SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
Télécharger pour lire hors ligne
Lampiran 11.
Keterkaitan Substansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Penyusunan RDTR
Proses Penyusunan
Proses
Kegiatan

Rencana
Kegiatan

Persiapan
Persiapan
Penyusunan meliputi:
 Persiapan awal:
pemahaman
terhadap TOR/KAK
penyiapan anggaran
biaya
 Kajian awal data
sekunder: review
RDTR sebelumnya
dan melakukan kajian
awal RTRW
Kabupaten/Kota dan
kebijakan lainnya
 Persiapan teknis
pelaksanaan:
penyusunan
metodologi/metode
dan teknik analisi rinci,
rencana rinci dan
penyiapan rencana
survei
Selain itu, dilakukan
pemberitaan
penyusunan RDTR
kabupaten/kota kepada
masyarakat melalui
media massa
(cetak dan elektronik).

Pengumpulan Data
Pengumpulan data/peta
dilakukan dengan survei
primer (observasi
lapangan, wawancara,
penyebaran kuesioner)
dan survei sekunder
Data yang diperlukan :
1. Peta:
 Peta-peta kondisi fisik
 (geologi, jenis tanah,
hidrologi dll)
 Peta RBI
 Peta citra satelit
 Peta potensi sda
 Peta potensi
kebencanaan
2.Data dan informasi:
 Kebijakan penataan
ruang terkait
 Kebijakan sektoral
 Wilayah administrasi
 Kondisi fisik lingkungan
 Kondisi prasarana dan
sarana
 Kependudukan
 Perekonomian dan
keuangan
 Peruntukan ruang
 Penguasaan,
penggunaan dan
pemanfaatan ruang
 Kualitas kawasan
maupun kualitas
bangunan.

Pengolahan Data dan
Analisis

Perumusan Konsepsi
RDTR

1. Analisis karakteristik
wilayah
 Kedudukan dan peran
kawasan
perkotaan/perdesaan
dalam wilayah yang
lebih luas
 (kabupaten/kota)
 Keterkaitan
antarwilayah dan
antara kawasan
perkotaan/perdesaan.
 keterkaitan
antarkomponen ruang
kawasan
 Karakteristik fisik
kawasan
perkotaan/perdesaan
 Karakteristik sosial
kependudukan
 Karakteristik
perekonomian
 Kemampuan keuangan
daerah
2. Analisis potensi dan
masalah pengembangan
kawasan
perkotaan/perdesaan
 Analisis pusat-pusat
pelayanan
 Analisis kebutuhan
ruang
 Analisis daya dukung
 Analisis daya tamping
 Analisis perubahan
pemanfaatan ruang

1. Perumusan konsep
pengembangan wilayah
 Rumusan tujuan,
kebijakan dan strategi
 Konsep
pengembangan
bagian dari wilayah
kabupaten/kota
2. Perumusan rencana
detail tata ruang
kawasan perkotaan dan
perdesaan
 Tujuan, kebijakan dan
strategi
 Rencana Detail
 Struktur Ruang
 Rencana Detail Pola
 Ruang
 Rencana
 Pemanfaatan Ruang
 Pengendalian
 Pemaanfaatan Ruang

Penyusunan Naskah
Akademis dan
Raperda RDTR
1. Penyusunan Naskah
Akademis
2. Penyusunan
Konsep
RAPERDA
RDTR
Kabupaten/Kota
 Penuangan materi
teknis RDTR
Kabupaten/Kota ke
dalam bahasa
hukum perda
 Pembahasan
dengan tim teknis
daerah untuk
penataan ruang
3. Penyempurnaan
Konsep RDTR
Kabupaten/Kota,
Naskah Akademis
dan konsep Raperda
RDTR
Kabupaten/Kota

Konsepsi RDTR
Kabupaten/Kota dilengkapi
dengan peta-peta dengan
tingkat ketelitian skala
1:5.000.
Sistematika RDTR
Kabupaten/Kota dapat
dilihat pada Lampiran 16.

