Buku 1 pengembangan keprofesian berkelanjutan (pkb) guru

2. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
BUKU 1
PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(PKB)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2010
www.bermutuprofesi.org

3. KATA PENGANTAR
Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan
2025 yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif.
Karena itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai
profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah pengembangan
keprofesian berkelanjutan (PKB). Oleh karena itu, buku ini disajikan
untuk memberi informasi seputar pengembangan keprofesian
berkelanjutan guru. Buku pengembangan keprofesian
berkelanjutan merupakan salah satu buku dari Pembinaan dan
Pengembangan Profesi Guru.
Pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada
berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara maksimal
untuk dapat mewujudkan dan memungkinkan terbitnya buku ini.
Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan sumber
inspirasi bagi pihak-pihak yang akan dan telah terlibat dalam
pelaksanaan PKB. Kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di masa mendatang.
Akhirnya, semoga Allah SWT melimpahkan kekuatan pada kita
untuk selalu berkomitmen melaksanakan perbaikan mutu
pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-
masing. Amien
Jakarta, Desember 2010
Direktur Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Prof. Dr. Baedhowi, M.Si
NIP19490828 197903 1 001
i

4. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................. 1
A. Latar Belakang...................................................................................... 1
B. Dasar Hukum ....................................................................................... 4
C. Tujuan dan Manfaat.............................................................................. 6
D. Sasaran ................................................................................................ 8
BAB II KONSEP DAN IMPLEMENTASI PKB .......................... 9
A. Pengertian PKB ..................................................................................... 9
B. Komponen PKB................................................................................... 12
C. Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan PKB.................................................. 18
D. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan PKB ....................................................... 20
E. Mekanisme PKB.................................................................................. 24
F. Peran Institusi dan Individu yang terkait dalam PKB ............................... 36
BAB III MONITORING EVALUASI, DAN PELAPORAN ............ 51
A. Monitoring dan Evaluasi Program PKB .................................................. 51
B. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PKB ..................................... 52
BAB IV PENUTUP ..................................................... 57
LAMPIRAN............................................................. 59
Format 1 : Hasil Evaluasi Diri Terhadap Kompetensi Guru, Untuk
Perencanaan Kegiatan Pkb......................................................... 59
Format 2 : Rencana Final Kegiatan PKB/PKR tingkat sekolah (Diisi oleh
Koordinator PKB tingkat sekolah) ............................................... 62
Format 3 : Format Refleksi Guru (Diisi bersama oleh Guru dan Koordinator
PKB (sesudah pelaksanaan PKB) ................................................. 63
Format 4 : Deskripsi Diri sehubungan dengan Kegiatan PKB (Pengembangan
Diri) ......................................................................................... 64
PETUNJUK PENGISIAN. ............................................. 66
ii

5. BAB I dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
PENDAHULUAN tentang Standar Nasional Pendidikan akan menfasilitasi guru
untuk dapat mengembangkan keprofesiannya secara
A. Latar Belakang berkelanjutan. Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) ini diarahkan untuk dapat memperkecil
Sejatinya, guru adalah bagian integral dari organisasi
jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial
pendidikan di sekolah secara menyeluruh. Agar sebuah
dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang
organisasi termasuk organisasi pendidikan di sekolah mampu
menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu.
menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri
kehidupan modern, Peter Senge (2000) mengingatkan Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja
perlunya mengembangkan sekolah sebagai sebuah organisasi guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang
pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru‐guru yang hasil
adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar
eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah
rangka mempertahankan eksistensinya. diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk
mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru‐guru yang
Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah
telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB‐nya
terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh organisasi
diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat
tersebut. Ini dapat dengan mudah difahami mengingat kinerja
memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan
organisasi secara tidak langsung adalah produk kinerja kolektif
kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka
semua unsurnya termasuk Sumber Daya Manusia. Oleh sebab
memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada
itu, dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun
peserta didik.
secara bersama‐sama dengan masyarakat seprofesinya harus
didorong untuk menjadi bagian dari organisasi pembelajar Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara
melalui keterlibatannya secara sadar dan sukarela serta terus Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menerus dalam berbagai kegiatan belajar guna Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
mengembangkan profesionalismenya. Angka Kreditnya, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama
selain kegiatan pembelajaran/ pembimbingan dan tugas
Untuk itu, sebagai bentuk aktualisasi tugas guru sebagai
tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah
tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian
yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru
Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang‐
khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Harapannya melalui kegiatan PKB akan terwujud guru yang
Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru
1 2

6. profesional yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu Untuk keperluan pelaksanaan PKB, maka disusunlah buku
pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah‐setengah, pedoman pengelolaan PKB. Penyusunan buku pedoman
tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang pengelolaan PKB ini bertujuan untuk:
matang, kuat dan seimbang. Dengan penguasaan ilmu
1. memberikan konsep dasar tentang PKB;
pengetahuan dan teknologi yang kuat, tuntas dan tidak
setengah‐setengah serta kepemilikan kepribadian yang prima, 2. menyajikan arahan untuk mendesain PKB di sekolah yang
maka diharapkan guru terampil membangkitkan minat peserta harus berorientasi kepada pencapaian belajar peserta
didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi melalui didik dan berkaitan dengan proses penilian dan evaluasi
penyajian layanan pendidikan yang bermutu. Mereka mampu kinerja guru; dan
membantu dan membimbing peserta didik untuk berkembang 3. menyajikan sebuah acuan dalam memahami pengelolaan
dan mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang PKB di sekolah.
secara cepat berubah sebagai ciri dari masyarakat abad 21.
Secara umum, keterkaitan antara Penilaian Kinerja (PK) GURU, B. Dasar Hukum
PKB dan pengembangan karir profesi guru dapat diperlihatkan 1. Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
pada diagram Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Nasional;
berikut ini.
2. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
S1/DIV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah,
KEPENDIDIKAN / NON
PROFESI GURU
KEPENDIDIKAN
terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008;
GURU PROFESIONAL
1. Kesra
PENDIDIKAN
PROFESI GURU
2. Harlindung
3. Tunjangan Profesi 3. Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
(PPG)
Dosen;
PK Guru - PKB -
formatif
GURU CPNS
+ + 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
(80 %)
PK Guru
sumatif Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
PROGRAM PRA
INDUKSI
(1 -2 TAHUN) JABATAN KECUKUPAN
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
ANGKA KREDIT
GURU PNS (100 %) PENGEMBANGAN KARIR
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
GURU PERTAMA (IIIA)
PK Guru = Penilaian Kinerja Guru
PKB = Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
Gambar 1: Diagram Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3 4

7. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang C. Tujuan dan Manfaat
Standar Nasional Pendidikan;
PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam
Guru;
rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang khusus PKB adalah sebagai berikut.
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
1. Memfasiltasi guru untuk mencapai standar kompetensi
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur profesi yang telah ditetapkan.
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009
2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14
3. Memotivasi guru‐guru untuk tetap memiliki komitmen
Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga
Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
profesional.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa
2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala
hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.
Sekolah;
Manfaat PKB yang terstruktur, sistematik dan memenuhi
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
kebutuhan peningkatan profesionalan guru adalah sebagai
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
berikut.
Kompetensi Guru;
1. Bagi Siswa
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun
2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Siswa memperoleh jaminan kepastian untuk mendapatkan
Konselor; pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk
meningkatkan potensi diri secara optimal melalui
15. Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 63 Tahun
penguasaan iImu pengetahuan dan teknologi sesuai
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
dengan perkembangan masyarakat abad 21 serta memiliki
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun jati diri sebagai pribadi yang luhur sesuai nilai‐nilai
2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan keluruhan bangsa.
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
2. Bagi Guru
5 6

8. PKB memberikan jaminan kepada guru untuk menguasai pembiayaannya dalam rangka mewujudkan kesetaraan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepribadian yang kualitas antarsekolah sejenis dan setingkat.
kuat sesuai dengan profesinya yang bermartabat, menarik,
D. Sasaran
dan pilihan yang kompetitif agar mampu menghadapi
perubahan internal dan eksternal dalam kehidupan abad Sasaran kegiatan PKB bagi guru dalam rangka peningkatan
21 selama karirnya. kompetensinya mencakup semua guru Taman Kanak‐
3. Bagi Sekolah/Madrasah kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
PKB memberikan jaminan terwujudnya sekolah/madrasah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah
sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang efektif
Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Pendidikan Luar
dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi,
Biasa di di sekolah dalam lingkungan Kementerian Pendidikan
dedikasi, loyalitas, dan komitmen pengabdian guru dalam
Nasional dan/atau Kementerian Agama maupun di sekolah‐
memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
peserta didik.
4. Bagi Orang Tua/Masyarakat
PKB memberikan jaminan bagi orang tua/masyarakat
bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
masing‐masing anak mereka di sekolah memperoleh
bimbingan dari guru yang mampu bekerja secara
profesional dan penuh tanggung jawab dalam
mewujudkan kegiatan pembelajaran secara efektif, efisien,
dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat
lokal, nasional dan global.
5. Bagi Pemerintah
Dengan kegiatan PKB, pemerintah mampu memetakan
kualitas layanan pendidikan sebagai upaya pembinaan,
pengembangan, dan peningkatan kinerja guru serta
7 8

9. BAB II berkembang. PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan
KONSEP DAN IMPLEMENTASI PKB kesempatan pengembangan karir baik saat ini maupun ke
depan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung
A. Pengertian PKB perubahan khususnya di dalam praktik‐praktik dan
pengembangan karir guru.
PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru
yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa Pada prinsipnya, PKB mencakup kegiatan perencanaan,
perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk
siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan
mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut
lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam ini (diadopsi dari Center for Continuous Professional
tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang Development (CPD). University of Cincinnati Academic Health
mereka ketahui dan mampu melakukannya. PKB mencakup Center. http://webcentral.uc.edu/‐cpd_online2). Dengan
berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru
berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat
dan/atau pelatihan awal sebagai guru. PKB mendorong guru pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta
untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara kemajuan karir guru dan/atau praktisi pendidikan.
keseluruhan mencakup bidang‐bidang berkaitan dengan
pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat
memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan
dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang
dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya.
Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi
profesinya serta upaya untuk memperbaharui dan PKB
meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja
sebagai guru, PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik
terhadap struktur keterampilan dan kompetensi pribadi atau
bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini
adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan
memenuhi standar kompetensi profesinya, selalu
memperbaharuimya, dan secara berkelanjutan untuk terus Gambar 2: Diagram Kegiatan PKB
9 10

10. 5. berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan
keberhasilan peserta didik dalam belajarnya;
PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan
keprofesionalan guru. PKB tidak terjadi secara ad‐hoc tetapi 6. membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide‐
dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan ide dan sumberdaya yang ada;
perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi
7. menyediakan waktu yang cukup, dukungan dan
(khususnya bagi guru yang belum mencapai standar
sumberdaya bagi guru agar mampu menguasai isi materi
kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan
belajadan pedagogi serta mengintegrasikan dalam praktik‐
kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan
praktik pembelajaran sehari‐hari;
mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan
pengetahuan dan keterampilan baru. PKB dalam rangka 8. didesain oleh perwakilan dari mereka‐mereka yang akan
pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan berpartisipasi dalam kegiatan PKB bekerjasama dengan
tanggung‐jawab guru secara individu sesuai dengan para ahli dalam bidangnya;
masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang 9. mencakup berbagai bentuk kegiatan termasuk beberapa
berada di ujung paling depan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya
agar PKB dapat mendukung kebutuhan individu dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu.
meningkatkan praktik‐praktik keprofesianalan maka kegiatan
PKB harus: B. Komponen PKB
1. menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan
ajar yang diampu; keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi
2. menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi
dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar
pembelaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu;
kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada
3. menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan
proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di fungsional guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan
samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
diampu dan metodologi pembelaran (pedagogik) untuk Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
mata pelajaran tertentu; Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selain kedua unsur
4. mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada utama lainnya, yakni: (i) pendidikan; dan (ii)
dalam bidang pendidikan; pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau
tugas lain yang relevan; PKB adalah unsur utama yang
11 12

