1. 1
1. Hukum adalah suatu ketentuan atau aturan yang bersifat memaksa dan
akan di-kenai sanksi bagi yang melanggar, yang berada pada suatu
wilayah/daerah/ Negara yang telah menjadi kesepakatan bersama dari
seluruh unsur yang ada diwilayah/daerah/Negara tersebut. Hukum adalah
sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh
pihak yang berwenang sehingga dapat di-paksakan, pemberlakuannya
berfungsi untuk mengatur masyarakat demi tercip-tanya ketertiban disertai
dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum merupakan si-stem yang
terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari
bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan mas-
yarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam
hu-bungan sosial antar masyarakat maupun antar pemerintah. Hukum di
Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama
dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun
pidana, berbasis pada hukum Eropa continental/lama, khususnya dari
Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah
jajahan dengan sebutan Hindia Be-landa. Hukum Agama, karena sebagian
besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau
Syari'at Islam lebih banyak terutama dalam bi-dang perkawinan,
kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem
hukum Adat yang dalam perundang-undangan merupakan penerusan dari
aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di
wilayah Nusantara. Unsur-unsur hukum terdiri dari unsur idiil dan riil.
Dikatakan unsur idiil, karena hal tersebut terletak dalam bidang yang
sangat abstrak yang tidak da-pat diraba dengan panca indera, namun
kehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini terdapat dalam diri setiap pribadi
manusia, yang terdiri dari Unsur cipta yang ha-rus diasah yang dilandasi
logika dari berbagai aspek kognitif sehingga unsur ini menghasilkan ilmu
tentang pengertian. Unsur kar-sa, harus diasah, yang dilan-dasi etika dan
beraspek konatif. Unsur rasa,harus diasih, yang dilandasi estetika dan
beraspek afektif. Sedangkan unsur riil ter-diri dari manusia, alam dan kebu-
dayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup
aspek eksternsosial dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Sumber
hukum yaitu segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan

2. 2
sebagainya yang di-pergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman
hidupnya pada masa tertentu. C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apa saja yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni
aturan-aturan apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan
nyata. Maksud dengan segala apa saja, adalah faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yang
merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal ialah, dari
mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum,
dimana hukum dapat dicari atau dimana hakim dapat menemukan hukum
sebagai dasar dari putusannya. Menurut Achmad Ali sumber hukum adalah
tempat di mana kita dapat menemu-kan hukum. Namun perlu diketahui
pula bahwa adakalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum,
contohnya putusan hakim. Pada umumnya sumber hukum dibedakan
menjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material.
Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber Hukum Materiil adalah tempat
dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan
faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial,
hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan
keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas),
perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lain-lain. Sumber
Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu
peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan deng-an bentuk
atau cara yang men-yebabkan peraturan hukum formal berlaku. Sum-ber
hukum formal yang diakui secara umum ialah UU, perjanjian antar Negara,
yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber hukum formal membentuk
pan-dangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk
hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi, sumber hukum formal ini
merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Berikut yang
termasuk sumber-sumber hukum adalah Undang-Undang, Kebiasaan,
Traktat atau perjanjian inter-nasional, Yurispudensi, dan doktrin. Jenis-
jenis hukum pada umumnya adalah hukum perdata, hukum publik, hukum
pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum internasional.
Hukum perdata disebut pula hukum privat sebagai la-wan dari hukum

