Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fudisia, Analisis kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa dan artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar.

1. Denpasar
Denpasar
Denpasa IIIS S N
SSN
SSN
V o lllu m e 0 3
Vo ume 03
Vo ume 03 H a llla m a n 1 --- 6 5
Ha aman 1 65
Ha aman 1 65 A p rriiilll 2 0 1 2
A p r 2 0 12
Ap 20 2 2 2 5 2 ---3 8 0 X
2252 380 X
2252 380 X
KERTHA PERTIWI
RT PE TI
J U R N A L IIL M IIA H M A G IIS T E R K E N O T A R IIA T A N U N IIV E R S IIT A S U D A Y A N A
JURNAL ILMIAH MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANA
JURNAL LM A MAG STER KENOTAR ATAN UN ERS TAS UDAYANA
AH
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROG AM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
GR
UNIVERSITAS UDAYANA
UN VERSITAS UDAYANA
NI
2012
2012

3. KERTHA PERTIWI
Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan
(Scientific Journals of The Master of Notary)
Volume 03 Periode April 2012
Susunan Organisasi Pengelola
Ketua Penyunting
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum.
Wakil Ketua Penyunting
I Made Tjatra Yasa, SH.,MH.
Penyunting Pelaksana
I Gusti Ngurah Alit Widana Putra, ST.,M.Eng.
I Putu Artha Kesumajaya
I Gde Chandra A. W.
Petugas Administrasi
I Made Suparsa
I Ketut Wirasa
Alamat Redaksi
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar
Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812
E-mail : notariat_unud@yahoo.com
Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/
Gambar Cover : Keindahan Alam Indonesia
K e r t h a P e r ti wi m e r u p a k a n j u r n a l i l m i a h ya n g d i t e r b i t k a n d u a k a l i s e t a h u n
( A p r i l d a n O k t o b e r ) ya n g m e m u a t i n f o r m a s i t e n t a n g b e r b a g a i a s p e k h u k u m
Kenotariatan dari : (1) hasil penelitian, (2) naskah konseptual/opini, (3)
r e s e n s i b u k u , d a n i n f o K e n o t a r i a t a n a c t u a l l a i n n ya
i

4. PENGANTAR REDAKSI
Om, Swastyastu,
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program Studi
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2012 dapat
diselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn Unud ini dimaksudkan untuk dapat
sebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan dalam bidang Hukum
Kenotariatan bagi mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar pada Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa Program Magister
Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Perlindungan Hukum
terhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya,
Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fudisia, Analisis kewenangan dan Tanggung
Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa dan
artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang
sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan
penguji dan Guru Besar.
Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah 2012 ini diharapkan dapat sebagai bahan
evaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan
pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Kami juga
memberikan kesempatan kepada para pengajar, pengelola, mahasiswa dan alumni Program
Studi Magister Kenotariatan untuk berpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap
mentaati semua aturan atau ketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya,
semoga Jurnal Ilmiah ini bermanfaat untuk semua pihak.
Om, Santih, Santih, Santih, Om.
April 2012
Redaksi
ii

5. DAFTAR ISI
Hlm
Susunan Organisasi Pengelola ……………………………………………………………… i
Pengantar Redaksi ………………………………………………………………………….. ii
Daftar isi ………………………………………………………………................................ iii
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Rahasia
Jabatan Di Daerah Hukumnya
Eleanora M Pangkahila............................................................................................................................... 1
Kajian Yuridis Terhadap Akta Otentik Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan
Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris
I Gusti Ngurah Agung Sutejo Wiradinata Kepakisan……………………………………………………. 12
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perseroan Yang Telah Memperoleh Status
Badan Hukum
(Studi Di Kabupaten Badung)
Ni Kade Ayu Budhiartini………………………………………………………………………………… 23
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
Pada Lembaga Perkriditan Desa (Lpd) “Desa Pakraman Sesetan”
Kecamatan Denpasar Selatan
Eddy Yunianto Sarim.................................................................................................................................. 48
Analisis Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta
Keterangan Waris Untuk Golongan Tionghoa
I Dewa Gede Wirasatya Purnama………………………………………………………………………... 55
Petunjuk Penulisan Artikel
iii

6. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
RAHASIA JABATAN DI DAERAH HUKUMNYA
Eleanora M Pangkahila
Magister Kenotariatan Universitas Udayana
E-Mail : -
Supervisors/Co-Supervisors
Dr. Jazim Hamidi, SH.,MH.
Purwati, SH.,MH.
ABSTRACT
Eleanora Maria Pangkahila, SH, student of Notary Magister Program 2007, “The Legal Protection for
Notarian in Practicing Profesional Obligation of Confidential Secret in their Law Area, First Consultant Mr. Dr.
Jazim Hamidi,SH.,MH, Second Consultant : Mrs. Purwari,SH.,MH.
Notary is a trusted profession and for public benefit, that a client will rely to trust them. Forward action of
Notarian Job have law impact, it means in any Notaric certificate can be used as a tool of proof, when an event of
litigation or disputes between the parties in the future. This caused profesional confidential secret of notary can kept
provided according to their roles in law proceses. Based on background mentioned above, there are 3 issues which
discussed in this theses, namely (1) Law meaning of Notary obligation to keep confidential secretes, (2) Obligation
to provide confidential secret of Notary, (3) The legal protection to Notarian in profesional obligation to keep
confidential secret in their law area.
The research was be classified into normative legal research with appproached by conceptual and statute
appproach. The legal materials of this research were based on primary, secondary and tertiary legal materials. The
legal materials was be descripted henceforth to be interpreted, systematization, analysed, evaluated and also given
argument to get conclusion of the problems.
Result of the research indicate that (1) The law meaning of Notary obligation to keep confidential secretes
is to obey the profesional oath of Notary in providing law protection to all parties which promised by them. The
certificate that made upon the presence of Notary as an implementation of the provision of Article 16, Verse
(1)UUJN jo. Article 332 verse (1) of the KUHAP (2) Obligation to provide confidential secret of Notary has
tendency of crossing it due to criminal sanction fines are very low according to article 332, program 1 mentioned
that fine maximum Rp 600,- (six hundreds rupiah) (3) legal protection to Notarian in profesional obligation to keep
confidential secret in their law area, type of legal protection one among others is being accepted the right of
deniying to what ever written in the certificate they made, as organized in aerticle 1909 verse 2, KUHP civil jo.
Article 170 KUHP There is protection MPD through agreement by reason from MPD in the case where Notary is
called as a witness, determination of Notaric Certificate as a written proof according to arcticle 164 HIR and 1866
KUH Civil
Key Words : Confidential official, Notary, Legal protection.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 1