11. kegiatannya juga diberikan angka kredit untuk pengembangan tertentu. Minimal sesuai dengan waktu yang telah
karir guru. Dalam Permennegpan tersebut juga dijelaskan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara
bahwa PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Angka Kreditnya. Sedangkan kegiatan kolektif guru
1. Pelaksanaan Pengembangan Diri
adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan
Pengembangan diri adalah upaya‐upaya untuk pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan
meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi
kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang‐ profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolektif guru
undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan mencakup: (1) kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok
kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan guru untuk penyusunan kelompok kurikulum dan/atau
termasuk pelaksanaan tugas‐tugas tambahan yang relevan pembelajaran; (2) pembahas atau peserta pada seminar,
dengan fungsi sekolah/ madrasah. Kegiatan koloqium, diskusi pannel atau bentuk pertemuan ilmiah
pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan yang lain; dan (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan
kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau tugas dan kewajiban guru.
meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup:
Kegiatan pengembangan diri yang mencakup diklat
kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan
fungsional dan kegiatan kolektif guru tersebut harus
profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam
mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian
Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
standar dan/atau peningkatan kompetensi profesi
Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk mampu
khususnya berkaitan dengan melaksanakan layanan
melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan
pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup antara lain
fungsi sekolah/madrasah, program PKB diorientasikan
(1) kompetensi menyelidiki dan memahami konteks di
kepada kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan
tempat guru mengajar; (2) penguasaan materi dan
tugas‐tugas tambahan tersebut (misalnya kompetensi bagi
kurikulum; (3) penguasaan metode mengajar; (4)
kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala
kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan
perpustakaan, dsb).
pembelajaran; (5) penguasaan teknologi informatika dan
Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti komputer (TIK); (6) kompetensi menghadapi inovasi dalam
pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai sistem pendidikan di Indonesia, termasuk UU No 14 Tahun
standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau 2005 dan PP No 74 Tahun 2008, dsb; (7) kompetensi
meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di menghadapi tuntutan teori terkini; dan (8) kompetensi
atas standar kompetensi profesi dalam kurun waktu
13 14

12. lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas‐tugas 2) tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal
tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi dan pembelajaran pada satuan pendidikanyang
sekolah/madrasah. dimuat di:
2. Pelaksanaan Publikasi Ilmiah • jurnal tingkat nasional yang terakreditasi;
Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah • jurnal tingkat nasional yang tidak
dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk terakreditasi/tingkat provinsi;
kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses
• jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/sekolah/‐
pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia
madrasah, dsb.
pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3
kelompok kegiatan, yaitu: c. publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan
dan/atau pedoman guru. Publikasi ini mencakup
a. presentasi pada forum ilmiah; sebagai
pembuatan:
pemrasaran/nara sumber pada seminar, lokakarya
ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah; 1) buku pelajaran per tingkat atau buku pendidikan
per judul yang:
b. publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif
pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah ini • lolos penilaian BSNP
mencakup pembuatan:
• dicetak oleh penerbit dan ber‐ISBN
1) karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada
• dicetak oleh penerbit dan belum ber‐ISBN
bidang pendidikan di sekolahnya yang:
2) modul/diklat pembelajaran per semester yang
• diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku digunakan di tingkat:
yang ber‐ISBN dan diedarkan secara nasional
atau telah lulus dari penilaian ISBN, • provinsi dengan pengesahan dari Dinas
Pendidikan Provinsi;
• diterbitkan/dipublikasikan dalam
majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang • kabupaten/kota dengan pengesahan dari
terakreditasi, provinsi, dan tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
kabupaten/kota, • sekolah/madrasah setempat.
• diseminarkan di sekolah atau disimpan di 3) buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh
perpustakaan. penerbit yang ber‐ISBN dan/atau tidak ber‐ISBN;
15 16

13. 4) karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh KOMPONEN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
kepala sekolah/ madrasah tiap karya; (Pasal 11 ayat c, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)
5) buku pedoman guru.
3. Pelaksanaan Karya inovatif PKB
Karya inovatif adalah karya yang bersifat
pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai
bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas
proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia
pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini
mencakup:
a. penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks
Gambar 3: Komponen PKB
dan/atau sederhana;
C. Prinsip‐prinsip Dasar Pelaksanaan PKB
b. penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni
kategori kompleks dan/atau sederhana; Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan PKB harus
c. pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/‐ dapat mematuhi prinsip‐prinsip sebagai berikut.
praktikum kategori kompleks dan/ atau sederhana; 1. PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau
d. penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya berbasis hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKB
pada tingkat nasional maupun provinsi. harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari‐hari.
Secara singkat, gambar di bawah ini menggambarkan 2. Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk
komponen PKB yang dapat diberikan angka kredit. Angka mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan
Kredit ini diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk
fungsional guru. menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan
pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan
program PKB harus dimulai dari sekolah.
3. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap
guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal
jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
17 18

14. Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. peningkatan mutu pendidikan yang disetujui bersama
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sekolah antara sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat.
berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu.
8. Sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah
4. Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah atau dengan sekolah di sekitarnya (misalnya di gugus KKG
diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai atau MGMP) untuk menjaga relevansi kegiatannya dan
dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang‐undangan. yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar bepergian
Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak ke tempat lain.
dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan
9. PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi
program PKB.
lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki
5. Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa, dan
pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi sekaligus mendukung perubahan khusus di dalam praktik‐
akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan praktik dan pengembangan karir guru yang lebih obyektif,
terkini, dan teknologi dan/atau seni, serta menggunakan transparan dan akuntabel.
pekerjaan dan data peserta didik untuk meningkatkan
D. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan PKB
kualitas pembelajaran.
6. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Oleh Lingkup pengembangan keprofesian berkelanjutan,
karena itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan seperti ditunjukkan dalam diagram di bawah ini (diadopsi dari
pengembangan harus melibatkan guru secara aktif TDA: Continuing Professional Development.
http://www.tda.gov.uk/teachers/continuingprofessional‐develop‐ment.aspx).
sehingga betul‐betul terjadi perubahan pada dirinya, baik
Beberapa bentuk PKB dapat meliputi unsur‐unsur yang
dalam penguasaan materi, pemahaman konteks,
bersifat internal sekolah, eksternal, antarsekolah maupun
keterampilan, dan lain‐lain sesuai dengan tujuan
melalui jaringan virtual.
peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.
7. PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi,
misi, dan nilai‐nilai yang berlaku di sekolah dan/atau
kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan PKB harus
menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan
sekolah dan/atau kabupaten/ kota dalam melaksanakan
19 20

15. b. merencanakan dan melaksanakan pembelajaran
Contoh: Program Induksi,
mentoring, pembinaan, dengan menggunakan metode pembelajaran yang
observasi pembelajaran,
kemitraan pembelajaran,
berbagi pengalaman,
sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
Pengembangan sekolah
secara menyeluruh (WSD=
whole school development) c. mengevaluasi, menilai dan menganalis hasil belajar
peserta didik yang dapat menggambarkan kemampuan
Contoh: Jaringan lintas
sekolah (seperti KKG/MGMP,
KKM, KKKS/MKKS, KKPS,
peserta didik sesungguhnya;
MKPS, atau jaringan virtual.
DALAM
SEKOLAH
d. menganalisis dan mengembangkan model
Contoh: PPPP-TK, LPMP,
LPTK, Asosiasi Profesi, dan pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh
PKB Provider lainnya.
dari peserta didik terhadap pembelajarannya;
e. menulis kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari‐
hari sebagai bahan untuk melakukan refleksi dan
pengembangan pembelajaran;
Gambar 4: Diagram Sumber‐sumber PKB f. membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang
Ini dimaksudkan bahwa kegiatan PKB yang berupa kursus, berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu
pelatihan, penataran maupun berbagai bentuk diklat yang lain pengembangan pembelajaran;
dapat diselenggarakan oleh sekolah secara mandiri (sumber g. melakukan penelitian mandiri (misalnya Penelitian
PKB dalam sekolah), contohnya: program Induksi, mentoring, Tindakan Kelas) dan menuliskan hasil penelitian
pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, tersebut;
dan berbagi pengalaman antarguru, pengembangan sekolah
h. dan sebagainya.
secara menyeluruh (WSD= whole school development). Lebih
rinci lagi, kegiatan PKB yang dapat dilakukan di dalam sekolah 2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam
secara mandiri dapat dikelompokkan sebagai berikut. satu sekolah, antara lain:
1. Dilakukan oleh guru sendiri, antara lain: a. saling mengobservasi dan memberikan saran untuk
perbaikan pembelajaran;
a. mengembangkan kurikulum yang mencakup topik‐topik
aktual/terkini yang berkaitan dengan sains dan b. melakukan identifikasi, investigasi dan membahas
teknologi, sosial, dsb, sesuai dengan kebutuhan peserta permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah;
didik;
c. menulis modul, buku panduan peserta didik, Lembar
Kerja Peserta didik, dsb;
21 22

16. d. membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang kepakaran lain ini dapat disediakan melalui kegiatan di LPMP,
berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lain yang diakui
pengembangan pembelajaran; oleh pemerintah ataupun melalui pendidikan dan pelatihan
jarak jauh melalui jejaring virtual atau TIK yang
e. mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar
diselenggarakan oleh institusi layanan luar negeri.
dengan menggunakan TIK;
Proses PKB dimungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien
f. pelaksanan pembimbingan pada program induksi;
bila dilakukan di sekolah sendiri atau dilakukan bersama‐sama
g. dan sebagainya. dengan sekolah lain yang berdekatan (misalnya melalui KKG
Sumber PKB jaringan sekolah merupakan kegiatan PKB atau MGMP). Kegiatan PKB dapat dilakukan di luar lingkungan
yang dilaksanakan melalui kerjasama antarsekolah baik dalam sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas Pendidikan, PT/LPTK atau
satu rayon (gugus), antarrayon dalam kabupaten/kota penyedia jasa lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang
tertentu, antarprovinsi bahkan dimungkinkan melalui jaringan tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.
kerjasama sekolah antarnegara secara langsung maupun
E. Mekanisme PKB
melalui teknologi informasi (sumber PKB jaringan sekolah).
Kegiatan PKB dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang Berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi
ada dapat berupa: guru dan ketentuan yang berlaku pada praktik‐praktik
pelaksanaan PKB yang ada, maka dikembangkan mekanisme
a. kegiatan KKG/MGMP;
PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk
b. pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih; meningkatkan profesionalismenya sebagai berikut.
c. kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb; Tahap 1: Setiap awal tahun guru melakukan evaluasi diri
d. mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Guru di
sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, suatu sekolah, baik guru yang berpengalaman
atau dari instansi lain yang relevan. maupun guru yang baru mulai mengajar, harus
melakukan proses evaluasi diri, dan mengikuti
Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan
penilaian kinerja dan reviu tahunan pada awal
keprofesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber
tahun ajaran dan/atau menjelang akhir tahun
dalam sekolah maupun jaringan sekolah, atau masih
ajaran. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu
membutuhkan pengembangan lebih lanjut, maka dapat
sekolah, maka kegiatan evaluasi diri, PKG dan PKB
menggunakan sumber‐sumber PKB selain kedua sumber PKB
dilakukan di sekolah induknya. Evaluasi diri
tersebut, yakni sumber kepakaran luar lainnya. Sumber
23 24