3. 3
publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan de-ngan negara
serta kepentingan umum seperti politik dan pemilu (hukum tata ne-gara),
kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha ne-
gara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur
hubungan an-tara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti
kedewasaan seseorang, per-kawinan, perceraian, kematian, pewarisan,
harta ben-da, kegiatan usaha dan tin-dakan-tindakan yang bersifat perdata
lainnya. Hukum Perdata meliputi antara lain hukum keluarga, hukum harta
benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Se-mentara itu hukum publik
adalah hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan tentang
masyarakat dan menjadi hukum perlindungan publik, mi-salnya hukum
administrasi dan tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum tata
negara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman
bagi barang siapa yang mela-kukannya dan memenuhi unsur-unsur
perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti
perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya. Dalam
hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu keja-hatan dan pelanggaran,
kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-
undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa
keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memper-
kosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya
dilara-ng oleh undang-undang, seperti tidak pakai helm, tidak
menggunakan sabuk pe-ngaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
Hukum acara adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar
hukum (materiil) itu terwujud atau dapat di-terapkan/dilaksanakan kepada
subyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak ada
manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ke-tentuan hukum pidana
diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum
acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi,
jaksa, pengacara, hakim. Contoh hukum acara yaitu bentuk-bentuk surat di
bidang kepengacaraan perdata. Hukum Tata Negara adalah hu-kum yang
mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur

4. 4
kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum
(hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.
Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur tentang hubungan
hukum antar negara satu deng-an negara lain secara internasional
Universa, yang mengandung dua pengertian dalam arti sempit dan luas.
Dalam arti sempit meliputi : Hukum publik internasi-onal. Dalam arti luas
meliputi : Hukum publik internasional dan hukum perdata
internasional.contohnya adalah hukum perdagangan antar negara.
2. Hukum perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berisikan
pengertian bah-wa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian
disebut juga dengan persetuju-an karena di dalamnya terdapat persetujuan
kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu. Di dalam
perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang ber-sifat timbal balik di kedua
belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.
Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah
perbuatan dimana kedua belah pihak sepa-kat untuk saling mengikatkan
diri satu sama lain. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus
memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat
para pihak yang me-mbuatnya. Hal tersebut adalah: (1) Adanya
kesepakatan untuk mengikatkan diri, bahwa semua pihak menyetujui
materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan, (2)
Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, kata mampu maksudnya
adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena
perilaku yang tidak stabil dan bukan orang yang dalam undang-undang
dilarang membuat perjanjian, (3) Ada hal yang diperjanjikan, dalam hal ini
mak-sudnya adalah perjanjian menyangkut hal/objek yang jelas (4)
Dilakukan atas se-bab yang halal/iktikad baik bukan untuk sebuah
kejahatan. Dua hal yang per-tama disebut sebagai syarat subyektif dan dua
hal yang terakhir disebut syarat ob-yektif. Suatu perjanjian yang
mengandung cacat pada syarat subyektif akan me-miliki konsekuensi untuk
dapat dibatalkan. Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung
cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak
layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki ca-cat

5. 5
pada syarat obyektif, maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum.
Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnya
dituntut un-tuk melaksanakannya dengan baik seperti dalam undang-
undang Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu: (1) perjanjian yang dibuat oleh para
pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. (2) perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali
kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan
yang dibenarkan oleh undang-undang. (3) Perjanjian harus dilaksanakan
dengan iktikat baik. Selanjutnya adalah tentang pelaksanaan perjanjian itu
sendiri. Menurut KUH Perdata, bila salah satu pihak tidak menjalan-kan
atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam
perjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak
sebagaimana yang ditentu-kan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan
sebagai wanprestasi. Dalam prak-teknya untuk menyatakan seseorang telah
melanggar perjanjian dan dianggap me-lakukan wanprestasi, ia harus diberi
surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harus
menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah me-langgar ketentuan
perjanjian. Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum
yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi soma-si yang
dilayangkan. Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan
somasi berikutnya (kedua) dan bila hal tersebut tetap diabaikan, maka
pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan lang-kah-langkah hukum
misalnya berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang
atau pengadilan yang di-tunjuk/ditentukan dalam perjanjian. Mengenai hal
ini Pasal 1238 KUHP men-yebutkan: “debitur dinyatakan lalai dengan surat
perintah, atau dengan akta se-jenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari
perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di-tentukan.” Sebagai
konsekuensi atas perbuatannya, maka pihak yang telah mela-kukan
wanprestasi harus memberikan ganti rugi meliputi biaya-biaya yang telah
dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, kerugian yang
timbul aki-bat perbuatan wanprestsi tersebut serta bunganya. Selanjutnya
ditegaskan kem-bali oleh Pasal 1244 KUHP bahwa debitur harus dihukum
untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat

6. 6
membuktikan bahwa tidak dilaksanakan-nya perikatan itu atau tidak
tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu di-sebabkan oleh suatu
hal yang tak terduga, walaupun tidak ada itikad buruk pada-nya. Berbeda
halnya jika terjadi dalam keadaan memaksa atau hal-hal yang secara
kebetulan satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-nya, maka
keharusan un-tuk mengganti segala biaya, kerugian dan bunga tidak perlu
dilakukan. Hubungan antara hukum perjanjian dengan hukum perikatan
adalah sangat erat kaitan-nya, perjanjian secara umum adalah su-atu
peristiwa dimana seorang berjanji ke-pada seorang lainnya atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksana-kan sesuatu hal. Dari peristiwa
itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang
dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupa-kan suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu per-
hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan
pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perikatan adalah
suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang
konkret atau suatu peristi-wa. Perikatan lahir karena suatu persetujuan
atau karena undang-undang. Per-setujuan itu tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai contohnya yaitu A membuat
perjanjian untuk meminjamkan motor ke-pada B de-ngan syarat B
membayar biaya sewa kepada A, dari perjanjian itu, muncul hak dan
kewajiban. A memiliki hak untuk mendapatkan uang sewa motor dari pihak
B, sedangkan B berkewajiban untuk melunasi uang sewa dan
mengembalikan motor tersebut sesuai perjanjian kepada A. dari contoh ter-
sebut dapat diketahui bahwa Perjanjiannya adalah A dengan B, sedangkan
perikatannya adalah hak dan kewa-jiban yang timbul antara A dan B
setelah terjadi perjanjian tersebut.
3. Tidak. Karena Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau
menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya
mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan sendiri maupun dengan
bantuan pekerja, Contoh pengusaha dan pimpinan perusahaan dengan

7. 7
orang yang sama adalah PT. BABA RAFI yang dimiliki oleh Hendi Septiono
yang berbisnis kuliner Kebab Turki, Paramizzu dan sebagainya. Di sisi lain
dia juga sebagai pimpinan perusahaan yang mengendalikan 356 outlet di
seluruh Indonesia melalui kantor pusat Surabaya.. Sedangkan pemimpin
perusahaan adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk
menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pemimpin perusahaan
berfungsi sebagai wakil pengusaha dan berkuasa dalam segala hal yang
berkenaan dengan pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Pemimpin
perusahaan adalah pemegang kuasa tertinggi dalam menjalankan
perusahaan. Dia bertangguang jawab penuh mengenai kemjuan dan
kemunduran perusahaan.
4. Hubungan kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul akibat
adanya perjajnjian atau interaksi antar pihak yang membutuhkan dalam
dunia kerja. Ada dua macam hubungan kerja yaitu hubungan kerja internal
dan hubungan kerja eksternal. Hubungan kerja internal adalah hubungan
yang terjadi di dalam per-usahaan itu sendiri. Sedangkan hubungan kerja
eksternal yaitu hubungan ke luar perusahaan itu sendiri. Bagian terpenting
dari hubungan kerja tersebut adalah sifat, karakter maupun jenis
hubungan kerja. Pembagian jenis hubungan kerja ini bisa bersifat
fungsional, instruksional, koordinasi, informasi, konsultaasi, kemitra-
anmaupun rekomendasi. Dalam hubungan kerja internal terkait pula
dengan hak dan kewajiban pekerja dan peng-usaha, hal ini disebabkan
keduanya terikat per-janjian yang menyebabkan timbulnya hubungan kerja.
Hubungan perusahaan se-cara internal salah satunya meliputi tenaga kerja
atau sumber daya manusia yang terbagi dalam bidang keuangan,
pemasaran, HRD, operasioanal, dan sebagainya. Seperti hubungan tenaga
kerja (pegawai) yang secara umum terbagi menjadi tiga, antara lain:
hubungan vertikal (pimpinan dengan bawahan). Hubungan horisontal
(bawah-an dengan bawahan). Hubungan diagonal (bawahan dengan
manager). Se-dangkan hubungan perusahaan secara eksternal meliputi
perusahaan dengan pe-merintah (seperti legalitas perusahaan, pajak,
otonomi daerah, dan sebagai-nya). Hubungan lainnya yaitu perusahaan
dengan perusahaan, seperti per-usahaan mie (mie sedap atau sarimi)
dengan perusahaan tepung terigu PT. BOGASARI.

