Makalah ini membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Ia menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, perbedaan dengan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, dan dampak privatisasi serta otonomi daerah terhadap sektor publik.

1. Desy Ratnasari [21112017]
Debi Julianti [21112027]
Arsista Kanczha Surianto [21112040]
Putri Yulia Rochman [21112050]
KELOMPOK 1
3AK-2
INDONESIA COMPUTER UNIVERSITY © ACCOUNTANCY2014

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik”.
Adapun makalah tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Namun tidak lepas dari semua itu, kami sadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca.
Bandung, 3 Oktober 2014
Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii
BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................. 1
1.3 Tujuan Penulisan ................................................................................................ 1
BAB 2 PEMBAHASAN ............................................................................................................. 2
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik .................................. 2
2.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik ................................................. 3
2.3 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta ................................................................................................................ 4
2.4 Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta ................................................... 4
2.5 Value for Money ................................................................................................. 5
2.6 Tujuan Akuntansi Sektor Publik ......................................................................... 5
2.7 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik ............................................................ 6
2.8 Akuntabilitas Publik ............................................................................................ 7
2.9 Privatisasi ........................................................................................................... 8
2.10 Otonomi Daerah ................................................................................................. 9
BAB 3 KESIMPULAN ............................................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 11

4. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan dibahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah dengan ruang lingkup akuntansi sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, privatisasi dan otonomi daerah.
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini adalah agar para pembaca mendapatkan pengetahuan mengenai pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, sifat dan karakteristik, tujuan dan perkembangan akuntansi sektor publlik, privatisasi serta otonomi daerah.

5. BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), univesitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan heterogen.
Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publlik dapat dipahami sebagai suatu entitas yag aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugasnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Misalnya, fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal sama dengan akuntansi sektor swasta.
Meskipun terdapat perbedaan diantara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang di pandang lebih maju dan efisien.
Pengertian sektor publik secara kelembagaan ialah sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan orpol, LSM, Universitas, organisasi nirlaba lainnya.
Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Abdul Halim menyatakan definisi Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:
“Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu entitas (entitas yang dimaksud mengacu seperti: pemerintahan, perusahaan milik Negara, organisasi nirlaba) guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

6. Definisi akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2001:6) adalah :
“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”.
Pengertian Akuntansi Sektor Publik menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik” adalah: “Akuntansi sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi memebrikan layanan publik (public service)”.
Sedangkan dalam buku yang sama Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik mengatakan bahwa: “Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.
Menurut Dedi Nordiawan mengatakan bahwa: “Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan”.
2.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose activity). Tujuan akuntansi di arahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi.
Organisasi sektor publik bergerak dalam ingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang memengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografis.
1. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
 Pertumbuhan ekonomi
 Tingkat inflasi
 Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP / GDP )
 Struktur produksi
 Tenaga kerja
 Arus modal dalam negeri
 Cadangan devisa nilai tukar mata uang
 Utang dan bantuan luar negeri
 Infrastruktur
 Teknologi
 Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
 Sektor informal
2. Faktor politik
Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :
 Hubungan negara dan masyarakat
 Tipe rezim yang berkuasa
 Ideologi negara
 Elit politik danmassa
 Jaringan internasional
 Kelembagaan

7. 3. Faktor kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
 Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan udaya.
 Sistem nilai di masyarakat
 Historis
 Sosiologi masyarakat
 Karakteristik masyarakat
4. Faktor Demografis
Faktor demografis yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
 Pertumbuhan penduduk
 Struktur usia penduduk
 Megrasi
 Tingkat kesehatan
2.3 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor
Swasta
Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang,
obligasi pemerintah, laba
BUMN/BUMD, penjualan
aset negara, dsb
Pembiayaan internal : modal
sendiri laba ditahan, penjualan
aktiva
Pembiayaan eksternal : utang
bank, obligasi, penerbitan
saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
kepada masyarakat
(publik) dan parlemen
(DPR/MPR)
Pertanggungjawaban kepada
pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan
hierarkis
Fleksibel, datar, piramid, lintas
fungsional, dsb
Karakteristik
anggaran
Terbuak untuk umum Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting
2.4 Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
 Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan
menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
 Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya,
sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis,
efisiensi dan efektif.
 Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya
sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan
relevan.
 Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang
diisyaratkan.

