no comment

1. PENGETAHUAN GOOD GOVERNANCE
INDONESIA di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini
menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua p1hak. Good
Governance atau tata pemerintahan yang balk, merupakan be gian dari paradigma baru yang
berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi
seining dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan, kondisi ini menuntut adanya kepemimpian
nasional masa depan, yang diharapkan marnpu menjawab tantangan bangsa Indonesia
mendatang.
Perkembangan situasi nasional dewasa ini, dicirikan dengan tiga fenomena
yang dihadapi, yaitu :
1)
Permasalahan yang semakin kompleks (multi-dimensi);
2) Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksi
rnasyarakat);
3)
Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana clam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tak
mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang "up and down".
Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah
dengan rakyatnya mapun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya, menjadikan berbagai
fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Seperti :
1) Indonesia kaya-raya potensi sumber daya alam (SDA), mengapa
banyak yang miskin?
2) Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan naik drastis dalarn tiga tahun terakhir ini dari 23
Trilyun (2003, menjadi 51 Trilyun lebih (2007), mengapa jumlah penduduk miskin justru meningkat
dari 35,10Jt (2005) menjadi 39,05 Juta(2006) atau bertambah 3,9 juta ? Bukankah bila anggarannya
ditambah dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan (baca: mengurangi jumlah penduduk
miskin) Berikutnya, produksi pertanian konon surplus meningkat 1,1 juta dan bahkan kita pernah
berswasembada pangan. Mengapa harga beras membumbung tinggi? Mengapa harus import terus?
Semua ini, masyarakat pusing 7 keliling karena tidak

2. memahami kebijakan nasionalnya. Komunikasi politik ke bawah secara efektif terjadi, sehingga
rakyat hanya mengandalkan informasi dari berbagai media massa dengan variastif dan terkadang
bias berbau provokatif.
Dalam situasi masyarakat seperti itu (kebingungan informasi), masyarakat tak tahu apa itu
good governance. Sekalipun pemerintah bwrusaha gencar memasyarakatkannya, namun proses
dan cara yang salah dalam berkomunikasi justru akan disambut dengan apatisme masyarakat.
Dalam situasi masyarakat yang sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yang
transparan, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan publik menjadi sangat penting. Ini artinya,
bahwa good governance menemukan relevansinya.
Pengertian Good Governance
Terminologi Good Governance (GG) dalarn bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk
disebagian elite politik, sering rancu. Setidaknya ada tiga terminologi yang sering rancu yaitu
Good Governance (tata pemerintahan yang balk), Good Goverment (Pemerintahan yang balk),
dan clean governance (pernerintahan yang bersih).
Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara
kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi
untuk pengembangan masyarakat (The way state power is used in managing
economic and social resources for development of society).
Good Governance sinonim dengan penyelernggaraan manajemen pembangunan
yang (5 Prinsip) :
•
solid & bertanggung jawab yang sejalan dg demokrasi & pasar yang efisien;
•
menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas;
•
pencegahan korupsi balk secara politik maupun administratif;
•
menjalankan disiplin anggaran;
•
penciptaan kerangka politik & hukum bagi turnbuhnya aktivitas
kewiraswastaan

3. Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal Praktek penerapan
kewenangan pengelolaan berbagai urusan.
penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di
semua tingkatan
Dalam konsep di atas, ada tiga Pilar Good Governance yang penting yaitu :
1)
Economic governance (baca : kesejahteraan rakyat);
2)
Political Governance (baca. proses pengambilan keputusan);
3)
Administrative Governance (baca : tata laksana pelaksanaan kebijakan).
Dalam proses mernaknai peran kuncistakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3
domain Good Governance, yaitu: 1) Pemerintah (peran : menciptakan iklim politik dan hukum
yang kondusif), 2) Sektor swasta (Peran : menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan); 3)
Masyarakat (peran: mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota
masyarakat berpartisipasi).
Dalam pelaksanaan Good Governance, mendasarkan 9 prinsip dasar, yang disebut
PRINSIP-PRINSIP GG UNDP yang telah dikembangkan di Indonesia, yaitu : Participation, rule
of law, transperancy, responsiveness, consensus
orientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability,dan strategic Vision.
GG ala Indonesia
Good Govanance, bila kita kupas : "Good" rnaknanya adalah nilai2 yg menjunjung tinggi
kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dim pencapaian tujuanserta berdayaguna &
berhasilguna dalam pelaksanaan tugasnya utk mencapai tujuan tersebut. "Governance"
maknanya pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan
nasional yang telah digariskan, dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Apa nilai-nilai dasar yang ada di Indonesia? Musyawarah mufakat, menjunjung
moralitas, tersikap terbuka, tanggap, menjaga persatuan, berkeadilan social, bergotong-royong,
bertanggung jawab, dan berkeinginan luhur. Kesembilan nilai ini apabila kota kaitkan dengan 9
prinsip dasar tidak akan

