SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
TATA RUANG DAN DEGRADASI 
LAHAN 
KABUPAT EN PURBAL INGGA
ANGGOTA KELOMPOK : 
• Ardini Dwi Saputri ( 02 ) 
• Arinil Ishaqiyyah ( 03 ) 
• Dewi Nandra Rahmana ( 07 ) 
• Intan Kusuma Wardani ( 17 ) 
• Nafi’ah ( 21 ) 
X ak 1
Lahan 
Rencana 
Tata Ruang 
Pola Hubungan Spasial antara 
Penduduk dan Degradasi Lahan 
Dampak 
Degradasi Lahan 
Upaya Penanggulangan 
Degradasi Lahan Reboisasi
LAHAN 
• Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum 
semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan 
(relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil 
kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap 
dan mendaur. 
• Contoh : lahan persawahan, lahan pertanian, lahan perkebunan, 
dll.
RENCANA TATA RUANG 
• Rencanaan Tata Ruang merupakan metode-metode yang 
digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran 
penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. 
• Dengan adanya rencana tata ruang maka peruntukan bidang - 
bidang tanah harus disesuaikan degnan rencana tata ruang 
tersebut. Untuk itu diperlukan perencanaan yang menyerasikan 
rencana tata ruang dengan kondisi bidang - bidang tanah dari 
aspek fisik, ekonomi, status kepemilikan tanah, kelestarian 
lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan sebagainya.
• Pemanfaatan tanah dimulai dengan kegiatan pengembangan 
potensi atau sifat - sifat tanah (land improvement), misalnya 
dengan penyediaan prasarana jalan, pembebasan dari banjir dan 
genangan air hujan, pengeringan, pengurugan dan sebagainya. 
Setelah tanah matang kemudian dilakukan pembangunan sesuai 
dengan peruntukannya. 
• Pengendalian Pemanfaatan Lahan sesuai Rencana Tata Ruang. 
Pengendalian pemanfaatan tanah mencakup kegiatan pengawasan 
dan penertiban. Di dalam kegiatan penertiban digunakan pula alat 
perijinan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah / ruang.
MASALAH PENGELOLAAN TANAH YANG MENONJOL DALAM 
PERENCANAAN TATA RUANG ANTARA LAIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 
1. Penyusunan rencana tidak atau kurang mempertimbangkan status kepemilikan tanah 
masyarakat sehingga perencanaan tidak mudah diaplikasikan; 
2. Rencana tata ruang tidak diikuti oleh rencana pembangunan dan pengembangan tanah yang 
sesuai sehingga kegiatan pengembangan tanah sering berjalan sendiri atau berjalan lebih 
dahulu. Akibatnya terjadi penyimpangan rencana atau rencana tata ruang dipaksa menyesuaikan 
dengan keadaan yang terlanjur berkembang; 
3. Hambatan penyediaan tanah yang sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan dapat 
menyebabkan pemindahan lokasi yang dapat menyimpang dari rencana tata ruang. Hambatan 
tersebut antara lain karena tidak tersedia tanah yang secara fisik sesuai, harga yang terlalu 
tinggi, tanah dikuasai spekulan dan sebagainya; 
4. Belum terbentuknya Bank Tanah yang diharapkan dapat membantu penyediaan tanah, 
mengendalikan harga tanah, dan menghindari spekulan tanah; 
5. Sistem pengendalian pemanfaatan tanah yang belum terkoordinasi antar sektor atau instansi; 
6. Informasi mengenai sumber daya tanah yang terbatas dan tersedia secara terpencar di berbagai 
instansi.
RENCANA POLA RUANG DIKABUPATEN PURB 
ALINGGA 
• Rencana Pola Ruang Yang Ditetapkan Dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten PurbalinggaNomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 Adalah Sebagai Berikut : 
Next
No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) 
1 Kawasan Lindung 
a) 
Kawasan hutan lindung 9.236 
b) 
kawasan resapan air 34.869 
c) 
sempadan sungai besar 959 
d) Sempadan bendung 85 
e) RTH 4.994 
f) Kawasan rawan bencana 107.34 
2 
Kawasan Budidaya 
a) Hutan produksi 629 
b) 
Hutan produksi terbatas 4.727 
c) 
Kawasan hutan rakyat 30.536 
d) Pertanian tanaman pangan 25.207 
e) Pertanian hortikultura 172.887 