7. PENDAHULUAN Pasal 54, menyatakan bahwa :
1.1. Latar Belakang Masalah “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan,
atau memberitahukan isi akta, groose akta, salinan akta
Dengan berlakunya Undang-Undang No 30 atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat langsung pada akta, ahli waris, atau orang yng
memberikan perlindungan hukum baik kepada memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri. perundang-undang.”
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. Akhir-akhir ini banyak berita di masa media
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan cetak dan elektronik bahwa seorang Notaris diajukan ke
bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang pengadilan sebagai tergugat atau saksi, baik dalam
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya perkara perdata maupun pidana. Penyimpangan-
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban
Kemudian berkaitan dengan kewenangan pembuatan yang dilakukan Notaris, memungkinkan Notaris
akta otentik Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum.
Notaris menyebutkan; Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pidana,
perdata maupun administratif.
”Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai Fakta menunjukkan bahwa Notaris di dalam
semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang melakukan jual beli hak atas tanah, Notaris yang tidak
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan merangkap PPAT mengambil pekerjaan PPAT dengan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan meminta penomoran pada PPAT lain. Banyak terjadi
untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin juga pembuatan akta jual beli dibawa keluar oleh
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, pegawainya bukan ditandatangai di hadapan notaris, dan
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya masih banyak lagi perbuatan Notaris tidak sesuai
itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan dengan etika seorang notaris.
atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan Penyimpangan secara administratif umumnya
oleh Undang-Undang.” dilakukan Notaris dengan tanpa mengindahkan
ketentuan prosedur dalam pembuatan akta seperti yang
Disamping membuat akta otentik, Notaris juga tertuang dalam UUJN maupun perilaku yang melanggar
mempunyai wewenang untuk pencatatan/(waarmeking) Kode Etik Profesi. Hal tersebut sering dirasakan
terhadap perjanjian. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2 merugikan para pihak yang minta bantuan dalam
UUJN menyatakan Notaris berwenang: pembuatan akta. Di samping itu adanya upaya-upaya
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan dari pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kelemahan
kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan seorang Notaris, baik dari sisi personalitas maupun
mendaftar dalam buku khusus. profesionalitas.
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan Oleh karena itu, ketelitian sangat mutlak
mendaftar dalam buku khusus. dimiliki oleh seorang Notaris dalam melaksanakan tugas
c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah sebagai Pejabat Umum. Tindak lanjut dari tugas yang
tangan berupa salinan yang memuat uraian diemban oleh Notaris mempunyai dampak secara
sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat hukum. Dampak hukum artinya; Bahwa setiap
yang bersangkutan. pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di muka sidang
dengan surat aslinya. pengadilan apabila terjadi sengketa di antara para pihak.
e. Memberikan penyuluhan hukum berhubungan Persengketaan tersebut tidak menutup
dengan pembuatan akta. kemungkinan melibatkan Notaris dan atas keterlibatan
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan itu Notaris harus bertanggung jawab atas apa yang telah
atau, dilakukannya, Oleh karena itu, terhadap tanggung jawab
g. Membuat akta risalah lelang. profesi Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia
Selain kewenangan Notaris tersebut di atas, jabatan diperlukan suatu ruang lingkup peraturan yang
di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004, pasal 16 ayat (1) jelas.
huruf e dan pasal 45 menjelaskan kewajiban yang harus Sehingga Notaris yang telah melaksanakan
dijalankan oleh seorang Notaris. Penjelasannya sebagai tugas dan kewajibannya sesuai kerangka hukum dapat
berikut; terlindungi. Notaris menurut ketentuan hukum tidak
Pasal 16 ayat (1) huruf e berbunyi : boleh memihak. Ini berarti Notaris dalam membantu
para pihak yang merumuskan dalam akta, harus
“Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, yang dibuatnya. Tertutama apabila terjadi sengketa
kecuali Undang-Undang menentukan lain.” antara kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya
peyidikan terhadapap akta Notaris. Tujuan penyidikan
adalah mencari dan mengumpulkan bahan–bahan
pembuktian.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 2

8. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan 1.4. Tujuan Penelitian
Notaris terhadap rahasia jabatan ini merupakan
pelanggaran rahasia negara. Di dalam UUJN sendiri 1. Tujuan Umum
juga diatur mengenai sanksi tersebut yakni berupa Makna hukum dari kewajiban melaksanakan rahasia
teguran lisan, teguran tertulis, pemberitahuan sementara, jabatan notaris.
pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian Kewajiban melakukan rahasia jabatan notaris ada
dengan tidak hormat (Pasal 85 UUJN). Selain diatur kecenderugan dilanggar.
dalam UUJN, sanksi pelanggaran mengenai rahasia Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam
jabatan ini juga diatur dalam Pasal 322 Kitab undang- melakukan kewajiban merahasiakan jabatan di
Undangn Hukum Pidana (KUHP) tentang Membuka daerah hukumnya.
Rahasia. Kewajiban ini mendapat pengecualian 2. Tujuan Khusus
sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Untuk mengetahui makna hukum dari kewajiban
Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut hingga saat melaksanakan rahasia jabatan notaris itu.
ini masih menjadi kendala bagi para Notaris, terutama Untuk mengetahui kewajiban melakukan rahasia
bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam jabatan notaries ada kecenderungan dilanggar.
memberikan suatu tolok ukur persetujuan terhadap Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum
Notaris yang diapanggil sebagai saksi oleh penyidik, terhadap notaris dalam melakukan kewajiban
penuntut umum maupun hakim. Hal ini disebabkan merahasiakan jabatan di daerah hukumnya.
karena di satu sisi Notaris harus menjalankan
kewajibannya yaitu melaksanakan rahasia jabatan dan 1.5. Manfaat Penelitian
wajib ingkar terhadap akta yang dibuatnya. Di sisi lain
Notaris sebagai Pejabat Umum juga harus Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
mengutamakan kepentingan umum. manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai
Hal lain yang masih menjadi kendala adalah berikut;
kapasitas dan fungsi dari organisasi Notaris, dalam hal 1. Secara Teoritis
ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang akan semakin Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna
sulit bertindak secara obyektif. Hal ini disebabkan utnuk menambah dan melengkapi khasanah ilmu
karena salah satu unsur Majelis Pengawas diambil dari hukum dalam hal ini khusunya bidang hukum tentang
praktisi. INI yang merupakan organisasi Independent Jabatan Notaris.
dan terbebas dari campur tangan pemerintah 2. Secara Praktis
mempunyai hak untuk melindungi para anggotanya. Diharapakan dengan hasil-hasil penelitian
Berdasar pada penjelasan dari latar belakang dapat mejadi masukan bagi para pelaksana hukum di
masalah, kemudian penulis tertarik untuk melakukan lapangan terutama yang menjadi subyek penelitian.
penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap serta menjadi bahan penelitian lebih lanjut, berkaitan
jabatan Notaris dengan mengangkatnya ke dalam dengan rahasia abatan Notaris dan bermanfaat bagi
sebuah tesis berjudul : “ PERLINDUNGAN HUKUM pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban
TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN rahasia jabatan Notaris dan bagi masyarakat.
KEWAJIBAN RAHASIA JABATAN DI DAERAH
HUKUMNYA ” TINJAUAN PUSTAKA
1.2. Batasan Masalah 2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris
1. Permasalahan pertama mengenai makna hukum dari 2.1.1. Sejarah Perkembangan Notaris
kewajiban melaksanakan rahasia Sejarah Notaris di Indonesia pada hakekatnya
jabatan Notaris, tidak dapat dipisahkan dari sejarah lembaga di Negara
2. Permasalahan kedua mengenai kewajiban melakukan pada umumnya, khususnya di negeri Belanda. Hal
rahasia jabatan Notaris yang cenderung tersebut disebabkan karena perundang-undangan di
dilanggar, Indonesia di bidang Notariat berakar dari Notariswet,
3. Permasalahan ketiga mengenai bentuk perlindungan dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stbl. No.
hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan 20). Dengan demikian, lembaga kenotariatan baru
kewajiban merahasiakan jabatan di daerah dikenal di Indonesia sejak hukum Belanda masuk ke
hukumnya. Indonesia. Semula lembaga ini diperuntukan bagi
golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata
1.3. Rumusan Masalah yaitu Burgelijk Wetboek. Notariat berasal dari kata
Latijne Notariaat, sedangkan Notaris dari Notarius
1. Apa makna hukum dari kewajiban melaksanakan (Notarui), adalah orang menjalankan pekerjaan
rahasia jabatan notaris? menulis…..
2. Mengapa kewajiban melakukan rahasia jabatan
notaris ada kecenderungan dilanggar? 2.2.2. Pengertian dan Peranan Notaris bagi
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Masyarakat
Notaris dalam melakukan kewajiban Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya
merahasiakan jabatan di daerah hukumnya? merupakan instansi yang dengan akta-aktanya
menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan
mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 3

9. berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat- b) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak
alat pembuktian. boleh mencemarkan nama baik dari korps
pengemban profesi hukum.
2.2.Tugas dan Wewenang Notaris c) Notarisdalam menjalankan tugasnya tidak
Wewenang utama yang dimiliki oleh Notaris boleh mencemarkan nama baik dari lembaga
adalah membuat suatu akta otentik sehingga notaris.
keotentikannya suatu akta Notaris bersumber dari Pasal d) Karena notaris bekerja dengan menerapkan
15 Undang-Undang jabatan Noptaris dan juga Pasal hukum di dalam produk yang dihasilkan, Kode
1868 KUHPerdata. Suatu akta otentik yang disebut telah Etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan
memenuhi otensitas suatu akta, apabila telah memenuhi jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi
3 unsur, yaitu: keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya,
a) Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan sertya menjalankan tugas dengan memenuhi
oleh Undang-Undang. persyaratan yang ditentukan oleh perundang-
b) Akata itu harus dibuat oleh (door) atau di undangan.
hadapan (ten overstaan) seorang pejabat
umum. 2.4. Konsep Negara Hukum
c) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan
untuk membuat akta. Suatu Negara dapat dikatakan Negara hukum
“rechstaat” menurut Burkens, (dalam kutipan Yohanes
2.3. Tinjauan Yuridis Akta Notaris Usfan) apabila memenuhi syarat-sayarat29:
1. Azas legalitas. Setiap pihak pemerintahan
2.3.1. Akta Notaris sebagai Alat Bukti harus didsarkan atas peraturan perundang-
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang undangan (wettelijke gronslag). Dengan
Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan definisi akta landasan ini, undang-undang dalam arti formil
Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di dan undang-undang sendiri merupakan temuan
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan
ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik atau ini pembentukan undang-undang merupakan
akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bagian penting Negara hukum.
merupakan suatu alat bukti sempurna. Alat bukti yang 2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung
sah atau diterima dalam suatu perkara, pada dasarnya makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh
terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, hanya bertumpu pada satu tangan.
pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan- 3. Hak-hak dasar (grondrechten), merupakan
tulisan yang mempunyai nilia pembuktian. Dalam sasaran perlindungan diri pemerintahan
perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara terhadap rakyat dan sekaligus membatasi
pidana maupun perkara perdata) telah pula diterima alat kekuasaan pembentuk undang-undang.
bukti elektronik atau yang disimpan secara elektronik 4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.
sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di .
pengadilan. 2.5. Konsep Kewenangan
2.3.2. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti. Dalam beberapa sumber menerangkan bahwa
Akta yang dibuat olehg atau di hadapan istilah kewenangan (wewenang) disejajarkan dengan
notaries berkeduidukan sebagai akta otentik menurut bevoegheid dalam istilah Belanda, menurut Phillipus M.
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalm Undang- Hadjon salah seorang guru besar Fakultas Hukum Unair
Undang Jabatan Notaris. Menurut Irawan Soerodjo, ada mengatakan bahwa “wewenang terdiri atas sekurang-
3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal kurangnya mempunyai 3 komponen, yaitu: pengaruh,
suatu akta otentik, yaitu: dasar hukum dan komformitas hukum”.
a) Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Komponen pengaruh bahwa penggunaan
Undang-Undang. wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku
b) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. subyek hukum; dasar hukum dimaksudkan, bahwa
c) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat wewenang itu haruslah mempunyai dasar hukum;
umum yang berwenang untuk itu dan di tempat sedangkan komponen komformitas hukum dimaksud
di mana akta itu dibuat. bahwa wewenang itu haruslah mempunyai standar.
Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh
3.1. Kode Etik Notaris
melalui 3 cara, yaitu atribusi, delelgasi, dan mandate.
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris
Atribut (atribusi) adalah pemberian wewenang
harus menerapkan disiplin ilmu hukum di dalam
pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada
masyarakat. Pelaksanaan jabatan Notaris harus dikontrol
organpemerintah; delegasi adalah pelimpahan
dengan Kode Etik Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh
wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah
Frans Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan
kepada pemerintahan yang lain; sedangkan mandate
yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain:
mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan
a) Notarisadalah pejabat public yang bertugas
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas
untuk melaksanakan jabatan public.
namanya.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 4

