Psikotropika By Childern

1

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 1051/Pid.B/2008/PN.MKS TENTANG TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Serjana Hukum

Oleh :
IRFAN PAUWAH
45 05 060 043

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2009

v
5

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T

yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada Penulis

hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis

Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1051/Pid.B/2008/PN-Mks Tentang

Tindak Pidana Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anak”.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari

sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala

keterbatasan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan

demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai

pihak, baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Yang sepantasnya pada lembaran pengantar ini penulis menghaturkan

terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak DR.

Marwan Mas, SH, MH dan Bapak Ruslan Renggong, SH., MH selaku

Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan

vi

6

bersedia untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta saran-saran

kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, Penulis menghaturkan

penghargaan dan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak

membantu dan menolong Penulis selama pembuatan skripsi ini:

1. Bapak Prof. DR. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas “45”

Makassar.

2. Bapak Abd. Haris Hamid, SH., MH, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas “45” Makassar.

3. Ibu Andi Tira, SH, MH, Ibu Yulia A. Hasan, SH., MH dan Bapak

Baso Madiong, SH., MH, masing-masing selaku Pembantu

Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas “45” Makassar.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas “45”

Makassar yang telah mendidik dan membekali penulis dengan

pengetahuan, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan

kepada saya selama ini. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat

bermanfaat untuk kedepannya.

vii

7

5. Kepada Ibunda Yulia A. Hasan, SH., MH, selaku penasehat

akademik Penulis yang senantiasa memberi arahan dalam

memilih mata kuliah yang akan diprogramkan.

6. Buat Pak Patta, Pak Jamal, Ibu Marni, Ibu Biah terima kasih

banyak atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis

baik yang bersifat administratif ataupun sosialisasi.

7. Seluruh Staff Akademik baik fakultas maupun universitas yang

telah sabar dan banyak membantu dalam keperluan administrasi

akademik selama kuliah sampai penyusunan tugas akhir ini.

8

viii

My
sPeCial
tHankS
GoEs
to
……..
:

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua dan dapat

membantu untuk memperluas cakrawala berpikir para pembaca, dan penulis

mengingat kata-kata dari orang bijak “Ora et Labora” oleh karena itu jangan

pernah menyerah dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah SWT selalu dan

senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya tanpa mengenal batas

waktu kepada kita. Amin, ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaiku, Wr. Wb..

Makassar, 02 Desember 2009

Penulis

ix

9

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................ ii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ......................................................... iii

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN ................................. iv

KATA PENGANTAR ............................................................................. v

DAFTAR ISI .......................................................................................... ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................... 11

1.2 Rumusan Masalah ............................................................. 15

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian....................................... 15

1.4 Metode Penelitian .............................................................. 16

1.4.1 Lokasi Penelitian .................................................. 16

1.4.2 Jenis dan Sumber Data ........................................ 16

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data ................................... 16

1.4.4 Analisis Data......................................................... 17

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak ................................................................ 18

2.2 Pengertian dan Golongan Psikotropika ............................. 20

2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Psikotropika........................... 26

x

10

2.4 Ancaman Pidana Dalam Undang-undang Psikotropika..... 28

2.5 Dasar Hukum Pengadilan Anak......................................... 33

2.6 Syarat dan Jenis Surat Dakwaan....................................... 39

2.7 Jenis-jenis Putusan Hakim................................................. 47

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemeriksaan Perkara yang melibatkan anak-anak 51

3.1.1 Analisis Perkara.................................................... 51

3.1.2 Proses Pemeriksaan dalam Persidangan ............ 54

3.1.3 Surat Dakwaan .................................................... 63

3.1.4 Petikan Putusan ................................................... 68

3.1.5 Analisis Putusan ................................................... 70

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara

Nomor 1051/Pid.B/2008/PN-MKS........................................ 73

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan ........................................................................ 79

4.2 Saran ................................................................................. 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakag Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil,

makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk

mewujudkan masyarakat yang tertib dan sejahtera tersebut perlu

peningkatan usaha di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan dan

bidang hukum.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tidak

terlepas dari berbagai masalah pelanggaran dan berbagai kejahatan

yang mengancam stabilitas bangsa baik secara lansung maupun tidak

lansung. Salah satunya adalah masalah peredaran dan penyalahgunaan

narkotika dan psikotropika serta oba-obat terlarang.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainya

(NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai

NARKOBA (Narkotika dan Bahan/ Obat berbahanya) merupakan

masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya

penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama

multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang

12

dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi

pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut

indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai

peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu

maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya

penyalahgunaan NAPZA tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah

sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai

dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial

ekonomi atas. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis

perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu semua pihak perlu

mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan

pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan

penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan terlarang di

kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya

penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan

keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Pemuda sebagai

generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari

semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga

13

remaja tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan

bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran

dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau

dirata-ratakan, usia sasaran psikotropika ini adalah usia pelajar, yaitu

berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

bahaya psikotropika sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita

kapan saja.

Masalah kenakalan anak (Juvenile delinquency) merupakan salah

satu bentuk permasalah sosial yang terdapat dalam masyarakat yang

hampir setiap tahun mengalami peningkatan, terutama di kota-kota besar

seperti yang terjadi di kota Makassar. Peredaran NAPZA terutama

psikotropika di kalangan anak-anak di kota Makassar makin marak. Ini

disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua ataupun dari

pihak yang berwajib dan minimnya pengetahuan mereka tentang bahaya

narkoba yang dampaknya bisa menyebabkan ketergantungan yang

merugikan dan dapat merangsang susunan syaraf pusat sehingga

menimbulkan kelainan prilaku. Sehingga tidak salah jika banyak dari

mereka yang terjerumus.

Bagi kalangan anak-anak mereka tidak tahu menahu apakah itu

NAPZA atau bukan. Mereka pada awalnya ingin mencoba dan sampai

akhirnya jadi kecanduan dan ketergantungan dari NAPZA tersebut.

14

NAPZA yang sering digunakan pada awalnya dari golongan psikotropika.

Karena penggunaan menganggap bahwa psikotropika lebih mudah dari

golongan-golongan NAPZA yang lain. Peristiwa tersebut dapat diketahui

dari berbagai media massa dan media cetak, seperti yang terjadi pada

anak yang bernama Arlan (14) yaitu anak yang kedapatan menyimpan

atau membawa psikotropika. Pada awalnya Ia di panggil oleh seorang

lelaki paroh baya bernama Rudi alias Lupus di pasar kerung-kerung lalu

menyuruhnya untuk membawa satu paket psikotropika jenis shabu-shabu

kepada orang yang memesan atau membelinya dengan menyebutkan

ciri-ciri orang tersebut. Ia mau membawa shabu-shabu tersebut karena

sebelumnya juga sudah pernah mengantarkan shabu-shabu pada

seseorang yang membeli shabu-shabu pada lelaki bernama Rudi alias

Lupus karena mendapat imbalan uang sebesar dua puluh ribu rupiah. Ia

terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sul-sel

sebelum menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang

memesannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor

1051/Pid.B/2008/PN.Mks Tentang Tindak Pidana di Bidang Psikotropika

yang Dilakukan Oleh Anak”.

15

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai

berikut :

a. Bagaimanakah proses pemeriksaan perkara Psikotropika yang

melibatkan anak-anak?

b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara

nomor 1051/Pid.B/2008/PN-MKS?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan perkara

Psikotropika yang melibatkan anak-anak.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim

dalam perkara nomor 1051/Pid.B/2008/PN-MKS.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pembentukan

Undang-undang atau peraturan baru yang mengatur masalah anak

di kemudian hari.

