Presentation slides addressing relation between the IPR system with Contract Law, presented in Indonesian language.

1.  Prayudi Setiadharma, S.H., M.IPL.

2.  S.H., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tahun
2002;
 Master of Intellectual Property Laws, University of
Melbourne, tahun 2004;
 Oktober 2008 – Mei 2012: Partner di AMR PARTNERSHIP
(d/h AMROOS & PARTNERS), General Representative
sejak April 2010;
 Juni 2012 – sekarang : Co-Founder & Managing Partner
di P+P Consulting: Intellectual Property Management
Services;
 2007-sekarang: Patent Committee Member, Asian Patent
Attorneys Association - Indonesian Group, sejak 2010
merangkap sebagai Sekretaris;
 2007-sekarang: Foreign Affiliate Member, American
Intellectual Property Law Association

3. Perikatan:
 Perjanjian (Agreement);
 Kontrak (Contract);
 Gentlemen’s Agreement;
 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);
 Konvensi (Convention);
 Traktat (Treaty)

4.  Hukum Perikatan mengatur mengenai perikatan-perikatan
yang timbul di antara subyek-subyek hukum;
 Merupakan bagian dari hukum perdata, pengaturannya
terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (B.W. - Burgerlijke Wetboek);
 Hukum Perikatan pada umumnya terbagi dua macam:
 Hukum Perikatan yang berasal dari Undang-Undang
 Hukum Perikatan yang berasal dari Perjanjian

5. Contoh Hukum Perikatan yang berasal dari UU:
 Perikatan perkawinan menimbulkan kewajiban mendidik anak
(Pasal 104 KUH Perdata)
 Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

6.  "Suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau
lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau
menghilangkan hubungan hukum." (Henry Campbell Black)
 "Perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap
wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap
pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai
suatu tugas." (Steven H. Gifis)
 Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." (Pasal 1313 KUH
Perdata)

7. Merupakan kesepakatan hukum di antara dua pihak atau lebih
yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing
pihak berdasarkan perjanjian tersebut.
Contoh: Perjanjian Jual-Beli
 Antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli
 Pihak Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dibeli
dan untuk itu berhak menerima pembayaran sesuai harga
yang disepakati.
 Pihak Pembeli berkewajiban membayar sesuai harga yang
disepakati dan untuk itu berhak menerima barang yang telah
dibeli.

8.  Asas Pacta Sunt Servanda
 Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)
 Asas Konsensual

9.  Berasal dari Bahasa Latin, yang berarti: "Janji itu
mengikat/harus ditepati“
 Merupakan prinsip hukum yang fundamental, baik dalam
hukum perdata maupun hukum internasional ("every treaty
in force is binding upon the parties to it and it must be
performed by them in good faith" - Vienna Convention on the
Law of Treaties Art.26)
 Dalam KUH Perdata prinsip ini dituangkan pada Pasal 1338,
di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan
tanpa kesepakatan para pihak atau tanpa alasan yang
memadai secara hukum, dan harus dilaksanakan oleh para
pihak dengan itikad baik.

10. Para pihak bebas membuat dan mengatur sendiri isi dari suatu
kontrak/perjanjian di antara mereka sepanjang memenuhi
syarat-syarat (Pasal 1320 KUH Perdata):
 Adanya kesepakatan di antara para pihak;
 Dibuat oleh pihak-pihak yang cakap/berwenang untuk
berbuat;
 Mengenai suatu hal tertentu;
 Atas suatu sebab yang dibenarkan oleh UU/hukum.
Catatan:
 1 dan/atau 2 tidak terpenuhi, dapat dibatalkan
 3 dan/atau 4 tidak terpenuhi, batal demi hukum

11.  Suatu kontrak sah dan mengikat manakala tercapai kata
sepakat dan memenuhi syarat-syarat sah lainnya.
 Secara umum tidak ada kewajiban untuk membuat kontrak
secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun dapat
dianggap sah dan berlaku mengikat para pihak.
 Secara khusus ada beberapa jenis kontrak yang dikecualikan
dan harus dibuat secara tertulis, sebagai contoh:
 Perjanjian/Kontrak perdamaian dalam suatu sengketa hukum;
 Perjanjian hibah
 Perjanjian Pertanggungan
 Perjanjian Pengalihan Paten/HKI

12.  Suatu kontrak hanya sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang
telah sepakat.
 Biasanya ditunjukkan dengan adanya offer dan acceptance.

