1. PENGERTIAN PEMERINTAHAN
PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH
NAMA ANGGOTA :
1.DWI AYU WINDA LESTARI
2. FADILLAH AYU PRATIWI
3. KEVINIA DAMAI PRATIWI
4. NURUL RACHMA PUTRI

2. Pemerintahan pusat adalah penyelenggara
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu
seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-
menteri negara. Atau dengan kata
lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan
secara nasional yang berkedudukan di ibu kota
Negara Republik Indonesia.
PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT

3. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil
presiden, para mentri, dan lembaga-lembaga
pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem
pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga
kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
B. KEKUASAAN LEGISLATIF :
1. Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah
C. KEKUASAAN YUDIKATIF :
1. Mahkamah Agung (MA)
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
3. Komisi Yudisial
A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :
1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Menteri

4. KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT
UUD 1945 juga
menyatakan bahwa
pemerintah daerah
(provinsi dan kabupaten)
diberi kewenangan untuk
menjalankan
pemerintahan sendiri
dengan otonomi seluas-
luasnya (Bab VI) pasal 18
ayat 5 UUD 1945 hasil
amandemen. Otonomi
artinya kekuasaan untuk
mengatur daerahnya
sendiri.
Namun demikian ada
urusan-urusan
pemerintahan yang tetap
menjadi kewenangan
pemerintah pusat, yaitu :
a. Urusan Politik Luar
Negeri.
b. Urusan Pertahanan
c. Urusan Keamanan
d. Urusan Yustisi
e. Urusan Agama
f. Urusan Moneter

5. Pengertian Pemerintahan
Daerah
UUD 1945 hasil amandemen
pada Bab VI pasal 18 ayat 3 :
”Pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan
kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang anggota-
anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.”
”Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota.”
Menurut UU no. 32 tahun 2004
pada pasal 1ayat 2 :
pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip
otonomi yang seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia

6. Berikut ini adalah bagan pemrerintahan pusat
dan pemerintahan daerah

7. Kewenangan Pemerintahan Daerah
kewenangan pemerintahan
daerah mencakup semua
urusan dalam bidang
pemerintahan, kecuali
urusan-urusan yang menjadi
kewenangan pemerintahan
pusat
Kewenangan
pemerintah
daerah, menurut UU
No. 32 Tahun
2004, ada
kewenangan yang
bersifat wajib dan
yang bersifat pilihan

8. Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat
wajib, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan sebagai berikut.
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial.
7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

9. Thanks for your attention
See you later
Bye bye