8. 8
5. Antar PT (NV) dengan PT (persero) yang GO PUBLIK tidaklah sama, PT
merupakan badan usaha yang permodalannya sepenuhnya swasta/pribadi.
Sedangkan persero sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah.
Selain itu, PT jika merujuk dari namanya merupakan badan usaha yang
memiliki jumlah tanggung jawab yang ter-batas dari jumlah nominal saham.
Dalam pasal 1 bu-tir (1) UUPT disebutkan bah-wa perseroan/PT adalah
badan hukum yang didi-rikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta
peraturan pelaksanaannya. Perseroan harus didirikan dengan akta otentik
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT yaitu pendirian perseroan harus
dibuat dengan akta otentik di muka notaris mengingat perseroan termasuk
badan hukum. Me-nurut organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), Direksi, dan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komi-saris.
Sedangkan persero merupakan badan usaha dimana per-modalannya
sebagian besar berasal dari pemerintah dan modal swasta dibatasi. Modal
yang berasal dari swasta dibatasi hingga maksimal 49% dan sebesar 51%
adalah milik Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, selain itu
pendirian persero harus diusulkan oleh menteri kepada presiden, pendirian
dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan,
menteri yang ditunjuk me-miliki kuasa sebagai pemegang saham milik
pemerintah, dan pegawainya bersta-tus pegawai negeri. Fungsi RUPS dalam
persero pemerintah ialah memegang se-gala wewenang yang ada dalam
perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan
direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas
pengurus-an persero baik didalam maupun di-luar pengadilan. Peng-
angkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS. Komisaris adalah organ
per-sero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan
melaporkannya pada RUPS. Untuk perusahaan yang GO PUBLIK
merupakan perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat, seperti
yang dilakukan oleh Pertamina, man-faat yang dapat diperoleh dari Go
Publik antar lain mendapat tambahan modal dari masyarakat, risiko

9. 9
ditanggung bersama dengan investor, perusahaan menjadi lebih bonafit,
karena sebelum go public, perusahaan harus menjalani proses yang ketat
terlebih dahulu, dan perusaha-an go public akan mendapatkan potongan
PPh sebesar 5%.
6. Ditinjau dari segi hukum bisnis, arti penting dari nama perusahaan adalah
sangat penting. Nama perusahaan dari aspek hukum bisnis di Indonesia
memiliki arti penting sebab dengan nama perusahaan itu suatu perusahaan
bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain serta bisa melakukan
kewajiban hukumnya, seperti memperoleh perizinan pendirian usaha,
pendaftaran perusahaan, pemba-yaran pajak, dan pembayaran utang.
Selain itu nama perusahaan itu akan men-jadi identitas khusus atau
sebutan bagi perusahaan berangkutan, sehingga untuk berbagai keperluan
hukum dan bisnis akan me-mpermudah proses pengurusan-nya, contoh: PT
Garudafood Tbk., PT Dua kelinci Tbk., dan lain sebagainya. Merk dagang
adalah istilah, nama, sebutan, atau ciri khas suatu barang dagangan yang
membedakan dengan barang-barang lain (meskipun sejenis). Dalam Pasal 1
ayat 2 UU Merek tahun 2001 disebutkan, “Merek dagang adalah merek yang
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya”. Contoh Ardath, Mlindjo dll. Logo dagang,
Logo mempunyai fungsi identitas yang membedakan sebuah sebuah produk
dengan produk lainnya. Kesemuanya itu tak lepas dari hakikat logo itu
sendiri, sebagai sebuah karya seni rupa. Selain sebagai karya seni rupa,
logo itu sendiri sebagai symbol dari merek atau perusahaan. Contoh Logo
Milik PT Garudafood dengan gambar burung garuda. logo dagang
merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sket-sa dengan arti tertentu,
dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkum-pulan, produk,
negara, dan hal-hal lainnya yang dianggap me-mbutuhkan hal yang singkat
dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo menjadi
“wakil” perusahaan dalam otak masyarakat. Ketika masyarakat dihadap-
kan pada suatu bentuk grafis tertentu sebagai sebuah stimulus, otak akan
mem-beri makna melalui asosiasi dengan atribut-atribut tertentu. Inilah
yang memben-tuk citra (image), jika logo itu merupakan wakil sebuah
perusahaan. Itulah yang disebut corporate image. Corporate identity adalah