2. Dapat memberikan masukan terhadap pemerintah, penegak

hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mencegah anak

16

menggunakan NAPZA terutama golongan psikotropika di Kota

Makassar.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penulis dan penelitian lainnya

yang menulis dan meneliti kasus yang sama.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun karya ilmiah

hukum seperti halnya skripsi ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1.4.1 Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri

Makassar, dengan pertimbangan bahwa kasus psikotropika yang

diteliti telah memiliki putusan dan mempunyai kekuatan hukum

tetap.

1.4.2. Jenis dan sumber data

1. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian

lapangan melalui observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah

dokumen-dokumen, hasil-hasil laporan penelitian dan surat

kabar maupun berbagai media elektronik lainnya.

1.4.3. Teknik pengumpulan data

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan

cara mempelajari literature hukum pidana dan sumber tertulis

17

lainnya yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban

pidana terhadap anak di bawah umur yang menggunakan

Psikotropika. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan

landasan teoritis.

2. Penelitian lapangan (Field Research) dilakuakn dengan

teknik:

1) Observasi yaitu melakuakn pencatatan setiap gejala

perlakuakn masyarakat di lokasi penelitian dan

mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Makassar dan

kantor Kepolisian di kota Makassar untuk memperoleh

data anak yang menggunakan psikotropika.

2) Wawancara yaitu mewawancarai tiga orang Pegawai

dari kantor Pengadilan Negeri Makassar.

1.4.4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui

wawancara akan digeneralisasikan sesuai dengan kualifikasi data.

Data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

18

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa.

Tetapi dalam kenyataannya situasi anak Indonesia masih dan terus

memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai opleh kegiatan

bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk

masa depan, realitasnya di warnai data kelam dan menyedihkan. Anak

Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami

karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial,

pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun

perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya

perbedaan umur dan tingkah laku.

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang

Kesejahteraan Anak, bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi
walaupun seseorang belum genap 21 tahun, namun apabila ia
sudah kawin, maka ia tidak lagi berstatus anak, melainkan
orang yang sudah dewasa.”

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

19

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi
anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai
berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan sayarat kedua si
anak belum pernah kawin, maksudnya anak tersebut tidak
sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin
kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam
perkawinan atau perkawinannya putus karena peceraian, maka
si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum
genap 18 (delapan belas) tahun.”

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

mendefenisikan:

“Anak yang belum dewasa yaitu apabila belum berumur 16
(enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut
dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si
tersalah dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau
pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau
memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan
tidak dikenakan sesuatua hukuman. Ketentuan Pasal 35. 46,
dan 47 KUHP ini sudah di hapus dengan lahirnya Undang-
undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.”
Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak yang belum

dewasa atau anak dibawah umur adalah anak yang belum dapat

bekerja sendiri, belum cakap dan belum mampu bertanggung jawab

dalam kehidupan masyarakat, belum dapat mengurus harta

kekayaannya sendiri, belum menikah dan belum berusia 21 tahun.

Lebih lanjut Maulana Hasan, (2000:12) mengatakan bahwa:
“Pengertian anak dari segi sosial adalah kedudukan anak
sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa berinteraksi dengan lingkungan, masyarakat,
bangsa dan negara.”

20

Jika ditinjau dari aspek yuridis dan juga menurut para ahli

hukum maka menurut penulis, pengertian anak dimata hukum positif

Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa. Orang

yang dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang

dibawah pengawasan wali, maka bertitik tolak dari aspek tersebut

diatas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya

univikasi Hukum yang berlaku universal untuk menentukan kriteria

batasan umur anak.

2.2 Pengertian dan Golongan Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Convention on Psychotropic Substances, 1971, telah

diretifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-

unang Nomor 8 tahun 1996. Dengan ratifikasi terhadap konvensi

tentang substansi psikotropika tersebut telah memberikan

konsekuensi hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia

berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan

penyalahgunaan psikotropika tersebut. Sejalan dengan

penerapan hukum terhadap ratifikasi konfensi substansi

psikotropika, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-

undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-

undang ini dalam kenyataannya tidak mampu menangkal tindak

21

kejahatan penyalahgunaan Psikotropika, disebabkan Undang-

undang tersebut lebih banyak mengatur tentang masalah

kesehatan secara umum.

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan

yang bermanfaat atau pelayanan kesehatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain, dapat

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat

dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika

dalam kenyataan semakin meningkat, sehingga mendorong

Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Undang-undang

Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Psikotropika merupakan suatu zat/obat yang dapat

menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf

pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, kadang-kadang

disertai dengan timbulnya halusinasi (gangguan persepsi

visual dan pendengaran), ilusi, gangguan cara berpikir,

perubahan alam perasaan. Jenis-jenis yang termasuk

psikotropika Ecstasy/Ineks Ecstasy (methylen dioxy

methamphetamine)/ MDMA adalah salah satu jenis narkoba

yang di buat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam

22

bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan

aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan

tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi

sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama,

yang sering menyebabkan kematian. Zat-zat kimia yang

berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi.

Zat-zat ini justru seringkali lebih berbahaya dibandingkan

kandungan ecstasy yang ada. Ekstasi ini mempengaruhi

reseptor dopamin di otak sehingga bila efek zat ini habis dapat

menimbulkan depresi dan paranoid.

Shabu-shabu Nama kimianya adalah

methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu

penyedap masakan. Obat ini berbentuk kristal maupun tablet,

tidak mempunyai warna maupun bau obat ini mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap syaraf diantaranya :Merasa

nikmat, eforia, waspada, enerjik, sosial dan percaya diri (bila

digunakan lebih dari biasanya). Agitasi (mengamuk), agresi

(menyerang), cemas, panik. Mual, berkeringat, geraham

lengket, gigi terus mengunyah. Meningkatkan perilaku berisiko,

kehilangan nafsu makan, susah tidur, gangguan jiwa berat,

paranoid dan depresi.

23

Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak

lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi

yang khusus mempelajari psikofarma atau psikotropik. Istilah

psikotropik sendiri mulai banyak dipergunakan pada tahun

1971 sejak dikeluarkannya convention on psycotropic

substance oleh General Assembly yang menempatkan zat-zat

tersebut di bawah kontrol Internasional.

Sebagaia mana yang dikemukakan oleh Hari Sasangka,

(2003: 63) bahwa: Psikotropika adalah obat yang bekerja pada

atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman.

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang

Psikotropika, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:

Psikotropika adalah zat atau obat. baik alamiah maupun
sintesis bukan narkotika. yang berkhasiat psikoaktif
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan prilaku.
2. Golongan-golongan Psikotropika

Baik narkotika maupun psikotropika hanya boleh

beredar dalam bentuk obat yang hanya dipergunakan untuk

kepentingan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan

saja. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat bahaya yang

ditimbulkan dan pemakai dimaksud sangat besar.

24

Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997,

psikotropika dapat dibagi menjadi (4) empat golongan yaitu

sebagai berikut:

a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya

dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak

digunakan dalam terapi, serta mempunya potensi sangat

kuat yang dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Antaralin: Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lysergic Acid

Diethylamide/Elsid).

