Peta konsep ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, hakikat, dan prinsip-prinsip demokrasi."
1. Peta Konsep
Pelaksanaan demokrasi
dalam kehidupan
Sikap positif
Hakikat Kehidupan demokratis
terhadap demokrasi
Pengertian Dalam
Di keluarga
berbangsa
Ciri-ciri
Dalam
Di sekolah
Macam-macam bernegara
Dalam
Prinsip-prinsip Di masyarakat
bermasyarakat
Demokrasi 1
3. Standar Kompetensi:
Memahami pelaksanaan demokrasi dalam
berbagai aspek kehidupan.
Indikator
1. Mendeskripsikan pengertian
Kompetensi Dasar
demokrasi.
2. Menguraikan ciri-ciri
demokrasi.
Menjelaskan hakikat 3. Menguraikan macam-
demokrasi. macam demokrasi.
4. Mendeskripsikan hakikat
demokrasi.
5. Menguraikan prinsip-prinsip
demokrasi.
Demokrasi 3
4. Tujuan pembelajaran:
Setelah mempelajari materi ini, Siswa diharapkan:
1. Mengetahui pengertian demokrasi.
2. Memahami ciri-ciri demokrasi.
3. Memahami macam-macam demokrasi.
4. Mengetahui hakikat demokrasi.
5. Mengetahui prinsip-prinsip demokrasi.
Demokrasi 4
5. Selama ini pengertian demokrasi lebih banyak mengacu
pada demokrasi di bidang politik. Tetapi, sebenarnya demokrasi
sebagai sistem nilai mencakup seluruh bidang kehidupan. Jadi,
demokrasi pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua kategori,
yaitu demokrasi dalam arti politik pemerintahan dan demokrasi
sebagai nilai atau pandangan hidup. Demokrasi dalam arti
politik pemerintahan mencakup segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti partisipasi
pemimpin politik, supremasi hukum, kebebasan mengeluarkan
pendapat dan memilih pemimpin politik. Sementara itu,
demokrasi sebagai sistem nilai bisa diterapkan dalam
lingkungan keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat.
Demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan
cita-cita hidup berkelompok. Kodrat bahwa manusia hidup
bersama dengan manusia lain disebut kerakyatan, artinya
bersama dengan rakyat atau masyarakat, oleh karena itu,
demokrasi berarti mementingkan kehendak rakyat atau
mengutamakan kehendak rakyat.
Demokrasi 5
6. Pengertian demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu: Demos dan
Cratos (cratein).
Demos artinya rakyat atau penduduk suatu tempat.
Cratos (cratein) artinya kekuasaan.
Jadi, demokrasi berarti rakyat yang berkuasa.
Atau,suatu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh
rakyat (government or rule by the people).
Demokrasi 6
7. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat
tahun 1861 – 1865, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat
dan untuk rakyat (government from the people, by the
people and for the people).
Atas dasar batasan tersebut, maka dapat diartikan
bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana
kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat
yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak
langsung, yaitu oleh para wakilnya yang dipilih melalui
pemilu secara periodik.
Demokrasi 7
8. Ciri-ciri demokrasi
1. Pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta
perlindungan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam
kegiatan kenegaraan.
2. Aturan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh
rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya secara
bebas dan bertanggung-jawab.
3. Hubungan antara rakyat dengan para wakilnya di
parlemen untuk memperjuangkan aspirasinya.
4. Jaminan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh
kesejahteraan, seperti kesempatan yang sama dalam
menikmati hasil-hasil pembangunan diberbagai aspek
kehidupan.
5. Perlindungan keamanan bagi seluruh rakyat untuk
hidup, berusaha, berpendapat, berkreasi, berkarya
dan bermasyarakat.