17. dilakukan dengan mengisi Format‐1, yang memuat • Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan
antara lain sebagai berikut. selama satu tahun ke depan dalam rangka
pengembangan diri.
• Semua usaha yang telah dilakukannya untuk
mengembangkan kompetensinya selama satu • Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan
tahun terakhir, baik dengan mengikuti selama kurun waktu tertentu untuk
pelatihan yang bersifat formal maupun memperbaiki Profil dan Angka Penilaian
informal (berkaitan dengan pengembangan Kinerja.
diri yang diorientasikan kepada peningkatan
• Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan
kualitas pembelajaran, pengembangan
sendiri.
pengetahuan dan keterampilan menghasilkan
karya ilmiah dan/atau karya innovatif). • Kegiatan yang direncanakan membutuhkan
partisipasi atau kerja sama dengan guru lain.
• Hasil atau dampak yang dirasakannya dari
usaha tersebut. • Pengembangan kompetensi yang masih
dibutuhkannya serta bantuan lain yang
• Keberhasilan yang dicapainya dalam
diperlukannya untuk mencapai tujuannya.
melaksanakan tugas selama satu tahun
terakhir, termasuk inovasi yang dilakukan dan Tahap 2 : Segera setelah selesai melakukan evaluasi diri,
kontribusinya terhadap pengembangan guru mengikuti proses Penilaian Kinerja Formatif
sekolah, dsb. (lihat Pedoman Penilaian Kinerja). Penilaian
Kinerja ini diperlukan untuk menentukan profil
• Kendala yang dihadapinya dalam
kinerja guru dalam menetapkan apakah guru akan
melaksanakan tugasnya (baik secara internal
mengikuti program peningkatan kinerja untuk
yaitu pada dirinya sendiri maupun dari luar).
mencapai standar kompetensi profesinya atau
• Kelemahan/kekurangan yang dirasakan masih kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut.
ada pada dirinya (termasuk keterampilan baru
Tahap 3 : Melalui konsultasi dengan Kepala Sekolah (jika
yang ingin dikuasainya).
koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh
• Hasil dari proses Kegiatan induksi dan Kepala Sekolah) dan Komite Sekolah, Guru dan
Penilaian Kinerja yang baru dialaminya. koordinator PKB membuat perencanaan kegiatan
PKB (Format‐2) bersifat sementara (untuk
selanjutnya dikoordinasikan dengan Koordinator
25 26

18. PKB Kabupaten/Kota dan Koordinator KKG/ kegiatan PKB yang akan dilaksanakan di
MGMP) yang didasarkan kepada: kabupaten/kota dan memberikan anggaran atau
subsidi kepada sekolah maupun KKG/MGMP untuk
• evaluasi diri yang dilakukan oleh guru;
menyelenggarakan PKB di tingkat sekolah secara
• catatan pengamatan berkala yang pernah mandiri maupun melalui kegiatan jaringan
dilakukan oleh Guru Pembina (jika ada), sekolah.
Pengawas, dan/atau Kepala Sekolah;
Tahap 5 : Guru menerima rencana program PKB yang
• penilaian kinerja guru; mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam
• data dari sumber lain yang sudah dikumpulkan dan/atau luar sekolah, yang telah dibahas dan
oleh koordinator PKB, termasuk kebutuhan disepakati oleh koordinator PKB kabupaten/kota,
akan pengembangan sumber daya manusia kepala sekolah (jika koordinator PKB adalah guru
yang tercermin pada Rencana Pengembangan yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah), koordinator
Sekolah. KKG/MGMP dan koordinator sekolah berdasarkan
hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan
Tahap 4 : Koordinator PKB Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah Kabupaten/Kota. Setiap guru berhak menerima
(jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan pembinaan berkelanjutan (jika memang
oleh Kepala Sekolah), Koordinator KKG/MGMP dan diperlukan) dari seorang guru yang
Koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan berpengalaman dalam melaksanakan proses
menyetujui rencana kegiatan PKB bersifat final pembelajaran dan telah mencapai standar
yang memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan kompetensi yang telah ditetapkan serta memiliki
oleh guru sendiri dan/atau bersama‐sama dengan kinerja minimal baik berdasaskan hasil PK GURU
guru lain di dalam sekolah sebagai bagian dari dan ditunjuk/ditetapkan oleh kepala sekolah.
kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah Rencana kegiatan PKB juga mencakup sasaran
tertentu, kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu
KKG dan MGMP maupun kegiatan yang akan setelah guru mengikuti program PKB (lihat
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Khusus lampiran Format Laporan Kendali Kinerja Guru
kegiatan PKB yang akan dilaksanakan di pada pedoman PK GURU).
kabupaten/kota terlebih dahulu dikonsultasikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk Tahap 6 : Guru mengikuti program PKB yang telah
memperoleh persetujuan. Dinas Pendidikan direncanakan baik di dalam dan/atau di luar
Kabupaten/ Kota mengalokasikan anggaran untuk sekolah. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa
27 28