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang

berkhasiat untuk pengobatandan dapat digunakan dalam

terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunya potensi kuat yang mengakibatkan sindroma

ketergantungan. Adapun yang termasuk dalam psikotropika

golongan II ada sebanyak 14 (empat belas) jenis antara

lain: Amfetainina, deksamfetainina, fenetilina dan lain lain.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang

berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam

25

terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi sedang yang mengakibatkan sindroma

ketergantungan. Adapun yang termasuk dalam psikotropika

golongan III yang mengakibatkan sindroma ketergantungan

ini terdapat 19 jenis, antara lain: amobarbital, buprenorfina,

butabital, dan lain-lain.

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang

berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan

dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan sindrima

ketergantungan. Adapun yang termasuk psikotropika

golongan IV ini terdiri dari 59 jenis, antara lain: alobarbital,

alprazolam, amfepramona, dan lain-lain.

Penggolongan psikotropika di atas tidak menutup

kemungkinan masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak

mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan

tetapi digolongkan dalam kategori obat keras. Oleh karena itu,

pengaturan, pembinaan, dan penawasannya, tunduk pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat

keras.

26

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis

psikotropika yang terlampir dalam undang-undang psikotropika

telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir dari

kesepakatan internasional yang tertuang dalam daftar

penggolongan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan

internasional di bidang psikotropika. Khusus untuk Tetrahydro

Cannabinnol dan derivatnya, berdasarkan ketentuan dalam

Convention in Phychotropic Substance, 1971, beserta

daftarnya, dimasukkan kedalam psikotropika golongan I dan

psikotropika golongan II. Namun Undang-undang Nomor 5

tahun 1997 tentang Psikotropika telah dikeluarkan dari

golongan psikotropika, karena sesuai dengan tatanan

hukuman yang ada, zat tersebut merupakan salah satu jenis

narkotika.

2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Psikotropika

Konvensi Wina tahun 1988 telah mengharuskan pemerintah RI

untuk menindak lanjuti dalam suatu hukum nasional. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, mengatur

tentang alur peredaran psikotropika. Alur peredaran psikotropika

sudah dikemas dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui

27

instrumen perizinan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan izin

tersebut dianggap melakukan tindak pidana di bidang psikotropika.

Tindak pidana psikotropika ini, bila ditelaah lebih rinci akan

ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan (Siswanto

Sunarso 2004:63-64), yakni:

a. Subjek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan

dalam dua bagian. Bagian pertama, bersifat individual, misalnya

para pengguna psikotropika tanpa izin, para pengedar yang illegal,

kemungkinan para dokter yang melakukan malpraktik. Bagian

kedua, badan-badan hukum yang secara ilegal melakukan

peredaran psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah

diberikan oleh pejabat yang berwenang.

b. Objek kejahatan adalah bahan-bahan psikotropika baik dalam

bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya.

c. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna psikotropika

secara individual dan bersifat ilegal pada umumnya adalah

meliputi tindakan berupa menggunakan, memiliki, menyimpan dan

membawa psikotropika selain yang ditentukan sesuai

kepentingannya.

d. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan

bersifat illegal, dapat digolongkan dalam tiga hal yakni :

28

1. Memproduksi, melakukan pengangkutan psikotropika tanpa
label,
2. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan psikotropika tidak
sesuai ketentuan,
3. Mengimpor, mengekspor psikotropika selain yang ditentukan.

Tindak pidana psikotropika dalam Siswanto Sunarso yang juga

merupakan perluasan dari Pasal 53 ayat (1), adalah digolongkan

sebagai tindak pidana percobaan atau perbantuan untuk melakukan

tindak pidana psikotropika dan dapat dipidana jika tindak pidana

tersebut dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP

yang menghendaki 3 (tiga) syarat yaitu:

1) Harus ada maksud untuk melakukan kejahatan;

2) Harus ada permulaan pelaksanaan;

3) Pelaksanaan kejahatan itu tidak mencapai maksudnya hanya

karena ada sebab-sebab yang diluar kehendaknya.

2.4 Ancaman Pidana dalam Undang-undang Psikotropika

Semua orang Indonesia tentu seudah mengetahui, bahwa

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang di dasarkan

atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum

yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga negara Indonesia

tanpa ada pengecualian wajib taat dan patuh terhadap hukum. Tidak

peduli rakyat kecil, pengusaha, maupun pejabat tinggi wajib untuk

mentaati hukum. Seluruh tidak tanduk atau perbuatan yang dilakukan

29

didalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku.

Demikian pula apabila terjadi pelanggaran dan sengketa hukum

dselesaikan pula secara hukum.

Mengenai psikotropika, kita sudah mempunyai Undang-

undang Nomor 5 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut telah

mengatur psikotropika yang hanya digunakan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan hukuman pidana

yang tinggi dan berat bahkan samapi hukuman mati.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 telah di atur

ketentuan pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku kejahatan

penyalahgunaan psikotropika, yaitu:

a. Pada Pasal 59 ayat 1 huruf c:

“Barangsiapa mengedarkan psikotropika golongan I tidak
memenuhi ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) yaitu psikotropika golongan I hanya dapat di produksi oleh
pabrik dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian
dan/atau lembaga pendidikan guna pengembangan Ilmu
Pengetahuan, di pidana dengan penjara paling singkat 4 (empat)
tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).”
Ancaman pidana tersebut akan diperberat apabila tindak

pidananya dilakukan secara terorganisasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

30

Pasal 59 ayat (2);
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 59 ayat (3);

“Jika tindak pidana dalam Pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka
di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada koperasi
dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah)”.

b. Pada Pasal 60, yaitu:

(1) Barang siapa:
a. Memprodksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam
ketentuan Pasal 5, atau
b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam
bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau
c. Memproduksi atau pengedarkan psikotropika yang berupa
obat yang tidak terdaftar dalam yang bertanggung jawab
dibidang kesehatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan
dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan
dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan
dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 (2), Pasal 14 (3) dan Pasal
14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

31

(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang
ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu adalah
pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara (3) bulan.

c. Pada Pasal 61

(1) Barang siapa:

a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang
ditentukan dalam Pasal 16, atau
b. Mengeskpor atau mengimpor psikotropika tanpa surat
petsetujuan ekspor atau surat persetujuan impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika
tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat
persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4).
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan dipidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah).
(2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor
kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan
ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau
Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000 (enam
puluh juta rupiah).
d. Pada Pasal 62
Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau
membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000
(seratus juta rupiah).
e. Pada Pasal 69:

“Percobaan atau perbentukan untuk melakukan tindak pidana
psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang dipidana
sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan”.

32

Apa yang telah diuraikan diatas adalah pembahasan perbuatan

dan percobaan melakukan kejahatan berdasarkan Undang-undang

Nomor 5 tahu 1997 tentang Psikotropika yang menghendaki supaya

pelaku utamanya dapat dihukum sama beratnya dengan orang yang

melakukan perbuatan percobaan terhadap tindak pidana

psiokotropika. Demikian juga dengan percobaan yang dilakukan oleh

seseorang sampai selesainya melakukan kejahatan tersebut.

f. Pada Pasal 70:

“Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan
oleh korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana
denda yang berlaku untuk tindak kejahatan tersebut dan dapat
dilakukan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.”
g. Pada Pasal 71:

(1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk
melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut
melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasl 60, Pasal
61, Pasal 62 atau Pasal 63 maka dipidana sebagai suatu
permufakatan jahat.
(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku
untuk tindak pidana tersebut.

h. Pada Pasal 72:

“Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan
anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah
atau orang yang dibawa pengampuan atau ketika dalam
melakukan tindak pidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak selesai
menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang

33

dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana
yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.
Berdasarkan Pasal-Pasal yang mengatur tentang tindak pidana

psikotropika tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan dibidang

psikotropika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, akan

tetapi adakalanya kejahatan dilakukan bersama-sama dengan anak

dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh Karen anak-anak

yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan

tindak pidana psikotropika . oleh karena itu perbuatan memanfaatkan

anak dibawah umur untuk melakukan tindal pidana psikotropika diatur

dalam Pasal ini. Diantaranya Pasal 62, Pasal 72 dan Pasal-Pasal lain

yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai dengan Undang-undang

Nomor 5 tahun 1997 apabila permufakatan jahat melibatkan anak-

anak yang belum dewasa hukumannya tetap diperberat seperti orang

dewasa, yaitu pidana tambahan sepertiga dari pidana yang berlaku

pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 63.

