SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Dra. Ambar Teguh Sulistiyani M.Si
Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik
Universitas Gadjah Mada
Daya
  kemampuan yg harus dimiliki oleh masyarakat supaya
  dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara
  mandiri.

Pemberdayaan
  suatu proses bertahap yg hrs dilakukan dlm rangka
  memperoleh serta meningkatkan daya sehingga
  masyarakat mampu mandiri
Subejo dan Supriyanto (2004):

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya
yang disengaja untuk memfasilitasi
masyarakat lokal dalam merencanakan,
memutuskan dan mengelola sumberdaya
lokal yang dimiliki melalui collective action
dan networking sehingga pada akhirnya
mereka memiliki kemampuan dan
kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan
sosial”
Pemberdayaan masyarakat;

Merupakan proses untuk memfasilitasi
dan mendorong masyarakat agar mampu
menempatkan diri secara proporsional
dan menjadi pelaku utama dalam
memanfaatkan lingkungan strategisnya
untuk mencapai suatu keberlanjutan
dalam jangka panjang.
Afektif
Kognitif
Psikomotorik
Konatif
 Zero-sum---
  Pengalihan kekuasaan, dari pihak yg
  mempunyai kekuasaan kepada pihak yg tdk
  mempunyai kekuasaan.
 Positive-sum---
  Pemberian daya diikuti suatu kepercayaan
  bahwa akan muncul suatu manfaat
  penguatan balik dari pihak yang
  diberdayakan kepada pihak yang
  memberdayakan.
• Bahwa proses pemusatan kekuasan
  terbangundari pemusatan penguasaan
  faktor produksi;
• Pemusatan kekuasaan faktor produksi
• Akan melahirkan masyarakat pekerja
  dan masyarakat yang pengusaha
  pinggiran;
• Kekuasaan akan membangun bangunan
  atas atau sistem pengetahuan, sistem
  politik,sistem hukum, dan ideologi yang
  manipulatif untuk memperkuat dan
  legitimasi; dan
• Kooptasi sistem pengetahuan, sistem
  hukum, sistem politik, dan ideologi,
Pandangan pertama : Aktor independen
terlibat ?

Dibutuhkan kekuasaan untuk
memberdayaakan, dan bersikap apriori
terhadap kekuasaan, sehingga memusuhi
para penguasa/punya daya/mampu,
padahal mereka yg punya daya itu
potensial untuk memberdayakan
•Aturan, dan arah yang jelas dengan legitimasi
 yang jelas. Kekuasaan itu sebagai katalisator
 bukan menjadi penetrasi.

• Dikotomi otoritas posisi dan otoritas fungsi,
 sehingga ada kecurigaan dan sikap destruktif.

•Zero sum dan positif sum, kekuasaan dari
 pihak pemerintah seharusnya mampu
 mengendalikan, sehingga tidak ada kekuasaan
 yang bersifat mengganggu. Kekuasaan
 tertinggi di tangan pemerintah, punya legalitas
 mengatur.
•Tidak ada pandangan mana yang lebih
 berkuasa baik pemerintah maupun msy,
 tetapi seharusnya ada keseimbangan
 peran yang dijalin dalam sebuah
 kemitraan sinergis.

•Transfer power ada dua dimensi :
 formal, dalam perubahan perilaku saja.
 Awalnya interelasi obyek dan subyek.
 Sedang pengukuran keberdayaan adalah
 interelasi ssubyek dengan subyek yang
 baru.
• Pengalihan kekuasaan :
     .:: Kutub positif dan negatif.

• Jika positive-sum tersebut berjalan,
      .:: Ada aktor yang mau berbuat
seperti itu
 Pandangan kedua;

•Pemberdayaan adalah
pembagian kekuasaan kepada setiap
orang (power to everybody).

•Pandangan ini didasarkan pada
keyakinan, bahwa kekuasaan yang
terpusat akan menimbulkan abuse
•Dan cenderung mengalienasi hak
 normatif manusia yang tidak berkuasa
 atau yang dikuasi.

•Oleh sebab itu, kekuasaan harus
 didistribusikan ke semua orang, agar
 semua orang dapat mengaktualisasikan
 diri.
 Pandangan ketiga;

•Pemberdayaan adalah penguatan
kepada yang lemah tanpa
menghancurkan yang kuat.
•Pandangan ini adalah pandangan yang
paling moderat dari dua pandangan
lainnya.
•Pandangan ini adalah antitesis dari
pandangan power to nobody dan
pandangan power to everybody.
•Menurut pandangan ini, Power to
 nobody adalah kemustahilan dan power
 to everybody adalah chaos dan anarki.