10. 10
sesuatu yang disodorkan oleh perusahaan, dan corporate image adalah
persepsi khalayak terhadap identitas yang disodorkan. Logo diharapkan
menjadi jendela untuk masuk ke dalam per-sepsi masyarakat dan pada
kondisi tertentu dapat digunakan untuk mengubah citra suatu perusahaan.
7. Dalam mendirikan perusahaan kadangkala perusahaan merasa kesulitan
dalam pembiayaan financial sehingga harus melakukan pinjaman kepada
lembaga kredi-tur semacam bank. Bank selaku kreditur sebelum
memberikan pinjaman harus mendapatkan informasi yang akurat seperti
karakter calon peminjam, pengaruh kondisi ekonomi saat itu dengan
pendapatan calon debitur, jaminan yang ditawar-kan dan lain sebagainya.
Setelah bank menyatakan calon debitur lulus seleksi ter-sebut, bank
memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, ada-pun
syarat dan prosedur pengajuan kredit ke bank yang dilakukan perusahaan
antara lain: (1) Fotocopy identitas diri dari para pengurus perusahaan
(direktur & komisaris), (2) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok wajib pajak), (3)
Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan ), (4) Fotocopy Akte Pendirian
Perusahaan dari Notaris, (5) Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan), ini
digunakan oleh bank untuk meme-riksa keabsahan/ legalitas antara apa
yang tercantum di akte pendirian dengan bidang usahanya, segala surat
perizinannya dan kewajiban pajaknya terhadap ne-gara. Selanjutnya (6)
Fotocopy rekening giro atau buku tabungan di bank mana-pun selama 6
s/d 3 bulan terakhir. (7) Data keuangan lainnya, seperti neraca ke-uangan,
laporan rugi laba, catatan penjualan & pembelian harian, dan data pem-
bukuan lainnya, ini digunakan Bank untuk melakukan berbagai analisa
keuangan terhadap calon debiturnya. Kesanggupan debitur dalam
membayar kembali huta-ngnya akan dianalisa dari berbagai sisi, seperti:
kesanggupan dalam membayar ke-mbali hutang jangka pendeknya,
kemampuan dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber
yang dimilikinya, kemampuan dalam mencetak laba, dan sebagainya. Untuk
Kredit Usaha dan Kredit Serba Guna, jaminan yang dimin-ta biasanya
bervariasi seperti tanah, rumah tinggal, ruko, apartemen, kendaraan, pabrik
dan lain-lain. Untuk menilai apakah jaminan yang diajukan layak untuk di-
jaminkan maka Bank akan menilai kembali jaminan yang diajukan,
biasanya Bank memiliki tim penilai sendiri dalam menilai jaminan tersebut,

