Dokumen tersebut membahas beberapa regulasi yang akan diberlakukan pada tahun 2014 seperti larangan ekspor bijih mineral mentah berdasarkan UU Pertambangan 2009 dan implementasi UU BPJS yang diyakini akan berdampak pada pengangguran dan beban keuangan pengusaha. Kadin menyarankan pemerintah dan DPR mencari solusi untuk menanggulangi dampak regulasi tersebut seperti program hilirisasi mineral yang matang agar tidak merugikan pengusaha dan m

1. DIGITAL NEWSPAPER
Menjelang Pemilu
2014, Pengguran
Mengancam
hal
Spirit Baru Jawa Timur
surabaya.tribunnews.com
surya.co.id
2
| KAMIS, 19 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman
edisi pagi
CENTURY dan HARI IBU
SURYA Online - Wakil Presiden Boediono ternyata lebih memilih menghadiri
acara puncak peringatan Hari Ibu ke85 dan menerima Ketua Parlemen
Myanmar Thura U Shwe Mann, dari
pada harus menghadiri undangan Tim
Pengawas Century, Rabu (18/12/2013),
di Gedung DPR RI.
Sesuai agenda di Sekretariat Wapres,
Boediono, jam 10.00 WIB bersama
Ibu Herawati Boediono mendampingi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk
menghadiri acara puncak peringatan
Hari Ibu ke-85.
Agenda selanjutnya, pukul 14.00 WIB,
di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka
Utara, Boediono menerima Thura U
Shwe Mann, untuk melakukan pembicaraan dan tukar pikiran mengenai
peningkatan hubungan kedua negara
yang selama ini telah berjalan baik.
Soal ketidakhadiran Boediono
memenuhi undangan Tim Pengawas
(Timwas) Century sebenarnya sudah
ada sinyal sejak 4 Desember 2013. Saat
itu Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat
mengatakan, Wakil Presiden Boediono
tidak akan hadir memenuhi panggilan
Tim Pengawas (Timwas) Masalah Century DPR RI karena dapat mengganggu
jalannya proses penegakan hukum yang
kini sedang berlangsung di KPK.
“Pak Boediono berkomitmen
membantu KPK menuntaskan masalah
Century dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung
terganggu oleh intervensi politik
apapun,” kata Yopie dalam keterangan
pers di Jakarta.
Dikatakan Yopie, proses politik di DPR
sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada penegak
hukum. Tugas Timwas, sesuai keputusan
Paripurna DPR adalah mengawasi para
penegak hukum.
Pemanggilan kepada pihak-pihak
lain, apalagi yang sudah memberikan
keterangan kepada KPK adalah tindakan
yang tidak sejalan dengan keputusan
Paripurna DPR dan berada di luar
kewenangan Timwas.
Pernyataan Yopie itu disampaikan
menanggapi kesepakatan Tim Pengawas
DPR RI untuk kasus Bank Century
memanggil Wakil Presiden Bediono
menghadiri rapat Timwas, 18 Desember
2013.
Pramono Anung, Wakil Ketua DPRD
RI menyampaikan, Wapres Boediono
dihadirkan pada rapat Timwas Century
agar para anggota Timwas dapat mengklarifikasi tindakan Boediono terkait
putusan mengeluarkan dana talangan
Bank Century ketika menjabat sebagai
join facebook.com/suryaonline
Gubernur Bank Indonesia.
Kirim surat
Sehari sebelum tanggal 18 Desember
2013, Wakil Presiden Boediono menyampaikan surat ke Wakil Ketua DPR RI
Pramono Anung yang isinya tidak dapat
memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum dengan Tim Pengawas Century
yang dijadwalkan 18 Desember 2013.
Surat yang ditandatangani Boediono,
17 Desember 2013, menyebutkan bahwa
Boediono sebagai Wapres memahami
sepenuhnya dan menghormati tugas
dan kewajiban DPR, termasuk Timwas
Century terhadap tindaklanjut rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang
pengusutan Kasus Bank Century.
Dalam surat dengan tulisan Boediono
pada sudut kiri atas itu, Wapres
menyampaikan bahwa dirinya telah
menghadiri undangan Rapat Pansus Hak
Angket Century, 22 Desember 2009 dan
12 Januari 2010.
“Pada rapat tersebut saya menyampaikan keterangan, data dan informasi
yang saya ketahui terkait Bank Century
kepada Pansus Century,” kata Boediono
dalam surat yang terdiri dari delapan
butir itu.