2.5 Dasar Hukum Pengadilan Anak

Perbedaan perilaku dan ancaman pidana yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini

dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman

terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih

panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk

34

memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui

pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang

lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan

negara.

Namun karena dalam UU No. 3 tahun 1997 sendiri mengatur

tentang ketentuan-ketentuan pidana, baik ketentuan pidana formil

maupun pidana materil bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan

tujuan undng-undang membentuk pengadilan ini unutuk mengadili

pidana anak.

Dalam undang-undang ini juga telah diatur mengenai batas

umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang

tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun

1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun, maka

menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tetap

diajukan ke sidang anak.

Kasus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang

ini ditentukan berasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang

masih berumur 8 sampai 12 hanya dikenakan tindakan, sedangkan

terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun

35

dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam Pasal 24 ayat (1) – (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997

ditentukan bahwa:

(1): Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah:
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua
asuh;
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidkan
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak
dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(2): Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang
ditetapkan oleh hakim.

Dari uraian di atas terlihat bahwa anak nakal (juvenile
delinquency) itu tidak dijatuhi pidana. Kemudian ada dua hal
yang sifatnya menentukan yang perlu diperhatikan oleh hakim
yaitu:
a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana,anak haruslah
telah mencapai umur diatas 12 samapi 18 tahun.
b. Pada saat Jaksa melakukan penuntutan terhadap anak,
anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18
tahun) atau belum kawin. (Wagiati Soetodjo, 2008:30)

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal menurut Pasal 23

Undang-undang Nomor 3 tahun1997, meliputi pidana pokok dan

pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana

kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana

36

tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau

pembayaran ganti rugi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-

undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah

memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan

suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun

peradilannya. Hal ini terjadi mengingat karena sifat anak dan keadaan

psikologinya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan

khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap

tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan

perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan

dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan

menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan

dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari orang dewasa. Hal

ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-

pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks

kultural dengan tahanan yang lain. Kemudian dalam penyidikan

polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengkoreksi

keterangan tersangka dibawah umur ini tidak diperkenankan memakai

seragam dan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

37

Pasal 6
Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta
petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau
pakaia dinas.
Perlakuan ini dimaksud agar anak tidak merasa takut dan seram

menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasehat Hukum

serta petugas lainnya. Sehingga dapat mengeluarkan perasannya

pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Disamping

itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi

peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Pasal 8
(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak
sebagaimana dimasud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam
sedang terbuka.
(3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri
oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang
tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
(4) Selai mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu
atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5) Pemberitaan mengenai perkara anak muali sejak penyidikan
sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan
menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau
orang tua asuhnya.
(6) Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) di ucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.
Menurut Wagiati Soetodjo, (2008:35)
Pemerikasaan perkara pidana anak yang dilakukan secara
tertutup agar terciptanya sauna tenang, dan penuh dengan
kekeluargaan sehingga anakk dapat mengutarakan segala
peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur

38

selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari
nama anak, orang tua, wai atau orang tua asuhnya dimaksud
agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum
yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu
kesehatan mental anak.
Pasal 11
(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat
pertama sebgai hakim tunggal.
(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua pengadilan
negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak akan
dilakukan dengan hakim majelis.

Selanjutnya Wagiati Soetodjo (2008:36) mengatakan bahwa:
Perlu diadakannya hakim tunggal dalam sidang tingkat pertama
karena:
a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar;
b. Hakim tunggal akan leibih dituntut untuk lebih
bertanggung jawab secara pribadi;
c. Dengan hakim tunggal anak tidak menjadi bingun;
d. Kerjasama hakim tunggal dengan pejabat-pejabat
pengawasn dan sosial juga lebih mudah diadakan;
e. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang
sedang menjalani pidana.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan hakim

tunggal adalah pilihan yang paling tepat digunakan untuk sidang anak.

Pasal 55
Dalam perkara anak sebagaimana dimaksud dalam dalam
Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum,
Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orag tua
asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak.
Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat

membuat perasaan tenang, aman dan terlindungi bagi anak yang

sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada

diri anak akibat tuntutan jaksa dapat dihilangkan.

39

Sehingga papat disimpulkan bahwa dalam ketentuan hukum

mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak

pidana, di atur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, baik dalam pembedaan perilaku di dalam hukum

acara maupun ancaman pidananya. Undang-undang pengadilan anak

merupakan Lex Spesialis dari ketentuan KUHP dan KUHAP, maka

undang-undang ini sudah mengatur tersendiri hukum acara pidananya,

dan juga mengatur tentang sejumlah sanksi pidana terhadap anak

yang terlibat dalam tindak kejahatan.

2.6 Syarat dan Jenis Surat Dakwaan

a. Syarat-syarat Dakwaan

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2)

KUHAP terdapat syarat bagaimana sahnya surat dakwaan dan

Pasal 143 ayat (3) KUHAP bagaimana batalnya surat dakwaan.

Syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf

a dan b KUHAP adalah syarat dakwaan yang diberi tanggal dan

ditanda tangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama dan pekerjaan
tersangka.
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan
tempat tindak pidana itu dilakukan.

40

Didalam KUHAP Pasal 143 disebut syarat-syarat seperti

tersebut di atas. Syarat yang mutlak ialah dicantumkannya waktu

dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan. Apabila

dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat

yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dapat batal atau

dibatalkan oleh hakim. Surat dakwaan dapat dibatalkan apabila

sudah dibacakan di muka sidang pengadilan dan di mana

terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan perlawanan atau

eksepsi. Jadi surat dakwaan batal hanya dapat terjadi dalam

proses peradilan dan hakimlah yang dapat menentukan batalnya

surat dakwaan.

Yahya Harahap (2008:391) mengemukakan tentang surat

dakwaan bahwa: Surat dakwaan mengandung dua syarat yakni

syarat formal dan syarat materiil. Kedua syarat ini harus dipenuhi

dalam surat dakwaan.

b. Jenis-jenis Surat Dakwaan

Agar kajian berikutnya lebih terarah, maka sebelum

dikemukanan bentuk-bentuk surat dakwaan, terlebih dahulu

dikemukakan arti surat dakwaan. Dalam Undang-undang Nomor 8

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun

41

peraturan perundang-undangan lainnya, tidak dijumpai batasan

tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan.

Akan tetapi, sebagai gambaran dapat disimak pendapat

Gatot Supramono (1992:5) menguraikan tentang surat dakwaan

sebagai berikut:

Surat dakwaan, dapat pula disebut surat tuduhan adalah
suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari
tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat
disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan
yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan
pemeriksaan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat

dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara

pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh penyidik. Surat

dakwaan harus secara tegas dan jelas memuat rumusan delik

yang didakwakan kepada terdakwa.