6. Media komunikasi yang bebas dan bertanggung-jawab
sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
Demokrasi 8
9. Macam-macam demokrasi
1. Ditinjau dari pelaksanaan atau cara penyaluran aspirasi
rakyat:
a. Demokrasi langsung (direct democracy) , yaitu bentuk
pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada
rakyat dalam menyalurkan aspirasinya secara langsung
dalam kegiatan kenegaraan atau ikut berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan pemerintahan dalam rangka
menentukan kebijakan umum (public policy).
b. Demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau
demokrasi perwakilan (representative democracy) , yaitu
bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan
kepada rakyat dalam menyalurkan hak/aspirasinya
kegiatan kenegaraan melalui wakil-wakilnya dalam
lembaga perwakilan rakyat. Hal ini dilakukan karena
pertimbangan banyaknya jumlah penduduk dan
kompleksitas permasalahan yang dihadapi.
Demokrasi 9
10. 2. Ditinjau dari latar belakang ideologi dan hitoris dari negara-
negara yang menganutnya serta penekanannya pada
kepentingan individu atau kepentingan kelompok:
a. Demokrasi konstitusional-liberal
Pada abad 19 demokrasi konstitusional yang liberal
didasarkan pada faham kebebasan individu
(individualisme).
Berdasarkan konstitusi, kekuasaan dalam negara dibagi-bagi
dan diserahkan kepada beberapa badan atau lembaga
kenegaraan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan.
Konstitusi juga membatasi kekuasaan pemerintah
(constutional government) sebagai jaminan perlindungan
terhadap hak asasi warga negara.
Demokrasi 10
11. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus dipatuhi oleh
negara dan pejabat pemerintah (government by laws, not by
men). Negara atau pemerintah tidak boleh campur tangan
dalam kehidupan rakyatnya apalagi bertindak sewenang-
wenang, kecuali untuk mengurus kepentingan umum.
Kekuasaan dalam negara dibatasi hanya di bidang politik
saja, karena itu negara penjaga malam
(Nachtwachtersstaat).
Ciri-ciri demokrasi liberal
a.kebebasan individu dijunjung tinggi.
b.pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi
warganegara.
c.hak milik pribadi diakui dan dilindungi negara.
Demokrasi 11
12. Negara penganut pahan liberal menurut aliran Eropa Barat
Kontinental disebut State atau Rechtsstaat. Sedangkan
menurut aliran Anglo Saxon disebut negara hukum klasik
(Rule of Law).
Unsur-unsur Rechtsstaat menurut Immanuel Kant dan F.J.
Stahl, meliputi:
1) Hak-hak manusia.
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk
menjamin hak-hak manusia oleh undang-undang (UUD).
3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
4) Peradilan administrasi dalam perselishan.
Demokrasi 12
13. Unsur-unsur Rule of Law menurut ahli Anglo Saxon,
A.V. Dicey meliputi:
1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of
the law) dan tidak adanya kekuasaan sewenang-
wenang (absence of arbitrary power).
2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi
hukum (equality before the law).
3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-
undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
Demokrasi 13
14. Menurut International Commission of Jurists , Rule of Law
dapat berjalan dengan baik merpersyaratkan:
1) Pembangunan ekonomi untuk mengatasi kelaparan,
kemiskinan dan pengangguran.
2) Perlindungan konstitusional.
3) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
independent and impartial tribunals).
4) Pemilihan umum yang bebas.
5) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
6) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan
beroposisi.
7) Pendidikan kewarganegaraan (civics education).
Demokrasi 14
15. b. Demokrasi rakyat (proletar)–sosialis
Demokrasi konstitusional berdasarkan ajaran Marxisme –
Leninisme. Pemerintah tidak boleh dibatasi
kekuasaannya (machtsstaat) dan bersifat totaliter.
Kehidupan yang dicita-citakan tidak mengenal adanya klas
sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya atas
pemilikan pribadi dengan tanpa penindasan dan
paksaan, tetapi dalam mewujudkan cita-cita tersebut
dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.
Negara dipandang sebagai alat untuk mewujudkan
masyarakat komunis dengan kekerasan sebagai
alatnya yang sah (Miriam Budiadjo, 1993: 50-65).
