang penjualan/pembelian
barang yang produksinya berlebih, ataupun memerintahkan/mewajibkan agar
masyarakat melakukan penjualan/pembelian barang yang secara produksi kurang.
3) Penyediaan layanan publik
Langkah lainnya dari pemerintah untuk menghadapi kegagalan pasar adalah
dengan menyediakan/memproduksi barang/jasa publik yang memiliki potensi
untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang akhirnya hal ini akan membawa
pengaruh pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
4) Penyediaan layanan yang dibiayai oleh keuangan publik
Pemerintah mungkin saja ingin mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat
namun tanpa intensi untuk terlibat langsung. Oleh karena itu, pemerintah dapat
membiayai suatu perusahaan swasta agar menyediakan suatu layanan tertentu
kepada masyarakat.
Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada banyak pilihan kebijakan yang
dapat diambil oleh pemerintah. Ketika akan memutuskan kebijakan apa yang akan
diambil, setiap pembuat keputusan haruslah mempertimbangkan dengan matang dan
mengevaluasi setiap alternatif pilihan yang ada. Proses mengevaluasi pilihan ini akan
membawa kita pada pertanyaan ketiga.
3. Apakah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan manfaat
ekonomi?
Untuk dapat menjawab pertanyaan ini haruslah pembuat kebijakan memahami setiap
implikasi yang akan ditimbulkan oleh masing-masing alternatif. Dalam menilai
pengaruh yang timbulkan dari intervensi pemerintah, pembuat kebijakan haruslah
menyadari bahwa setiap kebijakan memliki pengaruh langsung dan tidak langsung.
1) Pengaruh langsung
Pengaruh langsung adalah efek/pengaruh yang dapat diperkirakan jika masingmasing individu yang ada di dalamnya tidak melakukan perubahan tingkah laku
atas intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.
3

5. 2) Pengaruh tidak langsung
Pengaruh tidak langsung terjadi ketika masing-masing individu yang ada di
dalamnya melakukan perubahan tingkah laku sebagai respon terhadap intervensi
pemerintah.
4. Apakah alasan dari pemerintah untuk menggunakan suatu cara/kebijakan
dalam melakukan intervensi?
Haruslah disadari bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah tidaklah selalu
berkaitan dengan penyelesaian atas masalah kegagalan pasar atau memastikan
terdistribusikannya sumber-sumber daya secara merata. Pada praktiknya, pemerintah
menghadapi permasalahan yang cukup pelik, pemerintah berusaha menggabungkan
keinginan jutaan warganya menjadi suatu kumpulan kebijakan yang saling terkait satu
sama lain. Hal ini akan membawa kita pada pertanyaan keempat, mengapa seakan
pemerintah membuat kebijakan seenaknya?
Nyatanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidaklah semata dipandang dari
sudut pandang ekonomi saja, namun ada banyak pertimbangan yang diambil, misalnya
terkait dengan politik. Sebagaimana “kegagalan pasar” mempengaruhi pemaksimalan
manfaat di ekonomi pasar, begitupun dengan “kegagalan pemerintah” dapat
menyebabkan ketidaktepatan intervensi pemerintah. Oleh karena itu, para politisi
harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan terkait dengan cara pandang dan
tekanan dari luar, kedua hal inilah yang mampu mendorong dibentuknya suatu bentuk
kebijakan yang dapat memaksimalkan efisiensi ekonomi dan pemerataan sumber daya
dalam cara-cara yang dapat diterima.
Untuk dapat merekomendasikan apakah diperlukannya intervensi dari pemerintah
(kembali ke pertanyaan pertama), perlulah dipertimbangkan beberapa hal; apakah
dengan adanya intervensi dari pemerintah ini akan mengurangi/mengatasi masalah?
Atau malah akan membuat masalah itu semakin buruk dengan adanya “kegagalan
pemerintah”?
4