L11-1
Proses Penyusunan
Proses
Kegiatan

Persiapan

Pengumpulan Data
 Kelembagaan
 Peraturan Perundangundangan terkait

Pengolahan Data dan
Analisis

Perumusan Konsepsi
RDTR

Penyusunan Naskah
Akademis dan
Raperda RDTR

3. Analisis daya dukung dan
daya tampung(termasuk
prasarana/infrastruktur
dan utilitas) dan daya
tampung lingkungan
hidup yang ditentukan
melalui kaijan lingkungan
hidup strategis kawasan
perkotaan/perdesaan/blok
, meliputi :
 karakteristik umum fisik
wilayah (letak
geografis, morfologi
wilayah, dan
sebagainya);
 potensi rawan bencana
alam(longsor, banjir,
tsunami dan bencana
alam geologi);
 potensi sumberdaya
alam (mineral,
batubara, migas, panas
bumi dan air tanah);
dan,
 kesesuaian
penggunaan lahan.
 kesesuaian intensitas
pemanfaatan ruang
dengan daya dukung
fisik dan daya dukung
prasarana/infrastruktur
dan utilitas pada
Blok/kawasan
perkotaan/perdesaan.
4. Analisis kualitas kinerja
kawasan dan bangunan

L11-2
Proses Penyusunan
Proses
Kegiatan

Target
keluaran

Waktu
Pelaksanaan

Pihak Terlibat

Persiapan
 Metode dan rencana
kerja
 Gambaran awal
permasalahan dan
kebutuhan
pengembangan
 Kesesuaian produk
RDTR sebelumnya
dengan kondisi terkini
serta gambaran
rencana kawasan
perkotaan/perdesaan
dalam konteks
rencana
kabupaten/kota
 Rencana pelaksanaan
survei dan perangkat
survei
 Opini dan aspirasi
awal para pemangku
kepentingan lainnya
pada penyusunan
RDTR kabupaten/kota.
1 bulan
 Pemerintah
kabupaten/kota dan
pemangku
kepentingan lainnya
 Tenaga Ahli yang
terlibat (minimal):
1. Team leader/ Ahli
perencanaan kota
dan ahli ekonomi
wilayah
2. Arsitek
3. Perancang kota

Pengumpulan Data
 Data/Informasi daerah
secara lengkap

2-3 bulan
 Pemerintah
kabupaten/kota dan
pemangku kepentingan
lainnya
 Tenaga Ahli yang
terlibat (minimal):
1. Team leader/ Ahli
perencanaan kota
dan ahli ekonomi
wilayah
2. Arsitek
3. Perancang kota
4. Ahli ekonomi wilayah
5. Ahli kependudukan
6. Ahli prasarana
7. Ahli kelembagaan

Pengolahan Data dan
Analisis

Perumusan Konsepsi
RDTR

 Potensi dan masalah
pengembangan kawasan
perkotaan dan perdesaan.
 Peluang dan tantangan
pengembangan
 Kecenderungan
perkembangan
 Perkiraan kebutuhan
pengembangan kawasan
perkotaan dan perdesaan.
 Intensitas pemanfaatan
ruang sesuai dengan
daya dukung dan daya
tamping (termasuk
prasarana/infrastruktur
maupun utilitas)
 Teridentifikasinya
indikasi arahan
penanganan kawasan
dan bangunan

Materi/Naskah Teknis
RDTR kawasan perkotaan
dan perdesaan.