•Oleh sebab itu menurut pandangan
 ketiga, yang paling realistis adalah
 power to powerless

Contenu connexe

Similaire à Pemaknaan pemberdayaan

BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx
BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptxBAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx
BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptxReizkanoeMaulana
 
Panduan pengorganisasian
Panduan pengorganisasianPanduan pengorganisasian
Panduan pengorganisasianErik Triadi
 
Materi Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.ppt
Materi Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.pptMateri Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.ppt
Materi Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.pptNovySetiaYunas
 
Kekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangKekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangabd3llah
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikpateh
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...murianda
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptDedenSuhendar5
 
03 Pemberdayaan Masyarakat.pdf
03 Pemberdayaan Masyarakat.pdf03 Pemberdayaan Masyarakat.pdf
03 Pemberdayaan Masyarakat.pdfharnopennopen
 
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Septyarini Emppink
 
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsianaAnna Marsiana
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
 
Q & S Rekayasa Sosial.pptx
Q & S Rekayasa Sosial.pptxQ & S Rekayasa Sosial.pptx
Q & S Rekayasa Sosial.pptxAri Hariyadi
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfulfabinada
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82
 
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan SwastaPengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan SwastaTri Widodo W. UTOMO
 

Similaire à Pemaknaan pemberdayaan (20)

BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx
BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptxBAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx
BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx
 
Panduan pengorganisasian
Panduan pengorganisasianPanduan pengorganisasian
Panduan pengorganisasian
 
Materi Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.ppt
Materi Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.pptMateri Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.ppt
Materi Good Governance dan Welfare State- FISIP UINSA 230922.ppt
 
Kekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangKekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenang
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
03 Pemberdayaan Masyarakat.pdf
03 Pemberdayaan Masyarakat.pdf03 Pemberdayaan Masyarakat.pdf
03 Pemberdayaan Masyarakat.pdf
 
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
 
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGRUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 
Q & S Rekayasa Sosial.pptx
Q & S Rekayasa Sosial.pptxQ & S Rekayasa Sosial.pptx
Q & S Rekayasa Sosial.pptx
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdf
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan SwastaPengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
 

Dernier

Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 

Dernier (20)

Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 

Pemaknaan pemberdayaan

  • 1. Dra. Ambar Teguh Sulistiyani M.Si Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
  • 2. Daya kemampuan yg harus dimiliki oleh masyarakat supaya dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri. Pemberdayaan suatu proses bertahap yg hrs dilakukan dlm rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri
  • 3. Subejo dan Supriyanto (2004): Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”
  • 4. Pemberdayaan masyarakat; Merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.
  • 6.  Zero-sum--- Pengalihan kekuasaan, dari pihak yg mempunyai kekuasaan kepada pihak yg tdk mempunyai kekuasaan.  Positive-sum--- Pemberian daya diikuti suatu kepercayaan bahwa akan muncul suatu manfaat penguatan balik dari pihak yang diberdayakan kepada pihak yang memberdayakan.
  • 7. • Bahwa proses pemusatan kekuasan terbangundari pemusatan penguasaan faktor produksi; • Pemusatan kekuasaan faktor produksi • Akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; • Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik,sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan • Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi,
  • 8. Pandangan pertama : Aktor independen terlibat ? Dibutuhkan kekuasaan untuk memberdayaakan, dan bersikap apriori terhadap kekuasaan, sehingga memusuhi para penguasa/punya daya/mampu, padahal mereka yg punya daya itu potensial untuk memberdayakan
  • 9. •Aturan, dan arah yang jelas dengan legitimasi yang jelas. Kekuasaan itu sebagai katalisator bukan menjadi penetrasi. • Dikotomi otoritas posisi dan otoritas fungsi, sehingga ada kecurigaan dan sikap destruktif. •Zero sum dan positif sum, kekuasaan dari pihak pemerintah seharusnya mampu mengendalikan, sehingga tidak ada kekuasaan yang bersifat mengganggu. Kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah, punya legalitas mengatur.
  • 10. •Tidak ada pandangan mana yang lebih berkuasa baik pemerintah maupun msy, tetapi seharusnya ada keseimbangan peran yang dijalin dalam sebuah kemitraan sinergis. •Transfer power ada dua dimensi : formal, dalam perubahan perilaku saja. Awalnya interelasi obyek dan subyek. Sedang pengukuran keberdayaan adalah interelasi ssubyek dengan subyek yang baru.
  • 11. • Pengalihan kekuasaan : .:: Kutub positif dan negatif. • Jika positive-sum tersebut berjalan, .:: Ada aktor yang mau berbuat seperti itu
  • 12.  Pandangan kedua; •Pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (power to everybody). •Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse
  • 13. •Dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. •Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri.
  • 14.  Pandangan ketiga; •Pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. •Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. •Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan power to nobody dan pandangan power to everybody.
  • 15. •Menurut pandangan ini, Power to nobody adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. •Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah power to powerless

Notes de l'éditeur

  1. 03/02/13 05:03 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.
  2. 03/02/13 05:03 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.