Prapto Supardi (1991:23) mengatakan bahwa:
Apabila dalam surat dakwaan tuduhan tidak disebutkan
tindak pidana yang dituduhkan serta kira-kira waktu dan
tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat tuduhan
akan menjadi batal, tetapi sebaliknya seandainya didalam
surat tuduhan tidak disebutkan keadaan dalam mana
tindak pidana itu dilakukan, khususnya yang dapat
meringankan dan memberatkan kesalahan tersangka,
maka tidak menyebabkan kebatalan surat tuduhan
tersebut, didalam surat tuduhan tidak perlu disebutkan
ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

42

Yahya Harahap (2008:386-387) mengemukakan

pengertian surat dakwaan sebagai berikut:

Pada umumnya surat dakwaan di artikan oleh para ahli
hukum, berupa pangertian:
-‐ Surat akte;
-‐ Yang memuat perumusan tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa;
-‐ Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hali
pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur
delik Pasal tindak pidana yang dilanggar dan
didakwakan kepada terdakwa; dan
-‐ Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan
bagi hakim dalam sidang pengadila.

Jika diperhatikan pengertian surat dakwaan yang

dikemuka Yahya Harahap diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan

delik yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan

ditarik dari hasil pemeriksaa penyidikan. Surat dakwaan

merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan

dimua sidang pengadilan.

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal bisa juga disebut dakwaan biasa,

yang menurut Yahya Harahap (2008:398) adalah surat

dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat

dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja.

43

Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai

dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor

penyertaan atau concursus mapupun faktor alternatif atau

faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang

dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga

surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentk tunggal.

Bentuk dakwaan tunggal atau biasa, digunakan oleh

penuntut umum setelah mempelajari berkas perkara yang

diajukan oleh penyidik. Apabila penuntut umum beranggapan

cukup satu delik didakwakan, maka dalam surat dakwaan

hanya diuraikan satu delik. Penyusunan dakwaan tunggal

merupakan surat dakwaan teringan dibandingkan bentuk

surat dakwaan lainnya, karena penuntut umum hanya

memfokuskan pasa satu permasalahan saja.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk surat dakwaan alternatif ada dua atau

lebih dakwaan, sebagai alternatif apabila ada dua atau lebih

delik yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan alternatif

diterapkan jika delik yang dilakukan oleh terdakwa berdekatan

corak dan cirri kejahatannya. Dengan demikian, hakim dapat

memilih sekaligus menentukan dakwaan mana yang tepat

44

dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan

dengan delik yang dilakukan. Antara dakwaan yang satu

dengan yang lainnya saling mengecualikan.

Adapun isi surat dakwaan alternatif menurut Yahya

harahap (2008:399-400) adalah:

Antara dakwaan satu dengan yang lain saling
mengecualikan dan member pilihan kepada hakim
atau pengadilan untuk menentukan dakwaan maa
yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa
sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.
Menyimak pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa

surat surat dakwaan aternativ disusun secara berlapis-lapis

atau dua atau lebih Pasal yang didakwakan kepada terdakwa,

sebagai pilihan untuk dibuktikan didepan pengadilan. Antara

dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling

mengecualikan, sehingga hakim dapat memilih salah satu

dakwaan. Penggunaan dakwaan alternatif dimaksudkan untuk

mencegah jangan sampai terdakwa terlepas dari

pertanggungjawaban hukum.

Dalam praktik, dakwaan alternatif digunakan pada

delik-delik yang dilanggar terdakwa ada kemiripan satu

dengan yang lain, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP)

dengan penadahan (Pasal 480 KUHP), dan sebagainya.

45

Antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain yang

diantarai oleh kata atau setidak-tidaknya, tersirat perkataan

yang memberikan pilihan kepada hakim.

c. Surat Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair pada hakikatnya dibuat supaya

terdakwa tidak lepas dari dakwaan, sebagaimana dijelska

oleh Yahya Harahap (2008:402):

Dakwaan subsidair dakwaan yang terdiri dari dua atau
beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan
secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana
yang berat sampai pada dakwaan tindak pidana yang
ringan.
Dapat dikatakan bahwa dakwaan subsidari terdiri atas

dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan,

mulai dari dakwaan yang terberat pidananya sampai dengan

delik yang terendah ancaman pidananya. Dakwaan subsidair

bisa juga disebut sebagai dakwaan pengganti (with the

alternative of). Maksud dari surat dakwaan yang berbentuk

subsidair, adalah sebagai usaha penuntut umum agar

terdakwa tidak terlepas dari pidana.

Dakwaan pertama disebut Primair (dakwaanurutan

pertama), subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi, dan

lebih subsidair lagi. Jika dakwaan primair (dakwaan urutan

46

pertama) terbukti maka dakwaan subsidair (dakwaan urutan

kedua) tidak perlu dibuktikan lagi, dan seterusnya.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif bisa pula disebut dengan dakwaan

beberapa delik, seperti yang dikemukan oleh Gatot

Supramono (1992:31) mengatakan bahwa:

Apabila dalamberkas perkara yang diterima penuntut
umum diketahui terdapat beberapa tindak pidana,
misalnya tersangka diduga melakukan serangkaian
perbuatan yang berupa mengambil televise,
menyetubuhi korban dan membunuh peronda malam.
Berdasaarkan pengertian diatas, dapat dikatakan

bahwa dakwaan kumulatif disusun dalam rangkaian

beberapa dakwaan, atau gabungan beberapa dakwaan

sekaligus. Dakwaan ini berdasarkan Pasal 141 KUHAP, yaitu

dakwaan berbentuk penggabungan perkara dalam duatu

surat dakwaan. Dakwaan kumulatif diterapkan pada

seseorang seseorang terdakwa yang melakukan beberapa

delik concursus seperti Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70

KUHP.

Menurut Yahya Harahap (2008:404-405), dakwaan

kumulatif ini, dalam praktiknya dijumpai surat dakwaan

sebagai berikut:

47

1. Dakwaan kumulasi dalam penyertaan tindak
pidana. Yaitu dakwaan atau karena terdakwa ambil
bagian dalam melakukan tindak pidana (Pasal 55
KUHP).
2. Dakwaan kumulasi dalam concursus, dibuat karena
adanya masalah “perbarengan” suatu tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 63, 64,65, 66 dan Pasal
70 KUHP.

2.7 Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam praktik, dikenal dengan 2 (dua) bentuk putusan yang

dapat ditemukan sebagai berikut:

a. Putusan akhir

Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok

perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan majelis hakim yang

mengadili dan memeriksa perkara tersebut disebut putusan akhir.

Putusan ini dasar hukumnya adalah Pasal 182 ayat (3) dan (8)

KUHAP. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh majelis hakim

setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik

dan duplik. Putusan dapat dijatuhkan pada atau bila mana hakim

belum siap dengan putusannya, persidangan dapat ditunda dalam

waktu mendatang.

b. Bukan putusan akhir.

Apabila pemeriksaan belum memasuki pokok perkara

maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan yang bukan

48

putusan akhir. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal Pasal 156 (1)

KUHAP, yaitu:

Untuk memutus diterima atau ditolaknya keberatan terdakwa
atau penasehat hukumnya atas surat dakwaan penuntut
umum yang dapat berisi:
1. Pengadilan tidak berwewenang mengadili perkaranya;
2. Surat dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Putusan hakim dilihat dari sifatnya, terdapat dua macam

putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 (1)

KUHAP sebagai berikut:

(1). Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
terdakwa diputus bebas.
(2). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetpi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.

Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

sebagai berikut:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pisana yang didakwakan kepadanya
maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sifat putusan

ada dua macam yaitu:

1. Putusan pemidanaan.

49

2. Putusan yang bukan pemidanaan.

Putusan pemidanaan yang bersidat menghukum terdakwa,

karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan delik sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh

penuntut umum.

Kemudian putusan yang bukan pemidanaan sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan (1) KUHAP, di atas

terdapat pula (dua) putusan yakni:

1. Putusan bebas

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan bebas, dijatuhkan apabila dakwaan yang

dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang ada dipersidangan.

Dakwaan tidak terbukti, karena salah satu unsur atau semua unsur

dari delik tidak terpenuhi. Untuk putusan lepas dari segala tuntutan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) KUHAP,

karena dalam pesidangan memang terungkap bahwa terdakwa

benar-benar melakukan delik, tetapi oleh hukum yang

bersangkutan tidak dapat dipidana. Dalam teori hukum pidana

dikenal 2 (dua) alasan tidak dipidananya terdakwa, Andi Zainal

Abidin Farid, (1995:67), mengemukakan alasan tidak dipidananya

50

seorang terdakwa yaitu karena, dasar pembenar dan dasar

pemaaf.

Dasar pemaaf, terdapat jika delik yang dilakukan oleh

seseorang tanpa sengaja atau kelalaian ataupun tidak mampu

bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44

KUHPidana:

(1). Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
karena kurang sempurna jiwanya atau karena sakit
berubah jiwa tidak boleh dihukum.
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang
sempurna jiwanya atau karena sakit berubah jiwa
maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia
dirumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk
diperiksa.
(3). Yang tercantum dalam ayat diatas ini, hanya berlaku
bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

51

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemeriksaan Perkara yang Melibatkan Anak-anak

3.1.1 Analisis Perkara

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi-saki yang

didukung dengan hasil pemriksaan para tersangka diperoleh

gambaran bahwa telah terjadi tindak pidana psikotropika yang

bertempat di Jalan Macini Gusung tepatnya di pasar Kerung-

kerung yang dilakukan oleh ARLAN BIN MANSUR TORRE

yang bertempat tinggal di jalan Maccini Gusung setapak 17

Makassar.

Tindak pidana yang dilakukan sesuai Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) oleh pihak penyidik maka ARLAN BIN

MANSUR TORRE secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan

membawa psikotropika.

Secara singkat uraian perkara tersebut dapat di sarikan

sebagai berikut:

a. Pada hari selasa tanggal 9 Juli tahun 2008 sekitar jam 19.30

WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli

2008 bertempat di Jalan Macini Gusung Makassar di depan

pasar Kerung-kerung atau stidak-tidaknya pada tempat lain

52

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Awalnya

Arlan Bin Mansur Torre dipanggil oleh lelaki Rudi alias Lupus

didalam Pasar Kerung-kerung lalu lelaki Rudi alias Lupus

menyuruh Arlan untuk membawakan 1 (satu) paket

psikotropika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang

memesan/membeli yang ada didepan pasar kerung-kerung.

b. Seseorang yang memesan/membeli 1 (satu) paket

psikotropika jenis shabu-shabu tersebut, oleh Arlan Bin

Mansur Torre dengan menyebutkan ciri-cirinya orang

tersebut berkulit hitam.

c. Alasan Arlan Bin Mansur Torre mau membawa shabu-shabu

tersebut karena sebelumnya juga sudah pernah

mengantarkan shabu-shabu kepada seseorang yang

memesannya atas perintah atau arahan laki-laki yang

bernama Rudi alias Lupus.

d. Selajutnya Arlan Bin Mansur Torre membawa shabu-shabu

tersebut sebanyak 1 (satu) paket dalam plastic bening dan

mengantarkannya pada yang memesan didepan pasar

kerung-kerung dengan imbalan uang yang didapat oleh

Arlan senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).

53

e. Pada saat Arlan Bin Mansur Torre membawa 1 (satu) paket

psikotropia jenis shabu-shabu tersebut dalam plastik dan

hendak mengantarkannya pada yang memesan/membeli,

namun belum sempat diserahkan shabu-shabu tersebut

kepada orang yang memesan/membeli, Arlan Bin Mansur

Torre LAlu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda

Sul-Sel Bar.

f. Petugas Kepolisian dari Polda Sul-Sel Bar melakuakn

Penangkapan karena sebelumnya telah mendapat informasi

dari seseorang bahwa di Jalan Macini Gusung tepatnya di

pasar Kerung-kerung sering terjadi transaksi narkoba. Untuk

itu petugas lansung menuju tempat yang untuk melakukan

penyelidikan.

g. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories

kriminalistik No. LAB:521/KNF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008

dari Pusan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar

dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang

bukti Kristal bening tersebut adalah benar menandung

Methamfemina (MA) dan termasuk psikotropika golongan II.

Berdasarkan uraian analisis perkara tersebut maka

Arlan Bin Mansur Torre oleh pihak Penyidik ditetapkan sebagai

54

tersangka dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5

tahun 1997 tetang Psikotropika

3.1.2 Proses Pemeriksaan dalam Persidangan

Terdakwa dalam perkara Pidana No.

1051/Pid.B/2008/PN.MKS adalah seorang anak yang berumur

14 (empat belas) tahun yang masih tergolong anak sehingga

menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, Terdakwa tersebut dalam proses penangkapan,

penahanan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan

dipersidangan harus berpedoman pada Undang-undang

Pengadilan Anak.

Secara garis besar proses pemeriksaan dipersidangan

dalam perkara Pidana No. 1051/Pid.B/2008/PN.MKS yakni

sebagai berikut:

-‐ Berdasarkan Hakim Tunggal sidang dibuka dan dinyatakan

tertutup untuk umum. Setelah itu Hakim Tunggal

memerintahkan kepada pengunjung yang tidak

berkepentingan dengan persidangan untuk meninggalkan

ruangan persidangan dan kepada petugas Pengadilan

diperintahkan untuk menutup pintu ruangan. Setelah itu

55

Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar

menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan

dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjaggaan yang

baik dengan didampingi oleh Orang Tua Terdakwa, lalu

terdakwa duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan

Hakim Terdakwa menjawab beberapa hal mengenai

identitasnya.

-‐ Selanjutnya Hakim Tunggal memberitahukan kepada

Terdakwa akan hanya untuk didampingi oleh Penasehat

Hukum, namun terdakwa menerangkan bahwa Ia tidak di

dampingin oleh penasehat hukum karena akan menghadapi

sendiri persidangannya.

-‐ Selanjutnya atas permintaan Hakim Tunggal, Penuntut

Umum membacakan dakwaannya.

-‐ Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan mendengar

keterangan saksi.

-‐ Setelah mendengarkan semua keterangan saksi, atas

permintaan Hakim Tunggal, Penuntut Umum diperintahkan

untuk menyusun surat Tuntutan Pidana dalam perkara

Pidana No. 1051/Pid.B/2008/PN-MKS.

-‐ Penuntut umum lalu mengajukan Tuntutan Pidananya.

56

-‐ Kemudian hakim memberikan kesempatan kepada

terdakwa untuk melakukan oembelaan dan atas

kesempatan itu terdakwa Terdakwa menyatakan akan

menyampaikan pembelaannya secara tertulis.

-‐ Sidang selanjutnya untuk mendengarkan pembelaan

(Pledoi) Terdakwa.