13. Syarat kesepakatan bisa dianggap tidak dipenuhi manakala
pihak-pihak ketika mengikatkan diri dalam Perjanjian/Kontrak
dipengaruhi unsur-unsur berikut:
 Paksaan, di mana pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan
diri karena berada di bawah ancaman;
 Tipu muslihat yang bersifat substansial, yang menyebabkan
suatu pihak mau sepakat untuk mengikatkan dirinya; atau
 Kekhilafan/Kesalah pahaman, di mana suatu pihak sepakat
untuk mengikatkan dirinya berdasarkan kesan yang tidak
sesuai dengan kenyataan.

14.  Pihak dalam suatu Kontrak/Perjanjian haruslah pihak yang
cakap atau memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri
secara hukum.
 Pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap adalah sebagai
berikut:
 Orang yang belum dewasa;
 Orang yang berada di bawah pengampuan;
 Orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk
melakukan perbuatan tertentu

15.  Obyek dari suatu Perjanjian/Kontrak haruslah disebutkan
dengan jelas untuk dapat menimbulkan ikatan di antara
pihak-pihak.
 Apabila berbentuk barang, harus barang yang dapat
diperdagangkan dan minimal sudah dapat ditentukan
jenisnya pada saat kontrak dibuat.
 Bisa mencakup objek yang baru ada di kemudian hari.
Contoh: hak atas paten yang masih berupa permohonan.

16.  Perjanjian/Kontrak haruslah memiliki kausa/obyek yang
halal/tidak dilarang oleh UU;
 Contoh: Narkoba, Pelanggaran HKI
 Perlu diperhatikan bahwa kausa tidak sama dengan motif.
Motif yang bertentangan dengan UU tidak relevan dengan
Perjanjian/Kontrak, sehingga Perjanjian/Kontrak bisa tetap
sah.

17.  Tidak tertulis
 Tertulis:
 Akta Bawah Tangan
 Akta Notaris

18.  Bentuk bebas sesuai kepentingan para pihak yang
bersepakat;
 Apabila diakui/tidak disangkal oleh pihak yang
menanda-tangani, maka akta memiliki kekuatan
pembuktian sempurna seperti halnya akta otentik;
 Apabila tidak diakui/disangkal, pihak yang
mengajukan sebagai bukti harus membuktikan
kebenarannya (melalui bukti/saksi).

19.  Bentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 Dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang
berwenang (misalnya Notaris);
 Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
 Apabila disangkal, pihak yang menyangkal harus
membuktikan ketidak-benaran dari akta tersebut.

20.  Perjanjian Pendahuluan, contoh: Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding); Letter of Intent;
 Perjanjian Utama/Pokok: contoh: Perjanjian Lisensi
Paten/Hak Cipta, Perjanjian Waralaba;
 Perjanjian Pelaksanaan/Lanjutan, contoh: Perjanjian
Bantuan Teknis Pelaksanaan Lisensi/Waralaba; Adendum;
Annex; Protocol; Amandemen

21.  Jika kata-kata dalam suatu Perjanjian/Kontrak sudah jelas,
tidak diperkenankan menyimpang dan melakukan
penafsiran lain (Pasal 1342 KUH Perdata)
 Jika kata-kata dalam suatu Perjanjian/Kontrak tidak/kurang
jelas / ambigu atau memiliki beberapa penafsiran, harus
ditafsirkan dengan mengacu pada maksud para pihak dalam
membuat perjanjian dan tidak memegang penafsiran secara
literal. (Pasal 1343 KUH Perdata)
 Jika mengandung pengertian ganda, harus dipilih pengertian
yang paling memungkinkan bagi pelaksanaan perjanjian
(Pasal 1344 KUH Perdata), dan/atau pengertian yang paling
masuk akal dengan sifat dari perjanjian tersebut (Pasal 1345
KUH Perdata).

22.  Memahami materi/substansi dari objek yang akan
diperjanjikan;
 Memahami prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian;
 Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan objek
yang akan diperjanjikan, serta terkait dengan subjek
perjanjian;
 Memahami kebiasaan yang berlaku.