4. secara mendasar berbeda.
Misalnya, transparansi (sudah terkandung dalam musyawarahmufakat),
akuntabilitas (sudah terkandung dalam nilai bertanggung jawab) dst.
Orientasi ideal GG diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang
berfungsi ideal apabila melakukan upaya mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien.
Tujuan Nasional (Alinea IV Pembukaan UUD 45).
1.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia,
2.
Memajukan kesejahteraan umum;
3.
Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4.
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan demikian maka GG ala Indonesia, didifinisikan sebagai praktek penyeleriggaraan
pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumberdaya yang
bersifat sosial dan ekonorni dengan balk untuk kepentingan
sebesarbesarnya
rakyat
Indonesia
berdasarkan
azas
musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa Penyelenggaraan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggungjawab,
bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan
kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah , rakyat, dan
berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan
Pancasila.

5. Kemasan wujud good governance dalam paradigma dalam negeri, terefleksi
dari penekanan pokok-pokok kebijakan yang mencakup empat bidang, yaitu :
1)
Politik : memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, mendorong dialogis yang interaktif,
dan dorongan untuk berkembangnya lembaga politik dan tradisi;
2) Pemerintahan dalam negeri : pengakuan kewenangan daerah (kecuali yang dipusatkan),
pemisahaan executive dan legislative daerah, serta mengawal berkembangnya dinamika NKRI;
3)
Partisipasi masyarakat: mendorong prakarsa local terus berkembang
dan mendorong peranan maksimal lembaga kemasyarakatan;
4) Pembangunan Daerah : memberikan tekanan orientasi regional/local,
menjawab masalah kunci daerah/wilayah, dan memperkuat kerja sama
wilayah/antar daerah.
Kontekstual Kepemimpinan Nasioanal
Untuk mencapai cita-cita nasional (Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur, sebagaimana dalam Aline II Pembukaan UUD 1945) dan Tujuan Nasional sebagaimana
dalam Alinea IV Pembukaan UUC 1945, diperlukan STRATEGI NASIONAL.
Strategi Nasional ini harus disusun dengan memperhatikan dinamika Iingkungan strategis
(internal dan eksternal) dan sesuai dengan paradigma baru yang berkembang. Proses bagaimana
strategi nasional dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional masih tergantung pada berbagi
factor, yang terpenting adalah kepemimpinan nasional dan spirit paradigma kepemimpinannya.
Contoh spirit, saat ini, yang berkembang di Indonesia dalam pembangunan adalah paradigma
baru dengan tiga spirit yang dikandungnya yaitu : otonomi daerah,
good overnance, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah
dalam pembangunan nasional akan diwarnai dengan spirit ini dalam berbagai
bentuknya.

6. Secara konseptual, bagaimana GG menuju cita-cita nasional pada akhirnya akan
tergantung pada bagaimana kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang efisien,
mendasarkan diri pada prinsipprinsip GG dalam dinamika tantangan dan perkembangan yang
dihadapi.
Pengertian Good Governance
Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau
pengelolaan (management)à bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki
atau menjadi urusan pemerintah.
KataGo ver nance memiliki unsur kata kerja yaitugo verni ng yang berarti bahwa fungsi
oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara)à perlu seimbang/setara
dan multi arah (partisipatif). Governanve without government berarti bahwa pemerintah tidak
selalu diwarnai dengan lembaga, tetapi termasuk dalam makna proses pemerintah.
Good Governanceà tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan fungsi
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, struktur, aturan dll).
Clean Governmentàpemerintah yang bersih dan berwibawa.
`Good Corporateà tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih.
KONSEP GOOD GOVERNANCE
Perspektif governance mengimplementasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah,
sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan bagaimana negara (pemerintah)
menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses governing dalam konteks governance
? Atau bagaimana pemerintah berperan dalam memngelola negara atau publik ? Setidaknya
terdapat enam prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan
ini, yaitu :
7
a.
Dalam kolaborasi yang dibangun, negara ( baca : pemerintah) tetap bermain sebagai figur
kunci namun tidak mendominasi, yang memiliki kapasitas untuk mengkoordinasi (bukan