f) 
Kawasan budidaya perikanan darat 300 
g) Kawasan peruntukan industri 298
PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN 
PURBALINGGA 
Next
• Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yaitu 
Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, 
Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, 
Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, 
Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol 
dan Rembang. 
• Sebanyak 18 kecamatan itu dibagi lagi atas 224 desa dan 
15 kelurahan. 
• Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota 
Purbalingga.
POLA HUBUNGAN SPASIALANTARA 
PENDUDUK DAN DEGRADASI LAHAN 
• Pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kegiatan penataan 
ruang wilayah yang saat inimasih bersifat tekstual, belum mampu memberikan 
informasi secara spasial atau keruangan. 
• Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)sebagai 
badan koordinasi yangbertanggung jawab dalam penataan ruang termasuk kegi 
atan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga dalammemberikan 
informasi kepada masyarakat dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam 
pemanfaatan ruang. 
• Sistem informasi spasial yang dihasilkan mampumemberikan 
informasi pemanfaatan ruang dan rencana ruang Kabupaten Purbalingga secara 
visual peta yanginteraktif dengan menyediakan beberapa layer dan 
tema peta, fasilitas pengaduan serta informasi berita tentangpenataan ruang 
bagi masyarakat.
DEGRADASI LAHAN 
• Degradasi Lahan adalah hasil satu atau lebih proses terjadinya penurunan 
kemampuan tanah secara aktual maupun potensial untuk memproduksi barang dan 
jasa. 
• Faktor-faktor utama penyebab degradasi lahan adalah: 
1. Erosi 
2. Pestisida 
3. Bahan radioaktif 
4. Pupuk kimia 
5. Deterjen 
6. Sampah organik (terutama dari daerah perkotaan) 
7. Wabah dan penyakit (baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan) dan penyebaran 
organisme yang menyebabkan infeksi 
8. Limbah industri anorganik (berbentuk gas, cair dan padat) 
9. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah/ lahan untuk budidaya pertanian karena siklus 
pemanfaatan lahan yang terlalu intensif tanpa upaya penyuburan kembali (refertilization) 
10. Semakin banyaknya areal semak-semak belukar dan tanah gundul bekas penebangan hutan 
ilegal dan peladangan bakar yang tidak dihijaukan kembali 
11. Semakin banyaknya lubang-lubang bekas galian mineral tambang/ bekas galian tanah untuk 
pembuatan bata dan genting yang dibiarkan tanpa upaya reklamasi.
DAMPAK DARI DEGRADASI LAHAN 
Perubahan kondisi iklim 
Hilangnya spesies 
Kerugian ekonomi 
Banjir 
Berkembangnya masalah kemiskinan di kalangan petani 
Terjadinya erosi 
Hilangnya nilai estetika 
Berkurangnya hasil-hasil hutan yang bernilai
Hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur, sehingga 
penjangkaran (pencengkraman) akar tanaman tidak ada lagi. 
Produksi pertanian menurun. 
Jika biaya produksi pertanian menjadi tinggi, maka menjadikan 
kemiskinan bagi para petani. 
Semakin berkurangnya alternatif pengusahaan lahan, sebab jenis 
tanaman yang dapat tumbuh semakin terbatas. 
Karena lahan garapannya sudah tidak subur, maka petani akan 
membuka hutan untuk dijadikan sebagai lahan garapan baru. 
Hutan semakin gundul dan erosi terus terjadi, akibatnya sumber 
air tanah semakin berkurang karena infiltrasi air tidak terjadi 
lagi.
UPAYA PENANGGULANGAN DEGRADASI 
LAHAN 
Lahan-lahan yang tidak cocok untuk pertanian sebaiknya 
dijadikan sebagai hutan. 
Lahan-lahan yang kering sebaiknya dibuat teras agar 
dapat mengurangi aliran permukaan.hindari penyiangan 
yang bersih di antara tanaman keras. 
Melakukan reboisasi terhadap lahan yang sudah kritis. 
Tidak membakar hutan pada musim kemarau.
REBOISASI 
• REBOISASI adalah salah satu kegiatan penting yang harus 
dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis 
lingkungan yaitu dengan kembali menanam pohon di kawasan 
hutan yang rusak.
FUNGSI REBOISASI 
Sebagai paru-paru kota. Tanaman sebagai elemen hijau, pada 
pertumbuhannya menghasilkan zat asam (O2) yang sangat diperlukan 
bagi makhluk hidup untuk pernapasan; 
Sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan hawa 
lingkungan setempat menjadi sejuk, nyaman dan segar; 
Pencipta lingkungan hidup (ekologis); 
Penyeimbangan alam (adaphis) merupakan pembentukan tempat-tempat 
hidup alam bagi satwa yang hidup di sekitarnya; 
Perlindungan (protektif), terhadap kondisi fisik alami sekitarnya (angin 
kencang, terik matahari, gas atau debu-debu); 
Keindahan (estetika); 
Kesehatan (hygiene); 
Rekreasi dan pendidikan (edukatif); 
Sosial politik ekonomi.
TERIMAKASIH 
SKEMA RTRW KOTA SURABAYA SECARA IDEAL 
• RTRW Kota Surabaya 2009-2029 
Next
CENTRAL BUSINESS DISTRICT DI 
SURABAYA 
• Kawasan Industri dan Pergudangan 
Ditinjau dari aksesbilitas karena letaknya berdekatan dengan 
pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo – Surabaya – 
Gresik, Kawasan industri dan pergudangan Margomulyo 
merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan 
dikembangkan dengan orientasi pada industry smart and 
clean dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai. 
• Kawasan Segi Empat Emas Tunjungan dan sekitarnya 
Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan 
Segi Empat Emas Tunjungan memerlukan penanganan dan 
pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan 
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
• Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu – Pantai 
Kenjeran 
Merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang 
berada di persimpangan kaki jembatan dan rencana jalan lingkar 
luar timur. Disamping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai 
kawasan perdagangan dan jasa skala regional. Keberadaan 
Jembatan Suramadu memberikan peningkatan potensi dan 
peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional, tidak 
hanya dalam lingkup Kawasan Gerbangkertosusila (Kabupaten 
Gresik, Kabupaten Bangkalan, kabupaten dan Kota Mojokerto, 
Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan), 
namun juga hingga kawasan kepulauan madura secara 
keseluruhan (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep).
• Kawasan Waterfront City yang terintegrasi dengan rencana 
pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong 
Kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep mixed 
use antara hunian dan komersial yang didukung oleh rancang 
kota yang baik yang terintegrasi dengan rencana 
pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong. Kedepannya 
kawasan pelabuhan dan waterfront city dapat terintegrasi dalam 
konteks sebuah kesatuan kawasan strategis 
• Kawasan Terpadu Surabaya Barat 
Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu 
yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Bung Tomo 
sebagaikawasan pusat olahraga berskala nasional yang akan 
terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan 
jasa di sekitarnya.
PUSAT KEGIATAN 
• Pusat kegiatan yang berorientasikan kegiatan perdagangan dan 
jasa, diantaranya yaitu TP, JMP, BG Junction, Pasar Turi, PGS, 
Galaxy Mall, PTC, Ciputra World, SUTOS. 
• Pusat kegiatan yang berorientasikan kegiatan industry yaitu 
Kawasan Industri SIER. 
• Pusat kegiatan yang berorientasikan kegiatan pergudangan, 
diantaranya yaitu Pergudangan Margomulyo, Pergudagan Banyu 
Urip, dan Pergudangan Mastrip. 
• Pusat Kegiatan yang berorientasikan kegiatan fasilitas umum, 
diantaranya yaitu RS Dr.Soetomo, RS BDH, Kampus ITS, 
Kampus Unair, Kampus UNESA, dan Gelora Bung Tomo.
RENCANA JARINGAN JALAN KOTA 
SURABAYA
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN 
TRANSPORTASI KOTA SURABAYA