2-3 bulan
 Pemerintah
kabupaten/kota dan
pemangku kepentingan
lainnya
 Tenaga Ahli yang
terlibat (minimal):
1. Team leader/ Ahli
perencanaan kota
dan ahli ekonomi
wilayah
2. Arsitek
3. Perancang kota
4. Ahli ekonomi wilayah
5. Ahli kependudukan
6. Ahli prasarana
7. Ahli kelembagaan

2-3 bulan
 Pemerintah
kabupaten/kota dan
pemangku kepentingan
lainnya
 Tenaga Ahli yang
terlibat (minimal):
1. Team leader/ Ahli
perencanaan kota
dan ahli ekonomi
wilayah
2. Arsitek
3. Perancang kota
4. Ahli ekonomi
wilayah
5. Ahli kependudukan
6. Ahli prasarana
7. Ahli kelembagaan

Penyusunan Naskah
Akademis dan
Raperda RDTR
 Naskah Akademis
(jembatan antara
Naskah Teknis RDTR
ke Naskah Raperda
RDTR kawasan
perkotaan dan
perdesaan.)
 Naskah Raperda
RDTR kawasan
perkotaan dan
perdesaan.

3 bulan
 Pemerintah
kabupaten/kota dan
pemangku
kepentingan lainnya
 Tenaga Ahli yang
terlibat (minimal):
1. Team leader/ Ahli
perencanaan kota
dan ahli ekonomi
wilayah
2. Arsitek
3. Perancang kota
4. Ahli hukum tata
ruang
5. Ahli kelembagaan

L11-3
Proses Penyusunan
Proses
Kegiatan

Persiapan

Pengumpulan Data

Pengolahan Data dan
Analisis

Perumusan Konsepsi
RDTR

8. Ahli geologi tata
lingkungan
9. Ahli sistem informasi
geografis
10. Ahli hidrologi
11. Ahli lingkungan
12. Ahli Energi
13. Ahli Telekomunikasi
14. AhliPertanian (untuk
RDTR Kawasan
Perdesaan)

8. Ahli geologi tata
lingkungan
9. Ahli sistem informasi
geografis
10. Ahli hidrologi
11. Ahli lingkungan
12. Ahli Energi
13. Ahli Telekomunikasi
14. AhliPertanian (untuk
RDTR Kawasan
Perdesaan)

Penyusunan Naskah
Akademis dan
Raperda RDTR

8. Ahli geologi tata
lingkungan
9. Ahli sistem informasi
geografis
10. Ahli hidrologi
11. Ahli lingkungan
12. Ahli Energi
13. Ahli Telekomunikasi
14. AhliPertanian (untuk
RDTR Kawasan
Perdesaan)

L11-4

Contenu connexe

Tendances

Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1infosanitasi
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungPenataan Ruang
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimKepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimVerry Damayanti
 
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTRMEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTRFitri Indra Wardhono
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptxAmirulRachmanullah1
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorinfosanitasi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
Dinamisasi Rencana Tata Ruang
Dinamisasi Rencana Tata Ruang Dinamisasi Rencana Tata Ruang
Dinamisasi Rencana Tata Ruang henny ferniza
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurPenataan Ruang
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Sistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utamaSistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utamaAry Ajo
 

Tendances (20)

Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimKepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
 
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTRMEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Dinamisasi Rencana Tata Ruang
Dinamisasi Rencana Tata Ruang Dinamisasi Rencana Tata Ruang
Dinamisasi Rencana Tata Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Sistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utamaSistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utama
 

Similaire à Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XI

Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxssuser25ec9f1
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1laboratorium pwkuinam
 
Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx
Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptxTata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx
Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptxRidaNila
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.docbambang480612
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanzam zori
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptx
DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptxDISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptx
DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptxrifa92
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rthLakodi Muhlis
 
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTRRingkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTRAndry Subijanto
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxArifinSuzanto1
 
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdfssuser8e6e69
 
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docrtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docardhanes002
 
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
 

Similaire à Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XI (20)

Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 
Pertemuan 1.pdf
Pertemuan 1.pdfPertemuan 1.pdf
Pertemuan 1.pdf
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
 
Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx
Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptxTata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx
Tata Cara Penyusunan RTR-ProvKabKota.pptx
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
 
Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerung
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatan
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
23
2323
23
 
DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptx
DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptxDISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptx
DISKUSI KEGIATAN DRAINASE R2.pptx
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
 