11. 11
walaupun ter-kadang bank juga sesekali memakai tim penilai jaminan dari
luar.
8. Pembukuan perusahaan erat kaitannya dengan sistem akuntansi, sistem
akuntan-si adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan
informasi keuang-an yang disediakan bagi perusahaan atau suatu
organisasi bisnis. pembukuan perusahaan mengatur dan mengendalikan
mayoritas aspek keuangan yang men-jelaskan alokasi dana, seperti
keuangan bahan baku, tenaga kerja, proses produk-si, harga pokok
produksi, harga pokok penjualan, aktiva, pasiva dan lain-lainnya. Hal itu
berfungsi untuk mengelola, menciptakan, dan memutuskan kebijakan dari
informasi-informasi yang didapat melalui pembu-kuan. Secara hukum
bisnis hal ini dilakukan untuk menghindarkan pencuci-an uang, korupsi,
dan hal-hal yang bersifat kriminal. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen
bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan
perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya.
Pembukuan yang diwajibkan ada-lah pembukuan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan dilaporkan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Peng-ertian
pembukuan sesuai dengan penjelasan pasal 16 UU 39/2007 tentang Cukai
berbunyi "Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengum-pulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi
keadaan harta, huta-ng, modal dan pendapatan, dan biaya yang secara
khusus menggambarkan jum-lah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa yang kemudian diikhtisar-kan dalam laporan keuangan”. Mereka
yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan
sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi ke-uangan perusahaan tersebut,
dimana kondisi keuangan suatu perusahaan tercer-min dalam laporan
keuangannya. Pembukuan berguna sebagai alat kontrol, yaitu untuk
mengetahui dan mengatur pemasukan serta biaya-biaya yang dikeluarkan
perusahaan. Pembukuan perusahaan dalam hukum bisnis di Indonesia
memiliki arti yang penting. Pembukuan perusahaan ber-fungsi sebagai
pencatat kekayaan, kewajiban, modal, dan segala sesuatu men-yangkut
laporan keuangan perusaha-an. Maka pembukuan perusahaan ini me-
mungkinkan perusahaan untuk menge-tahui tingkat ketercapaian dan

12. 12
kebijakan yang hendak diambil. Pembukuan per-usahaan juga
memungkinkan penyelesaian urusan administrasi perusahaan ter-kait
secara tertib dan rapi. Selain itu biasanya nilai dari laporan pembukuan
per-usahaan ini nantinya juga mempengaruhi pada pemenuhan
kewajibannya dalam pembayaran pajak pada negara. Manfaat pembukuan
yang berikutnya berkaitan erat dengan urusan perpajakan, tanpa
pembukuan, penghitungan pajak akan sangat sulit dilakukan. Pembukuan
laporan keuangan juga sangat diperlukan ke-tika mengajukan kredit kepada
bank.
9. Tidak. Karena, Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,
maupun memberikan ijin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan –
pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya,
film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik,
rekaman suara, lukisan, ga-mbar, patung, foto, perangkat lunak komputer,
siaran radio dan televisi, dan desain industri.. Untuk melindungi pencipta,
pencipta harus mendaftarkan ciptaannya kepada lembaga cipta yang diatur
dalam UU nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sedangkan hak paten
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil
Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ciptaan yang
dapat dipatenkan ada tiga yaitu proses, mesin, barang. Hak paten
dilindungi dalam UU nomor 14 tahun 2001. Ketidaksamaan antara hak
cipta dan hak paten adalah pada ciptaannya hak cipta pada karya sastra,
seni dan sains. Sedangkan untuk hak paten pada karya proses, mesin,
barang.
10. Sistem kredit adalah pembayaran atau transaksi antara pembeli dan
pelanggan dalam perdagangan namun pembeli belum dapat membayarkan
tagihan dari pembelian tersebut dan membayar pada jatuh tempo yang telah
ditetapkan. Meskipun pembeli belum dapat membayar hak barang sudah
pindah pada pembeli meskipun belum dilunasi atau belum jatuh tempo.
Contoh pembelian partai barang elekronik oleh CV. Malino pada CV. Molina.