Contenu connexe

Tendances

Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiPengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiSugeng Budiharsono
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangSally Indah N
 
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malangkomunikasiosp
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutanushfia
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungPenataan Ruang
 
Losari sebagai waterfront city
Losari sebagai waterfront cityLosari sebagai waterfront city
Losari sebagai waterfront cityFuad Ramadhan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADRencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
 
Presentasi Pengelolaan Pesisir
Presentasi  Pengelolaan  PesisirPresentasi  Pengelolaan  Pesisir
Presentasi Pengelolaan PesisirAbida Muttaqiena
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaTri Widodo W. UTOMO
 

Tendances (20)

Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiPengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
 
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
 
Kota baru
Kota baruKota baru
Kota baru
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
 
Losari sebagai waterfront city
Losari sebagai waterfront cityLosari sebagai waterfront city
Losari sebagai waterfront city
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADRencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Presentasi Pengelolaan Pesisir
Presentasi  Pengelolaan  PesisirPresentasi  Pengelolaan  Pesisir
Presentasi Pengelolaan Pesisir
 
[Minggu 5] anlok central place theory
[Minggu 5] anlok central place theory[Minggu 5] anlok central place theory
[Minggu 5] anlok central place theory
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
 

En vedette

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurbalinggaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurbalinggaPenataan Ruang
 
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuhkeberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuhBagus ardian
 
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaprogram pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaBagus ardian
 
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaPaparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaBagus ardian
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisBagus ardian
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaPertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaGrace Jusuf
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TegalRencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TegalPenataan Ruang
 
Pedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasiPedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasianang_setya
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaMailendra Hatake
 
Penataan Kota Surakarta
Penataan Kota SurakartaPenataan Kota Surakarta
Penataan Kota Surakartaenconika
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangArikha Nida
 
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIYTINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIYpujiatisrirejeki
 
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015Bagus ardian
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...Oswar Mungkasa
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1laboratorium pwkuinam
 

En vedette (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurbalinggaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
 
Sebuah renungan
Sebuah renunganSebuah renungan
Sebuah renungan
 
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuhkeberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
 
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaprogram pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
 
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaPaparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
 
Peraturan dan Masalah PKL
Peraturan dan Masalah PKLPeraturan dan Masalah PKL
Peraturan dan Masalah PKL
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaPertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TegalRencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
 
KLHS
KLHSKLHS
KLHS
 
Pedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasiPedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasi
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
 
Penataan Kota Surakarta
Penataan Kota SurakartaPenataan Kota Surakarta
Penataan Kota Surakarta
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruang
 
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIYTINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
 
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
 

Similaire à Tata ruang dan degradasi lahan

Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011
Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011
Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011NurdinUng
 
Manajemen rawa-terpadu
Manajemen rawa-terpaduManajemen rawa-terpadu
Manajemen rawa-terpadupdatarawa
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Pertanian pd lahan lebak (3)
Pertanian pd lahan lebak (3)Pertanian pd lahan lebak (3)
Pertanian pd lahan lebak (3)rizky hadi
 
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...iftidah
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan Noveriady
 
Penurunan kualitas dan kuantitas rth di jakarta
Penurunan kualitas dan kuantitas rth di jakartaPenurunan kualitas dan kuantitas rth di jakarta
Penurunan kualitas dan kuantitas rth di jakartaDwitantri Rezkiandini
 
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH swirawan
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptxpromosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptxMuhammadAkielElhanie
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaPenataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaDidi Sadili
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 

Similaire à Tata ruang dan degradasi lahan (20)

Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011
Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011
Penggunaan lahan kering di das limboto sept 2011
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Manajemen rawa-terpadu
Manajemen rawa-terpaduManajemen rawa-terpadu
Manajemen rawa-terpadu
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Agraria 28 okt 2017 uns (yuti)
Agraria 28 okt 2017   uns (yuti)Agraria 28 okt 2017   uns (yuti)
Agraria 28 okt 2017 uns (yuti)
 
Pertanian pd lahan lebak (3)
Pertanian pd lahan lebak (3)Pertanian pd lahan lebak (3)
Pertanian pd lahan lebak (3)
 
Semarang 30% rth final
Semarang 30% rth finalSemarang 30% rth final
Semarang 30% rth final
 
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan
 
Penurunan kualitas dan kuantitas rth di jakarta
Penurunan kualitas dan kuantitas rth di jakartaPenurunan kualitas dan kuantitas rth di jakarta
Penurunan kualitas dan kuantitas rth di jakarta
 
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
 
Pengantar Ilmu Pertanian
Pengantar Ilmu PertanianPengantar Ilmu Pertanian
Pengantar Ilmu Pertanian
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
Bab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluanBab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluan
 
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptxpromosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaPenataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
 
pertemuan 5
pertemuan 5pertemuan 5
pertemuan 5
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 