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTRRingkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
 
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
 
nagan raya.pptx
nagan raya.pptxnagan raya.pptx
nagan raya.pptx
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
 
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docrtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
 
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
 

Plus de Penataan Ruang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 

Plus de Penataan Ruang (20)

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XI

  • 1. Lampiran 11. Keterkaitan Substansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Penyusunan RDTR Proses Penyusunan Proses Kegiatan Rencana Kegiatan Persiapan Persiapan Penyusunan meliputi:  Persiapan awal: pemahaman terhadap TOR/KAK penyiapan anggaran biaya  Kajian awal data sekunder: review RDTR sebelumnya dan melakukan kajian awal RTRW Kabupaten/Kota dan kebijakan lainnya  Persiapan teknis pelaksanaan: penyusunan metodologi/metode dan teknik analisi rinci, rencana rinci dan penyiapan rencana survei Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan RDTR kabupaten/kota kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik). Pengumpulan Data Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder Data yang diperlukan : 1. Peta:  Peta-peta kondisi fisik  (geologi, jenis tanah, hidrologi dll)  Peta RBI  Peta citra satelit  Peta potensi sda  Peta potensi kebencanaan 2.Data dan informasi:  Kebijakan penataan ruang terkait  Kebijakan sektoral  Wilayah administrasi  Kondisi fisik lingkungan  Kondisi prasarana dan sarana  Kependudukan  Perekonomian dan keuangan  Peruntukan ruang  Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang  Kualitas kawasan maupun kualitas bangunan. Pengolahan Data dan Analisis Perumusan Konsepsi RDTR 1. Analisis karakteristik wilayah  Kedudukan dan peran kawasan perkotaan/perdesaan dalam wilayah yang lebih luas  (kabupaten/kota)  Keterkaitan antarwilayah dan antara kawasan perkotaan/perdesaan.  keterkaitan antarkomponen ruang kawasan  Karakteristik fisik kawasan perkotaan/perdesaan  Karakteristik sosial kependudukan  Karakteristik perekonomian  Kemampuan keuangan daerah 2. Analisis potensi dan masalah pengembangan kawasan perkotaan/perdesaan  Analisis pusat-pusat pelayanan  Analisis kebutuhan ruang  Analisis daya dukung  Analisis daya tamping  Analisis perubahan pemanfaatan ruang 1. Perumusan konsep pengembangan wilayah  Rumusan tujuan, kebijakan dan strategi  Konsep pengembangan bagian dari wilayah kabupaten/kota 2. Perumusan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan  Tujuan, kebijakan dan strategi  Rencana Detail  Struktur Ruang  Rencana Detail Pola  Ruang  Rencana  Pemanfaatan Ruang  Pengendalian  Pemaanfaatan Ruang Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTR 1. Penyusunan Naskah Akademis 2. Penyusunan Konsep RAPERDA RDTR Kabupaten/Kota  Penuangan materi teknis RDTR Kabupaten/Kota ke dalam bahasa hukum perda  Pembahasan dengan tim teknis daerah untuk penataan ruang 3. Penyempurnaan Konsep RDTR Kabupaten/Kota, Naskah Akademis dan konsep Raperda RDTR Kabupaten/Kota Konsepsi RDTR Kabupaten/Kota dilengkapi dengan peta-peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000. Sistematika RDTR Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 16. L11-1