-‐ Kemudian Hakim membreikan kesempatan kepada

Penuntut Umum untuk mengajukan Replik dan Penuntut

Umum menyatakan untuk menyampaikan Replik secara

tertulis.

-‐ Penuntut umum kemudian mengajukan repliknya.

-‐ Kemudian Hakim Tunalg memberikan kesempatan kepada

Terdakwa untuk mengajukan Duplik, Terdakwa menyatakan

tidak akan mengajukan Duplik secara tertulis, namun

Terdakwa akan menyatakan secara lisan bahwa Ia tetapp

pada pembelaannya semula.

-‐ Sidang terakhir untuk pembacaan Putusan. Sidang dibuka

dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Hakim

membacakan putusannya.

Dalam pemeriksaan di persidangan anak, ada beberapa

hal mendasar yang membedakan dengan pemeriksaan

57

persidangan terhadap terdakwa dewasa. Hal mendasar tersebut

diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yakni pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Semuanya senantiasa di atur guna menjaga mental, moral dan

masa depan anak.

Perbedaan yang dimaksud misalnya: Hakim, Penuntu

Umum, tidak memakai toga. Hal ini agar tidak menciptakan

suasana yang menakutkan. Persidangan dilakukan secara

tertutup dimaksudkan agar tidak mengganggu mental anak jika

harus berhadapan dengan orang banyak namun putusan harus

tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Adanya

laporan pembimbing masyarakat sebaagai bahan pertimbangan

bagi Hakim sebelum mejatuhkan putusan, serta masih ada hal

mendasar lain.

1. Persidangan dengan hakim tunggal

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal

14 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU No 3 tentang

Pengadilan Anak. Perkara yang disidangkan dengan Hakim

Tunggal adalah perkara yang ancaman pidananya dibawah

lima tahun dan pembuktiannya tidak sulit. Sebaliknya apabila

ancaman pidananya diatas lima tahun dan pembuktiannya

58

sulit maka Ketua Pengadilan dapat menetapkan

pemeriksaan dengan Hakim Majelis.

Wagiati Soetedjo (2008:36) menguraikan beberapa

keungtungan dengan menggunakan Hakim Tunggal yaitu:

a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh
Msjelis Hakim kemungkinan akan berlarut-larut.
b. Hakim Tunggal akan lebih dituntut untuk lebih
bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan Hakim
Majelis tidak.
c. Dengan hakim tunggala anak tidak menjadi bingung
sedangkan dengan Majelis Hakim kemungkinan
terdakwa akan menjadi bingung berhadapan dengan 3
(tiga) orang sehingga jiwanya cenderung tertekan.
d. Kerjasama Hakim Tunggal dengan pejabat-pejabat
pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan
sehingga putusan yang diberi akan lebih baik dan tepat.

2. Persidangan di buka dan dinyatakan tertutup untuk umum

Ketentuan ini trdapat dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal

57 ayat (1) dan sejalan dengan Pasal 153 ayat (2) KUHP.

Menurut Parlas Nababan selaku Hakim Pengganti

yang bersedia diwawancarai mengenai perkara Pidana

Nomor 1051/Pid.B/2008/PN.MKS (Wawancara 9 November

2009), menguraikan maksud tersebut adalah:

“Tujuan dilakukannya sidang tertutup untuk umum
pada dasarnya untuk menjaga mental anak. Jangan
sampai anak merasa malu jika terlalu banyak yang
menyaksikan jalannya persidangan, sehingga tidak
dapat mengungkapkan kejadian yang sebeanrya.”

59

Pernyataan sidang dibuka dan dinyatakan tertutup

untuk umum dilakukan Hakim Keta dengan mengetokkan

palu sidang sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Hakim

Tunggal memerintahkan kepada pengunjung yang tidak

berkepentingan dengan persidangan untuk meninggalkan

ruang persidangan dan kepada petugas Pengadilan

diperintahkan untuk menutup pintu ruangan.

Setelah itu Hakim Tunggal memerintahkan kepada

Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa di dalam

ruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi

dengan menjaga yang baik dengan di dampngi oleh Orang

Tua anak tersebut. Terdakwa lalu duduk dikursi

pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal,

Terdakwa menjawab beberapa hal mengenai identitasnya.

3. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum toga

Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU Pengadilan Anak

yang menetukan:

“Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat
Hukum, serta petugas lainnya tidak memakai toga
atau pakaian dinas”
Menurut Parlas Nababan selaku Hakim yang bsedia

diwawancarai mengemukakan bahwa:

60

Alasan mengpa mereka tidak memakai toga yakni
agar tercipta suasana kekeluargaan atau dengan
kata lain agar tidak tercipta suasana yang
menyeramkan yang dapat menciptakan rasa takut
bagi anak yang sedang diperiksa. Sehingga
pemeriksaan akan nyaman. Pihak yang tidak
memakai toga yakni Hakim dan Penuntut Umum,
sedangkan Panitera dan Penasehat Hukum tidak
memakai jas.
Berdasarkan tindakan Hakim tersebut maka pihak

terdakwa dalam hal ini anak yang sedang diadili tidak

merasa takut sehingga dengan jujur dan sopan terdakwa

mengakui kesalahannya.

4. Penahanan paling lama 15 (lima belas) hari

Dalam hal penanganan, ketentuan ini terdapat dalam

Pasal 47 ayat (2) UU Pengadilan Anak. Berdasarkan BAP

dari Perkara Pidana Nomor 1051/Pid.B/2008/PN-MKS ini,

terhadap terdakwa telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

-‐ Penyidik sejak tangga 09 Juli 2008 s/d tanggal 28 Juli

2008;

-‐ Perpanjangan kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 29

Juli 2008 s/d 07 Agustus 2008;

-‐ Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2008 s/d 16

Agustus 2008;

61

Berdasarkan BAP tersebut dapat diketahuiabahwa

penahanan tahap pemeriksaan di persidangan berlansung

selama 12 Hari. Hal ini berarti penahanan terhadap

terdakwa tidak lebih dari 15 Hari.

Menurut Parlas Nababan selaku Hakim yang

bersedia diwawancarai (Wawancara, 09 November 2009)

mengatakan bahwa:

“Jika dalam 15 (lima belas) hari itu pemeriksaan
siding belum selesai maka Penahanan dapat di
perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling
lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi total seluruhnya
selama 45 (empat puluh lima) hari. Jika pemeriksaan
belum juga selesai maka terdakwa harus dikeluarkan
dari tahanan demi hukum.”
5. Terdakwa didampingi oleh orang tua, Penasehat Hukum dan

Pembimbing kemasyarakatan

UU Pengadilan Anak dalam Pasal 57 ayat (12)

menghendaki terdakwa selain didampingi oleh orang tua

juga didampingi oleh penasehat hukum dan pembimbing

kemasyarakatan.

Dalam perkara ini, pada siding pertama setelah

siding dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum terdakwa

dipanggil masuk dengan didampingi oleh orang tuanya.

Setelah terdakwa ditanya mengenai identitasnya selanjutnya

62

Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa akan

haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa

menerangkan bahwa Ia tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum Karena akan menghadapi sendiri persidangan

perkara Nomor 1051/Pid.B/2008/PN-MKS tersebut.