Menurut pengetahuan Boediono,
salah satu rekomendasi Pansus Century
adalah agar seluruh penyimpangan
dan penyalahgunaan wewenang yang
berindikasi perbuatan melawan hukum
yang merupakan tindak pidana korupsi,
tindak pidana perbankan dan tindak
pidana umum berikut pihak-pihak diduga bertanggungjawab agar diserahkan
kepada lembaga penegak hukum, yaitu
Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan KPK.
Rekomendasi lain dari Pansus Century
adalah membentuk Tim Pengawas tindak
lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank
Century yang bertugas mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset
dengan kewenangan sesuai peraturan.
“Menurut pengetahuan saya,
Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan
KPK telah dan sedang menindaklanjuti
rekomendasi Pansus tersebut,” kata
Boediono yang suratnya ditembuskan ke
Presiden RI dan pimpinan DPR RI.
Sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia dan saat menjadi Wakil Presiden,
Boediono mengaku telah bersikap
kooperatif menjalani dua kali permintaan keterangan sebagai saksi oleh KPK,
baik pada tingkat penyelidikan maupun
penyidikan.
“Semua fakta, data, informasi
dan dokumen yang terkait dengan
permintaan keterangan sebagai saksi
telah disampaikan kepada KPK,” tulis
Boediono.
Sikap tersebut, kata Boediono, pada
dasarnya merupakan rasa hormat dan
patuh kepada ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku dan
proses hukum yang berjalan serta institusi penegak hukum yang menjalankan
tugas dan wewenang sesuai ketentuan
hukum berlaku.
“Terkait dengan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman, proses
hukum yang sedang ditangani KPK juga
perlu dijaga kemandiriannya,” kata
Boediono dalam suratnya.
Sebagai seorang yang diberi tugas
sebagai pejabat negara, apalagi sebagai
Wakil Presiden RI, maupun sebagai warga negara biasa, Boediono menegaskan,
tidak ada sikap lain yang bisa diambil
kecuali mematuhi prinsip kemandirian
kekuasaan kehakiman dan kemandirian KPK sesuai perundang-undangan,
dengan tidak mengambil langkah yang
mengganggu jalannya proses hukum
yang berlangsung.
“Juga sudah menjadi sikap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak
akan mencampuri atau melakukan
intervensi atas proses hukum yang
berlangsung,” kata Boediono. (antara)
follow @portalsurya

2. 2
KAMIS 19 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
Menjelang Pemilu 2014
PENGANGGURAN MENGANCAM
SURYA Online - Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia khawatir
menghadapi pemberlakuan sejumlah regulasi
yang bakal diterapkan
Tahun 2014 bersamaan
dengan pelaksanaan
Pemilu Legislatif dan
Presiden.
Misalnya, Kadin
menyoroti dampak
pengangguran yang
dapat timbul setelah
pemberlakuan UndangUndang No 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan
Batu Bara (Minerba)
terkait larangan ekspor
biji mineral mentah
yang mulai diberlakukan
2014.
“Kami berharap DPR
bersama dengan Pemerintah dan pengusaha
Minerba perlu mencari
solusi akibat pemberlakuan UU Minerba,
yang terpenting adalah
bagaimana menahan tenaga kerja
yang menganggur, baik yang terlibat
langsung maupun tidak langsung dalam
bisnis pertambangan,” kata Wakil Ketua
Umum Kadin Bidang Pemberdayaan
Daerah Natsir Mansyur di Jakarta, Senin
(16/12/2013).
Menurut Natsir, pertumbuhan
ekonomi daerah diperkirakan bakal
mengalami perlambatan akibat penerapan UU Minerba. Pasalnya, selama
ini pergerakan ekonomi daerah masih
dipengaruhi bisnis tambang mineral
karena pemegang izin, kontrak karya
(KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP)
hingga Izin Pertambangan Rakyat (IPR),
ada di daerah.
Karena itu, lanjutnya, perlu kebijakan tepat untuk membenahi permasalahan yang akan dihadapi, karena selain
pekerja, yang akan menerima imbas
dari pemberlakuan UU Minerba 2009
adalah kontraktor, pemasok hingga
warga di sekitar tambang.
“Kami khawatirkan pula ada kebangkrutan pengusaha tambang yang
tidak bisa mengembalikan pinjaman di
bank serta setoran pajak nasional dan
daerah akan terhenti untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi,” ujar Natsir.
Untuk itu, ia menegaskan, program
hilirisasi mineral dan batu bara yang
sedang digaungkan Pemerintah membutuhkan perencanaan yang matang agar
tidak merugikan sejumlah pihak.
Ia menyadari Tahun 2014 merupakan
tahun dengan iklim politik yang tinggi
sehingga hal tersebut dinilai juga bisa
memengaruhi berbagai kebijakan yang
diambil Pemerintah.