Tata ruang dan degradasi lahan

  • 1. TATA RUANG DAN DEGRADASI LAHAN KABUPAT EN PURBAL INGGA
  • 2. ANGGOTA KELOMPOK : • Ardini Dwi Saputri ( 02 ) • Arinil Ishaqiyyah ( 03 ) • Dewi Nandra Rahmana ( 07 ) • Intan Kusuma Wardani ( 17 ) • Nafi’ah ( 21 ) X ak 1
  • 3. Lahan Rencana Tata Ruang Pola Hubungan Spasial antara Penduduk dan Degradasi Lahan Dampak Degradasi Lahan Upaya Penanggulangan Degradasi Lahan Reboisasi
  • 4. LAHAN • Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap dan mendaur. • Contoh : lahan persawahan, lahan pertanian, lahan perkebunan, dll.
  • 5. RENCANA TATA RUANG • Rencanaan Tata Ruang merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. • Dengan adanya rencana tata ruang maka peruntukan bidang - bidang tanah harus disesuaikan degnan rencana tata ruang tersebut. Untuk itu diperlukan perencanaan yang menyerasikan rencana tata ruang dengan kondisi bidang - bidang tanah dari aspek fisik, ekonomi, status kepemilikan tanah, kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan sebagainya.
  • 6. • Pemanfaatan tanah dimulai dengan kegiatan pengembangan potensi atau sifat - sifat tanah (land improvement), misalnya dengan penyediaan prasarana jalan, pembebasan dari banjir dan genangan air hujan, pengeringan, pengurugan dan sebagainya. Setelah tanah matang kemudian dilakukan pembangunan sesuai dengan peruntukannya. • Pengendalian Pemanfaatan Lahan sesuai Rencana Tata Ruang. Pengendalian pemanfaatan tanah mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban. Di dalam kegiatan penertiban digunakan pula alat perijinan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah / ruang.
  • 7. MASALAH PENGELOLAAN TANAH YANG MENONJOL DALAM PERENCANAAN TATA RUANG ANTARA LAIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. Penyusunan rencana tidak atau kurang mempertimbangkan status kepemilikan tanah masyarakat sehingga perencanaan tidak mudah diaplikasikan; 2. Rencana tata ruang tidak diikuti oleh rencana pembangunan dan pengembangan tanah yang sesuai sehingga kegiatan pengembangan tanah sering berjalan sendiri atau berjalan lebih dahulu. Akibatnya terjadi penyimpangan rencana atau rencana tata ruang dipaksa menyesuaikan dengan keadaan yang terlanjur berkembang; 3. Hambatan penyediaan tanah yang sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan dapat menyebabkan pemindahan lokasi yang dapat menyimpang dari rencana tata ruang. Hambatan tersebut antara lain karena tidak tersedia tanah yang secara fisik sesuai, harga yang terlalu tinggi, tanah dikuasai spekulan dan sebagainya; 4. Belum terbentuknya Bank Tanah yang diharapkan dapat membantu penyediaan tanah, mengendalikan harga tanah, dan menghindari spekulan tanah; 5. Sistem pengendalian pemanfaatan tanah yang belum terkoordinasi antar sektor atau instansi; 6. Informasi mengenai sumber daya tanah yang terbatas dan tersedia secara terpencar di berbagai instansi.
  • 8. RENCANA POLA RUANG DIKABUPATEN PURB ALINGGA • Rencana Pola Ruang Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurbalinggaNomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 Adalah Sebagai Berikut : Next
  • 9. No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) 1 Kawasan Lindung a) Kawasan hutan lindung 9.236 b) kawasan resapan air 34.869 c) sempadan sungai besar 959 d) Sempadan bendung 85 e) RTH 4.994 f) Kawasan rawan bencana 107.34 2 Kawasan Budidaya a) Hutan produksi 629 b) Hutan produksi terbatas 4.727 c) Kawasan hutan rakyat 30.536 d) Pertanian tanaman pangan 25.207 e) Pertanian hortikultura 172.887 f) Kawasan budidaya perikanan darat 300 g) Kawasan peruntukan industri 298
  • 10. PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN PURBALINGGA Next
  • 11.
  • 12. • Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yaitu Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang. • Sebanyak 18 kecamatan itu dibagi lagi atas 224 desa dan 15 kelurahan. • Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Purbalingga.
  • 13. POLA HUBUNGAN SPASIALANTARA PENDUDUK DAN DEGRADASI LAHAN • Pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kegiatan penataan ruang wilayah yang saat inimasih bersifat tekstual, belum mampu memberikan informasi secara spasial atau keruangan. • Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)sebagai badan koordinasi yangbertanggung jawab dalam penataan ruang termasuk kegi atan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga dalammemberikan informasi kepada masyarakat dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. • Sistem informasi spasial yang dihasilkan mampumemberikan informasi pemanfaatan ruang dan rencana ruang Kabupaten Purbalingga secara visual peta yanginteraktif dengan menyediakan beberapa layer dan tema peta, fasilitas pengaduan serta informasi berita tentangpenataan ruang bagi masyarakat.