Demokrasi 15
16. Ciri-ciri demokrasi rakyat
a. Mengutamakan kepentingan kelompok.
b. Mengesampingkan kepentingan individu.
c. Negara mendominasi kehidupan warganegaranya.
Demokrasi 16
17. c. Demokrasi parlementer
Demokrasi konstitusional di mana kekuasaan
membuat undang-undang dipegang olah
parlemen.
Demokrasi parlementer berhaluan liberal dan pernah
dilaksanakan di Indonesia, tetapi gagal, karena
dominasi parlemen dan partai-partai politik yang
membentuk koalisi sering kali menjatuhkan
kabinet, sehingga mengakibatkan pemerintah
tidak dapat menjalankan programnya dengan baik.
Masa berlakunya di Indonesia ketika keluarnya
Maklumat no. X, 11 November 1945 sampai Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 dan berlakunya diperkuat
dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.
Demokrasi 17
18. d. Demokrasi terpimpin
Suatu pemerintahan yang menonjolkan
kekuasaan Presiden (eksekutif) bahkan campur
tangan di bidang yudikatif dengan membatasi
kebebasan badan pengadilan dan legislatif melalui
peniadaan fungsi kontrol DPR, partai politik dan
pers dibatasi peranannya.
Demokrasi terpimpin dilaksanakan di
Indonesia mulai Dekrit Presiden 5 Juli 1959
sampai 30 September 1965 (G 30 S/PKI).
Demokrasi 18
19. e. Demokrasi Pancasila
Suatu pemerintahan yang berasaskan nilai-nilai
Pancasila.
Istilah Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi
mulai tahun 1968 melalui Tap MPR No.
XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan
Demokrasi Pancasila.
Maknanya secara formal, setiap pengambilan keputusan
mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Secara material menunjukkan sifat kegotong-royongan
sebagai pencerminan kesadaran budi pekerti yang
luhur sesuai dengan hati nurani manusia dalam
bersikap dan berperilaku sehari-hari, baik sebagai
individu maupun anggota masyarakat.
Demokrasi 19
20. Konsep demokrasi Pencasila konsisten dengan
pengakuan bahwa Pancasila sebagai dasar negara RI,
ideologi nasional, dan sumber hukum dasar nasional
Indonesia.
Ciri-ciri demokrasi Pancasila
a.Mengutamakan kepentingan umum/negara dengan
tidak mengorbankan kepentingan pribadi.
b.Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
dalam mengambil keputusan.
c.Hak milik perseorangan diakui oleh negara dan
penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum.
Demokrasi 20
21. Pelaksanaan demokrasi Pancasila mulai 1 Oktober
1965 dengan cita-cita untuk melaksanakan Pancasila dan
UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai usaha
penataan dari demokrasi terpimpin, yaitu:
1)Membatalkan berlakunya ketetapan MPRS No. III tahun
1963 tentang masa jabatan presiden seumur hidup dan
diganti menjadi jabatan elektif setiap lima tahun,
berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah diganti
UU No. 19 tahun 1964 dengan UU No. 14 tahun 1970
tentang asas kebebasan badan-badan pengadilan.
Demokrasi 21
22. 2) Memberikan hak kontrol oleh DPR Gotong Royong di
samping fungsinya sebagai pembantu pemerintah,
pimpinan DPRGR tidak lagi berstatus sebagai menteri
dan presiden tidak boleh ikut campur dalam
permasalahan intern anggota badan legislatif.
3) ABRI yang memainkan peranan penting dalam
Golongan Karya diberikan landasan konstitusional yang
lebih formal.
4) Hak-hak asasi diusahakan untuk diselenggarakan
secara lebih baik dengan memberikan kebebasan
kepada pers untuk menyatakan pendapat, partai-partai
politik diberikan kebebasan untuk bergerak dan
menyusun kekuatannya dengan harapan terbinanya
partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat.
