Ringkuman: Survei situasi kebebasan berekspresi di Indonesia menemukan skor tertinggi di Kalimantan Barat dan terendah di DKI Jakarta. Dimensi ekspresi agama mendapat skor tertinggi di Kalimantan Barat sedangkan dimensi ekspresi sosial politik mendapat skor terendah di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pelanggaran kebebasan berekspresi dilakukan oleh kelompok intoleran non-negara lebih dari negara kecuali

1. Peluncuran hasil survey
situasi kebebasan
berekspresi di Indonesia
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [Elsam]
http://elsam.or.id/ | @elsamnews – @ElsamLibrary
------------------------------------------------------------------------
Jakarta, 30 Mei 2013

2. Tujuan melakukan survey ini
analisis peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun
daerah, baik yang memberikan jaminan terhadap kebebasan
berekspresi, maupun yang dianggap menjadi kendala bagi praktik kebebasan
berekspresi
praktik pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi, yang dilihat dari sisi
pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

3. Batasan kebebasan berekspresi
dalam survey
Batasan
• Kegiatan untuk mencari
informasi, memproduksi bentuk
ekspresi, menyebarluaskan
ekspresi, dan mengonsumsi
(menggunakan) ekspresi
Wahana/medianya?
• Semua wahana untuk
mengungkapkan ekspresi baik
media—cetak, elektronik
termasuk online; pertunjukan;
diskusi; poster; buku; film; dll).

4. Cakupan dimensional (aspek
ekspresi)
Sosial Politik
Agama
Budaya
• seluruh bentuk ekspresi gagasan
terkait dengan penyelenggaraan negara
dan penggunaan kekuasaan negara,
termasuk juga di dalamnya pelayanan
publik.
• semua bentuk ekspresi gagasan atau
opini yang berkaitan dengan agama
atau keyakinan.
• seluruh bentuk ekspresi gagasan
tentang cara hidup masyarakat, antara
lain identitas baik diri (individu)
maupun kelompok serta berbagai
bentuk ungkapan kreatifitas.

5. Wilayah survey
•propinsi dengan mayoritas muslim di dalamnya. anggapan umum
bahwa mayoritas muslim di sana adalah santri – yakni muslim yang
menjalankan rukun Islam yang diwajibkan.
Sumatera Barat
•secara demografis, ditandai dengan adanya komposisi etnis yang
beragam dan relatif seimbang dari segi jumlah: Melayu dan Dayak.
Unik dilihat dari komposisi dan relasi etniknya.
Kalimantan Barat
•merupakan ibukota negara memberikan kompleksitas kehidupan sosial
metropolitan dimana semua jenis pelanggaran kebebasan berekspresi
bisa terjadi.
DKI Jakarta
•propinsi ini juga dikenal sebagai benteng kaum sekuler – atau abangan
dan kejawen yang secara nominal adalah muslim namun kerap tidak
menjalankan rukun Islam yang diwajibkan bagi pemeluknya.
DI Yogyakarta
•ditandai dengan konflik yang berkepanjangan, ada penerapan status
otonomi khusus di dalamnya, juga muncul isu separatisme.Papua

6. Makna dari skoring
Skor Status Kebebasan Berekspresi
76-100 Sangat Baik
51-75 Baik
26-50 Buruk
0-25 Sangat Buruk

7. Skor seluruh daerah
0
10
20
30
40
50
60
70
80
DKI Sumbar Kalbar DIY Papua
29
32
37
30
32
60.41
66.67
77.08
62.5
66.67
Nilai Indeks

8. Komparasi seluruh dimensi
Sumbar
Kalbar
DKI
DIY
Papua
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sospol Agama Budaya
Sumbar 75 37.5 87.5
Kalbar 68.75 81.25 81.25
DKI 43.75 68.75 62.5
DIY 43.75 62.5 81.25
Papua 31.25 87.5 81.25
IndeksEkspresi

9. Dimensi ekspresi sosial politik

10. Dimensi ekspresi agama
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

11. Dimensi ekspresi budaya
Sumbar
Kalbar
DKI
DIY
Papua
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]

12. Kebebasan berekspresi di DKI
Jakarta
Nilai
Indeks
0
10
20
30
40
50
60
70
Sospol Agama Budaya Total
7
12
10
29
43.75
68.75
62.5
60.41
Nilai Indeks

13. Kebebasan berekspresi di Sumbar
Nilai
Indeks
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sospol Agama Budaya Total
12
6
14
32
75
37.5
87.5
66.67
Nilai Indeks

14. Kebebasan bereskpresi di Kalbar
Nilai
Indeks
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sospol Agama Budaya Total
11 13 13
37
68.75
81.25 81.25
77.08
Nilai Indeks

15. Kebebasan berekspresi di DI
Yogyakarta
Nilai
Indeks
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sospol Agama Budaya Total
7
10
13
30
43.75
62.5
81.25
62.5
Nilai Indeks

16. Kebebasan berekspresi di Papua
Nilai
Indeks
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sospol Agama Budaya Total
5
14 13
32
31.25
87.5
81.25
66.67
Nilai Indeks

17. Pelaku pelanggaran
Negara
• Kecuali di wilayah konflik seperti Papua, peran negara sebagai pelaku sudah
tidak lagi menjadi aktor yang dominan dalam merepresi kebebasan
berekspresi. Meski kadang aparat negara masih juga bertindak represif atas
aksi-aksi demontrasi damai dalam konteks penyampaian ekspresi, termasuk
terhadap aktifitas jurnalistik. Selain itu, ada indikasi kuat, dalam banyak
kasus negara sengaja membiarkan atau mengabaikan terjadinya pelanggaran
kebebasan berekspresi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus pelanggaran yang
tidak ditindaklanjuti secara serius oleh negara dan cenderung
diambangkan, pelakunya bebas berkeliaran.
Non-
negara
• didominasi oleh kelompok intoleran. Ada penguatan intensitas
tekanan dari kelompok intoleran di beberapa wilayah, seperti
Jakarta, Yogyakarta dan Kalimantan Barat. Kelompok yang kerap
menggunakan instrumen kekerasan sebagai media komunikasi sosial
mereka ini, cenderung menolak pandangan dan preferensi nilai yang
berbeda dari keyakinan dan pandangan mereka.

18. “Freedom of expression means an open space not only for the media,
but also for whole societies. The free flow of information
empowers people to claim their rights in the public arena…”.
[Navi Pillay, High Commissioner for Human Rights, 2011]