  • 14. DEGRADASI LAHAN • Degradasi Lahan adalah hasil satu atau lebih proses terjadinya penurunan kemampuan tanah secara aktual maupun potensial untuk memproduksi barang dan jasa. • Faktor-faktor utama penyebab degradasi lahan adalah: 1. Erosi 2. Pestisida 3. Bahan radioaktif 4. Pupuk kimia 5. Deterjen 6. Sampah organik (terutama dari daerah perkotaan) 7. Wabah dan penyakit (baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan) dan penyebaran organisme yang menyebabkan infeksi 8. Limbah industri anorganik (berbentuk gas, cair dan padat) 9. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah/ lahan untuk budidaya pertanian karena siklus pemanfaatan lahan yang terlalu intensif tanpa upaya penyuburan kembali (refertilization) 10. Semakin banyaknya areal semak-semak belukar dan tanah gundul bekas penebangan hutan ilegal dan peladangan bakar yang tidak dihijaukan kembali 11. Semakin banyaknya lubang-lubang bekas galian mineral tambang/ bekas galian tanah untuk pembuatan bata dan genting yang dibiarkan tanpa upaya reklamasi.
  • 15. DAMPAK DARI DEGRADASI LAHAN Perubahan kondisi iklim Hilangnya spesies Kerugian ekonomi Banjir Berkembangnya masalah kemiskinan di kalangan petani Terjadinya erosi Hilangnya nilai estetika Berkurangnya hasil-hasil hutan yang bernilai
  • 16. Hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur, sehingga penjangkaran (pencengkraman) akar tanaman tidak ada lagi. Produksi pertanian menurun. Jika biaya produksi pertanian menjadi tinggi, maka menjadikan kemiskinan bagi para petani. Semakin berkurangnya alternatif pengusahaan lahan, sebab jenis tanaman yang dapat tumbuh semakin terbatas. Karena lahan garapannya sudah tidak subur, maka petani akan membuka hutan untuk dijadikan sebagai lahan garapan baru. Hutan semakin gundul dan erosi terus terjadi, akibatnya sumber air tanah semakin berkurang karena infiltrasi air tidak terjadi lagi.
  • 17. UPAYA PENANGGULANGAN DEGRADASI LAHAN Lahan-lahan yang tidak cocok untuk pertanian sebaiknya dijadikan sebagai hutan. Lahan-lahan yang kering sebaiknya dibuat teras agar dapat mengurangi aliran permukaan.hindari penyiangan yang bersih di antara tanaman keras. Melakukan reboisasi terhadap lahan yang sudah kritis. Tidak membakar hutan pada musim kemarau.
  • 18. REBOISASI • REBOISASI adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan yaitu dengan kembali menanam pohon di kawasan hutan yang rusak.
  • 19. FUNGSI REBOISASI Sebagai paru-paru kota. Tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam (O2) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan; Sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan setempat menjadi sejuk, nyaman dan segar; Pencipta lingkungan hidup (ekologis); Penyeimbangan alam (adaphis) merupakan pembentukan tempat-tempat hidup alam bagi satwa yang hidup di sekitarnya; Perlindungan (protektif), terhadap kondisi fisik alami sekitarnya (angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu); Keindahan (estetika); Kesehatan (hygiene); Rekreasi dan pendidikan (edukatif); Sosial politik ekonomi.
  • 21. SKEMA RTRW KOTA SURABAYA SECARA IDEAL • RTRW Kota Surabaya 2009-2029 Next
  • 22.
  • 23. CENTRAL BUSINESS DISTRICT DI SURABAYA • Kawasan Industri dan Pergudangan Ditinjau dari aksesbilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo – Surabaya – Gresik, Kawasan industri dan pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada industry smart and clean dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai. • Kawasan Segi Empat Emas Tunjungan dan sekitarnya Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Segi Empat Emas Tunjungan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
  • 24. • Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu – Pantai Kenjeran Merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di persimpangan kaki jembatan dan rencana jalan lingkar luar timur. Disamping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional. Keberadaan Jembatan Suramadu memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional, tidak hanya dalam lingkup Kawasan Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan), namun juga hingga kawasan kepulauan madura secara keseluruhan (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep).
  • 25. • Kawasan Waterfront City yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong Kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep mixed use antara hunian dan komersial yang didukung oleh rancang kota yang baik yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong. Kedepannya kawasan pelabuhan dan waterfront city dapat terintegrasi dalam konteks sebuah kesatuan kawasan strategis • Kawasan Terpadu Surabaya Barat Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Bung Tomo sebagaikawasan pusat olahraga berskala nasional yang akan terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sekitarnya.
  • 26.
  • 27. PUSAT KEGIATAN • Pusat kegiatan yang berorientasikan kegiatan perdagangan dan jasa, diantaranya yaitu TP, JMP, BG Junction, Pasar Turi, PGS, Galaxy Mall, PTC, Ciputra World, SUTOS. • Pusat kegiatan yang berorientasikan kegiatan industry yaitu Kawasan Industri SIER. • Pusat kegiatan yang berorientasikan kegiatan pergudangan, diantaranya yaitu Pergudangan Margomulyo, Pergudagan Banyu Urip, dan Pergudangan Mastrip. • Pusat Kegiatan yang berorientasikan kegiatan fasilitas umum, diantaranya yaitu RS Dr.Soetomo, RS BDH, Kampus ITS, Kampus Unair, Kampus UNESA, dan Gelora Bung Tomo.
  • 28.
  • 29. RENCANA JARINGAN JALAN KOTA SURABAYA
  • 30. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI KOTA SURABAYA