10. 2.6. Teori Perlindungan Hukum bagaimana penerapannya/pelaksanannya melalui suatu
penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara,
Pengertian perlindungan hokum, seperti yang sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.
apa yang tertulis di dalam kamus bahasa Indonesia Peda penelitan ini yang diteliti pada awalnya adalah
Kontemporer bahwa “suatu upaya yang menjamin data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian
adanya kepastian hokum untuk memperoleh terhadap data primer di lapangan.
perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau
undang-undang”. Sedangkan menurut Kamus Hukum 3.2. Spesifikasi Penelitian
Perlindungan Hukum adalah:
Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini
“suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan adalah deskriptif analitis. Deskriptif penelitian ini,
perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau
dibuat oelh suatu kekuasaan Negara dan sebagainya keadaan atau perisitwa sebagaimana adanya, sehingga
atau dapat yang berlaku bagi semua orang di suatu bersifat sekedar untuk mengungkpakan fakta. Hasil
masyarakat atau Negara”. penelitian ditekankan pada memberikan gambaran
secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek
Hadjon menyebutkan, ada 2 macam perlindungan yang diselidiki. Sedangkan istilah analisis mengandung
hukum bagi rakyat, yaitu; pengertian mengelompokkan, menghubungkan,
1. Perlindungan Hukum Prefentif membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi
Kepada rakyat diberi kesempatan untuk teori maupun dari segi praktek.
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 3.3. Metode Pengumpulan Data
yang definitive bertujuan mencegah sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif : bertujuan Secara umum, dalam penelitian biasanya
menyelesaikan sengketa. dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung
Perlindungan hukum preventif sangat besar dari masyarakat dan data dari bahan pustaka. Yang
artinya bagi pemerintah yang didasarkan diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data
kebebasan bertindak karena dengan adanya primer atau data dasar dan data yang kedua disebut data
perlindungan hukum preventif, pemerintah sekunder. Data primer dan data sekunder yang dapat
terdorong untuk bersifat hati-hati dalm dipaparkan sebagai berikut;
mengambil keputusan yang didasarkan pada 1. Data primer dalam penelitian ini objek penelitian
diskresi. Dengan pengertian demikian, itu sendiri yang dikaitkan dengan teori-teori
penanganan perlindungan hukum bagi rakyat tertulis yang ada di data sekunder.
oleh peradilan umum di Indonesia termasuk 2. Data sekunder, merupakan data yang diperlukan
kategori perlindungan hukum represif. untuk melengkapi data primer. Selain berupa
peraturan perundang-undangan, data sekunder juga
METODE PENELITIAN dapat berupa pendapat pakar yang ahli mengenai
. masalah ini, yang disampaikan melalui berbagai
Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dua (2) jenis, macam bentuk buku, karya ilmiah, laporn
yakni : penelitian,media massa, dan lain-lain.
1. Penelitian normatif merupakan penelitian
deng menggunakan data sekunder sehingga Berikut ini beberapa sumber yang akan dijadikan
disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sebagai data sekunder;
2. Penelitian empiris adalah penelitian a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang
langsung di masyarakat ada yang melalui jabatan Notaris.
kuisioner ataupun wawancara secara b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
langsung. (KUHPerdata).
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Metode penelitian yang digunakan dalam d. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana
penulisan ini adalah menggunakan kedua metode baik (KUHAP).
metode penelitian normative (metode penelitian e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor :
Kualitatif) M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara
. Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
3.1. Metode Pendekatan Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan
majelis Pengawas Notaris.
Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor
digunakan termasuk pada penelitian hukum yuridis : M.03HT.03.10 Tahun 2007 tentang
empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan
hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum45. Notaris.
Permasalah yang diteliti mencakup bidang yuridis g. Nota Kesepahaman No.Pol. B/1056/V/2006
mengatur tentang rahasia jabatan notaris dan sanksinya. Nomor : 01/MoU/PP-INI/V/2006 tentang
Metode ini merupakan sautu pendekatan yang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di
mengacu pada peraturan tertulis atau bahan-bahan Bidang Penegakan Hukum.
hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat h. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 5

11. i. Serta buku-buku teori pendukung yang f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu)
menyangkut hukum. bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih
dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta
3.4. Metode Analisa Data tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta
tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu)
Penelitian ini menggunakan metode analisis buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta,
data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul
pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan setiap buku.
satuan-satuan gejala yang ada dalm kehidupan manusia, g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak
atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan
masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta
gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Alasan setiap bulan.
kenapa penelitian ini menggunakan metode anlisis i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana
deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpul adalah dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang
data yang berupa kata-kata, kalimat, gambar, catatan, berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat
dokumen pribadi atau resmi, videotape, dan data-data Wasiat Departemen yang tugas dan
tersebut bukan berupa kumpulan angka-angka. tanggungjawabnya di bidang kenotariatan
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pertama setiap bulan berikutnya.
j. Mencatat dalam repertorium tanggal
Di dalam BAB IV, ada 3 (tiga) pokok pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir
permasalahan yang akan dibahas. Dari ketiga pokok bulan.
bahasan tersebut adalah (1) Makna Hukum dari k. Mempunyi cap stempel yang memuat lambang
Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan Notaris, (2) Negara Republik Indonesia dan pada ruang
Kewajiban Melakukan Rahasia Jabatan Notaris Ada yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,
Kecenderungan Dilanggar, (3) Bentuk Perlindungan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
Hukum Terhadap Notaris Dalam Melakukan Kewajiban l. Membacakan akta di hadapan penghadap
Merahasiakan Jabatan di daerah Hukumnya. Berikut ini dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua orang saksi
adalah pembahasannya. dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi, dan notaris.
4.1. Makna Hukum dari Kewajiban Melaksanakan m. Menerima magang calon notaris.
Rahasia Jabatan Notaris.
4.1.2. Kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum
Penafsiran makna hukum dari kewajiban
melaksanakan rahasia jabatan notaris pembahasannya Kewenangan notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15
dibagi menjadi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu; (1) ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:
Kewajiban notaris selaku pejabat umum, (2)
Kewenangan notaris selaku pejabat umum, (3) “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaii
Tanggung jawab notaris dan kekuatan pembuatan akta. semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
Pembahasannya sebagai berikut; diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan
4.1.1. Kewajiban Notaris selaku Pejabat Umum untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya
Undang Jabatan Notaris menjalankan jabatannya,
itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan
notaris berkewajiban sebagai berikut;
atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan
a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak
oleh Undang-Undang”
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam pembuatan hukum.
4.1.3. Tanggung Jawab Notaris dan Kekuatan
b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan
Pembuatan Akta
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol
Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris
c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau mengandung arti bahwa akta otentik merupakan bukti
Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya.
d. Memberikan pelayanan sesuai dengan Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan
ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada pembuktian, antara lain;
alasan yang menolaknya. a. Kekuatan Pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan
e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya
yang dibuatnya dan segala keterangan yang sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar
diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai
jumlah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang dengan aturan hukum yang sudah ditentukan
yang menentukan lain.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 6