“Kami berharap agar Kementerian
ESDM, DPR Komisi VI,VII dan XI serta
join facebook.com/suryaonline
pengusaha tambang Minerba dapat
duduk bersama mencarikan solusi dengan tidak menekankan pada egoisme
institusi masing-masing,” ujarnya.
Wakil Ketum Kadin itu berpendapat, DPR dan Pemerintah Pusat bisa
melakukan intervensi namun yang
bersinggungan langsung pada kebijakan
tersebut adalah Pemerintah Daerah.
Menurut dia, egoisme DPR dan Pemerintah dapat membawa dampak pada
politik ekonomi, kesejahteraan rakyat
dan program hilirisasi Minerba yang
sebenarnya sama pentingnya dengan
tujuan negara. “Urusan kebijakan kita
serahkan ke DPR dan Pemerintah, hanya
saja jangan sampai pengusaha yang
memiliki niat baik untuk membangun
smelter terabaikan,” ucapnya.
Natsir yang juga Dirut PT Indosmelt
mengingatkan, program hilirisasi mineral dapat menciptakan nilai tambah
yang tinggi dan memiliki efek ganda
yang luar biasa terhadap Indonesia.
Selama ini potensi mineral sangat
besar namun belum diolah dengan baik
sehingga program hilirisasi mineral
dinilai sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pembangunan smelter oleh pengusaha, menurut dia, merupakan wujud
kongkrit pengusaha untuk membangun
Indonesia sebagai negara
industri dan hal tersebut
perlu dipahami oleh bangsa
yang kaya akan sumber
daya mineral ini. “Ini untuk
kepentingan bangsa yang
efek ke bawahnya juga
akan dinikmati oleh bangsa
Indonesia, Kadin berharap
pembangunan smelter ini
perlu dipercepat,” pungkasnya.
Kecemasan BPJS
Selain larangan ekspor
mineral mentah, regulasi
lainnya yang juga dicemaskan Kadin adalah UndangUndang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
yang mulai diterapkan Tahun
2014.
“Dalam implementasi UU
BPJS mendatang diperkirakan dapat menimbulkan
permasalahan,” kata Ketua
Komite Tetap Hubungan
Industrial Kadin,
Hasanuddin Rachman.
Menurut Hasanuddin
Rachman, permasalahan
tersebut terutama
terkait pembayaran
iuran untuk masingmasing program, baik
itu dalam hal ketenagakerjaan maupun
kesehatan karena dalam
BPJS Ketenagakerjaan,
pengusaha akan menjadi
objek dari program ini
sehingga ada tambahan
beban keuangan.
Sedangkan untuk BPJS
Kesehatan, lanjutnya,
pengusaha dinilai
akan menjadi objek
dan sekaligus subjek,
khususnya untuk rumah
sakit swasta. Karena
itu, ujar dia, sosialisasi
mengenai besaran iuran,
baik itu dari pemberi
kerja maupun dari
penerima upah harus
lebih diperjelas.
Sebagaimana diberitakan, 4 Juli 2013,
lembaga tripartit telah menyepakati
mulai 1 Januari 2014 sampai dengan
30 Juni 2015, iuran jaminan kesehatan
ditanggung oleh pemberi kerja sebesar
tiga persen.
Sedangkan mulai 1 Juli 2015 sampai
dengan seterusnya, jaminan kesehatan
sebesar tiga persen akan ditanggung
bersama oleh pemberi kerja dan
pekerja, karena pokok-pokok sistem
jaminan sosial nasional dilaksanakan
dalam skema asuransi sosial yang
sifatnya wajib.
Berbeda dengan Jaminan Kesehatan,
Kadin menilai, jaminan ketenagakerjaan masih belum ada gambaran yang
jelas terkait besaran dana pensiun yang
akan dikelola oleh PT Jamsostek.
Menurut Hasanuddin, pengusaha
perlu memahami BPJS, terutama terkait
dengan peran, hak dan kewajiban dunia
usaha yang berhubungan dengan implementasi BPJS. “Pasalnya menjelang
implementasi Undang-undang tersebut,
terdapat banyak hal yang dinilai belum
jelas,” katanya.
Berdasar Undang-undang Nomor 24
Tahun 2011, akan terdapat dua jenis
BPJS, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan. Untuk bidang tenaga
kerja, PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan
yang akan menangani program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun
dan kematian.
Sementara untuk bidang kesehatan,
PT Askes akan ditingkatkan fungsinya
menjadi BPJS Kesehatan yang menangani program Jaminan Kesehatan.
(antara)
follow @portalsurya