Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud. Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.

1. Page 1 of 6
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN1)
Oleh. Paul SinlaEloE2)
CATATAN PENGANTAR
Indonesia adalah negara hukum3)
. Itulah amanat konstitusi sebagaimana yang tertera
dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum idealnya kekuasaan yang
menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, tunduk pada kedaulatan hukum
(supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum demi terwujudnya
suatu kehidupan yang damai, aman dan tentram.
Walaupun demikian, fakta membuktikan bahwa upaya untuk mewujudkan suatu
kehidupan yang damai, aman dan tentram di Indonesia belum dapat berjalan sebagaimana
mestinya akibat lemahnya penegakan hukum. Karenanya, mendiskusikan tentang persoalan
penegakan hukum di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat relevan. Untuk itu, saya
mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan yang sudah melibatkan saya
dalam diskusi ini.
Sesuai dengan Term of Reference (TOR) yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan
kepada saya, maka pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan pemikiran
mengenai Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan di Nusa Tenggara Timur. Agar diskusi ini
lebih terfokus pada judul, maka makalah ini akan dijabarkan dengan sistematika sebagai
berikut: Pertama, Catatan Pengantar. Kedua, Delik Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum.
Ketiga, Kasus Pembunuhan dan Penegakan hukum. Keempat, Supremasi hukum harus
ditegakan. Kelima, Catatan Penutup.
DELIK PEMBUNUHAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan
cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana (delik)
pembunuhan di Indonesia diatur secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang
terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.4)
1) Kertas Kerja ini di presentasikan dalam Panel Diskusi, Thema: “Meningkatnya Budaya Kekerasan berujung Pembunuhan
Baik oleh Sipil Maupun Aparat di Nusa Tenggara Timur Secara Khusus Dan Indonesia Pada Umumnya Serta Solusi
Penangannya”, yang dilaksanakan oleh GMKI Cab. Kupang – Komisariat Teologi, di Aula Fakultas Teologi Universitas
Kristen Artha Wacana (UKAW), pada tanggal 20 April 2013.
2) Aktivis PIAR NTT.
3) Suatu Negara disebut sebagai Negara hukum, minimal memiliki ciri, sebagai berikut: PERTAMA, Adanya pemenuhan,
penghormtan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. KEDUA, Terdapat Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh
kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. KETIGA, Adanya jaminan kepastian hukum dimana ketentuan
hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan serta aman dalam melaksanakannya.Lihat Paul SinlaEloE, Rekrutmen
Pimpinan Penegak Hukum, makalah yang dipresentasikan dalam Kegiatan Deseminasi Rekomendasi Kebijakan Hukum
Nasional yang berthema: “Perekrutan Pimpinan Badan-Badan Lain Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman (POLRI,
KEJAKSAAN, KPK, KY dan KOMNAS HAM) Dalam Sistem Ketatanegaraan”, yang dilaksanakan oleh Komisi Hukum
Nasional (KHN), di Restoran Nelayan-Kota Kupang, pada tanggal 12 November 2012.
4) R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

2. Page 2 of 6
Uraian tentang jenis tindak Kejahatan Terhadap Nyawa (misdrijven tegen het leven)5)
sesuai dengan KUHP, dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut ini: Pertama, Pasal 338
KUHP, mengatur tentang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kedua, Pasal 339 KUHP, mengatur tentang
pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang
dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya,
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20
tahun.
Ketiga, Pasal 340 KUHP, mengatur tentang sengaja dan dengan rencana lebih dahulu
merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Keempat, Pasal 341 KUHP, mengatur tentang seorang ibu yang karena takut akan ketahuan
melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja
merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara
paling lama 7 tahun. Kelima, Pasal 342 KUHP, mengatur tentang melakukan pembunuhan
anak sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Keenam,
Pasal 343 KUHP, mengatur tentang orang lain yang turut melakukan sebagai pembunuhan
atau pembunuhan dengan rencana.
Ketujuh, Pasal 344 KUHP, mengatur tentang merampas nyawa orang lain atas
permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam
dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kedelapan, Pasal 345 KUHP, mengatur
tentang sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri atau memberi sarana kepadanya
diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
Kesembilan, Pasal 346 KUHP, mengatur tentang seorang wanita yang sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kesepuluh, Pasal 347 KUHP, pada ayat (1)
mengatur tentang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita “tanpa
persetujuannya”, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pada ayat (2)
mengatur jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara
paling lama 15 tahun.
