STAN JAKARTA D4 BPKP 2013

1. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
1
Manajemen Strategi Sektor Pemerintah
Analisis Strategi dan Capaian Kinerja
Ditjen Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan
Disusun Oleh:
Septian Wildan Mujaddid (25)
Tien Saputri Kusuma Aditya(27)
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Diploma IV – Kelas 8B BPKP
Desember 2013

2. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
2
BAB I
PENDAHULUAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unit eselon I di bawah Kementerian
Perhubungan yang telah berdiri sejak tahun 1952. Pada awal pendiriannya disebut sebagai
Djawatan Penerbangan Sipil, selanjutnya pada 1963 mengalami perubahan nama menjadi
Direktorat Penerbangan Sipil dan sejak 1969 resmi berubah menjadi Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara hingga saat ini. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No: KM 60
Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan udara;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan
udara; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan sesuai dengan Permenhub No. KM 60 Tahun
2010 adalah sbb:

3. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
3
Sementara struktur organisasi Ditjen Perhubungan Udara sebagai berikut:
Atas kompleksitas yang dihadapi Ditjen Perhubungan Udara, kelompok kami mencoba
menganalisis tentang kinerja Ditjen Perhubungan. Paper kami antara lain menganalisis
bagaimana Ditjen Perhubungan Udara melaksanakan tugas sesuai dengan target
perencanaannya, juga tentang bagaimana kinerja Ditjen Perhubungan Udara dalam
menyukseskan rencana kerja yang telah disusun.

4. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
4
BAB II
ANALISIS VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
A. VISI
Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah : “Terwujudnya Penyelenggaraan
Transportasi Udara yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.”
Penjelasan Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara garis besar adalah :
Penyelenggaraan transportasi udara yang andal diindikasikan oleh penyelenggaraan
transportasi udara yang mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan,
ketepatan waktu, kelaikan, keselamatan dan keamanan dalam menyelenggarakan
transportasi udara.
Penyelenggaraan transportasi udara yang berdaya saing diindikasikan
penyelenggaraan transportasi udara yang harus dilakukan secara efektif, efisien, berkualitas,
ramah lingkungan, berkelanjutan, SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
Penyelenggaraan transportasi udara yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh
penyelenggaraan transportasi udara yang mampu memberikan nilai tambah bagi
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Visi Ditjen Perhubungan Udara telah selaras denga Visi Kemenhub, hanya saja pada
visi tersebut telah dijelaskan secara spesifik bahwa core business Ditjen Perhubungan Udara
adalah transportasi udara.
Mengacu pada visi Negara Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
Demokratis, dan Berkeadilan”, penyelenggaraan transportasi udara yang menjadi kegiatan
utama dalam visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara langsung telah mendukung
upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan negara ini sehingga apabila peran
dalam penyelenggaraan transportasi tersebut benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif
dan berkelanjutan maka salah satu bagian dari visi Negara Indonesia dapat terwujud.
Menurut kelompok kami, visi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah sesuai
dengan teori Mc Kinsey dan Fred R. David karena telah menunjukkan pandangan yang
mencerminkan harapan dan cita-cita masa depan serta telah memenuhi karakteristik visi
yang efektif yaitu: dapat dibayangkan, diinginkan oleh pihak yang terkait, realistis dan
terjangkau, fleksibel dan mudah dikomunikasikan.

5. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
5
B. MISI
Untuk mencapai visi di atas, Direktorat Perhubungan Udara telah merumuskan misi
yaitu sebagai berikut:
1) Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan
2) Menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal
dan terintegrasi
3) Mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan
(sustainable)
4) Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien didukung oleh SDM yang profesional
dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian
hukum.
Misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di atas telah sejalan dengan misi
dari Kementerian Perhubungan yang meliputi:
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang
peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum
secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk
mengantisipasi perubahan iklim
Namun misi Ditjen Perhubungan Udara tersebut belum mencakup mengenai
mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dalam rangka mengantisipasi perubahan
iklim.
Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mendukung beberapa prioritas
pembangunan nasional antara lain:
- Prioritas Pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola yang sejalan dengan misi
keempat yaitu mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien didukung oleh SDM
yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta
menjamin kepastian hukum.

6. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
6
- Prioritas keenam (infrastruktur) dan prioritas kesepuluh (daerah tertinggal,
terdepan, terluar, dan pascakonflik) yang sejalan dengan misi pertama dan kedua,
yaitu memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan serta
menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal
dan terintegrasi.
- Prioritas ketujuh yaitu iklim investasi dan usaha dimana Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara mendukung melalui misi keempat yaitu mewujudkan iklim
usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (sustainable).
Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah pernyataan keinginan yang mendalam dari
pendiri perusahaan tentang Organisasi (Bisnis)-nya bagi Masyarakat sekitar, baik pasar atau
sosial ekonomi lainnya. Sehingga pengertian misi dideskripsikan sebagai pertanyaan yang
dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada?
Pertanyaan ini terjawab melalui misi pertama dan kedua, yaitu mengenai
urgensi adanya Ditjen Perhubungan Udara sebagai penyedia sarana, prasarana
dan jaringan transportasi udara yang memenuhi standar standar keamanan,
keselamatan penerbangan dan pelayanan.
2. Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi?
Pertanyaan ini terjawab di misi ketiga, alasan keberadaan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara adalah mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara
yang kompetitif dan berkelanjutan.
3. Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi?
Core business di Direktorat Perhubungan Udara adalah menyediakan sarana,
prasarana dan jaringan transportasi (misi kedua)
Sementara menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, Misi yang
baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting dibawah ini:
1. Konsumen
2. Produk atau Jasa
3. Pasar
4. Teknologi
5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan
6. Filosofi

7. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
7
Konsep Diri
8. Fokus pada Citra Publik
9. Fokus pada karyawan
Menurut Kelompok kami, pernyataan misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara telah memenuhi tiga pertanyaan dasar sesuai teori dari McKinsey, namun belum
memenuhi seluruh komponen misi menurut Fred R. David. Komponen yang dipenuhi adalah
komponen produk dan atau jasa (sarana dan prasarana transportasi udara) serta komponen
fokus pada citra publik dan fokus pada karyawan (tertuang dalam misi keempat). Sedangkan
komponen-komponen lainnya masih belum tercermin dalam pernyataan misi dari Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
C. TUJUAN
Dalam rangka penentuan arah pembangunan transportasi udara, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam jangka panjang adalah sebagai berikut:
1. Terjaminnya kualitas pelayanan, kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi udara;
2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi udara yang stabil sehingga dapat
memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkelanjutan (sustainable growth);
3. Terwujudnya peningkatan perolehan devisa dari penyelenggaraan jasa transportasi
udara, sehingga dapat ikut memberikan kontribusi terhadap pemantapan neraca
pembayaran nasional;
4. Terwujudnya kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara yang terjangkau ke
seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan
pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf
internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal dan efektif sehingga
dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan
berdaya saing;
6. Sarana pendidikan bagi masyarakat untuk menghargai profesionalisme dan
peningkatan kualitas hidup manusia.
Sebagian besar tujuan tersebut telah sesuai dengan Misi yang ada, kecuali pada
tujuan nomor 3 mengenai “Terwujudnya peningkatan perolehan devisa dari
penyelenggaraan jasa transportasi udara, sehingga dapat ikut memberikan kontribusi
terhadap pemantapan neraca pembayaran nasional”. Mungkin tujuan tersebut memiliki
korelasi secara tidak langsung dengan visi ‘memberi nilai tambah’. Namun, menurut kami
tujuan tersebut kurang memiliki korelasi yang kuat dengan misi yang telah ditetapkan.

8. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
8
D. STRATEGI
1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum serta
menyempurnakan dan atau melengkapi peraturan per undang-undangan dalam
penyelenggaraan jasa transportasi udara;
2. Meningkatkan kualitas dan produktifitas pelayanan jasa transportasi udara melalui
penerapan manajemen mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan (demand) jasa
transportasi udara;
3. Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif
dalam rangka menciptakan industri penerbangan yang efisien, efektif dan kompetitif
dalam pasar global serta mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang;
4. Meningkatkan efisiensi nasional bidang jasa transportasi udara dan mendorong
minat investor untuk berinvestasi di bidang industri penerbangan;
5. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan jasa transportasi udara sampai ke daerah
terpencil, terisolasi, daerah perbatasan negara dan luar negeri.

9. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
9
BAB III
ANALISIS KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN (RENSTRA), INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) SERTA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA (LAKIP)
A. Kesesuaian Renstra Ditjen Perhubungan Udara dengan Kementerian Perhubungan
No. Sasaran Strategis Pembangunan
Transportasi Nasional
Sasaran Pembangunan Transportasi Udara
1 Meningkatnya keselamatan,
keamanan, dan pelayanan
sarana dan prasarana
transportasi sesuai Standar
Pelayanan Minimal
Tersedianya pelayanan jasa transportasi
udara yang berkualitas, selamat, aman dan
nyaman
Terwujudnya peningkatan kelaikan armada
dan instrumen keselamatan penerbangan
serta penurunan tingkat kecelakaan dan
musibah penerbangan
Terwujudnya peningkatan kelaikan armada
dan instrumen keselamatan penerbangan
serta penurunan tingkat kecelakaan dan
musibah penerbangan
2 Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan
sarana dan prasarana
transportasi guna mendorong
pengembangan konektivitas
antar wilayah
Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa
transportasi udara di daerah perbatasan,
terpencil dan rawan bencana
Terwujudnya peningkatan pelayanan
komersial atau charter sebagai pengganti
30% pelayanan keperintisan
3 Meningkatnya kapasitas sarana
dan prasarana transportasi
untuk mengurangi backlog dan
bottleneck kapasitas infrastruktur
transportasi
Terwujudnya multi operator
kebandarudaraan
4 Peningkatan kualitas SDM dan
melanjutkan restrukturisasi
kelembagaan dan reformasi
regulasi
Terciptanya kualitas dan profesionalisme
SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf
internasional dan terbentuknya
kelembagaan yang optimal dan efektif
sehingga dapat mendukung terwujudnya
penyelenggaraan transportasi udara yang
andal dan berdaya saing
Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan
dan reformasi peraturan pelaksanaan di
bidang transportasi udara sebagai
perwujudan amanah Undang-Undang No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan sehingga
memberikan peluang yang adil bagi
masyarakat dan swasta untuk ikut
berperan dalam penyelenggaraan
transportasi udara sesuai dengan

10. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
10
prinsipprinsip good governance
Terwujudnya fungsi sarana dan prasarana
transportasi udara sesuai ketentuan
sehingga dapat memberikan dukungan
yang maksimal bagi perekonomian nasional
yang berkelanjutan (sustainable growth)
Terwujudnya persaingan usaha yang
kompetitif didalam industry penerbangan
nasional, yang menjamin kelangsungan
usaha
Terwujudnya flag carrier yang tangguh dan
mampu bersaing di pasar internasional
5 Meningkatkan pengembangan
teknologi transportasi yang
efisien dan ramah lingkungan
sebagai antisipasi terhadap
perubahan iklim
Belum tercermin pada sasaran
pembangunan Perhubungan Udara
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Ditjen Perhubungan Udara
telah sesuai dengan Renstra Kementrian Perhubungan secara global. Terkait masalah
pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai
antisipasi terhadap perubahan iklim tidak muncul secara spesifik dalam sasaran
strategis Ditjen Perhubungan Udara. Masalah perubahan iklim dan penggunaan
teknologi ramah lingkungan dibahas dalam satu bab tersendiri di dalam renstra
beserta alternatif strategi mitigasi risikonya.
Dalam bab tersebut dijelaskan mengenai Perubahan ikim yang membawa cuaca yang
tidak menentu, arus udara yang makin kencang dan tipis, kenaikan permukaan laut
yang cukup signifikan, potensi terjadi banjir yang meningkat, penurunan debit air
bersih, potensi terjadinya badai/angin kencang dan kekeringan serta potensi asap
karena kebakaran hutan. Kemenhub sepenuhnya menyadari bahwa perubahan iklim
akan berdampak pada operasional transportasi udara pada kegiatan sebagai berikut:
a. Ambang batas kapasitas terminal yang semakin menurun karena kapasitas udara
yang cenderung akan semakin panas;
b. Peningkatan pemakaian energi di terminal bandar udara, karena untuk
mengantisipasi udara panas dalam rangka menjamin kenyamanan pengguna jasa
bandar udara;
c. Potensi kerusakan permukaan runway, hambatan operasional bandar udara
serta potensi kerusakan prasarana karena potensi terjadinya terendam banjir;
d. Gangguan sistem informasi karena terjadinya asap kebakaran hutan serta, badai
kencang;
e. Langkanya persediaan air bersih untuk penyegaran tanaman dan keperluan
antisipasi kejadian kebakaran;

11. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
11
f. Penundaan jadwal penerbangan karena penurunan jarak pandang dan rusaknya
fasilitas karena tebalnya awan dan terjadinya badai, termasuk akibat kebakaran
hutan.
Untuk itu, Kemenhub telah menyusun konsep kebijakan dampak perubahan iklim
pada sektor transportasi udara antara lain melalui regulasi/standar terkait (1)
Penggunaan komponen pesawat yang lebih handal; (2) Penerapan program RVSM,
RNP-10, PRNav, Non Precision Approach dan ADS-B untuk mempersingkat navigasi
penerbangan; (3) Melakukan penyesuaian kebutuhan panjang Runway pesawat; (4)
Perlu dilakukan penyusunan standar disain bandar udara; (5) Penggunaan
perkerasan landasan agar lebih tahan terhadap suhu yang tinggi; (6) Pengembangan
jalan alternatif; (7) Penentuan zoning di lingkungan bandar udara yang disesuaikan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat; (8) Desain dan pembangunan
bandar udara melalui kajian lingkungan secara komprehensif.
B. Analisis Kesesuaian Renstra dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) Ditjen
Perhubungan Udara
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
NO
SASARAN
SATUAN
TARGET
URAIAN INDIKATOR 2011 2012
1 Tersedianya kualitas dan
profesionalisme Sumber
Daya Manusia (SDM) Ditjen
Perhubungan Udara dalam
mendukung terwujudnya
penyelenggaraan
transportasi udara yang
andal dan berdaya saing
a) Jumlah personil/SDM
Ditjen Perhubungan Udara
memiliki kompetensi
tertentu
Personil 1.293 20
b) Jumlah personil yang
mempunyai lisensi
Personil 12.581 13.272
2 Terwujudnya peluang yang
adil bagi masyarakat dan
swasta untuk ikut berperan
dalam penyelenggaraan
transportasi udara
c) Persentase pengajuan
partisipasi
masyarakat/swasta dalam
usaha penyelenggaraan
transportasi udara
berdasarkan NSPK (Norma,
Standar, Pedoman, Kriteria)
Persentase 85% 90%
3 Terwujudnya penyediaan
sarana dan prasarana
transportasi udara sesuai
ketentuan sehingga dapat
memberikan dukungan bagi
perekonomian yang
berkelanjutan (sustainable
growth)
d) Tersedianya bandar
udara dengan kapasitas
sesuai kebutuhan jaringan
dan kategori
Bandara 163 115
e) Jumlah Sertifikat Bandar
Udara yang diterbitkan
SBU 85 100

12. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
12
4 Tersedianya kapasitas dan
aksesibilitas pelayanan jasa
transportasi udara
f) Jumlah rute pelayanan
komersial
Rute 369 388
g) Jumlah rute pelayanan
perintis
Rute 132 115
h) Jumlah bandara yang
terhubungi rute komersil
dan perintis
Bandara 159 160
i) Jumlah rute perintis yang
menjadi rute komersial
Rute 3 8
j) Risiko Kapasitas
dibandingkan demand
minimum 1:1 per penggal
rute
Rasio 122 0
5 Terjaminnya jasa
transportasi udara yang
berkualitas, selamat, aman,
dan nyaman
k) Prosentase pemenuhan
pedoman dan standar
pengoprasian bandar udara
Prosentase 75% 95%
l) Tingkat kejadian
kecelakaan transportasi
udara
Injured/
1 juta pnp
0,27 0,21
m) Tingkat fatalitas
kecelakaan transportasi
udara
Fatal/
1 Juta pnp
0,15 0,57
n) Jumlah Airtraffic Incident Incident 65 40
o) Jumlah kejadian/
gangguan keamanan di
bandara per tahun
Kejadian/
gangguan
10 10
p) Jumlah komplain/
keluhan pengguna jasa
transportasi udara per
tahun
Komplain/
Keluhan
50 50
Catatan
a. Yang dimaksud dengan jumlah personil/ SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki
kompetensi tertentu adalah jumlah tenaga fungsional
b. Yang dimaksud dengan jumlah personil yang mempunyai lisensi adalah jumlah
Inspektur Penerbangan ditambah jumlah teknisi penerbangan
c. Yang dimaksud dengan jumlah sertifikat Bandar Udara adalah jumlah Sertifikat
Bandar Udara ditambah jumlah Register Bandar Udara Umum yang diterbitkan
d. Yang dimaksud dengan jumlah rute pelayanan komersial adalah jumlah rute
pelayanan dalam negeri ditambah dengan jumlah rute pelayanan luar negeri
Dalam penetapan IKU tersebut kelompok kami berpendapat bahwa terdapat beberapa
target yang kurang relevan. Target jumlah personil yang memiliki kompetensi tertentu pada
tahun 2012 menurun drastis dari target tahun 2011. Menurut kami angka penurunan ini
begitu signifikan. Penetapan target tersedianya bandar udara dengan kapasitas sesuai
kebutuhan jaringan dan kategori yang mengalami penurunan juga menimbulkan pertanyaan
bagi kami. Sementara penurunan jumlah rute pelayanan perintis, menurut analisis kami rute

13. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
13
tersebut meningkat menjadi rute komersial seiring dengan peningkatan fasilitas bandara
dan lalu lintas penerbangan pada rute tersebut. Penetapan tingkat fatalitas tersebut juga
seharusnya menurun, bukan mengalami kenaikan target.
C. Kesesuaian Renstra Ditjen Perhubungan Udara dengan IKU
No Renstra Ditjen Perhubungan Udara Indikator Kinerja Utama
1 Terciptanya kualitas dan profesionalisme
SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf
internasional dan terbentuknya
kelembagaan yang optimal dan efektif
sehingga dapat mendukung terwujudnya
penyelenggaraan transportasi udara yang
andal dan berdaya saing
Jumlah personil/SDM Ditjen
Perhubungan Udara memiliki
kompetensi tertentu
Jumlah personil yang mempunyai
lisensi
2 Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan
dan reformasi peraturan pelaksanaan di
bidang transportasi udara sebagai
perwujudan amanah Undang-Undang No.
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
sehingga memberikan peluang yang adil
bagi masyarakat dan swasta untuk ikut
berperan dalam penyelenggaraan
transportasi udara sesuai dengan
prinsipprinsip good governance
Persentase pengajuan partisipasi
masyarakat/swasta dalam usaha
penyelenggaraan transportasi udara
berdasarkan NSPK (Norma, Standar,
Pedoman, Kriteria)
3 Terwujudnya fungsi sarana dan
prasarana transportasi udara sesuai
ketentuan sehingga dapat memberikan
dukungan yang maksimal bagi
perekonomian nasional yang berkelanjutan
(sustainable growth)
Tersedianya bandar udara dengan
kapasitas sesuai kebutuhan jaringan
dan kategori
Jumlah Sertifikat Bandar Udara yang
diterbitkan
4 Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa
transportasi udara di daerah perbatasan,
terpencil dan rawan bencana
Jumlah rute pelayanan komersial
Jumlah rute pelayanan perintis
Jumlah bandara yang terhubungi rute
komersil dan perintis
Jumlah rute perintis yang menjadi
rute komersial
Risiko Kapasitas dibandingkan
demand minimum 1:1 per penggal
rute
Prosentase pemenuhan pedoman
dan standar pengoprasian bandar
udara
5 Tersedianya pelayanan jasa transportasi
udara yang berkualitas, selamat, aman
dan nyaman
Tingkat kejadian kecelakaan
transportasi udara
Tingkat fatalitas kecelakaan
transportasi udara
Jumlah Airtraffic Incident

14. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
14
Jumlah kejadian/gangguan
keamanan di bandara per tahun
Jumlah komplain/ keluhan pengguna
jasa transportasi udara per tahun
6 Terwujudnya multi operator
kebandarudaraan
Belum tercermin
7 Terwujudnya flag carrier yang tangguh
dan mampu bersaing di pasar
internasional
Jumlah personil/SDM Ditjen
Perhubungan Udara memiliki
kompetensi tertentu
Jumlah personil yang mempunyai
lisensi
8 Terwujudnya peningkatan pelayanan
komersial atau charter sebagai pengganti
30 % pelayanan keperintisan
Jumlah rute perintis yang menjadi
rute komersial
9 Terwujudnya peningkatan kelaikan
armada dan instrumen keselamatan
penerbangan serta penurunan tingkat
kecelakaan dan musibah penerbangan
Tingkat kejadian kecelakaan
transportasi udara
Tingkat fatalitas kecelakaan
transportasi udara
Jumlah Airtraffic Incident
Jumlah kejadian/gangguan
keamanan di bandara per tahun
Jumlah komplain/ keluhan pengguna
jasa transportasi udara per tahun
10 Terwujudnya persaingan usaha yang
kompetitif didalam industry penerbangan
nasional, yang menjamin kelangsungan
usaha
Tersedianya bandar udara dengan
kapasitas sesuai kebutuhan jaringan
dan kategori
IKU yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara telah sesuai dengan renstra. Hanya saja
terdapat sebuah renstra yang tidak tercermin dalam IKU yaitu “terwujudnya multi operator
kebandarudaraan.”
D. Alokasi Pendanaan APBN untuk Sektor Transportasi tahun 2010-2014
No Kementerian/Sektor (Rp, Triliun)
1 Transportasi Darat 11,8510
2 Perkeretaapian 33,7925
3 Transportasi Laut 33,0447
4 Transportasi Udara 19,5356
5 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,623
6 Badan Pendidika dan Pelatihan 15,938
7 Sekretariat Jendral (+KNKT) 2,521
8 Inspektorat Jendral 0,459
Total 117,7638

15. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
15
Melihat komposisi pembagian anggaran tersebut, kelompok kami berpendapat
bahwa pembagian tersebut sudah cukup sesuai. Ditjen Perhubungan Udara yang
memiliki peran cukup penting dalam sistem transportasi nasional mendapatkan
anggaran terbesar ketiga setelah Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Transportasi Laut.
Mengingat Ditjen Perkeretaapian perlu menambah jumlah lokomotif untuk mencukupi
kebutuhan moda transportasi perkeretaapian. Sedangkat Ditjen Transportasi
lautsedang melaksanakan pembangunan beberapa pelabuhan di berbagai tempat.
E. Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan LAKIP
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenhub
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan selama tahun 2011
dan 2012. Capaian kinerja (performance results) tahun 2011 dan 2012 tersebut
dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2011 sebagai tolok
ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dari sistematika penyajian LAKIP tersebut, dapat dilihat keterkaitan antara IKU Ditjen
Perhubungan Udara yang telah ditetapkan melalui SKEP Dirjen Perhubungan Udara
Nomor SKEP/317/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, dibandingkan dengan capaian kinerja yang
disajikan dalam LAKIP dan menilai keselarasan di antara keduanya.
Dalam Renstra Kementerian Perhubungan disebutkan bahwa program pembangunan
transportasi udara tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung transportasi udara
yang lancar, terpadu dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan
orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah
serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan Transportasi Udara
juga bertujuan melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara
melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal,
peningkatan dukungan terhadap daya saing sektor riil serta peningkatan investasi proyek-
proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skema kerjasama
antara pemerintah dan swasta dengan prioritas menunjang pertumbuhan, pengentasan
kemiskinan, dan membuka lapangan kerja.

16. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
16
Dalam membandingkan keselarasan antara Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara dan LAKIP Kementerian
Perhubungan 2011 dan 2012 dapat disajikan dalam matriks berikut ini:
NO SASARAN SATUAN TARGET REALISASI TARGET REALISASI KOMENTAR
URAIAN INDIKATOR 2011 2011 2012 2012
1 Tersedianya kualitas dan
profesionalisme Sumber Daya
Manusia (SDM) Ditjen
Perhubungan Udara dalam
mendukung terwujudnya
penyelenggaraan transportasi
udara yang andal dan berdaya
saing
a) Jumlah personil/SDM Ditjen
Perhubungan Udara memiliki
kompetensi tertentu
Personil 1.293 N/A 20 N/A “kompetensi tertentu” dalam
IKU tidak disebutkan secara
spesifik, sementara di LAKIP
disajikan berdasarkan jumlah
jenis diklat yang
diselenggarakan.
b) Jumlah personil yang
mempunyai lisensi
Personil 12.581 3493 13.272 5986 Dalam LAKIP Kemenhub
disajikan jumlah personel
penerbangan yang memiliki
lisensi (Ref. Tabel III.55 LAKIP
2012), dan tidak spesifik
menyebut aparat Kemenhub.
2 Terwujudnya peluang yang
adil bagi masyarakat dan
swasta untuk ikut berperan
dalam penyelenggaraan
transportasi udara
c) Persentase pengajuan
partisipasi masyarakat/swasta
dalam usaha penyelenggaraan
transportasi udara
berdasarkan NSPK (Norma,
Standar, Pedoman, Kriteria)
Persentase 85% N/A 90% N/A Tidak disajikan di LAKIP
Kemenhub
3 Terwujudnya penyediaan
sarana dan prasarana
transportasi udara sesuai
ketentuan sehingga dapat
memberikan dukungan bagi
perekonomian yang
berkelanjutan (sustainable
growth)
d) Tersedianya bandar udara
dengan kapasitas sesuai
kebutuhan jaringan dan
kategori
Bandara 163 N/A 115 N/A Tidak disajikan dalam LAKIP
e) Jumlah Sertifikat Bandar
Udara yang diterbitkan
SBU 85 20 100 8 Tidak disajikan jumlah agregat,
namun per jumlah sertifikat
bandara yang diterbitkan –
not comparable
4 Tersedianya kapasitas dan
aksesibilitas pelayanan jasa
transportasi udara
f) Jumlah rute pelayanan
komersial
Rute 369 N/A 388 N/A Tidak disajikan dalam LAKIP
g) Jumlah rute pelayanan
perintis
Rute 132 118 115 130 Sesuai antara IKU Ditjen
Hubud dengan LAKIP

17. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
17
h) Jumlah bandara yang
terhubungi rute komersil dan
perintis
Bandara 159 N/A 160 N/A Tidak disajikan dalam LAKIP
i) Jumlah rute perintis yang
menjadi rute komersial
Rute 3 N/A 8 N/A Tidak disajikan dalam LAKIP
j) Risiko Kapasitas
dibandingkan demand
minimum 1:1 per penggal rute
Rasio 122 N/A 0 N/A Tidak disajikan dalam LAKIP
5 Terjaminnya jasa transportasi
udara yang berkualitas,
selamat, aman, dan nyaman
k) Persentase pemenuhan
pedoman dan standar
pengoprasian bandar udara
Persentase 75% N/A 95% N/A Tidak disajikan dalam LAKIP
l) Tingkat kejadian kecelakaan
transportasi udara
Injured/
1 juta pnp
0,27 N/A 0,21 N/A disajikan dalam LAKIP namun
satuan yang digunakan
berbeda, di IKU digunakan
satuan injured/1 juta pnp
sementara di LAKIP satuan
yang digunakan adalah
kejadian/1 juta flight cycle
m) Tingkat fatalitas
kecelakaan transportasi udara
Fatal/
1 Juta pnp
0,15 N/A 0,57 N/A not comparable
n) Jumlah Air traffic Incident Incident 40 19 40 9 Disajikan di LAKIP namun
dengan target sasaran yang
berbeda antara LAKIP dengan
IKU Ditjen Hubud
o) Jumlah kejadian/ gangguan
keamanan di bandara per
tahun
Kejadian/
gangguan
10 9 8 6 Disajikan dalam LAKIP namun
target yang ditetapkan
berbeda
p) Jumlah komplain/ keluhan
pengguna jasa transportasi
udara per tahun
Komplain/
Keluhan
50 N/A 50 N/A Tidak disajikan dalam LAKIP

18. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
18
F. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) dengan LAKIP
Dalam dokumen Renstra Kemenhub disebutkan sasaran pembangunan transportasi
diwujudkan dalam sasaran sub sektor perhubungan, dalam tabel di bawah ini disajikan 10
sasaran pembangunan transportasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan
Udara dibandingkan dengan indikator pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP.
Pada Tahun 2012, Kementerian Perhubungan melakukan Revisi Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan Tahun 2010 - 2014, dengan dikeluarkannya KP No.1134 Tahun
2012 Tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.7 Tahun 2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014. Renstra
Kementerian
Perhubungan 2010-2014 kini telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang telah
SMART dan telah berbasis outcome dan Impact. Kementerian Perhubungan yang semula
memiliki 5 (lima) sasaran bertambah 1 menjadi 6 sasaran (enam) sasaran yang ingin
dicapai sebagai berikut :
1. Sasaran Kemenhub Pertama adalah Meningkatnya keselamatan, keamanan dan
pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
(SPM), Diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama
2. Sasaran Kemenhub Kedua adalah Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan
konektivitas antar wilayah, Diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama
3. Sasaran Kemenhub Ketiga adalah Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana
transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur
transportasi, Diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama
4. Sasaran Kemenhub Keempat adalah Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta,
dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi, Diukur dengan 1 (satu)
Indikator Kinerja Utama
5. Sasaran Kemenhub Kelima adalah Peningkatan kualitas SDM dan Melanjutkan
Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi, Diukur dengan 7 (tujuh)
Indikator Kinerja Utama
6. Sasaran Kemenhub Keenam, adalah Peningkatan kualitas penelitian dan
pengembangan di bidang transportasi serta teknologi transportasi yang efisiensi,

19. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
19
ramah lingkungan sebagai mengantisipasi perubahan iklim, Diukur dengan 4 (empat)
Indikator Kinerja Utama
Selanjutnya dari 6 Sasaran Strategis Kemenhub tersebut diturunkan menjadi Sasaran
pembangunan transportasi diwujudkan dalam sasaran sub sektor transportasi udara
sebagai berikut
1. Terciptanya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara
bertaraf internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal dan efektif
sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang
andal dan berdaya saing;
2. Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan dan reformasi peraturan pelaksanaan di
bidang transportasi udara sebagai perwujudan amanah Undang-Undang No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan sehingga memberikan peluang yang adil bagi
masyarakat dan swasta untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan transportasi
udara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3. Terwujudnya fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan
sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi perekonomian
nasional yang berkelanjutan (sustainable growth)
4. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi udara di daerah perbatasan,
terpencil dan rawan bencana
5. Tersedianya pelayanan jasa transportasi udara yang berkualitas, selamat, aman
dan nyaman
6. Terwujudnya multi operator kebandarudaraan
7. Terwujudnya flag carrier yang tangguh dan mampu bersaing di pasar
internasional
8. Terwujudnya peningkatan pelayanan komersial atau charter sebagai pengganti 30%
pelayanan keperintisan
9. Terwujudnya peningkatan kelaikan armada dan instrumen keselamatan
penerbangan serta penurunan tingkat kecelakaan dan musibah penerbangan
10. Terwujudnya persaingan usaha yang kompetitif didalam industry penerbangan
nasional, yang menjamin kelangsungan usaha

20. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
20
Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub dengan LAKIP yang menjadi tanggung jawab Kemenhub dapat dijelaskan dalam tabel
berikut ini:
Sasaran Strategis Kemenhub IKU yang Relevan dengan Ditjen Perhubungan Udara
No Menurut RENSTRA Menurut LAKIP No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
1 Meningkatnya keselamatan,
keamanan dan pelayanan sarana
dan prasarana transportasi
sesuai Standar Pelayanan
Minimal
Meningkatnya keselamatan,
keamanan dan pelayanan sarana
dan prasarana transportasi sesuai
Standar Pelayanan Minimal
1 Rasio kecelakaan transportasi
udara pada AOC 121 dan AOC
135 dengan korban jiwa dan
pesawat rusak berat
Jumlah Kejadian Kecelakaan
Transportasi Nasional Yang
Disebabkan Oleh Faktor Yang
Terkait Dengan Kewenangan
Kementerian Perhubungan
2 Rasio kecelakaan transportasi
udara pada AOC 121 dan AOC
135 dengan tidak ada korban
jiwa dan pesawat rusak ringan
Jumlah Gangguan Keamanan
Pada Sektor Transportasi Oleh
Faktor Yang Terkait Dengan
Kewenangan Kementerian
Perhubungan
3 Rasio kecelakaan transportasi
udara pada AOC 121 dan AOC
135 dengan tidak ada korban
jiwa dan pesawat rusak berat
Rata-Rata Prosentase
Pencapaian On-Time
Performance (Otp) Sektor
Transportasi (Selain Transportasi
Darat)
4 Jumlah air traffic Incident dengan
rasio 4:100.000 pergerakan
Jumlah Sarana Transportasi
Yang Sudah Tersertifikasi
5 Prosentase pencapaian On Time
Performance (OTP) Transportasi
Udara
Jumlah Prasarana Transportasi
Yang Sudah Tersertifikasi
2 Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan
sarana dan prasarana
transportasi guna mendorong
pengembangan konektivitas
antar wilayah
Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan
sarana dan prasarana
transportasi guna mendorong
pengembangan konektivitas antar
wilayah
1 Jumlah rute pelayanan
penerbangan perintis
Jumlah Lintas Pelayanan
Angkutan Perintis dan Subsidi
2 Jumlah Kota/daerah yang
terhubungi oleh transportasi
udara

21. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
21
3 Meningkatnya kapasitas sarana
dan prasarana transportasi untuk
mengurangi backlog dan
bottleneck kapasitas infrastruktur
transportasi
Meningkatnya kapasitas sarana
dan prasarana transportasi untuk
mengurangi backlog dan
bottleneck kapasitas infrastruktur
transportasi
1 Jumlah penumpang Angkutan
udara domestik
Kontribusi sektor transportasi
terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional
2 Jumlah penumpang Angkutan
Udara Internasional
Total produksi angkutan
penumpang
3 Jumlah Penumpang Angkutan
Udara Perintis
Total produksi angkutan barang
4 Peningkatan Kualitas SDM dan
melanjutkan restrukturisasi
kelembagaan dan reformasi
regulasi
Peningkatan Kualitas SDM dan
melanjutkan restrukturisasi
kelembagaan dan reformasi
regulasi
1 Jumlah Inspektur Penerbangan Nilai AKIP Kementerian
Perhubungan
2 Jumlah Personil Penerbangan
yang memiliki lisensi
Opini BPK atas laporan
keuangan Kementerian
Perhubungan
Nilai aset negara yang berhasil
diinventarisasi sesuai kaidah
pengelolaan BMN
Jumlah SDM operator prasarana
dan sarana transportasi yang
telah memiliki sertifikat
Jumlah SDM fungsional teknis
Kementerian Perhubungan
Jumlah lulusan diklat SDM
Transportasi Darat, Laut, Udara,
Perkeretaapian dan Aparatur
yang prima, profesional dan
beretika yang dihasilkan setiap
tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan;
Jumlah peraturan perundang-
undangan di sektor transportasi
yang ditetapkan

22. Analisis Strategi dan Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara
22
5 Meningkatkan pengembangan
teknologi transportasi yang
efisien dan ramah lingkungan
sebagai antisipasi terhadap
perubahan iklim
Meningkatkan pengembangan
teknologi transportasi yang efisien
dan ramah lingkungan sebagai
antisipasi terhadap perubahan
iklim
1 Jumlah bandar udara yang
memenuhi eco-airport (AMDAL)
Jumlah konsumsi energi tak
terbarukan dari sektor
transportasi nasional
2 Jumlah emisi gas buang (CO2)
dengan kegiatan peremajaan
armada Pesawat
Jumlah emisi gas buang dari
sektor transportasi nasional
Jumlah penerapan teknologi
ramah lingkungan pada sarana
dan prasarana transportasi
Jumlah lokasi simpul transportasi
yang telah menerapkan konsep
ramah lingkungan
6 -belum ada- Meningkatkan peran Pemda,
BUMN, swasta, dan masyarakat
dalam penyediaan infrastruktur
sektor transportasi sebagai upaya
meningkatkan efisiensi dalam
penyelenggaraan transportasi
1 -belum ada- jumlah infrastruktur transportasi
yang siap ditawarkan melalui
Kerjasama Pemerintah Swasta
G. Simpulan
Setelah melakukan analisis kesesuaian Visi, Misi, dan Renstra Ditjen Perhubungan Udara dengan Kementerian Perhubungan, kelompok
kami dapat menarik simpulan bahwa secara garis besar Visi, Misi dan Renstra Ditjen Perhubungan Udara telah selaras dengan Visi, Misi, dan
Renstra Kementerian Perhubungan. Namun demikian, dari sisi keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui
SKEP Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/317/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dengan LAKIP kementerian Perhubungan Tahun 2011 dan 2012
terdapat beberapa indikator yang tidak relevan dimana indikator capaian yang disajikan dalam LAKIP tidak mengakomodasi ataupun tidak
dapat diperbandingkan dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam IKU Ditjen Perhubungan Udara. Sementara dari sisi keterkaitan
Renstra Kemenhub dengan LAKIP telah cukup selaras dan indikator pada LAKIP telah mengakomodasi revisi renstra pada Tahun 2012.