12. mengenai syarat akta otentik, sampai terbutki merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau
sebaliknya, di hadapan notaris. Pengingkaran atau
artinya sampai ada yang membuktikan bahwa penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan
akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. suatu gugatan ke pengadilan umum, dan
Dalam ha ini, beban pembuktian ada pada pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada
yang menyangkal keotentikan akta notaris. aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai
Parameter untuk menentukan akta notaris dalam akta yang bersangkutan.
sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari
notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Kekuatan Pembuktian materiil, kepastian tentang
Minuta dan Salinan serta adanya awal akta suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut
sampai akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap
dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat ada pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat
apanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian
tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang
yang lainnya. Jika ada yang menilik bahwa suatu dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan
akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan
maka yang bersangkutan wajib membuktikan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan
bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku
otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa sebagai yang benar atau setiap orang yang dating
secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik menghadap notaris yang kemudian kemudian
atau bukan akata otentik, maka penilaian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus
pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat- dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata
syarat akta notaris sebagai akta otentik. pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi
Pembuktian semacam ini harus dilakukan tidak benar, maka hal teresbut menjadi tanggung jawab
melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris
harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi
akta yang menjadi objek gugatan bukan kata butki yang sah untuk di antara para pihak dan para ahli
notaris. waris dan para penerima hak mereka. Jika akan
b. Kekuatan Pembuktian Formil, akata notaris harus membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang
memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris
fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya
oleh notaris atau diterangkan oelh pihak-pihak dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di
yang menghadap pada saat yang tercantum hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus
dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek
ditentukan dalam pembuatan kata. Secara formal materiil dari akta notaris
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian
tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) 4.2. Kewajiban Melakukan Rahasia Jabatan Notaris
menghadap, dan para pihak yang menghadap, Ada Kecenderungan Dilanggar.
paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap,
saksi dan notaris, serta serta membuktikan apa 4.2.1 Rahasia Jabatan
yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris
(pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan Sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
keterangan atau pernyataan para pihak Jabatan Notaris yang berbunyi, bahwa notaris sebelum
/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan
dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri
dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, dan Pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada ayat (2)
bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, menyatakan :
membuktikan ketidakbenaran mereka yang ”Saya bersumpah/berjanji :
menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara
yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang
notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-
ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan
pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan perundang-undangan lainnya,
notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya
pihak, saksi, dan notaris atau pun ada prosedur dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak
pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan berpihak.
kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku
tersebut harus melakukan pembuktian terbalik saya, dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan
untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung
Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran jawab saya sebagai notaris.
tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan
siapapun. Siapapun boleh melakukan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan
pengingkaran atau penyangkalan atas aspek saya.
formal akta notaris, jika yang bersangkutan
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 7

13. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut tidak berlaku terhadap mereka, yang
ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak
apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau diperbolehkan berbicara, demikian juga tidak berlaku
menjajikan sesuatu kepada siapapun” terhadap mereka yang berdasarkan Pasal 1909 ayat (2)
KUHPerdata, dan Pasal 145 HIR, dan Pasal 170 KUHP
4.2.2. Ancaman Pelanggarannya dapat menentukan haknya untuk mengundurkan diri
sebagai saksi dengan cara menuntut penggunaan hak
4.2.2.1. Ancaman Pidana ingkarnya.
Apabila seorang notaris membuka rahasia 4.3.2. Syarat dan Pemanggilan Notaris
jabatan yang diamanatkan padanya, maka kepadanya
diancam dengan pidana berdasarkan: Syarat dan tata cara pemanggilan notaris yang
Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan
Pidana : HAM Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10
a.1. Barangsiapa dengan sengaja membuka Tahun 2007 menyatakan bahwa : Penyidik, Penuntut
rahasia yang wajib disimpannya karena Umum, , maupun Hakim untuk kepentingan dan
jabatan atau pencariannya, baik yang kelancaran proses peradilan dapat memanggil notaris
sekarang, maupun yang dahulu, sebagai saksi, tersangka, atau pun terdakwa. Untuk
diancam dengan penjara paling lama 9 selanjutnya Majelis Pengawas Daerah memberikan
(sembilan) bulan atau denda paling persetujuan pemanggillan notaris apabila ada dugaan
banyak Rp. 600,- (enam ratus). tindak pidana berkaitan Minuta Akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada Minuta Akta maupun
a.2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, serta
tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat belum gugur hak
dituntut atas pengaduan orang lain. menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa
dalam peraturan perundang-
4.2.2.2. Ancaman Perdata undangan di bidang hukum pidana. Untuk persetujuan
tersebut diberikan setelah mendengar segala keterangan
Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang dari notaris yang bersangkutan. Jika Majelis Pengawas
oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga diketahui Daerah tidak memberikan persetujuannya kepada
oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim untuk
orang yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau pun
digugat secara perdata berdasarkan : terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Dalam hal kewenangan Majelis Pengawas daerah wajib
Perdata menyatakan bahwa : tiap perbuatan melanggar memberikan persetujuan atau tidak memberikan
hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan lama 14 (empat belas) terhitung sejak diterimanya surat
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. permohonan pemanggilan notaris. Apa bila jangka
waktu tersebut terlampaui, maka Majelis Pengawas
4.2.3. Sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Daerah dianggap telah menyetujui pemanggilan
Notaris tersebut.
Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta 4.3.3. Pembuktian Perkara
yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta merupakan salah satu kewajiban 4.3.3.1. Pembuktian dalam Perkara Perdata
notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga Pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdata
kerahasiaan jabatan dapat mengakibatkan notaris menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas:
dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah, hal ini a. Bukti tulisan.
sesuai dengna Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris b. Bukti dengan saksi-saksi.
antara lain: c. Persangkaan.
a. Teguran lisan. d. Pengakuan
b. Teguran tertulis. e. Sumpah
c. Pemberhentian sementara. f. Segala sesuatunya dengan mengindahkan
d. Pemberhentian dengan hormat. aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab
e. Pemberhentian dengan tidak hormat oleh berikut.
Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
4.3.3.2. Pembuktian dalam Perkata Pidana
4.3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam
dalam Melakukan Kewajiban Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Merahasiakan Jabatan di Daerah Hukumnya. tidak terlalu berbeda dengan yang tercantum dalam
4.3.1. Hak Ingkar Notaris. HIR. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti
Pasal 1909 KUHPerdata mewajibkan setiap yang adalah:
orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk 1. Keterangan saksi
memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan 2. Keterangan ahli.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 8