19. kesibukan guru mengikuti kegiatan PKB tidak yang ditetapkan dengan kata lain guru berkinerja
mengurangi kualitas pembelajaran peserta didik di rendah perlu mencantumkan tahap
kelasnya. Ada perbedaan antara pelaksanaan PKB pelaksanaannya. Selain itu, dalam rencana PKB
bagi guru‐guru yang hasil PK GURUnya telah tersebut juga perlu mencantumkan pihak‐pihak
mencapai atau lebih standar kompetensi profesi yang terlibat dalam keseluruhan proses, mulai
dengan guru‐guru yang hasil PK GURUnya masih tengah semester 1 sampai dengan tengah
belum mencapai standar komptensi profesi. semester 2, sebelum pelaksanaan PK GURU
sumatif di akhir tahun ajaran. Tahapan kegiatan
Bagi guru‐guru yang telah mendapatkan hasil PK
PKB tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
GURU formatifnya sama atau di atas standar akan
mengikuti program PKB agar memiliki ilmu Tahap Uraian
pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak
Informal Pada tahap ini, guru yang bersangkutan bersama
setengah‐tengah serta memiliki kepribadian yang koordinator PKB atau kepala sekolah, menganalisis
matang, kuat dan seimbang agar mampu hasil PK GURU dan menetapkan solusi untuk
mengatasinya. Guru kemudian diberi kesempatan
memberikan layanan pendidikan sesuai dengan selama 4 – 6 minggu sebelum dilakukan penilaian
perkembangan masa kini. Sedangkan khusus bagi kemajuan pertama untuk mengetahui hasil
peningkatan kompetensi yang dilakukan guru
guru‐guru yang mengikuti program PKB untuk
secara mandiri atau bersama kelompok guru lain.
mencapai standar kompetensi profesi (guru‐guru Semua hal yang dilakukan guru selama tahap ini
yang hasil PK GURU formatifnya di bawah standar harus sesuai dengan recana kegiatan yang telah
disusun. Jika pada penilaian kemajuan pertama,
kompetensi yang ditetapkan) harus guru telah berhasil meningkatkan kompetensinya,
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) jenis yakni memperoleh nilai yang lebih tinggi
dibandingkan nilai formatif untuk kompetensi
kompetensi yang perlu ditingkatkan; (ii) daya
termaksud, maka guru dapat langsung
dukung yang tersedia di sekolah; (iii) catatan hasil melaksanakan PKB untuk peningkatan
evaluasi diri, refleksi diri, dan hasil PK GURU; serta profesionalisme.
Formal Jika guru tidak/belum menunjukkan peningkatan
(iv) target perubahan/peningkatan yang kompetensi pada penilaian kemajuan pertama
diharapkan akan terjadi setelah guru mengikuti (tahap informal), maka koordinator PKB bersama
kepala sekolah dapat menentukan proses
kegiatan PKB untuk mencapai standar kompetensi
selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru. Proses
profesi. peningkatan pada tahap ini antara lain:
• Guru melakukan peningkatan kompetensi di
Dalam penyusunan rencana PKB untuk mencapai sekolah dengan pendampingan, artinya guru
standar kompetensi profesi khususnya bagi guru‐ harus bekerja sama dengan seorang guru
pendamping yang akan memberikan dukungan
guru yang hasil PK GURU‐nya di bawah standar untuk melakukan kegiatan peningkatan
29 30

20. kompetensi yang diperlukan, meliputi mengajar (<24 jam) dengan maksud agar guru
kompetensi pedagogik dan/atau profesional. dapat lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan
Selama 4 – 6 minggu, guru pendamping wajib pelaksanaan belajar mengajarnya. Jika guru masih
memberikan masukan dan bimbingan secara tidak dapat menunjukkan peningkatan kinerja
intensif untuk meningkatkan kompetensi yang ditargetkan dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan
terkait, sebelum dilakukan penilaian kemajuan PKB pencapaian standar kompetensi profesi, maka
kedua. guru dapat dikenakan sangsi kepegawaian setelah
• Untuk peningkatan kompetensi tertentu yang melalui proses tertentu sesuai aturan
tidak dapat dilakukan di sekolah, guru dapat kepegawaian. Proses pelaksanaan sangsi
melakukan peningkatan kompetensinya di luar kepegawaian ini dilaksanakan dengan cara:
sekolah. Dalam hal ini, guru dapat mengikuti koordinator PKB melaporkan guru yang
pelatihan tertentu dengan persetujuan bersangkutan kepada kepala sekolah untuk
koordinator PKB dan kepala sekolah. Sebagai selanjutnya diteruskan kepada dinas pendidikan
contoh, guru dapat mengikuti pelatihan yang setempat agar dapat diproses lebih lanjut sesuai
diperlukan di P4TK, LPMP, LPTK, atau lembaga aturan yang berlaku.
lain yang sejenis, selama 4 – 6 minggu sebelum
dilakukan penilaian kemajuan kedua pada Dalam pelaksanaan PKB untuk mencapai standar
waktu yang telah disepakati oleh guru yang kompetensi profesi khususnya bagi guru‐guru yang
bersangkutan dengan penilai (sebelum akhir
tahun ajaran), untuk mengetahui kemajuan
hasil penilaian kinerjanya masih di bawah standar
capaian peningkat‐an kompetensi guru. Hasil yang ditetapkan dapat didampingi oleh Guru
penilaian kemajuan tahap kedua ini akan pendamping/mentor. Guru pendamping/mentor
ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Koordinator PKB dan/atau kepala sekolah wajib adalah guru senior yang kompeten, yang bertugas
memantau keikutsertaan guru dalam kegiatan memberikan pendampingan kepada guru yang
ini.
Guru tidak perlu mengikuti PKB untuk pencapaian
mengikuti PKB tersebut. Guru pendamping/mentor
standar kompetensi profesi di tahun berikutnya dapat berasal dari sekolah maupun dari luar sekolah
apabila pada PK GURU sumatif di akhir tahun (jika sekolah merasa belum memiliki guru yang
ajaran guru tidak lagi mempunyai nilai di bawah
standar pada semua kompetensi yang dinilai. memenuhi persyaratan yang ditentukan).
Namun, bila pada PK GURU sumatif tersebut masih
terdapat nilai di bawah standar, maka guru harus Persyaratan untuk menjadi guru
mengikuti program PKB pencapaian standar pendamping/mentor adalah memiliki: (i) kualifikasi
kompetensi profesi kembali di tahun berikutnya
untuk meningkatkan kompetensinya yang masih
akademik S‐1/D‐IV dalam bidang yang sesuai
mendapatkan nilai di bawah standar. Dalam hal dengan guru yang didampingi; (ii) sertifikat
ini, guru dinyatakan telah mencapai kemajuan jika pendidik; (iii) pangkat/jabatan minimal sama
guru dapat meningkatkan minimal 50% dari jumlah
kompetensi yang menurut hasil PK GURU formatif dengan guru yang didampingi; (dan (iv) ciri‐ciri yang
perlu ditingkatkan. Jika guru tidak mencapai dibutuhkan oleh seorang pendamping/ mentor,
kondisi tersebut, maka guru dapat dikenakan
sangsi, antara lain berupa pengurangan jam
yaitu sabar, bijak, banyak mendengar, tidak
31 32