5) Diadakan pembangunan ekonomi secara teratur dan
terencana.
Demokrasi 22
23. Nilai-nilai demokrasi Pancasila, meliputi:
1) Sebagai warga negara sekaligus warga masyarakat,
setiap orang Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama.
2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang
lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan
keputusan untuk kepentingan bersama.
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh
semangat kekeluargaan.
5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan
yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Demokrasi 23
24. 6) Dengan itikad baik dan rasa tanggung-jawab
menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi atau
golongan.
8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan
sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9) Keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggung-jawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan
keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan
demi kepentingan bersama.
10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil
yang dipercayai untuk melaksanakan
permusyawaratan.
Demokrasi 24
25. Demokrasi Pancasila dilaksanakan melalui
sepuluh pilar (The Ten Pilars of Indonesian
Constitusional Democracy), sebagai berikut:
1) Demokrasi Indonesia berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
2) Demokrasi Indonesia berdasarkan Hak Asasi
Manusia.
3) Demokrasi Indonesia berdasarkan Kedaulatan
Rakyat.
4) Demokrasi Indonesia berdasarkan Kecerdasan
Rakyat.
5) Demokrasi Indonesia berdasarkan Pemisahan
Kekuasaan Negara.
Demokrasi 25
26. 6) Demokrasi Indonesia berdasarkan Otonomi Daerah.
7) Demokrasi Indonesia berdasarkan Supremasi Hukum
(Rule of Law).
8) Demokrasi Indonesia berdasarkan Peradilan yang
bebas.
9) Demokrasi Indonesia berdasarkan Kesejahteraan
Rakyat.
10)Demokrasi Indonesia berdasarkan Keadilan Sosial
(Sanusi dalam H. Udin S. Winataputra, 2004).
Demokrasi 26
27. Terwujudnya tujuan demokrasi dapat dilihat dari sejauh
mana negara telah memberikan jaminan perlindungan
kepada rakyatnya yang meliputi:
1. Memperjuangkan tegaknya keadilan melalui jalur
hukum dengan perlakuan yang sama bagi setiap warga
negara.
2. Mengelola hak-hak rakyat (warga negara) untuk
menyalurkan aspirasinya dengan jalan ikut berpartisipasi
dalam kegiatan kenegaraa seperti pemilu, penentuan
pilihan atas anggota perwakilan dan kebebasan
berorganisasi.
3. Mewujudkan kesejahteraan bersama melalui
pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga
negara untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.
Demokrasi 27
28. 4. Memberikan kebebasan dalam berpikir,
berkelompok, berbicara dan mengemukakan
pendapat sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku.
5. Memajukan peradaban yang meliputi pendidikan,
adanya fasilitas untuk menyalurkan kreativitas dan
kebebasan dalam menciptakan berbagai bentuk
karya.
6. Memberikan kesempatan berhubungan antara rakyat
dengan wakilnya di parlemen untuk mengetahui
sejauh mana para wakil rakyat dalam
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
7. Melindungi keamanan bagi setiap warga negara
agar dapat hidup, berusaha, berpendapat, berkreasi
dan bermsayarakat secara tertib dan damai.
Demokrasi 28
29. Prinsip-prinsip demokrasi
Banyak sumber menjelaskan bahwa prinsip-prinsip
demokrasi secara umum terkait dengan implementasi nilai-
nilai demokrasi oleh suatu negara yang bersangkutan
kepada rakyatnya.
Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut.
a.Adanya pengakuan hak asasi manusia terhadap anggota
suatu negara dan hak-hak asasi tersebut mendapat
jaminan perlindungan hukum dari penguasa.
b.Adanya keikutsertaan aktif rakyat dalam kegiatan
kenegaraan di bidang politik, yang diatur dalam suatu
konstitusi negara.