14. 3. Surat. menentukan lain. Kewenangan notaris
4. Petunjuk. berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-
5. Keterangan terdakwa. Undang Jabatan Notaris yaitu: Notaris
berwenang membuat akta otentik mengenaii
Suatu pembuktian haruslah dianggap tidak semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada. otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
4.3.4. Kedudukan Notaris sebagai Saksi salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang
Kehadiran notaris yang membuat akta yang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau
dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan
saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli. yang akan oleh Undang-Undang.
menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut 5.1.2 Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4
keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku ayat (1) dan ayat (2) tersebut menyatakan bahwa
terbitnya sebuah akta notaris. notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat
Menurut peraturan perundang-undangan, saksi sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan
ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang
dengan Pasal 186 KUHP yang menyatakan bahwa Jabatan Notaris . sebelum diadakan sumpah
keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli jabatan bagi seorang notaris, notaris tidak berhak
menyatakan di siding pengadilan. Penjelasan pasal membuat akta otentik. Apabila seorang notaris
tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan melanggar ketentuan tersebut, maka selain
pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh notaris
umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan tersebut tidak akan mempunyai sifat otentik
dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah
notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak.
menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai Apabila seorang notaris membuka rahasia
saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan jabatan yang diamanatkan padanya, maka
pengalaman soal tersebut. kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan
Seorang notaris adalah pejabat yang berwenang Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
untuk membuat suatu akta yang mencatat segala sesuatu Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan
yang disaksikan dan dimintakan untuk dapat dimuat di melanggar hukum, yang membawa kerugian
dalamnya oleh para pihak yang berkepentingan, pada orang lain, mewajibkan orang yang karena
sehingga kesaksian notaris tentang apa yang dilihat dan salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
apa yang disaksikan oleh notaris dituangkan dalam akta kerugian tersebut.
tersebut. 5.1.3. Notaris merupakan pejabat umum yang telah
Jadi seorang notaris sebenarnya tidak perlu lagi diberikan sebuah perlindungan hukum oleh
dipanggil sebagai saksi dalam suatu persidangan untuk Undang-Undang dalam rangka memberikan
menerangkan apa yang disaksikan dan apa yang kesaksian di muka pengadilan. Perlindungan
disampaikan kepadanya pada saat pembuatan akta yang hukum yang diberikan Undang-Undang itu
bersangkutan. adalah dengan adanya hak ingkar. Hak ingkar,
atau juga disebut dengan hak tolak atau hak
KESIMPULAN untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada
beberapa jabatan, yang oleh undang-undang
Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan diberikan. Penolakan itu tidak hanya sebatas
pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa : pada apa yang tercantum dalam akta yang
dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang
5.1.1. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan terkait dengan akta tersebut. Hak ingkar adalah
Kode Etik Organisasi Notaris, maka Notaris merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban
sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.
dan kewenangan yang berkaitan dengan
pembuatan akta. Setelah pengucapan SARAN
sumpah/janji pengangkatan jabatan notaris,
sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Setelah menyimpulkan dari hasil penelitian dan
Notaris menjalankan jabatannya, notaris pembahasan yang dikemukakan di BAB IV, maka ada 2
berkewajiban : bertindak jujur, seksama, mandiri, (dua) saran yang perlu disampaikan bagi profesi notaris,
tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yaitu;
yang terkait dalam pembuatan hukum. 5.2.1. Untuk menjadi notaris yang professional dan
Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang bermartabat menjunjung tinggi penegakan
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh hukum, maka setelah mengucapkan sumpah/janji
guna pembuatan akta sesuai dengan jumlah/janji pengangkatan jabatan notaris, diharapkan setiap
jabatan, kecuali Undang-Undang yang notaris mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 Page 9

15. terkandung dalam Undang-Undang Jabatan yang dibuat oleh seorang notaris, diharapkan bisa
Notaris dan Kode Etik Profesi untuk menjaga bekerja sama di depan persidangan dalam
kerahasiaan setiap akta otentik yang dibuatnya. menyelesaikan perkara/sengketa demi
5.2.2 Hak Ingkar yang merupakan bentuk perlindungan terwujudnya penegakan hukum yang
hukum bagi profesi notaris, apabila ada bermartabat.
perkara/sengketa yang berkaitan dengan akta
DAFTAR PUSTAKA
Ajie, Habib., Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, bandung : Pt. Refika
Aditama, 2008.
-----------, Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Ali, Muhmmad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
Andasasmita, Komar., Notaris Selayang Pandang, Bandung : Alumni, 1983.
Ashshofa , Burhan., Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
Asshiddiqie, Jimly, Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
Hadjon, Philipus M., dkk., Pengantar Hukum Administratif Indonesia (Introduction to The Indonesia Adinistrative
law), Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya,
Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan
Administrasi, Peradaban, Surabaya, 2007
Hartono, C.F.G. Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
Koeswadji, Hermien Hadiati., Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP, Surabaya : Media Notaris
Ikatan Indonesia, 1988.
Kohar, A., Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung : Alumni, 1983.
-----------, Notaris Berkomunikasi, Bandung : Alumni, 1984
Kusumaantmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Buku 1, Alumni, Bandung
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
Ridwan, HR., Hukum Administration Negara, UII-Press, Yogyakarta, 2002.
Machmudin, Dudu Duswara, Pengantar Ilmu Hukum, sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2003.
Manan, Bagir, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Unpad, Bandung, 1995
Moleong, Lexy J. 2002. Metode Penilitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Nawawi, H. hadari., Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : gadjah mada University Press, 1996.
Notodisoerjo, R. Soegondo., Hukum Notariat di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1982.
Prakoso, Djoko, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta, Liberty, 1988
Priyono, Ery Agus., Pengantar Penelitian Hukum, Semarang : Program Magister Kenotariatan UNDIP, 2005.
Prodjohamidjojo, Martiman., Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta : Ganesa Indonesia, 1985.
Riyanto, Astim, Teori Konstitusi, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2006.
Sathoni, Abdurrahmat., Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
Soerdjo, Irawan., Kepastian Hukum hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2003.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju,
Bandung, 2011.
Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : CV. Rajawali,
1985.
Soemitro, Ronny Hanitijo., Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. 3., Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
Soepomo, R., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan V, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode & Teknik, Tarsito, Bandung, 1972.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung :
CV. Mandar Maju, 2005.
Syahrani, Rinduan., Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
Tedjosaputro, Liliana., Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana), Yogyakarta : Biografi Publishing,
1995.
Thong Kie, Tan., Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 2, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
2000.
Tobing, G.H.S. Lumban., Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, 1996.
Peraturan perundang-undangan :
Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 P a g e 10