Menurut Parlas Nababan selaku Hakim di Pengadilan

Negeri Makassar (Wawancara, 09 November 2009)

mengatakan bahwa:

“Seorang terdakwa bisa saja tidak didampingi oleh
penasehat hukum sehingga jika nantinya akan
melakukan pembelaan terhadap kepentingan diriya
sendiri, misalnya untuk melakukan pledoi, baik
secara lisan maupun tulisan, anak bisa melakukan
atau membuatnya sendiri.”
6. Saksi dapat didengar tanpa kehadiran terdakwa

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 58 UU

Pengadilan Anak, namun apabila terdakwa anak dibawah

keluar, orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat

hukum dan pembimbing kemasyarakatan harus tetap berada

dalam ruangan.

Menurut Parlas Nababan selaku Hakim Pengadilan

Negeri Makassar (wawancara, 09 November 2009) bahwa:

“Seorang terdakwa anak dapat dibawa keluar apabila
dari ruang apabila merasa takut atau merasa

63

tertanggu jika harus mendengarkan keterangan
tentang perbuatannya dari orang lain. Persidangan
diharapkan tidak menciptakan trauma terhadap anak,
sehingga sebisa mungkin hal yang membuat mental
anak tertanggu harus dihindari. Namun dalam
perkara ini terdakwa tidak dibawa keluar karena
terdakwa bersedia mendengar semua keterangan
saksi.”
7. Putusan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (3) UU

Pengadilan Anak yang menentukan:

Putusan pengadilan wajib dibacakan dalam siding
terbuka untuk umum. Walaupun siding anak
dilakukan secara tertutup tetap putusan tetap harus
dibacakan dalam siding terbuka untuk umum
sehingga siapa saja dapat menghadirii dan
mengetahui isi putusan.
Menurut Parlas Nababan selaku Hakim Pengadilan

Negeri Makassar (wawancara, 09 November 2009), bahwa:

Putusan dalam perkara Pidana Anak dibacakan dalam

siding terbuka untuk umum. Apabila tidak dibacakan dalam

siding terbuka maka putusan akan batal demi hukum.

3.1.3 Surat Dakwaan

Adapun dakwaan Penuntut Umum terhadap kasus

tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak yang

dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada

pokoknya sebagai berikut:

64

1. Primair

------- Bahwa Ia Terdakwa ARLAN BIN MANSUR TORRE

pada hari selasa tanggal 9 Juli 2008 sekitar jam 19.30 Wita

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2008

bertempat di Jalan Macini Gusung Makassar di depan pasar

Kerung-kerung Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,

secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa

psikotropika yang dilakukan dengan cara-cara antara lain

yaitu: Awalnya Terdakwa dipanggil oleh lelaki Rudi alias

Lupus (melarikan diri/belum ditangkap) di dalam pasar

Kerung-kerung lalu lelaki Rudi alias Lupus menyuruh

terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket psikotropika jenis

shabu-shabu kepada orang yang memesan atau membeli

yang ada di pasar Kerung-kerung dengan menyebutkan cirri-

cirinya orang hitam. Terdakwa mau membawa shabu-shabu

tersebut karena sebelumnya juga sudah pernah

mengantarkan shabu-shabu kepada orang yang membeli

shabu-shabu pada Lelaki Rudi alias Lupus karena

mendapatkan imbalan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu

rupiah). Selanjutnya terdakwa membawa shabu-shabu

65

tersebut sebanyak 1 (paket) dalam plastik bening dan

mengantarkannya pada yang memesan di depan pasar

Kerung-kerung namun belum sempat diserahkan shabu-

shabu tersebut Terdakwa lalu di tangkap oleh petugas

Kepolisian dari Polda Sul-sel Bar. Berdasarkan berita acara

pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB :521 / KNF /

VII / 2008 tanggak 17 Juli 2008 dari Pusan laboratorium

Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat oleh Dra.

SUGIHARTI, FAISAL RACHMAT, ST dan HASURA

MULIANI, Amd dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya

disebutkan bahwa:

1. Barang bukti Kristal bening tersebut diatas adalah benar

menggandung Methamfemina (MA) dan termasuk

dalam golongan 2 nomor urut 9 lampiran Undang-

undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Barang bukti Urine tersebut di atas benar tidak

mengandung bahan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika.

66

2. Subsidair

------- Bahwa Ia Terdakwa ARLAN BIN MANSUR TORRE

pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut pada

dakwaan Primair diatas, menerima penyerahan Psikotropika

selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dana ayat (4)

yang dilakukan dengan cara antara lain yaitu: Awalnya

Terdakwa dipanggil oleh lelaki Rudi alias Lupus (melarikan

diri / belum tertangkap) di dalam pasar Kerung-kerung lalu

lelaki Rudi alias Lupus menyuruh terdakwa untuk membawa

1 (satu) paket psikotropika jenis shabu-shabu kepada orang

yang memesan atau membeli yang ada di pasar Kerung-

kerung dengan menyebutkan cirri-cirinya orang hitam.

Terdakwa mau membawa shabu-shabu tersebut karena

sebelumnya juga sudah pernah mengantarkan shabu-shabu

kepada orang yang membeli shabu-shabu pada Lelaki Rudi

alias Lupus karena mendapatkan imbalan uang Rp.20.000

(dua puluh ribu rupiah). Terdakwa membawa shabu-shabu

tersebut sebanyak 1 (paket) dalam plastik bening dan

mengantarkannya pada yang memesan di depan pasar

Kerung-kerung namun belum sempat diserahkan shabu-

67

shabu tersebut Terdakwa lalu di tangkap oleh petugas

Kepolisian dari Polda Sul-sel Bar.

Berdasrkan berita acara pemeriksaan laboratories

kriminalistik No LAB :521 / KNF / VII / 2008 tanggal 17 Juli

2008 dari Pusat laboratorimu Forensik Polri Cabang

Makassar yang dbuat oleh Dra. SUGIHARTI, FAISAL

RACHMAT, ST dan HARSURA MULIANI, Amd dimana

dalam kesimpulan pemeriksaan disebutkan bahwa:

1. Barang bukti Kristal bening tersebut siatas adalah benar

mengandung Methamfemina (MA) dan termasuk dalam

golongan 2 nomor 9 lampiran Undang-undang RI No.5

tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Barang bukti Urine yang tersebut diatas benar tidak

mengandung psikotropika.

Terdakwa dalam menerima shabu-shabu dari lelaki

Rudi alias Lupus (DPO) tidak dalam kapasitas atau mewakili

Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Apotek atau Pasien yang

sedang salam perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di

ancam Pidana dalam Pasal 60 aya 5 UU RI No 5 tahun

1997 tentang Psikotropika.

68

Isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

diatas, cukup jelas menggambarkan seluruh perbuatan

terdakwa yang telah melakukan tindak pidana psikotropiks

ysitu menyimpan dan membawa psikotropika golongan II

jenis shabu-shabu. Hal tersebut tentuanya bertentangan

dengan prinsip Undang-undang atau hukum positifyang

berlaku di Indonesia sehingga perbuatan anak tersebut

dapat digolongkan sebagai suatu delik.

3.1.4 Petikan Putusan

Setelah melalui bebrapa tahapan persidangan dalam

perkara tindak pidana psikotropika oleh terdakwa ARLAN BIN

MANSUR TORRE yaitu diantaranya adalah telah

mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

dan meliaht barang bukti serta pembacaan dakwaan dari

penuntut umum maka dengan ini menimbang, bahwa terdakwa

didakwa dengan dakwaan yang dirumuskan dalam Pasal 62 UU

RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka hakim yang

mengadili perkara ini memutuskan dalam putusannya sebagai

berikut:

Psikotropika By Childern

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (17)

En vedette

En vedette (19)

Similaire à Psikotropika By Childern

Similaire à Psikotropika By Childern (20)

Psikotropika By Childern