21. menggurui, dapat mengajak guru yang penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru,
didampinginya untuk berbuka hati, dan dapat serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan
bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam kualitas layanan pendidikan di sekolah.
maupun di luar sekolah.
Tahap 8: Setelah mengikuti program PKB, guru guru wajib
Sedangkan tugas pokok guru pendamping/mentor mengikuti PK GURU sumatif di akhir tahun ajaran.
dalam ini antara lain adalah sebagai berikut. Hasil PK GURU sumatif akan dikonversi ke perolehan
1) Melakukan monitoring terhadap kegiatan yang angka kredit. Gabungan angka kredit PKB dan PKB
dilakukan oleh guru selama guru mengikuti PKB yang telah diikuti guru akan diperhitungkan untuk
pencapaian standar profesi. kenaikan pangkat, jabatan, dan fungsional guru, dan
2) Memberikan bimbingan kepada guru yang merupakan bahan pertimbangan untuk pemberian
didampingi berdasarkan hasil isian evaluasi diri tugas tambahan atau pemberian sangsi pada guru.
guru, refleksi diri, portofolio, dan Angka kredit PK GURU diberikan oleh penilai;
catatan/laporan hasil PK GURU. sedangkan angka kredit PKB diberikan oleh
3) Memberikan masukan dan turut mencarikan koordinator PKB tingkat sekolah dengan mengacu
solusi jika guru yang didampingi mempunyai kepada pedoman pemberian angka kredit untuk
masalah terkait dengan pelaksanaan PKB PKB.
pencapian standar profesi.
Tahap 9: Di akhir tahun, semua guru dan koordinator PKB
4) Membuat catatan dan laporan hasil monitoring
tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan
terhadap pelaksanaan PKB pencapaian standar
PKB yang diikutinya benar‐benar bermanfaat dalam
yang dilakukan oleh guru yang didampingi dan
meningkatkan kompetensinya maupun kemampuan
(bila diperlukan) menetapkan tindak lanjut yang
lain untuk menghasilkan karya ilmiah dan/atau
harus dilakukan.
karya inovatif (Format‐3).
Tahap 7 : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan PKB
Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru
oleh Koordinator PKB Kabupaten/kota bekerja sama
dengan tugas tambahannya sebagai Guru Pendamping/
dengan Koordinator PKB tingkat sekolah untuk
Mentor atau sebagai Koordinator PKB tingkat sekolah
mengetahui apakah kegiatan PKB yang dilaksanakan
sebagaimana halnya guru yang mengikuti kegiatan PKB tidak
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
mengurangi kuantitas dan kualitas mengajarnya. Masa kerja
dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengkaji
koordinator PKB, penilai, dan guru pendamping/mentor
kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk
adalah 3 (tiga) tahun. Setelah habis masa kerjanya, akan
perbaikan kegiatan PKB di masa mendatang, dan
dilakukan evaluasi untuk menentukan masa kerja berikutnya.
33 34

22. Pemilihan koordinator PKB, penilai, dan guru F. Peran Institusi dan Individu yang terkait dalam PKB
pendamping/mentor dilakukan oleh kepala sekolah dengan
persetujuan pengawas dan semua guru di sekolah tersebut, 1. Peran Institusi terkait dalam pelaksanaan PKB
sedangkan penetapan dan pengangkatannya dilakukan oleh Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan PKB, maka
kepala sekolah dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan semangat otonomi pendidikan dan
Kabupaten/Kota. Secara formal kepala sekolah menerbitkan akuntabilitas publik perlu ditetapkan tugas dan tanggung
SK penetapan koordinator PKB, penilai dan guru pendamping. jawab setiap institusi yang terkait. Pelaksanaan tugas dan
Selain itu, sekolah dan Dinas Pendidikan setempat harus tanggung jawab tersebut tergambar dalam diagram
menjamin keterlaksanaan tugas Guru Pendamping/Mentor berikut ini.
atau sebagai Koordinator PKB agar pelaksanaan PKB dapat
dilaksanakan sesuai dengan prinsip‐prinsip PKB yang telah Tingkat Pusat Kemendiknas
Menyusun Pedoman dan instrumen PKB, mensyeleksi
dan melatih instruktur tim inti PKG tingkat pusat,
ditetapkan dan sekaligus dapat mencapai tujuan yang ingin melakukan pemantauan dan evaluasi.
Melaksanakan pemetaan data profil keinerja guru,
dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan Tingkat Dinas Pendidikan pendampingan, pembimbingan , dan konsultasi
Provinsi Provinsi dan LPMP pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi,
bagi peserta didik. pelaporan untuk menjamin pelaksanaan PKB yg berkualitas
Mengelola PKB tingkat Kabupaten/Kota untuk
Tingkat Dinas Pendidikan menjamin PKB dilaksanakan secara efektif, efisien,
Secara umum, mekanisme PKB tersebut dapat Kab/Kota Kabupaten/Kota objektif, adil, akuntabel, dsb, serta membantu &
memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan Gugus
digambarkan dalam mekanisme yang mencakup sembilan
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan
Tingkat KKG/MGMP
tahapan sebagai berikut: Kecamatan kecamatan/gugus
pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu
dan memobimbing pelaksanaan PKB di sekolah.
Tingkat Sekolah atau Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan
Guru Koordinator PKB Sekolah Madrasah
Guru melalui pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah
mengevaluasi diri dan Guru
proses Penilaian
menjelang akhir membuat
Kinerja Formatif Menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk
tahun ajaran, perencanan PKB,
(1.2) (1.3) Koordinator meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya
Format-1 (1.1)
PKB sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah
maupun kabupaten/kota
Guru
menjalankan
Guru menerima
rencana final
Guru menyetujui
rencana kegiatan
Gambar 6 : Diagram Tugas dan Tanggung‐jawab Institusi
program PKB kegiatan PKB, PKB, Format-2
sepanjang tahun
(1.6)
Format-2 (1.5) (1.4) dalam Pelaksanaan PKB
Guru mengikuti
Diagram tersebut menunjukkan adanya keterkaitan
Koordinator PKB Penilaian Kinerja Guru melakukan
melaksanakan
monev. kegiatan
Sumatif dan
menerima perki-
refleksi kegiatan
PKB Format-3
tugas dan tanggung jawab pihak‐pihak yang terlibat
PKB (1.7) raan angka kredit (1.9)
(1.8) dalam pelaksanaan PKB mulai dari tingkat pusat
(Kementerian Pendidikan nasional) sampai dengan
Gambar 5: Siklus Mekanisme PKB sekolah. Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut,
menuntut agar pihak‐pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan PKB melakukan koordinasi. Tugas dan
35 36