Kesebelas, Pasal 348 KUHP, pada ayat (1) mengatur tentang sengaja menggugurkan
atau mematikan kandungan seorang wanita “dengan persetujuannya”, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan pada ayat (2) mengatur jika perbuatan itu
mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Keduabelas, Pasal 349 KUHP, mengatur tentang seorang tabib, bidan atau juru obat
membantu melakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347,
5) Jika dilihat dari motivasi pelaku tindak kejahatan terhadap nyawa, maka terdapat 2 (dua) unsur Penting, yakni: PERTAMA,
UNSUR KESENGAJAAN (OPZET). Kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga) unsur tindakan pidana, yaitu: (1). Perbuatan
yang dilarang; (2). Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu; (3). bahwa perbuatan itu melanggar
hukum. Unsur kesengajaan juga, dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, yani: (1). kesengajaan yang bersifat tujuan
untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk); (2). kesengajaan yang bukan mengandung suatu btujuan, melainkan
disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan
secara insyaf kepastian; (3). kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkian (bukan
kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan
kemungkinan. KEDUA, UNSUR KEALPAAN (CULPA). Culpa adalah suatu perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh
pelaku dalam keadaan tidak berhati-hati. Intisari dari tindak pidana culpa adalah ketidak hati-hatian atau kealpaan pelaku
yang menyebabkan terjadi suatu tindak pidana. Lihat. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,
Penerbit Rarifa Aditama, Bandung, 2003, Hal. 66.

3. Page 3 of 6
dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan
sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pekerjaannya.
Ketigabelas, Pasal 350 KUHP mengatur tentang pemidanaan karena pembunuhan,
pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan menurut Pasal 344, 347, dan
348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 nomor 1-5, yaitu (1) hak memegang
jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (2) hak memasuki angkatan bersenjata; (3)
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
(4) hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas,
pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (5) hak
menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
KASUS PEMBUNUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan
ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang
mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan
Kepastian dapat terwujud.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23
Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya
empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa
memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap
warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan
kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP
Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.6)
Pada konteks NTT yang masih merupakan bagian integral dari Negara Indonesia, juga
terdapat sejumlah kasus pembunuhan yang menarik perhatian publik berkaitan dengan proses
penegakan hukumnya. Ironinya, kasus-kasus ini sampai dengan sekarangi belum mampu
6) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan kasus penyerangan Lemabga Pemasyarakatan Cebongan bukan
pelanggaran hak asasi manusia. (Argumen selengkapnya Lihat: http://www.antaranews.com/berita/368668/menhan-
kembali-tegaskan-kasuscebongan-bukan-pelanggaran-ham?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter). Berkaitan
dengan pernyataan dari Menteri Pertahanan ini, maka Pertanyaannya adalah apakah mentri pertahanan sudah memahami
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia dengan benar..???? Pertanyaaan ini menjadi penting
karena indikasi pelanggaran HAM itu ada dan sangat transparan. INDIKASI PERTAMA pelanggaran HAM adalah adanya
upaya perampasan hak hidup terhadap korban penembakan yang dilakukan oleh anggota grup II Kopassus Kartasura.
Dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, tertulis, setiap orang
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. INDIKASI KEDUA, Setiap Orang
Berhak Hidup Tenteram, Aman, Damai, Bahagia, Sejahtera Lahir Dan Batin. Indikasi kedua pelanggaran HAM, yaitu adanya
intimidasi terhadap petugas sipir penjaga LP cebongan yang dilakukan oleh para pelaku. pada saat kejadian, mereka
mengancam sipir dengan menggunakan senjata dan granat. INDIKASI KETIGA, Kejadian tersebut menimbulkan rasa yang
tidak nyaman di masyarakat, warga Sleman khususnya, dan warga Yogyakarta pada umumnya. Dalam Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan jika setiap orang berhak atas rasa aman dan
tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. INDIKASI KEEMPAT,
Ketika keempat tahanan dipindahkan dari rutan POLDA Yogyakarta ke Lp Kelas II B, Cebongan, Sleman, keempatnya
mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian. Namun, saat sudah dititipkan, tidak ada penjagaan sama sekali dari
pihak Kepolisian. Padahal, Pihak LP Cebongan telah meminta Bantuan penjagaan kepada pihak Kepolisian sehingga
seolah ada pembiaran dari pihak Kepolisian. Selain itu, Argumen dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ini
sebenarnya agak mengejutkan tapi sangat tidak mengherankan karena patut diduga ini adalah bagian dari strategi militer
untuk menghindari pengadadilan HAM. Bandingkan dengan, Eko Prasetyo, Pengadilan HAM untuk Para Jenderal, Artikel
dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif (WACANA), Edisi 17/2004 - Negeri Tentara: Membongkar Politik Ekonomi Militer,
Penerbit insist Press, Yogyakarta, 2004, Hal.197-228.