16. Peraturan Menteri dan HAM RI. Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004.,
Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan tat cara Pengnkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Jakarta : Dep Hukum dan
HAM RI, 2004.
Peraturan Menteri dan HAM RI. Nomor : M.03.HT.03.10 tahun 2007.,
Penambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Jakarta : Dep. Hukum dan HAM RI, 2007.
Nota Kesepakatan No.Pol. : B/1056/V/2006 Nomor : 01?MoU/PP-INI/V/2006.,
Pembinaan dan peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, Jakarta : Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, 2006.
Makalah :
Skisno, Joko., Mengkritisi Undang-Undang Jabatan Notaris, Simposium Sosialisasi dan Diskusi UU No. 30 Tahun
2004, Yogyakrta , 5 Maret 2005.
Majalah :
Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemberian atau Penolakan
Persetujuan Pemanggilan Notaris, Renvoi (Oktober 2005) : 63.
Winata, Frans Hendra, Persepsi masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, Renvoi (desember 2005) : 12.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 P a g e 11

17. KAJIAN YURIDIS TERHADAP AKTA OTENTIK BERDASARKAN PASAL 77 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM
KAITANNYA DENGAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF L UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
I Gusti Ngurah Agung Sutejo Wiradinata Kepakisan
Magister Kenotariatan Universitas Udayana
E-Mail : -
Supervisors/Co-Supervisors
Setyo Widagdo, SH.,M.Hum.
Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH.,MH.
AB STR ACT
Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (hereinafter referred to as UUPT)
regulating a new thing in convening a General Assembly of Shareholders through teleconference media as
regulated in Article 77 paragraph (1) of UUPT. The provision of Article 77 paragraph (1) of UUPT uses as a high
technology that enables Shareholders to convene a General Assembly of Shareholders without having direct eye
contact or physical presence in a vanue. However, they can still see and listen to one another and participate
actively in an assembly through a teleconference media. This is certainly an encouraging movement that facilitates
easier for shareholders to convene a general assembly where in the past they used to physically attend an assembly.
Meanwhile, the party who is absent can be represented through a power of attorney by another person nominated
by the relevant party. The technology has made things simpler and more efficient because the parties participating
in a General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS) do not need to attend physically in an
assembly venue. However, they can still see and listen to one another as if they physically attended the assembly.
Based on the provision of Article 77 paragraph (1) of UUPT above, a General Assembly of Shareholders
through teleconference media brings about problems and questions of how about the status of authentic deed
concerning the minutes of General Assembly of Shareholders and how about the validity of authentic deed of
General Assembly of Shareholders through teleconference media. To answer the said questions, two (2) theories
have been used, namely legal certainty theory and validity theory. This research is normative law research, it means
that the case that is studied in the research will always be based at the general observation, it will be normatively or
based on the law expert opinion.
Minutes of the RUPS as a result of the RUPS is held by the Limited Liability Companies are not required to
be poured in the form of authentic deed, means the Limited Liability Companies can choose in accordance with the
agreement of the shareholders, will be poured into the authentic deed or by deed under hand, but there are
exceptions if the result of the RUPS concerning amendment of the consideration base must be poured into an
authentic deed, it is stipulated in Article 21 paragraph (4) UUPT, because the amendment of the consideration base
must receive the approval or informed by, and to the Minister. Minutes of the RUPS through a media teleconference
that is poured into a deed authenticated by a notary is not valid as an authentic deed, because the notary violates
the provisions of Article 16 paragraph (1) letter l UUJN requiring physical presence of the parties in the process of
making an authentic deed, thus causing an authentic deed it will have the strength of evidence as a deed under the
hand as a result of a violation of Article 16 paragraph (1) letter l is.
Keyword : General Assembly of Shareholders through teleconference media, Authentic Deed, Legal Validity.
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 P a g e 12