23.  Menentukan Kepemilikan Hak: Inventorship/Ownership
Agreement
 Menjaga/Memelihara Hak: Confidentiality Agreement;
Technical Assistance Agreement; Know-How Agreement
 Menggunakan Hak: Licensing Agreement; Franchising
Agreement
 Melepaskan Hak: Rights Waiver Agreement
 Mengalihkan Hak: Assignment/Transfer of Rights

24. Collaborative Projects/Research di mana beberapa orang
bekerja-sama dan menghasilkan Ciptaan/Invensi:
 Hak atas invensi yang dihasilkan bersama-sama dimiliki secara
bersama-sama (co-inventorship);
 Co-Author/Co-Inventor harus terlibat aktif dalam proses di
mana ciptaan/invensi dihasilkan. Sekedar dukungan materiil
saja tidak cukup.
Masalah potensial:
 Misjoinder: Bukan inventor, tapi dicantumkan sebagai
inventor
 Nonjoinder.: Inventor, tapi tidak dicantumkan sebagai
inventor

25. Invensi/Ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan kerja:
 Doktrin Hired to Invent: HKI dimiliki pemberi kerja, namun
tetap diperlukan instrumen Pengalihan Hak;
 Doktrin Shop's Rights: HKI dimiliki oleh inventor, namun
pemberi kerja punya hak/privilese khusus (hak
memakai/bebas royalti). Perlu diperjanjikan secara khusus.
(Wommack v. Durham Pecan Co., Inc., 715 F.2d 962,965)
 Dapat dituangkan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja, atau
dibuat terpisah. Instrumen Pengalihan Hak dibuat terpisah.

26. Inventor mengalihkan haknya lebih lanjut:
 Lazimnya untuk kepentingan pengembalian investasi,
atau untuk komersialisasi.
 Dari inventor selaku pengalih Hak (assignor) kepada
penerima Hak (assignee).
 Hak Ekonomi inventor berpindah seluruhnya/sebagian,
Hak Moral tetap.
 Harus dicatatkan.

27. Pemegang HKI selaku pihak pemberi lisensi, memberikan lisensi
(ijin) kepada pihak lain sebagai penerima lisensi, untuk
mempergunakan HKI-nya.
Contoh Lisensi:
 Music Licensing: penggunaan lagu untuk RBT, karaoke,
dalam film; pemutaran musik di tempat umum, untuk
kepentinham komersil;
 Patent Licensing: Lembaga riset memberikan lisensi kepada
perusahaan Farmasi untuk memproduksi obat.
Konsep lain: Cross-Licensing/Patent Pooling; Lisensi Wajib.
 Brand Licensing: Penggunaan merek oleh pihak lain untuk
memproduksi barang derivatif. Contoh: iPod Socks untuk
iPod.

28. Hal-hal yang perlu diatur secara spesifik dalam perjanjian lisensi:
 Sifat lisensi: eksklusif/non-eksklusif;
 Ruang lingkup lisensi: hak-hak apa saja yang boleh
dipergunakan oleh penerima lisensi;
 Wilayah: mencakup area tertentu;
 Jangka waktu: masa berlakunya lisensi.

29. Ketentuan yang perlu diperhatikan terkait Lisensi:
 Tidak memuat klausul yang bersifat monopolistik/anti
persaingan sehat di luar pengecualian yang diberikan untuk
monopoli HKI;
 Tidak memuat klausul yang dapat merugikan perekonomian
Indonesia, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 Harus dicatatkan agar dapat memiliki kekuatan mengikat bagi
pihak ketiga.
 PP mengenai Lisensi HKI masih dalam proses pengesahan.

30. "Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan/badan
usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam
rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau pihak lain
berdasarkan perjanjian waralaba" (PP no. 24/2007)
Contoh waralaba:
 Internasional: McDonalds, Seven-Eleven; Hertz
 Lokal: Indomaret, Es Teler 77

31. Esensi dari waralaba adalah lisensi HKI, dimana pewaralaba
(franchisor) memberi ijin kepada terwaralaba (franchisee) untuk
menggunakan merek/brand miliknya, berikut HKI lainnya, untuk
menjalankan usaha yang sama dengan standar dan syarat-syarat
lain yang ditentukan oleh si pewaralaba.
HKI yang mungkin terkandung dalam waralaba:
 Merek atas brand-brand yang dipergunakan.
 Hak Cipta atas material-material pendukung;
 Paten atas teknologi yang ikut tercakup di dalamnya;
 Desain Industri.
 Rahasia-rahasia Dagang.

32. Perjanjian Kerahasiaan (Confidentiality Agreement) ditujukan
untuk menjamin kerahasiaan dari informasi-informasi esensial
yang dibuka (disclosure) oleh salah satu pihak kepada pihak
lainnya.
Jenis-jenis Perjanjian Kerahasiaan:
 Trade Secrets Agreement;
 Non-Disclosure/Confidentiality Agreement;
 No-Competition Agreement.

33. Copyright © 2012 Prayudi Setiadharma

34. E-mail:
- psetiadharma@gmail.com
- prayudi@pnp-ip.com
Blog:
http://marimengenalhki.com
LinkedIn: Prayudi Setiadharma
Twitter:
- @kenal_HKI
- @pnp_ip