13. 13
Sedangkan sistem sewa beli adalah transaksi antara pedagang dan pembeli
namun pembeli menyewa dengan membayar pada jatuh tempo yang
ditetapkjan dan dalam kurung waktu yang telah disepakati dan jika pembeli
dapat melunasi pada jatuh tempo dalam kurung waktu yang telah
disepakati maka barang menjadi milik pembeli. Tetapi apabila pembeli tidak
dapat melunasi pada waktu yang telah disepakati maka barang diambil oleh
penjual. Contoh pembelian sepeda motor, mobil rrumah dll.
11. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang
pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara
Indonesia. Pengertian huk-um positif diperluas bukan saja yang sedang
berlaku sekarang, melainkan terma-suk juga hukum yang pernah berlaku
dimasa lalu. Hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlaku
pada waktu dan tempat tertentu. Hukum mate-riil, yaitu segala kaidah yang
menjadi patokan manusia untuk bersikap tindak, misalnya tidak boleh
membunuh, harus melunasi hutang dan lain sebagainya.
Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak,
yakni manusia dan badan hukum. (1) Manusia, menurut hukum, tiap-tiap
seorang ma-nusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara
alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum.
Manusia dianggap seba-gai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia
meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun
bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau
kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang
oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum.
Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus di-
wakili atau dibantu oleh orang lain. (2) Badan Hukum adalah suatu badan
yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "person" oleh hukum
sehingga me-mpunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat
menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti
melakukan perjanjian, mempunyai keka-yaan yang terlepas dari para
anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia
sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melaku-kan
perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum

14. 14
dimu-ngkinkan dapat dibubarkan. Obyek Hukum ialah segala sesuatu yang
dapat men-jadi hak dari subyek hukum. Atau segala sesuatu yang dapat
menjadi obyek suatu perhubungan hukum. Obyek hukum dapat pula
disebut sebagai benda. Merujuk pada KUHPerdata, benda adalah tiap-tiap
barang atau tiap-tiap hak yang dapat di-kuasai oleh hak milik. Benda itu
sendiri dibagi menjadi: (1) Berwujud/Konkrit (2) Tidak Berwujud/Abstrak
contoh gas, pulsa dsb. Ciri-ciri hukum antara lain: ter-dapat perintah
ataupun larangan dan perintah atau larangan tersebut harus dipa-tuhi oleh
setiap orang. Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga
ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai
per-aturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang
satu dengan orang yang lain yang dapat disebut juga kaedah hukum yakni
peraturan-peratur-an kemasyarakatan. Telah dideskripsikan bahwa agar
terciptanya tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, maka haruslah
peraturan-peraturan itu dipatuhi oleh tiap-tiap orang. Tetapi karena pada
zaman dahulu pun sudah banyak yang ti-dak mau mematuhi hukum, maka
hukum harus mempunyai suatu sifat yang me-maksa. Dengan demikian,
hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum itu mengatur
tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu juga dapat
memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam
kema-syarakatan. Sehingga bila terdapat orang yang melanggarnya dapat
dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak menaatinya.
Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan dengan
membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli
tetap ada. Kelebihan Akui- adalah sebagai berikut: (a) Akuisisi Saham tidak
memerlukan rapat pemegang sa-ham dan suara pemegang saham sehingga
jika pemegang saham tidak menyukai tawaran Bidding firm, mereka dapat
menahan sahamnya dan tidak menjual kepa-da pihak Bidding firm. (b)
Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan
langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan me-
lakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen
perusaha-an. (c) Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan
komisaris perusa-haan, akuisisi saham dapat digunakan untuk
pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile takeover). (d)

15. 15
Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan
mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga
tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak
menyetujui akuisisi (Harianto dan Sudomo, 2001). Kekurangan Akui-
sebagai berikut: (a) Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang
tidak me-nyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada
umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per
tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. (b)
Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi
merger. (c) Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akui-sisi aset harus
secara hukum dibalik nama sehingga me-nimbulkan biaya legal yang tinggi.
(Harianto dan Sudomo, 2001). Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis
aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dives-tasi dapat pula disebut
penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusaha-an.Divestasi merupakan
kebalikan dari investasi pada aset yang baru. “Privatisasi (Menurut UU
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) adalah penjualan saham Per-sero
(Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak
lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,
memperbesar ma-nfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas
saham oleh masyarakat”. Pri-vatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan
kepada berbagai pertimbangan an-tara lain sebagai berikut: (1) Mengurangi
beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan
pemerintah (divestasi). (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.
(3) Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusaha-an. (4) Mengurangi
campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. (5)
Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. (6) Sebagai flag-carrier
(pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global. Likuiditas adalah
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Pengerti-an lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk
memenuhi kewajib-an atau utang yang segera harus dibayar dengan harta
lancarnya. Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki
fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-
aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak
untuk menerima sebagaian pendapatan tetap/ de-viden dari perusahaan