  • 2. Proses Penyusunan Proses Kegiatan Persiapan Pengumpulan Data  Kelembagaan  Peraturan Perundangundangan terkait Pengolahan Data dan Analisis Perumusan Konsepsi RDTR Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTR 3. Analisis daya dukung dan daya tampung(termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas) dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kaijan lingkungan hidup strategis kawasan perkotaan/perdesaan/blok , meliputi :  karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);  potensi rawan bencana alam(longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi);  potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan,  kesesuaian penggunaan lahan.  kesesuaian intensitas pemanfaatan ruang dengan daya dukung fisik dan daya dukung prasarana/infrastruktur dan utilitas pada Blok/kawasan perkotaan/perdesaan. 4. Analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan L11-2
  • 3. Proses Penyusunan Proses Kegiatan Target keluaran Waktu Pelaksanaan Pihak Terlibat Persiapan  Metode dan rencana kerja  Gambaran awal permasalahan dan kebutuhan pengembangan  Kesesuaian produk RDTR sebelumnya dengan kondisi terkini serta gambaran rencana kawasan perkotaan/perdesaan dalam konteks rencana kabupaten/kota  Rencana pelaksanaan survei dan perangkat survei  Opini dan aspirasi awal para pemangku kepentingan lainnya pada penyusunan RDTR kabupaten/kota. 1 bulan  Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya  Tenaga Ahli yang terlibat (minimal): 1. Team leader/ Ahli perencanaan kota dan ahli ekonomi wilayah 2. Arsitek 3. Perancang kota Pengumpulan Data  Data/Informasi daerah secara lengkap 2-3 bulan  Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya  Tenaga Ahli yang terlibat (minimal): 1. Team leader/ Ahli perencanaan kota dan ahli ekonomi wilayah 2. Arsitek 3. Perancang kota 4. Ahli ekonomi wilayah 5. Ahli kependudukan 6. Ahli prasarana 7. Ahli kelembagaan Pengolahan Data dan Analisis Perumusan Konsepsi RDTR  Potensi dan masalah pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.  Peluang dan tantangan pengembangan  Kecenderungan perkembangan  Perkiraan kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.  Intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tamping (termasuk prasarana/infrastruktur maupun utilitas)  Teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan bangunan Materi/Naskah Teknis RDTR kawasan perkotaan dan perdesaan. 2-3 bulan  Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya  Tenaga Ahli yang terlibat (minimal): 1. Team leader/ Ahli perencanaan kota dan ahli ekonomi wilayah 2. Arsitek 3. Perancang kota 4. Ahli ekonomi wilayah 5. Ahli kependudukan 6. Ahli prasarana 7. Ahli kelembagaan 2-3 bulan  Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya  Tenaga Ahli yang terlibat (minimal): 1. Team leader/ Ahli perencanaan kota dan ahli ekonomi wilayah 2. Arsitek 3. Perancang kota 4. Ahli ekonomi wilayah 5. Ahli kependudukan 6. Ahli prasarana 7. Ahli kelembagaan Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTR  Naskah Akademis (jembatan antara Naskah Teknis RDTR ke Naskah Raperda RDTR kawasan perkotaan dan perdesaan.)  Naskah Raperda RDTR kawasan perkotaan dan perdesaan. 3 bulan  Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya  Tenaga Ahli yang terlibat (minimal): 1. Team leader/ Ahli perencanaan kota dan ahli ekonomi wilayah 2. Arsitek 3. Perancang kota 4. Ahli hukum tata ruang 5. Ahli kelembagaan L11-3
  • 4. Proses Penyusunan Proses Kegiatan Persiapan Pengumpulan Data Pengolahan Data dan Analisis Perumusan Konsepsi RDTR 8. Ahli geologi tata lingkungan 9. Ahli sistem informasi geografis 10. Ahli hidrologi 11. Ahli lingkungan 12. Ahli Energi 13. Ahli Telekomunikasi 14. AhliPertanian (untuk RDTR Kawasan Perdesaan) 8. Ahli geologi tata lingkungan 9. Ahli sistem informasi geografis 10. Ahli hidrologi 11. Ahli lingkungan 12. Ahli Energi 13. Ahli Telekomunikasi 14. AhliPertanian (untuk RDTR Kawasan Perdesaan) Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTR 8. Ahli geologi tata lingkungan 9. Ahli sistem informasi geografis 10. Ahli hidrologi 11. Ahli lingkungan 12. Ahli Energi 13. Ahli Telekomunikasi 14. AhliPertanian (untuk RDTR Kawasan Perdesaan) L11-4