23. tanggung jawab masing‐masing pihak dimaksud dirinci
sebagai berikut.
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi
Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Pusat. dan LPMP
Kementerian Pendidikan Nasional sebagai institusi Dinas Pendidikan Provinsi sebagai institusi tingkat
tingkat pusat memiliki tugas dan tanggung‐jawab dalam provinsi dan LPMP sebagai perwakilan institusi pusat di
pelaksanaan PKB sebagai berikut. provinsi memiliki tugas dan tanggung‐jawab dalam
1. Menyusun dan mengembangkan rambu‐rambu pelaksanaan PKB sebagai berikut.
pengembangan dan prosedur pelaksanaan kegiatan 1. Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP menghimpun
PKB. data profil kinerja guru dan sekolah yang ada di
2. Menyusun pedoman dan perangkat lain untuk daerahnya.
pelaksanaan kegiatan PKB. 2. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT
3. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan‐ untuk melatih tim pelaksana PKB tingkat
kebijakan terkait PKB. Kabupaten/Kota.
4. Memfasilitasi kegiatan dan jika dimungkinkan juga 3. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi serta
pembiayaan pelaksanaan PKB tingkat sekolah, gugus memfasilitasi kegiatan PKB yang ada di bawah
maupun kabupaten/kota melalui lembaga P4TK dan kewenangannya.
sumber‐sumber belajar lainnya. 4. Menjamin bahwa kegiatan PKB sesuai dengan
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PKB secara kebutuhan sekolah, khususnya kegiatan PKB yang
nasional. dilaksanakan melalui KKG/MGMP.
6. Menyusun laporan pengelolaan kegiatan PKB dan hasil 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pemantauan dan evaluasi secara nasional. PKB di bawah kewenangannya.
7. Menyampaikan laporan pengelolaan kegiatan PKB 6. Dinas Pendidikan Provinsi bersama‐sama dengan
hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas LPMP membuat laporan pengelolaan kegiatan PKB,
Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik untuk hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB dan
ditindak lanjuti. mengirimkannya kepada sekolah, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian Pendidikan
Nasional.
37 38

24. 6. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi
kegiatan PKB dan mengirimkannya kepada sekolah,
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/
dan/atau LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan
Kota
Provinsi masing‐masing sebagai masukan untuk
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai institusi perbaikan pelaksanaan PKB di masa mendatang.
yang bertanggung‐jawab langsung dalam pengelolaan
7. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi
sekolah di tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dan
kegiatan PK GURU dan PKB termasuk penyempurnaan
tanggung‐jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.
dan pembaharuan data secara berkala di tingkat
1. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota.
Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih tim
Tugas dan Tanggung Jawab KKG/MGMP
pelaksana PKB tingkat Kabupaten/Kota.
KKG/MGMP sebagai institusi kegiatan guru yang
2. Menghimpun dan menyediakan data profil kinerja
bertanggung‐jawab terhadap upaya peningkatan
guru dan rencana PKB sekolah dan gugus sekolah yang
keprofesian guru di gugus masing‐masing dalam
ada di wilayahnya.
kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung‐jawab
3. Mengetahui dan menyetujui program kerja dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.
pelaksanaan PKB yang diajukan sekolah dan gugus.
1. Menghimpun dan menyediakan data profil kinerja
4. Menyediakan pendanaan, layanan konsultasi, dan guru dan rencana PKB sekolah yang ada di gugusnya.
pendampingan serta mengkoordinasikan pelaksanaan
2. Mengkoordinasikan, menyusun rencana pelaksanaan
PKB yang ada di daerahnya (sekolah maupun gugus).
dan pembiayaan serta melaksanakan kegiatan PKB di
Jika diperlukan menyusun rencana dan pembiayaan
gugusnya.
serta melaksanakan kegiatan PKB di tingkat
kabupaten/kota (kegiatan PKB yang dikelola oleh 3. Mengusulkan rencana PKB gugus dan pembiayaannya
Dinas Pendidikan kabupaten/kota). kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 4. Mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan
PKB untuk mengetahui ketercapaian maupun PKB di gugusnya masing‐masing untuk disampaikan
kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PKB di sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
dan/ atau gugus sekolah maupun yang dikelola oleh Sekolah.
Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan,
5. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi
serta tindak lanjut perbaikan ke depan.
pelaksanaan PKB di sekolah.
39 40