Demokrasi 29
30. Demokrasi, termasuk dalam suatu nilai (value). Di
antara berbagai nilai yang terkandung dalam keseluruhan
budaya manusia, menurut Henry B. Mayo (sebagaimana
dikutip oleh S. Toto Pandoyo, 1985), menjelaskan bahwa
demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu sebagai
berikut:
a)Menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara damai
oleh yang dilembagakan negara.
b)Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
Demokrasi 30
31. c) Menyelenggarakan pemimpin secara teratur.
d) Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas
minimal.
e) Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin
dalam keanekaragaman pendapat.
f) Menjamin tegaknya keadilan.
Demokrasi 31
32. Beberapa hal yang perlu diselenggarakan dalam
upaya mewujudkan nilai-nilai demokrasi adalah
sebagai berikut:
a.Pemerintahan yang bertanggung jawab.
b.Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan
kemauan rakyat atau masyarakat.
c.Adanya organisasi politik yang berupa partai-partai
politik.
d.Media massa atau surat kabar yang bebas dan
bertanggung jawab.
Demokrasi 32
33. e. Adanya peradilan yang bebas untuk menjamin
terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan untuk
mempertahankan keadilan.
Oleh karena itu, demokrasi pada dasarnya suatu cara
yang ditempuh dalam menentukan kebijakan yang
dilakukan secara bersama-sama dengan dilandasi sikap
saling menghormati.
Demokrasi 33
34. PENTINGNYA KEHIDUPAN
DEMOKRATIS DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
Demokrasi 34
35. Standar Kompetensi
Memahami pelaksanaan demokrasi dalam
berbagai aspek kehidupan
Indikator
Kompetensi Dasar 1. Menguraikan pentingnya
kehidupan demokratis
Menjelaskan pentingnya dalam bermasyarakat.
kehidupan demokratis 2. Menguraikan pentingnya
dalam bermasyarakat, kehidupan demokratis
berbangsa dan bernegara dalam berbangsa.
3. Menguraikan pentingnya
kehidupan demokratis
dalam bernegara.
Demokrasi 35
36. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, Siswa diharapkan:
1. Mengetahui pentingnya kehidupan demokratis
dalam bermasyarakat.
2. Mengetahui pentingnya kehidupan demokratis
dalam berbangsa.
3. Mengetahui pentingnya kehidupan demokratis
dalam bernegara.
Demokrasi 36
37. Demokrasi sebagai sistem nilai atau pandangan hidup lebih
luas cakupannya dibanding demokrasi dalam pengertian bentuk
pemerintahan (politik) saja. Seperti telah kita ketahui bersama
bahwa setiap orang memiliki pandangan hidup dan memegang
nilai-nilai kehidupannya masing-masing yang berbeda dengan
pandangan hidup atau nilai-nilai yang dianut orang lain. Oleh
karena itu, demokrasi sebagai sistem nilai dan pandangan hidup ini
kita sebut demokrasi dalam pengertian budaya atau kebudayaan
yang menyangkut setiap karya dan karsa manusia. Budaya
demokrasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah
membantu memperlancar komunikasi antarseluruh komponen yang
terlibat. Masyarakat secara bersama-sama dapat memecahkan
setiap persoalan yang dihadapi, dan memperkuat tali persaudaraan
antarseluruh komponen yang ada. Masyarakat menghargai setiap
hak dan kewajiban orang lain, menuntut setiap komponen yang ada
bertanggung jawab kepada kelompok/organisasinya atas seluruh
tindakan dan pengambilan keputusannya.
Demokrasi 37
38. Pentingnya kehidupan demokratis
dalam bermasyarakat
Keberadaan masyarakat Indonesia berbeda-beda
(bhinneka) secara adat-istiadat, budaya/kebiasaan, suku,
warna kulit, bahasa daerah, agama dan kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tetapi, para anggota masyarakat menyadari bahwa
di atas perbedaanya itu, ada persamaan keinginan untuk
bersatu, hidup bersama (tunggal ika) layaknya hidup dalam
suatu keluarga.
Untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup
bermasyarakat, maka dengan dimotivasi semangat
kekeluargaan, masing-masing anggota masyarakat
menyadari perlunya bersikap:
1. Saling menghargai.
2. Saling menghormati.
3.Saling tolong-menolong, kerjasama.
Demokrasi 38
39. 4. Segala keputusan menyangkut kepentingan bersama
harus dimunyawarahkan agar dapat diterima dengan baik
oleh seluruh anggota masyarakat, Misalnya:
1. Program-program pengembangan masyarakat atau
lingkungannya.
2. Pemilihan kepala desa.
Untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan
bermasyarakat dimusyawarahkan secara demokratis
dengan mengupayakan tercapainya kata sepakat
(mufakat).
Demokrasi 39
40. Dalam bermusyawarah semua anggota
masyarakat diakui hak-haknya tanpa ada yang merasa
dirugikan. Untuk itu mereka:
1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Bebas berpartisipasi.
3.Bebas memberikan pendapat, usulan, saran atau
kritikan.
Melalui musyawarah secara demokratis tersebut
akan terhindar dari tindakan-tindakan permusuhan
bahkan mengarah ke perselisihan, konflik atau
tindakan kekerasan lainnya.
Demokrasi 40
41. Pentingnya kehidupan demokratis
dalam berbangsa
Kehidupan berbangsa: kesadaran rakyat yang
dilandasi semangat kebangsaan dan kerjasama untuk
hidup bersama sebagai bangsa Indonesia yang bertempat
tinggal di tanah air Indonesia dan menggunakan bahasa
pergaulan bahasa Indonesia.
Kesadaran hidup berbangsa Indonesia dirintis
semenjak Budi Utomo (20 Mei 1908) sampai saat
pematangannya pada Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan
(17 Agustus 1945).
Keberadaan bangsa Indonesia secara nyata juga
berbeda-beda dalam adat-istiadat, budaya/ kebiasaan,
suku, warna kulit, bahasa daerah, agama dan kepercayaan
kepada Tuhan YME.
Demokrasi 41
42. Semboyan bhinneka tunggal ika adalah prinsip
hidup bersatu dalam perbedaan (diversity in unity).
Kendatipun demikian, perbeda yang ada perlu dikelola
dengan baik agar tidak menimbulkan konflik kepentingan
yang bisa mengarah ke tindakan anarkhis yang
mengancam disintegrasi bangsa.
Untuk itu dalam kehidupan berbangsa, semua
rakyat Indonesia perlu memiliki kesadaran demokrasi ,
sehinga dapat mengelola kepentingannya yang berbeda-
beda di berbagai aspek kehidupan secara aman, tertib
dan damai. Dengan demokrasi kepentingan yang
berbeda-beda dapat dimusyawarahkan bersama sampai
diketemukan solusinya yang terbaik dengan melibatkan
semua warga bangsa.
Pemerintah mengupayakan perlindungan terhadap
tumbuh dan berkembangnya jaringan sosial (asosiasi),
sehingga antar suku bangsa dapat menyalurkan
aspirasinya yang berbeda-beda, saling berkomunikasi
secara terbuka, saling menghargai, saling mempercayai
dan saling kerjasama.
Demokrasi 42
43. Pentingnya kehidupan demokratis
dalam bernegara
Kehidupan bernegara : kesadaran rakyat Indonesia untuk
hidup bersama dalam wilayah NKRI berdasarkan konstitusi
(UUD Tahun 1945).
Dengan konstitusi , negara menjamin kepentingan seluruh
rakyat Indonesia sebagai suatu kesatuan dan tidak menjamin
kepentingan seseorang atau golongan.
Agar negara dapat berfungsi dalam melindungi
kepentingan seluruh rakyat, maka kekuasaannya dijalankan
oleh lembaga kenegaraan sesuai ketentuan konstitusi.
Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya
wajib ditaati oleh semua rakyat (warga negara) mulai para
pejabat negara sampai rakyat jelata demi kepentingan hidup
bernegara. Dengan sikap taat yang ditunjukkan oleh semua
warga negara, maka berbagai peraturan perundang-undangan
dapat ditegakkan dan sekaligus menjadi bukti berfungsinya
NKRI dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara
dalam hidup bernegara.
Demokrasi 43
45. Standar Kompetensi
Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai
aspek kehidupan
Indikator
Kompetensi Dasar
1. Menguraikan sikap
Menunjukkan sikap positif positif dalam lingkungan
terhadap pelaksanaan keluarga.
demokrasi dalam 2. Menguraikan sikap
berbagai aspek positif dalam lingkungan
kehidupan sekolah.
3. Menguraikan sikap
positif dalam lingkungan
masyarakat.
Demokrasi 45
46. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, Siswa diharapkan:
1. Mengetahui sikap demokrasi yang harus
diterapkan di lingkungan keluarga.
2. Mengetahui sikap demokrasi yang harus
diterapkan di lingkungan sekolah.
3. Mengetahui sikap demokrasi yang harus
diterapkan di lingkungan masyarakat.
Demokrasi 46
47. Demokrasi yang berlaku di negara Indonesia tidak ada
kelompok mayoritas maupun tirani minoritas. Kelompok mayoritas
adalah kelompok besar yang menguasai segala aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok kecil.
Sementara itu, kelompok tirani minoritas adalah kelompok kecil
yang menguasai segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
dengan mengabaikan kelompok besar. Demokrasi yang berlaku di
negara kita adalah musyawarah untuk mufakat, sebab sudah
membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap putusan yang
telah disepakati bersama harus kita laksanakan dengan jujur dan
penuh rasa tanggung jawab. Demokrasi Pancasila mengandung
makna bahwa penyelesaian nasional yang menyangkut
perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh
mungkin ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat demi
kepentingan bersama atau kepentingan rakyat banyak.
Demokrasi 47
48. Sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi di lingkungan keluarga
Dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab
setiap anggota keluarga berkewajiban:
a.Mentaati peraturan keluarga.
b.Saling menghargai atau menghormati kebebasan
menyampaikan aspirasi atau pendapatnya.
c.Saling menolong dan kerjasama.
d.Tidak memaksakan kehendaknya , karena akan
melanggar hak anggota keluarga lainnya dan dapat
menimbulkan perselisihan dalam keluarga.
e.Apabila ada permasalahan keluarga selalu
dimusyawarahkan sampai ketemu solusinya.
Demokrasi 48
49. Sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi di lingkungan sekolah
Agar proses belajar mengajar di sekolah dapat
berjalan dengan baik, maka semua warga sekolah perlu
mentaati peraturan yang diberlakukan.
a. Sesuai peraturan sekolah semua warga sekolah
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka
mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.
b. Apabila ada persoalan yang berhubungan dengan
kepentingan kita di sekolah, sebaiknya kita selesaikan
melalui msyawaran secara demokratis.
c. Untuk peserta didik dalam pemilihan ketua kelas,
pembagian tugas piket sehari-hari di kelas, pemilihan ketua
OSIS sesuai peraturan yang ada, tidak mengganggu
jalannya proses belajar mengajar, tidak suka membolos.
Demokrasi 49
50. Sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi di lingkungan masayakat
Masyarakat Indonesia yang kondisinya beraneka-
ragam, maka semua warga perlu menyadari adanya
perbedaan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.
Apabila ada permasalahan dalam kehidupan
bermasyarakat seharusnya diselesaikan secara demokratis
melalui musyawarah, sehingga dapat memperkecil
terjadinya perselisihan atau benturan secara fisik.
Demokrasi 50
51. Untuk itu semua warga masyarakat
hendaknya saling menghargai, saling
menghormati, saling menolong, saling
bekerjasama yang dilandasi kesadaran, kejujuran,
keterbukaan, disiplin, dan tanggung jawab
semata-mata demi terpenuhinya kepentingan
bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi di lingkungan masyarakat tersebut
perlu terus diperjuangkan dan ditingkatkan dalam
pembiasaan/pembudayaannya dengan
mengesampingkan resiko yang akan terjadi.