6. B. Mengapa Mempelajari Keuangan Publik? Menilik Dari Fakta-Fakta Yang Ada Di
Pemerintahan
Yang menjadikan keuangan publik menarik adalah, adanya peran dominan dari
pemerintahan di kehidupan sehari-hari kita. Terdapat beberapa indikator yang dapat
digunakan untuk dapat merinci peran pemerintah dalam kehidupan kita, yaitu:
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Desentralisasi
3. Pengeluaran, pajak, defisit, dan hutang
4. Distribusi pengeluaran
5. Distribusi sumber-sumber pendapatan
6. Tata peraturan pemerintah
Pemerintahan baik dalam skala nasional maupun lokal memiliki cakupan yang luas dan
akan terus berkembang seiring perubahan zaman. Ciri khas pemerintah dalam hal
belanja dan pendapatan juga akan terus berubah, misalnya dari awalnya penyedia
barang publik tradisional (keamanan) menjadi penyedia asuransi sosial (asuransi
kesehatan). Melalui tata peraturan perundang-undangannya, pemerintah juga telah
memberikan pengaruh pada kehidupan sehari-hari kita.
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
Pengertian Makroekonomi
Ilmu Ekonomi Makro atau Makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi
yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara
keseluruhan termasuk pertumbuhan dalam pendapatan, perubahan dalam harga, dan
tingkat pengangguran. Sedangkan tujuan dari macroekonomi adalah untuk memahami
peristiwa ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi.
Dalam
perekonomian
mengenal
teori
makroekonomi.
Teori
ini
lebih
memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh dari kegiatan ekonomi. Apabila yang
dibicarakan mengenai produsen, maka yang diperhatikan adalah kegiatan produsen dalam
keseluruhan ekonomi. Begitu pula, apabila yang diperhatikan adalah tingkah laku
konsumen, maka yang dianalisis adalah tingkah laku keseluruhan konsumen dalam
menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam
perekonomian. Dalam analisis makro ekonomi juga diperhatikan peranan pemerintahan
dalam mengatur kegiatan sesuatu perekonomian.
5

7. Ruang Lingkup Analisis Makroekonomi
Ilmu Ekonomi dibedakan menjadi:
Ekonomi deskriptif,
Mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai sesuatu
masalah ekonomi.
Teori ekonomi,
Teori ekonomi tugas utamanya menyusun model analisis ekonomi untuk
menerangkan secara umum perilaku sistem ekonomi.
Ekonomi terapan,
Menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk
menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif.
Teori ekonomi dipecah menjadi :
Teori ekonomi Mikro.
Analisis-analisis dalam teori ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian-bagian
kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, seperti kegiatan seorang konsumen,
suatu perusahaan atau suatu pasar.
Teori Ekonomi Makro.
Analisis-analisis dalam teori ekonomi makro lebih global atau lebih menyeluruh
sifatnya. Dalam ekonomi makro yang diperhatikan adalah tindakan konsumen
secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahanperubahan keseluruhan kegiatan ekonomi.
Perbedaan dalam ruang lingkup dan titikberat (fokus)
Mikro ekonomi lebih menitikberatkan pada analisis membuat pilihan untuk (1)
mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya (2) mencapai
kepuasan maksimum
Makro ekonomi menerangkan (1) bagaimana segi permintan dan penwaran
menentukan tingkat kegaitan dalam perekonomian (2) Masalah utama yang selalu
dihadapi setiap perekonomian (3) Peranan kebijakan dan campur tangan
pemerintah untuk mentasai masalah ekonomi yang dihadapi
6

8. Menggunakan Mikroekonomi dalam Makroekonomi
Mikroekonomi adalah studi bagaimana rumah tangga dan Perusahaan membuat
keputusan dan bagaimana pembuat keputusan ini berinteraksi dalam pasar. Dalam
mikroekonomi, individu memilih memaksimalkan tingkat kepuasan (utility) dengan
batasan anggaran.
Peristiwa-peristiwa makroekonomi muncul dari interaksi banyak individu yang
mencoba memaksimalkan kemakmurannya. Karena variabel agregat adalah jumlah
variabel-variabel yang mendeskripsikan keputusan-keputusan individu, studi
makroekonomi didasarkan pada landasan-landasan mikroekonomi.
Isu-Isu Utama dalam analisis Makroekonomi
Makroekonomi membahas isu- isu penting yang selalu dihadapi dalam suatu
perekonomian. Analisis ini berusaha memberikan jawaban kepada pertanyaanpertanyaan yang dikemukakan yaitu :
1.
Faktor- faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian ?
2.
Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh ?
3.
Mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil ?
4.
Mengapa pengangguran dan kenaikan harga- harga selalu berlaku ?
Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan dalam perekonomian perlu dibedakan
kepada tiga bentuk abstraksi, yaitu:
Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan bahwa harga tetap
dan suku bunga tetap.
Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga mengalami
perubahan.
Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga dan suku
bunga mengalami perubahan.
Masalah dan Kebijakan Makroekonomi
Salah satu aspek penting dari ciri kegiatan perekonomian yang menjadi titik tolak
analisis dalam teori makroekonomi adalah pandangan bahwa sistem pasar bebas tidak
selalu dapat mewujudkan:
1.
penggunaan tenaga kerja penuh.
7