4. Page 4 of 6
diungkap oleh aparat penegak hukum secra tuntas. Kasus-kasus dimaksud adalah Kasus
pembunuhan Yohakim Atamaran di Flores Timur, Kasus pembunuhan Paulus Usnaat di
ruang tahanan Polsek Nunpene di Timor Tengah Utara (TTU), Kasus Pembunuhan Obadja
Nakmofa di Kota Kupang dan Kasus pembunuhan Deviyanto Nurdin Yusuf di Maumere, di
Kabupaten Sikka.
Hasil Investigasi7)
PIAR NTT8)
menunjukan bahwa terdapat sejumlah indikasi
keganjilan dalam pengungkapan keempat kasus ini. Untuk kasus kematian Yohakim
Atamaran, Kapolres Flores Timur menyimpulkan bahwa korban meninggal karena
kecelakaan lalu lintas pada hal dalam penyelidikan dan penyidikan telah dikatakan pada
publik bahwa kasus ini adal kasus pembunuhan dan sudah cukup bukti. Dalam
perkembangannya saksi mahkota menarik keterangannya dan dikatakan penyidikan tak bisa
dilanjutkan. Begitu juga dengan kematian Paulus Usnaat di TTU. Kapolres TTU
menyimpulkan bahwa korban meninggal bukan karena dibunuh, tapi bunuh diri. Pada hal
pihak penyidik dalam publikasinya mengatakan bahwa dalam kerja-kerja penyidikan, pihak
Polres TTU telah menemukan 5 (lima) alat bukti. Dalam perkembangannya pihak Kejaksaan
menyuruh penyidik Kepolisian mencari saksi lain di luar tersangka dan hal ini menyulitkan
proses penyidikan dan kasus ini menjadi terkatung-katung.
Pada kasus kematian Deviyanto Nurdin bin Yusuf pun demikian. Kapolres Sikka telah
menyimpulkan bahwa korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas tunggal. Hal ini sangat
aneh karena pada awalnya pihak Kepolisian telah menyataan bahwa kasus ini adalah kasus
pembunuhan dan sudah cukup bukti. Dalam perkembangannya dokter ahli forensik yang
mengotopsi jenazah korban mencabut keterangannya tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, alat
bukti pun dinyatakan kurang dan akhirnya Reskrim Polda NTT mengeluarkan SP3.
Sedangkan unuk kasus kematian Obadja Nakmofa sampai saat ini pihak Kepolisian masih
melengkapi berkas perkara untuk di limpahkan kembali ke pihak Kejaksaan. Salah satu
kesulitan pihak kepolisian untuk memenuhi tuntutan pihak Kejaksaan adalah pihak
Kepolisian harus melampirkan Barang Bukti berupa pisau yang diigunakan untuk membunuh
Obaja. Karena Barang Bukti berupa pisau belum bisa ditemukan oleh tim penyidik Polda
NTT, maka penanganan kasus ini pun akhirnya berulang tahun.
SUPREMASI HUKUM HARUS DITEGAKKAN
Istilah supremasi hukum merupakan rangkaian dari perpaduan kata supremasi dan
kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggeris yakni kata Supremacy dan kata
Law. Menurut Teori Kedaulatan Hukum (Rechts Souvereineteit), supremasi hukum
(supremacy of law/law’s supremacy) bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara. Baik penguasa, rakyat maupun negara, semua harus tunduk pada hukum.
Dalam negara hukum modern, supremasi hukum menunjuk pada ”the rule of law, and not of
man” (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia).9)
Itu berarti,
7) Hasil invetigasi secara lengkap, lihat PIAR NTT, Kumpulan Dokument Pendampingan/Advokasi Kasus Pembunuhan di
Nusa Tenggara Timur, Tidak diterbitkan, Kota Kupang, 2005 – 2012.
8) Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), adalah organisasi non pemerintah yang bersifat
independent dan non profit di NTT yang pendiriannya telah dilegalformalkan dengan Akte Notaris Nomor 71 pada tanggal
15 Nopember 2002, dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan nomor 1/AN/PIAR/Lgs/2002/PN.KPG, pada
tanggal, 23 November 2002. PIAR NTT dalam kerja-kerjanya konsern pada isue Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum dan
Pemberantasan Korupsi.
9) Syafran Sofyan, Supremasi Hukum Dalam Rangka Mendukung Percepatan Daerah Tertinggal, makalah yang untuk di
presentasikan dalam Kuliah Hukum dan HAM, Forkon Angkatan VI (Bupati, Walikota, Ketua DPRD), yang dilaksanakan
oleh Lemhannas RI, di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2012.