Demokrasi 51
52. Latihan Soal ......
1. Demokrasi berasal dari kata 3. Dalam negara demokrasi,
bahasa Yunani... setiap pendapat harus …
a. demos dan cratos a. ditetapkan karena itu
b. demos dan cratie merupakan sebagai bagian
c. demo dan scratos dari demokrasi
d. demo dan scratie b. dihargai, meskipun
pendapat itu tidak sesuai
2. Demokrasi adalah
dengan pendapat yang kita
pemerintahan dari rakyat,
miliki
oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pengertian demokrasi ini c. disimpulkan bersama-
dikemukakan oleh... sama, demi mencapai
kesepakatan
a. Carol C. Gould
d. d. diperhatikan dan
b. Henry Mayo
dirumuskan
c. Samuel Huntington
d. Abraham Lincoln
Demokrasi 52
53. 4. Musyawarah merupakan salah c. mengadakan pemilihan ketua
satu bentuk dari penerapan kelas secara langsung
demokrasi … d. meminta teman untuk
a. di sekolah menghargai pendapatnya
b. di masyarakat 6. Berikut ini merupakan
c. di dalam lingkungan keluarga salah satu ciri sistem
d. Pancasila demokrasi Pancasila
adalah …
5. Di bawah ini merupakan salah
satu bentuk penerapan a. menganut paham demokrasi
demokrasi di sekolah, di golongan
antaranya … b. menganut paham demokrasi
a. menghormati pendapat orang perwakilan/representatif
yang disegani c. mengembangkan idiologi
b. memberi kesempatan kepada Pancasila sebagai idiologi
orang lain untuk menyampaikan terbuka
pesan dari Bapak/Ibu Guru d. menganut paham
kenegaraan integralistik dan
kekeluargaan
Demokrasi 53
54. 7. Suatu sistem demokrasi di c. kekuasaan sepenuhnya
mana rakyat dapat berperan dipercayakan kepada rakyat
aktif secara penuh terhadap d. rakyat merupakan sumber
pengambilan kebijaksanaan kekuasaan dalam negara
pemerintah, disebut... dan pemerintahan
a. sistem demokrasi langsung 9. Langkah-langkah
b. sistem demokrasi perwakilan pengambilan keputusan
c. demokrasi presidensial secara mufakat harus
d. demokrasi parlementer dilandasi nilai-nilai...
8. Makna yang terkandung dalam a. persamaan kepentingan
pemerintahan demokrasi b. kebersamaan untuk
ialah... kelompok mayoritas
a. rakyat ikut mengendalikan c. kepentingan individu
pemerintahan yang berdaulat d. kepentingan masyarakat,
b. lembaga perwakilan adalah bangsa dan negara
wadah para wakil rakyat
Demokrasi 54
55. 10. Salah satu kelemahan
demokrasi langsung bagi
negara-negara modern
ialah...
a. sulitnya mencari tempat untuk
menampung seluruh rakyat
dalam membicarakan suatu
masalah
b. mengetahui kehendak rakyat
secara langsung
c. setiap rakyat memahami dan
mampu menyelesaikan
masalah kompleks
d. rapat rakyat efektif dalam
menghasilkan keputusan yang
baik
Demokrasi 55
56. 1. Sebut dan jelaskan macam-macam demokrasi!
2. Sebutkan ciri-ciri negara demokrasi!
3. Sebutkan ciri-ciri pemerintahan demokrasi!
4. Bagaimana cara kamu melaksanakan demokrasi dalam
kehidupan di kampungmu?
5. Berilah tiga contoh pelaksanaan pemerintahan yang
harus dilakukan oleh seorang presiden dalam rangka
menciptakan pemerintahan yang demokratis!
Demokrasi 56