16. 16
serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan.
Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil
bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimiliki-
nya berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyak
prosentase sa-ham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang
dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Saham Preferen adalah
saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik
saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu
dan memiliki hak suara lebih dibanding pemeg-ang saham biasa seperti hak
suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran ma-najemen akan
berusahan sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen
preferen agar tidak lengser.
12. Tidak sama. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/ tahun 2009
tentang Bank Umum, pada pasal 5 dijelaskan bahwa modal disetor untuk
bank ditetapkan paling kurang Rp 3 triliun. Syarat untuk mendirikan Bank
Umum: (a) Warga nega-ra Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. (b)
Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga
asing. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11 3/ PBI /2009 tentang Bank
Umum Syariah menyebutkan, kalau mau men-dirikan bank umum syariah
modal minimumnya harus Rp1 triliun. Beberapa per-syaratan pendirian
Bank Umum Syariah antara lain: (1) Kepemilikan dapat dimiliki oleh pihak
domestik atau pihak asing. (2) Berbadan hukum Indonesia, dan harus
dimiliki se-dikitnya oleh dua pihak yang terdiri dari warga negara Indonesia
(WNI) atau ba-dan hukum Indonesia (BHI), atau warga Negara asing/badan
hukum asing dengan WNI/BHI secara kemitraan. (3) Modal disetor
minimum Rp. 1 triliun (seta-ra dengan US$ 110 juta). (4) Bank didirikan
dengan izin/persetujuan Bank Indo-nesia (BI) melalui proses persetujuan
izin prinsip dan izin usaha. Persyaratan un-tuk mendirikan BPR yang modal
disetornya berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.
13. Tidak. Karena Pengertian arbitase adalah penyelesaian suatu perselisihan
atau perkara oleh seorang atau beberapa orang yang sama – sama ditunjuk
sebagai penengah atau wasit oleh para pihak yang bersengketa dengan tidak
diselesaikan lewat pengadilan. Jadi, pengadilan arbitase adalah
penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan tetapi diselesaikan secara

17. 17
kekeluargaan dengan menunjuk arbiter sebagai penengahnya atau
hakimnya dan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengadilan arbitase hanya
menyelesaikan sengketa dibidang komersial. Contohnya sengketa tentang
sah tidaknya jual beli, asuransi, pengangkutan, perbankan dan lain – lain.
Berikut adalah beberapa perbedaan antara arbitrase dengan pengadilan: (1)
persidangan pengadilan berlangsung terbuka untuk umum, se-dangkan
persidangan arbitrase bersifat tertutup. (2) tuntutan perkara ke arbitrase
hanya bisa dilangsungkan jika para pihak yang bersengketa terikat dengan
perjan-jian arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa
diajukan oleh si-apapun. (3) proses beracara di pengadilan sangat formal,
sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase tidak terlalu formal,
tidak terlalu kaku. (4) arbiter di-pilih berdasarkan keahliannya, sedangkan
hakim pada umumnya adalah genera-lis. (5) putusan arbitrase adalah final
dan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum apa-pun,
sedangkan putusan pengadilan bisa diajukan banding, kasasi dan bahkan
peninjauan kembali.
14. Tidak Identik, karena Lisensi mempunyai wewenang untuk menjual dan
mem-produksi sedangkan Franchise hanya mempunyai wewenang untuk
menjual saja ti-dak memproduksi. Contoh lisensi Coca Cola dan MC Donald
sedangkan Franchise Indomart, Alfamart dll.