5. Page 5 of 6
supremasi hukum tidak sekedar tersedianya peraturan (gezetz, wet, rule), tetapi lebih dari itu,
yakni perlunya kemampuan menegakkan kaidah (recht, norm).
Dengan logika pikir seperti ini, maka penegakan supremasi hukum dapat dipahami
sebagai upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat
melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun
termasuk oleh penyelenggara Negara. Dalam upaya penegakan Supremasi hukum harus tidak
boleh mengabaikan 3 (tiga) Nilai dasar dari hukum itu sendiri, yakni: keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian.10)
Untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, saat ini diperlukan pembenahan
terkait dengan sistem hukum.. Sistem hukum dimaksud terdiri dari 4 (empat) komponen,
yakni:11)
Pertama, Komponen Struktur Hukum (Legal Structure). Komponen struktur
hukum ini merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja
secara nyata dalam masyarakat. Sistem struktural ini yang menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan dengan baik dan sangat tergantung dari penegak hukum dan/atau
lembaga penegak hukum. Karenanya, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,
penegak hukum dan/atau lembaga penegak hukum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak
ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya
suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang
baik maka keadilan hanya angan-angan.
Kedua Komponen Substansi Hukum (Legal Substance). Komponen substansi
hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang dipergunakan oleh
pihak yang berkompeten untuk mengatur subjek hukum. Hal ini disebut sebagai sistem
Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga
berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup
keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup
hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang
(law books).
Ketiga Komponen Budaya Hukum (Legal Culture). Komponen budaya hukum ini
berkaitan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,
serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum
erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir
masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Keempat komponen
dampak hukum (Legal Impact)12)
. Komponen dampak hukum yang dimaksudkan adalah
dampak dari suatu keputusan hukum yang berpengaruh pada perubahan sosial. Komponen
dampak hukum13)
ini nantinya difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of
10) Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 19
11) Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, P. 6-7.
12) Pada awalnya Friedman hanya membagi sistem hukum kedalam 3 (tiga) komponen. Dalam perkembangan pemikirannya,
baru ditambahkan Komponen dampak hukum. Lihat Lawrence M. Friedman, American Law: An Invalueable Guide To The
Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, P. 16
13) Komponen dampak hukum ini sejalan dengan pemikirannya Roscoe Pound tentang hukum sebagai sarana rekayasa
social. Lihat Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Jakarta: Penerbit Bhratara, Jakarta, 1978, 7

6. Page 6 of 6
social engineering) dengan penekanan pada mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-
badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.
PENUTUP
Demikianlah sumbangan pemikiran saya mengenai Penegakan Hukum Kasus
Pembunuhan. Kiranya bermanfaat dan ini dapat mengantarkan kita pada suatu diskusi yang
lebih luas.
DAFTAR BACAAN
1. Eko Prasetyo, Pengadilan HAM Untuk Para Jenderal, Artikel dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif
(WACANA), Edisi 17/2004 - Negeri Tentara: Membongkar Politik ekonomi militer, Penerbit insist Press,
Yogyakarta, 2004.
2. Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977
3. Lawrence M. Friedman, American Law: An Invalueable Guide To The Many Faces Of The Law, And How
It Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
4. Paul SinlaEloE, Rekrutmen Pimpinan Penegak Hukum, makalah yang dipresentasikan dalam Kegiatan
Deseminasi Rekomendasi Kebijakan Hukum Nasional yang berthema: “Perekrutan Pimpinan Badan-
Badan Lain Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman (POLRI, KEJAKSAAN, KPK, KY dan KOMNAS
HAM) Dalam Sistem Ketatanegaraan”, yang dilaksanakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), di
Restoran Nelayan-Kota Kupang, pada tanggal 12 November 2012.
5. PIAR NTT, Kumpulan Dokument Pendampingan/Advokasi Kasus Pembunuhan di Nusa Tenggara Timur,
Tidak diterbitkan, Kota Kupang, 2005 – 2012.
6. R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge
Raad, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
7. Roscoe Pound tentang hukum sebagai sarana rekayasa social. Lihat Roscoe Pound, Filsafat Hukum,
Jakarta: Penerbit Bhratara, Jakarta, 1978.
8. Syafran Sofyan, Supremasi Hukum Dalam Rangka Mendukung Percepatan Daerah Tertinggal, makalah
yang untuk di presentasikan dalam Kuliah Hukum dan HAM, Forkon Angkatan VI (Bupati, Walikota,
Ketua DPRD), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI, di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2012.
9. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Rarifa Aditama, Bandung, 2003
10. Undang-Undang Dasar 1945.
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.