9. 2.
kestabilan harga- harga.
3.
pertumbuhan ekonomi yang teguh (konsisten).
Masalah-masalah ini mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat dan harus
dihindari atau dapat dikurangi. Aspek-aspek penting yang dapat dipelajari dalam
makroekonomi adalah kebijakan fiscal (kebijakan pemerintah dalam perpajakan dan
penggunaannya), kebijakan
moneter (kebijakan
pemerintah
dalam
mengatur
penawaran uang dan suku bunga), dan kebijakan ekonomi terbuka.
Masalah Utama Dalam Perekonomian
Dari uraian secara ringkas di atas diterangkan masalah makroekonomi utama yang
selalu dihadapi oleh suatu negara dapat dirincikan sebagai berikut :
1.
Masalah Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai : perkembangan kegiatan
dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam
masyarakat bertambah. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena
faktor- faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan
kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang
digunakan, tenaga kerja bertambah akibat perkembangan penduduk dan
perkembangan tingkat pendidikan.
2.
Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi.
Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke
periode lainnya, karena selalu mengalami masa naik turun. Pergerakan naik turun
kegiatan perusahaan- perusahaan di dalam jangka panjang dinamakan konjungtor
atau siklus kegiatan perusahaan. Kemunduran yang serius akan menimbulkan
masalah pengangguran, sedangkan perkembangan ekonomi yang terlalu pesat
akan menimbulkan kenaikan harga- harga atau inflasi.
Ahli- ahli ekonomi berkeyakinan bahwa dalam suatu perekonomian yang
sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonomi sangat labil,
siklus kegiatan ekonomi seperti ini dapat menyebabkan akibat buruk kepada
perekonomian dan masyarakat.
8

10. 3.
Masalah pengangguran.
Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seorang yang tergolong dalam
angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran
agregat. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran,
antara lain :
Menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik.
Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi
penggunaan tenaga kerja.
Ketidaksesuaian di antara ketrampilan pekerja yang sebenarnya dengan
ketrampilan yang diperlukan dalam industri- industri.
Akibat buruk pengangguran
Tingkat pendapatan merupakan faktor penting yang menentukan kemakmuran
suatu masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi
pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka
capai.
4.
Masalah kenaikan harga-harga (inflasi).
Inflasi dapat didefisikan sebagai suatu proses kenaikan harga- harga yang berlaku
dalam perekonomian.
Faktor- faktor penyebab Inflasi :
Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaanperusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Pekerja- pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.
Akibat buruk Inflasi
Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk bagi individu masyarakat dan
kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi cenderung menurunkan taraf
kemakmuran segolongan besar masyarakat. Bila tidak dikendalikan inflasi akan
bertambah serius dan cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif,
mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Sehingga akan memperlambat
pertumbuhan ekonomi.
9

11. 5.
Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Istilah perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian dengan menjalankan
kegiatan ekspor dan import dengan negara- negara lain. Ketidakseimbangan
diantara ekspor dan impor dalam aliran keluar/ masuk modal dapat menimbulkan
masalah serius dalam kestabilan suatu perekonomian.
Alat Pengamat Prestasi Kegiatan Ekonomi
Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan
perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari suatu periode ke
periode lainnya. Alat pengamat prestasi perekonomian atau indikator makroekonomi
yang utama adalah:
1.
Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.
Pendapatan Nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan
jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Produk
Nasional Bruto (PNB) produk nasional yang diwujudkan oleh faktor- faktor
produksi milik warga negara. Produk Domestik Bruto (PDB) diwujudkan oleh
faktor- faktor produksi dalam negeri. PNB dan PDB merupakan ukuran mengenai
besarnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam
suatu tahun tertentu. Data produk nasional dapat digunakan untuk menilai
prestasi pertumbuhan ekonomi dan bisa untuk menentukan tingkat kemakmuran
masyarakat dan perkembangannya.
2.
Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran.
Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja
dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah
tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.
Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung menggunakan cara:
Jumlah angkatan kerja : jumlah penduduk usia kerja x 100 %
3.
Tingkat perubahan harga- harga atau inflasi
Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks
harga konsumen/ Consumer Price Indeks (CPI) yaitu indeks harga dari barangbarang yang selalu digunakan para konsumen.
10