7. memobilisasi) aktor-aktor pada institusi-lnstitusi semi dan non-pemerintah, untuk mencapai
tujuan-tujuan politik.
b.
Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahami
sebagai "kekuasaan atas" menjadi "kekuasaan untuk" menyelenggarakan kepentingan, memenuhi
kebutuhan, clan menyelesaikan masalah publik.
c.
Negara, NGO, swasta, dan inasyarakat lokal nlerupakan aktor-aktor yang memiliki posisi
dan peran yang saling menyeimbangkan - untuk tidak menyebut setara.
d.
Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan
mampu menjadi katalisator bagi institusi lainya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh,
otonom, dan dinamis.
e.
Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam prosos kebijakan mulai dari
formmulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta pemberian layanan politik.
f.
Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas
publik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah
publik.
Menurut UNDP (United Nation Development Program), good governance
memiliki delapan prinsip sebagai berikut:
a.
Partisipasi
b.
Transparansi

8. c.
Akuntabel
d.
Efektif dan efisiensi
e.
Kepastian hukum
f.
Responsif
g.
Konsensus
h.
Setara clan inklusif
Ada pula yang menyebutkan sepuluh prinsip, mirip dengan daflar di alas,
yalmi :
a.
Partisipasi : warga memiliki hak (clan mempergunakannya) untuk menyampaikan
pendapat, bersuara dalain proses petumusan hebijakan publik, balk secara langsung maupun
tidak langsung.
b.
Penegakan hukum: hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi
manusia dilindungi, sambil tetap dipertahankannya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
c.
Transparansi: penyediaan inforinasi tentang pemerintali(an) bagi publik dan
dijaminnya kemudahan di dalam memperolch informasi yang akurat clan memadai.
d.
Kesetaraan: adanya peluang yang lama bagi setiap anggota
masyarakat untuk beraktivitasiberusaha.
e.
Daya tanggap : pekanya para pengclola instansi publik terhadap aspirasi
masyarakat.
f.
Wawasan ke depan: pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai
dengan visi, misi, dan strategi yang jelas.
g.
Akuntabilitas: laporan para penentu kebijakan kepada para warga.

9. h.
Pengawasan publik: terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatat
pemerintah, termasuk parlemen.
i.
Efektivitas clan efisiensi : terselenggaranya Icegiatan instansi publik dengan menggunakan
cumber daya yang tersedia secara optimal clan bertanggnung jawab. Indikatornya antara lain :
pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah.
Profesionalisme : tingginya kemampuan clan moral para pegawai
pernerintah, termasuk parlemen.
C. Kondisi Good Governance di Indonesia
Laporan Global Competitiveness Report yang dipullikasikan olehWo rl d
Economic Forrmr (WFF) yang nienganalisis daya saing ekonomi dengan dua
pendekatan, yakni pendekatan peilumbuhan ekonomi (OCI) dan pendekatan mikro
ekonomi (MCI) rnenunjukkan baltwa peringkat daya saing perekonomian Indonesia
(Growth Competitiveness Index/M) merosot lagi clari urutan ke-64 di tahun lalu
(2001) ke urutan 67 (dari 80 negara) di tahun ini, clan daya saing mikroekonomi
(Microeconomic Competitiveness hndex/MCI) turun sembilan tingkat, dari urutan ke-
55 menjadi ke-63.
Sebelumnya sebuah suivei yang dilaporkan pada bulan Juni tahun 2001, yang dilakukan olch
Political and Economic Risk Consultancy (PERC), menempatkan Indonesia dalam kelompok
dengan resilco polilik clan ekonomi terburuk di antara 12 negara Asia bersama Cina clan
Vietnam.
Dilihat dari kebutuhan dunia akan usaha akan kepercayaan investor yang menuntut adanya
corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek yang direrima secara internasional
(International Best Practice) maka terbentuknya Komite Nasional mengenal Kebijakan corporate
governance National Commite on
Corporate Fovernance (NCCG) di bulan lgustus tahun 1999 merupakan suatu
tonggak penting dalam sejarah perkembangan GG di Indonesia.
Selanjutnya seorang pengamat mencoba mengkaji kadar penyelenggaraan pemerintahan
yang baik di Indonesia, beliau menyimpulkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang perlu
diperhatikan, apabila Indonesia akan menciptakan pemerintahan yang baik, antara lain :