8. 2.5 Value for Money
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefesiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan intitusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publlik memperhatikan value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas.
 Ekonomi : perolehan input dengan kuallitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
 Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output / input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan.
 Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan input.
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik antara lain :
 Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
 Meningkatkan mutu pelayanan publlik.
 Menurunkan biaya peayanan publik karena hilangnya infesiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
 Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan
 Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntansi publik.
2.6 Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemeritah sebagai manjemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informai akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakan baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan

9. (cost of service) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (charging for service).
Selain itu, informasi dapat di gunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan lahan yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik dituntut untuk memiliki political skill disamping pemahaman teknis akuntansi.
Untuk melakukan pengukuran kinerja memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indikator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator knerja sektor publik.
Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintah, laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMNBUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik.
2.7 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Berbagai kritik mengenai para organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah “sektor publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan.
Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Benarkah sektor publik dapat menggerakan dan mempertahankan pembangunan? Berbagai kritik muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan pengembangan dan kemajuan yang terjadi di sektor swasta. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orietasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik.
Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara –negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan new publik management (NPM) dan reinventing goverment di banyak negara.
Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta kedalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetensi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.
Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisiensi dan efektif. Memperbaiki kinerja sektor publik memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public and corporate governance memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang

10. seiring dengan meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.
2.8 Akuntabilitas Publik
Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :
1. Pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelola dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggug jawaban kepada masyarakat luas.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktifitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab.
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (turner and humle, 1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja sektor publik.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwor (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probiproblity and Lebality)
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam pengunaan sumber dana publik.

11. 2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang telah ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
2.9 Privatisasi
Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefesiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditunjukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan publik. Rendahnya kinerja perusahaan publik diperkuat dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah dibanyak negara sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah dalam menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (Nicholls, 1991). Di Indoneisa sendiri, masih banyak perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) yang dijalankan secara tidak efisien. Inefisien yang dialami oleh BUMN dan BUMD tersebut antara lain disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behaviour dan manajemen yang buruk.
BUMN dan BUMD dalam era globlisasi akan menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan, yaitu :
 Regulation and Political Presssure
BUMN/BUMD dituntut untuk memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut diperkuat misalnya dengan adanya perda yang mewajibkan BUMD untuk menyetorkan bagian laba perusahaan kepada pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah.
 Social Pressure
BUMN dan BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat (konsumen) untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi. Untuk itu, mekanisme penetapan harga dan subsidi sangat penting.

12.  Rent Seeking Behaviour
BUMN dan BUMD akan berhadapan dengan orang-orang (oknum) yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi, kolusi dan nepotisme.
 Economic and Efficiency
BUMN dan BUMD disisi lain dituntut untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang profesional. Fokus yang harus diperhatikan manajemen BUMN dan BUMD “economy, efficiency, effectiveness, equity and performance”.
Di sisi internal BUMN dan BUMD harus melakukan startegi efisiensi agar bisa menjadi entitas bisnis yang tangguh dan profesional sehingga meiliki daya saing. Harus dilakukan upaya-upaya efisiensi biaya, misalnya dengan strategic cost management, dilakukan testrukturisasi organisasi, privatisasi, dan berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal awal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi waktu secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Privatisasi perusahaan publik memiliki fungsi ganda, yaitu mengurangi beban belanja publik, menaikan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta.
2.10 Otonomi Daerah
Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.
Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :
 Mendorong peningkatan partisipasi, prakara, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dan bersedia di masing-masing daerah.
 Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling meningkat. Hasil penelitian Huthet dan Shah (1998) di 80 negara menujukan bahwa desentralisasi memiliki korelasi dengan kualitas pemerintahan.

13. BAB 3
KESIMPULAN
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, sosial dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi “Sektor Publik” dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang-barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Akuntansi sektor publik dan sektor swasta berbeda dalam beberapa hal, misalnya birokrasi pemerintahan, sektor swasta tidak dapat menggantikan tugas dari sektor publik. Tetapi beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sector swasta, misalnya tugas untuk mngehasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.
Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector pubik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good public and corporate government.

14. DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
Siregar, Baldric dan Bonni Siregar, 2001. Akuntansi Pemerintah dengan Sistem Dana. Yogyakarta : Salemba Empat.
Yasin, Fauzi Alvi, 1999. Perkembangan Akuntansi Pemerintah Daerah Seminar IAI : Kontribusi kuntansi Sektor Publik Dalam Perwujudan Good Governance. Jakarta.