12. 4.
Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Neraca pembayaran merupakan data yang memberi gambaran tentang lalu lintas
perdagangan dan dana dari satu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun
tertentu. Dua komponen penting dari neraca pembayaran yang perlu diperhatikan
adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan (overall balance).
5.
Kestabilan nilai mata uang domestik.
Perbandingan antara nilai suatu mata uang asing dengan nilai mata uang domestik
disebut kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan banyaknya uang dalam
negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu.
Kebijakan Makroekonomi.
Kebijakan- kebijakan makroekonomi yang akan dilakukan suatu negara tergantung
kepada
tujuan-
tujuan
yang
ingin
dicapai, tujuan-tujuan
kebijakan
makroekonomi dapat dibedakan kepada lima aspek berikut :
1.
Menstabilkan kegiatan ekonomi
Pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari 3 hal berikut ini :
 Tingkat penggunaan tenaga kerja adalah tinggi.
 Tingkat harga- harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti.
 Terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari
atau ke luar negeri.
Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi
yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu.
2.
Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa
inflasi.
3.
Menghindari masalah inflasi.
4.
Menciptakan pertumbuhan yang teguh.
Ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai
pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, yaitu:
 Untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang selalu
bertambah.
 Untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat.
5.
Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing.
11

13. Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi Makro
Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa bentuk kebijakan yang
harus dijalankan oleh suatu negara dalam sistem perekonomiannya di antaranya sebagai
berikut :
a.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan
dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi
pengeluaran agregat dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya
perekonomian. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas
kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam
pemerataan pendapatan.
Seperti dijelaskan di atas bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah
dilakukan melalui perubahan di dalam pendapatan dalam hal ini pajak dan dalam
pengeluaran pemerintah dalam hal ini APBN.
Instrumen kebijakan fiskal yang berkaitan erat dengan pendapatan adalah sektor
perpajakan. Pengaruh dari sisi perpajakan akan nampak sangat jelas pada
perekonomian. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat
akan meningkat sehingga industri dapat meningkatkan jumlah produksi. Dan
sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan produksi industri secara umum.
Instrumen kebijakan fiskal lainnya bisa melalui kebijakan anggaran yang terdiri
dari :
Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran
lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada
perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi
sedang resesif.
Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran
surplus
adalah
kebijakan
pemerintah
untuk
membuat
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Anggaran surplus
biasanya dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang
mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
12

14. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran
sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni
terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
b.
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintahan yang dijalankan oleh
bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi atau mengubah penawaran
uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga untuk memengaruhi jumlah
uang yang beredar di masyarakat.
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy yaitu kebijakan
dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy yaitu kebijakan
dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan
kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan
moneter, yaitu antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation).
Operasi pasar terbuka merupakan salah satu cara mengendalikan uang yang
beredar dengan menjual ataupun membeli kembali surat berharga yang
diterbitkan oleh Pemerintah. Pemerintah akan membeli surat berharga
pemerintah apabila ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dan
sebaliknya jika pemerintah meninginkan jumlah uang yang beredar
berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada
masyarakat.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate).
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara
merubah tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang
mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Bila
pemerintah akan meningkatkan jumlah uang yang beredar, pemerintah akan
menurunkan tingkat bunga bank sentral. Dan sebaliknya menaikkan tingkat
bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
13

15. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio).
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan
memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada
pemerintah. Pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib apabila
menginginkan jumlah uang yang beredar meningkat. Sedangkan untuk
menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan
wajib.
Himbauan Moral (Moral Persuasion).
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya
seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan
kredit
untuk
mengurangi
jumlah
uang
beredar
dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
c.
Kebijakan Segi Penawaran
Kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari segi permintaan, di
samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari
segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi
efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga
yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran
lebih menekankan pada peningkatan semangat tenaga kerja untuk bekerja dengan
jalan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga dan meningkatkan usaha para
pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksi. Cara ini dilakukan
pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi,
menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang
diproduksikan. Selain itu kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara
mengembangkan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam
mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta.
14

16. MASALAH DAN KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI INDONESIA 2013
Permasalahan yang dihadapi dalam ekonomi makro adalah sebagai berikut :
1. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau
sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari
krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk
miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5%
dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah
penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari
jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari segi distribusi pendapatan nasional,
penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak
dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
2. Krisis Nilai Tukar
Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997,
akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan
dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan
keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar
negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan
intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut.
Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai
pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
3. Masalah Utang Luar Negeri
Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata
menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan
sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai
(hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang
tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari
PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB. Untuk mengatasi ini,
pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam.
15

17. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk
membantu menyelesaikan masalah ini.
4. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system
perbankan.
Banyak
usaha
yang
macet
karena
meningkatnya
beban
utang
mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank
mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian
masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi
penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih
besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan
terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah
memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas
tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju
inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar
terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini
kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban
bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan
meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba
mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan
simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang
berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.
5. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah
krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004
tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga
barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi.
Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu
melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan
secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses
penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.
16

18. 6. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari
anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu
setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu
maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 4050 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya
penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan
kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan
perbaikan irigasi bagi pertan
Perekonomian Indonesia saat ini berada dalam critical point. Faktor melemahnya nilai
tukar rupiah, inflasi yang terus naik bahkan mencapai puncak tertinggi sejak Global
Financial Crisis, disertai peningkatan defisit transaksi berjalan dan semakin tergerusnya
cadangan devisa akibat capital outflow serta besarnya utang luar negeri swasta jangka
pendek yang jatuh tempo membuat instabilitas perekonomian Indonesia meningkat.
Memburuknya indikator-indikator makro ekonomi Indonesia sudah berlangsung lebih dari
satu tahun terakhir ini. Selain itu, tekanan yang dihadapi ekonomi nasional disebabkan
juga oleh semakin memburuknya ekonomi emerging economies serta kondisi ekonomi
global yang masih penuh ketidakpastian. Hal ini harus diwaspadai karena bisa berlanjut ke
tahapan yang lebih buruk dan menyebabkan Indonesia masuk ke dalam lubang krisis.
Dalam rangka merespon meningkatnya instabilitas ekonomi makro karena merosotnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah mengeluarkan empat paket kebijakan.
1. Paket Pertama
Paket yang dibuat terkait dengan upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan
menjaga nilai tukar rupiah
a. Pemerintah akan melakukan langkah mendorong ekspor dengan memberikan
deduction tax pada sektor ekspor minimal 30% dari produksi.
b. Menurunkan impor migas.
Dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam porsi solar sehingga
akan mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor. Kebijakan ini akan
menurunkan impor migas secara signifikan.
17

19. c. Menetapkan pengenaan pajak Bea Masuk yang berasal dari barang impor
seperti mobil CBU, barang bermerek yang sekarang 75% akan menjadi 125%
sampai 150%.
d. Melakukan langkah memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi
prosedur terkait kuota.
2. Paket Kedua
Paket ini bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Pemerintah akan memberikan insentif dengan tetap memastikan bahwa defisit
fiskal berada pada kisaran 2,38%. Dengan menjaga defisit pada batas aman ini
pemerintah memastikan pembiayaan APBNP 2013 dalam kondisi aman. Adapun
insentif yang diberikan terkait dengan:
a. Tax deduction pada industri padat karya
b. Relaksasi fasilitas kawasan berikat
c. Penghapusan PPN Buku
d. Penghapusan PPN dasar yang sudah tak tergolong barang mewah.
e. Pentingnya menjaga menjaga UMP untuk mencegah terjadi PHK dengan skema
kenaikan UMP yang mengacu pada KHL produktifitas dan pertumbuhan
ekonomi. Dengan membedakan kenaikan upah minimum industri, UMK, industri
padat karya, dan industri padat modal.
f. Insentif dalam jangka menengah addition deduction untuk litbang
g. Mengoptimalkan penggunaan tax allowance untuk insentif investasi
3. Paket Ketiga
Paket ketiga ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi.
Pemerintah akan berkoordinasi dengan BI. Dari sisi pemerintah untuk mengatasi
inflasi atau harga yang bergejolak atau volatile food, pemerintah akan ubah tata
niaga daging sapi dan hortikultura dari pembatasan sistem kuota menjadi
mekanisme yang andalkan harga.
4. Paket Keempat
Paket keempat ini terkait dengan mempercepat investasi. Pemerintah akan
mengambil langkah:
18

20. a. Menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu
pintu dan menyederhanakan jenis perizinan yang menyangkut kegiatan
investasi. Sebagai contoh saat ini sudah ada perizinan investasi hulu migas dari
69 jenis menjadi hanya 8 perizinan.
b. Mempercepat dan saat ini sudah dirampungkan adalah revisi PP tentang DNI
(Daftar Negatif Investasi) yang lebih ramah bagi investor.
c. Mempercepat program investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan, mineral,
logam, bauksit, nikel dan tembaga dengan memberikan insentif berupa tax
holiday dan tax allowance serta percepatan renegosiasi kontrak karya dan
PKP2B.
19