18. PENDAHULUAN teknologi sebagai akibat dari adanya perkembangan
teknologi yang semakin cepat, dimana kecanggihan
1.1 . Latar Belakang Masalah teknologi tersebut memungkinkan para pemegang
saham dalam melakukan atau melaksanakan RUPS
Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami tanpa harus bertatap muka secara langsung atau secara
perluasan wilayah dengan ditemukannya teknologi fisik yang berada dalam satu tempat, melainkan dapat
Interconnection Network (internet) sebagai sarana dilakukan melalui media telekonferensi yang
komunikasi. internet dapat digunakan dalam berbagai memungkinkan para pemegang saham saling melihat
bidang kehidupan, sehingga dengan hadirnya internet dan mendengar, serta berpartisipasi aktif dalam rapat.
sebagai teknologi informasi membawa 2 (dua) Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat
implikasi, yaitu pada sektor ekonomi dan pada sektor mempermudah pelaksanaan RUPS dimana pada
hukum. Pada sektor ekonomi kehadiran internet umumnya RUPS selalu dilaksanakan dengan secara
cenderung membawa iklim yang semakin transparan, berhadapan langsung secara fisik diantara para peserta
efektif dan efisien. Sedangkan pada sektor hukum rapat. Pihak yang tidak hadir dapat diwakili atau
kehadiran internet menimbulkan berbagai dikuasakan oleh pihak lain yang ditunjuk pihak yang
permasalahan, salah satunya yaitu masalah yang bersangkutan. Hal ini dirasakan lebih simpel dan efisien
berkaitan dengan hukum kontrak, dimana hukum karena para pihak yang mengikuti RUPS tidak perlu
kontrak sebelum adanya internet dilakukan secara datang ke lokasi rapat, karena para pihak dapat saling
konvensional, artinya bahwa dalam pembuatan suatu melihat satu sama lain seakan-akan benar-benar hadir
kontrak, para pihak harus saling bertemu dan bertatap dalam rapat yang dihadiri secara fisik.
muka dalam pembuatan suatu kontrak, sedangkan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (1)
dengan adanya perkembangan teknologi digital yang UUPT tersebut, tentunya akan bertentangan atau konflik
semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi norma dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-
dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet. (selanjutnya disebut UUJN), apabila risalah RUPS
Hingga saat ini aturan hukum kontrak konvensional melalui media telekonferensi tersebut akan dituangkan
belum mampu menjangkau sepenuhnya terhadap model ke dalam sebuah akta otentik. Konflik norma tersebut
kontrak yang dilakukan secara elektronik (electronic dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN yang
contract). menyatakan kewajiban Notaris adalah : “Membacakan
Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
lahirlah suatu tatanan hukum/persesuaian hukum sesuai sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat
dengan kemajuan jaman (era globalisasi) sebagai wujud itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.
pembaharuan hukum yaitu dengan dikeluarkan dan Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa : “Notaris
disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi hadapan penghadap dan saksi”. substansi pasal tersebut
Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). harus dikaitkan dengan pasal 39 ayat (2) yang
Sebelum UU ITE lahir dan disahkan, terdapat salah menyebutkan bahwa :
satu peraturan/undang-undang yang telah Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau
mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi
kemajuan jaman yang disesuaikan dengan kemajuan pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan
teknologi yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007 belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan
tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua)
dengan UU PT). penghadap lainnya.
Dalam UU PT tersebut terdapat berbagai hal baru, Serta dikaitkan juga dengan ayat (3) yang
salah satunya adalah penyelengaraan RUPS melalui menyatakan bahwa : “pengenalan sebagaimana
media telekonferensi Menurut pasal 77 ayat 1 UU PT dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam
menyatakan bahwa : akta”.
Selain penyelengaraan RUPS sebagaimana Dengan melihat ketentuan tersebut, dapat dilihat
dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan bahwa Notaris harus mengenal para penghadap dan
melalui media telekonferensi, video konferensi, atau pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan dalam akta, dan untuk saksi pun disebutkan dalam pasal
semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “saksi
secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh
Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau
UUPT tersebut, menggunakan pemanfaatan sebuah diterangkan tentang identitas dan kewenangannya
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 P a g e 13

19. kepada Notaris oleh penghadap”, dan juga pada ayat (4) risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada
yang menyatakan : “pengenalan atau pernyataan tentang Perseroan Terbatas dan juga untuk untuk dapat
identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas mengetahui keabsahan akta otentik tentang risalah
dalam akta”. Rapat Umum Pemegang Saham melalui media
Substansi yang terkandung dalam pasal-pasal telekonferensi pada Perseroan Terbatas.
tersebut adalah bahwa baik para penghadap, para saksi, b. Manfaat Praktis
maupun Notaris harus dikenal berdasarkan identitasnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat
yang diperlihatkan kepada Notaris dan berada pada digunakan sebagai acuan ataupun pedoman bagi
tempat yang sama pada saat itu juga, serta hadir secara para Notaris dan PPAT, yaitu dalam membuat akta
fisik, baik para penghadap, para saksi, maupun Notaris. yang didasarkan pada pasal 77 ayat (1) Undang-
Dengan perbandingan kedua pasal tersebut dapat Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
dilihat, bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT yang Terbatas.
mengatur tentang risalah RUPS, yang dapat dilakukan
melalui media telekonferensi bertentangan atau konflik 1.5. Kerangka Teoritis
norma dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 16 Untuk dapat melakukan kajian terhadap
ayat (1) huruf l UUJN. permasalahan dalam tesis ini, penulis berpijak pada
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk beberapa teori hukum, konsep-konsep, dan asas-asas
menulis tesis dengan judul : “Kajian Yuridis Terhadap hukum, serta peraturan perundang-undangan yang
Akta Otentik Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang- berlaku, diantaranya sebagai berikut :
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 1.5.1. Teori Kepastian Hukum
Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1)
huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Menurut Radbruch dalam Theo Huijbers :
Jabatan Notaris” Hubungan antara keadilan dan kepastian
hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum
1.2 Rumusan Masalah harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka
Dari uraian latar belakang tersebut dapat hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan
1. Bagaimanakah kedudukan akta otentik tentang hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana
risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi
Perseroan Terbatas? begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil
2. Bagaimanakah keabsahan akta otentik tentang pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.
risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui
media telekonferensi pada Perseroan Terbatas? Kepastian hukum merupakan perlindungan
yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang
1.3. Tujuan Penelitian berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang
diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat
a. Tujuan Umum mengaharapkan adanya kepastian hukum, karena
1. Untuk dapat mengetahui kedudukan akta Notaris dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih
tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum
pada Peseroan Terbatas. karena bertujuan ketertiban masyarakat.
2. Untuk dapat mengetahui keabsahan akta otentik Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk
tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham membahas dan menganalisis tentang kedudukan akta
melalui media telekonferensi pada Perseroan otentik mengenai risalah Rapat Umum Pemegang
Terbatas. Saham pada Perseroan Terbatas.
b. Tujuan Khusus
Untuk melengkapi persyaratan guna 1.5.2. Teori Keabsahan Hukum
memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program
Dasar dari teori ini adalah pendekatan pemikiran
Magister Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum
Hans Kelsen yang disebut The Pure Theory of Law
Universitas Brawijaya – Udayana.
(Teori Hukum Murni). Teori hukum ini melepaskan
hukum dari anasir-anasir non-yuridis, seperti unsur
1.4. Manfaat Penelitian
sosiologis, politis, historis bahkan etis. Jadi hukum
a. Manfaat Teoritis
adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku
Dapat memberikan sumbangan penelitian
manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini tidak
dalam mengembangkan ilmu hukum terutama untuk
mempersoalkan “bagaimana hukum itu seharusnya”
dapat mengetahui kedudukan akta Notaris tentang
tetapi “apa hukumnya”. Dengan demikian, walaupun
J u r na l I l mi a h P r o d i M ag i ster K e n o tar i at a n, 2 01 2 - 2 01 3 P a g e 14