10. •
Bagaimana relasi antara pemerintah dan rakyat.
•
Bagaimana kultur pelayanan publik
•
Bagaimana praktik KKN
•
Bagalinana kuantitas dan kualitas konflik antara level pemerintah
•
Bagainlana kondisi tersebut c11 propinst'kabupatcn kota.
Dari kajian yang dilaksanakan maka diternukan ciri pemerintahan yang buruk, tidak
efisien dan tidak efektif, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
1.
Relasi antara pemerintah dan rakyat berpola serba negara
2.
Kultur Pemerintah sebagai tuan dan bukan pelayan
3.
Patologi pemerintah dan kecenderungan KKN
4.
Kecenderungan lahirnya etno politik yang kuat
5.
Konflik kepentingan antar pemerintah.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut
pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta.
Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting
dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang
dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi
rakyat tersumbat.
Tata pemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang baru. labi Muhammad S.A.W telah
mempraktekkan tata pemerintahan semacam ini di Madinah. Di berbagai pelosok Musantara seperti di
Sumatra Barat, Bali, dan banyak daerah lainnya masyarakat tradisional telah menerapkan tata
pemerintahan yang baik. Konsep yang kini dikemas dalam kata-kata modern ini semenjak dulu
sesungguhnya telah dijalankan di tingkat desa di hampir semua daerah di Indonesia.
Menurut Dokumen Keijakan UNDP :
Tata pemerintahan adalah pengunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna
mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh
mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan
menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

11. Sumber:
Tata Pemerintahan menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, Januari 1997 –
Dokumen Kebijakan UNDP.
CIRI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1.
Mengikutsertakan semua
2.
Transparan dan bertanggung jawab
3.
Efektif dan adil
4.
Menjamin adanya supermasi hukum
5.
Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsensus masyarakat
6.
Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
UFISUR-UNSUR TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1.
PARTISIPASI
Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, balk secara langsung maupun
melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh
tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif.
2.
SUPREMA5I HUKUM
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3.
TRANSPARAN51
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,
lembagalembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan, dan
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4.
CEPAT TANGGAP
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani
semua pihak yang berkepentingan.
5.
MEMBANGUN KONSENSUS

12. Tata pemerintahan yang balk menjembatani kepentingankepentingan yang berbeda demi
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok
masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur.
6.
KESETARAAN
Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka
7.
EFEKTIF DAN EFI5IEN
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga
masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. BERTANGGUNG JAWAB
Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertanggung
jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk
pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan
dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat k e dalam atau ke luar.
9.
VISI STRATEGIS
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata
pemerintahan yang balk dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan
untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman
atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Erna Witular
Ketua Dewan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
1.
Apa artinya tata pemerintahan ?
Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata
pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan
kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat,
dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini :
a.
Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku

13. lainnya.
b.
Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan- perbedaan di antara
mereka melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam
masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada
dalam tata
pengaturan tersebut.
2.
Apa ukuran tata pemerintahan yang baik ?
Salah satu ukurannya adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat
diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani.
a.
Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan
antara badan eksekutif (presiden), legislatif (DPR dan MPR), dan yudikatif (pengadilan).
Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.
b.
Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur
perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multinasional, koperasi dan
sebagainya.
c.
Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok
yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olah raga, kelompok kesenian, dan sebagainya.
3.
Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik ?
a.
Pertama, dengan mengawasi sektor publik dan sektor publik dan sektor swasta, dan juga
memberikan masukan-masukan yang konstruktif pada pemerintah dan sektor swasta demi
berlangsungnya pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.

14. b.
Kedua, terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang menyangkut diri
sendiri dan masyarakat. Warga masyarakat misalkan saja dapat membentuk paguyuban-
paguyuban lokal atau bergabung dengan LSM-LSM yang ikut ambil bagian aktif dalam
pembangunan di daerah setempat.