Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas” Yang Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia Bekerjasama dengan Revenue Watch Institute Jakarta, 4 Desember 2013

1. Kelembagaan
Sektor Hulu Migas
Marwan Batubara
Indonesian Resources Studies, IRESS
Disampaikan Dalam
Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”
yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan Revenue Watch Institute
Jakarta, 4 Desember 2013

2. • Tren Global & Nasional

3. Kebutuhan & Ketahanan Energi
• Pertumbuhan rata-rata energi global hingga 2035:
1,4%/th
• Peningkatan konsumsi energi global: 12,4 Mtoe (2010)
16,7 Mtoe (2035) [1 ton = 7,3 barel]
• Peningkatan konsumsi minyak: 87,5 juta bph (2012) 
100 juta bph (2022)
• Pertumbuhan energi nasional: 4%/tahun; premium:
8%/tahun
• Impor minyak mentah dan BBM terus meningkat.
Pembangunan kilang stagnan
 Ketahanan energi nasional rapuh....

4. Proyeksi Harga Minyak

5. Ketahanan energi
• Ketahanan energi/energy security didefinisikan
sebagai: access to secure, adequate, reliable and
afordable energy supplies
• Elemen energy security:
• Availability: cadangan, teknologi, modal, struktur
legal,dll
• Reliability: diversifikasi, proteksi dari gangguan,
reserve yang cukup, dll
• Affordability: harga terjangkau, pricing transparan,
future price yg realistis, dll
• Sustainability: emisi GHG rendah, ramah
lingkungan, dampak perubahan iklim rendah

6. Akibat kepentingan ketahanan energi
Menguatnya dukungan pemerintah secara
global untuk dominasi dan peran State/
National Oil Company (SOC/NOC/BUMN):
 1970: 70% bisnis migas dikuasai International Oil
Company (IOC) (Grayson)
 2009: 9 dari 15 perusahaan terbesar migas dunia
adalah BUMN (Harvard)
 2011: 70% cadangan migas dunia dikuasai BUMN
(Shaffer)
 Indonesia perlu mendukung penuh BUMN-nya

7. • Permasalahan & Potensi Krisis

8. Permasalahan & Potensi Krisis
• Produksi minyak terus menurun, konsumsi terus meningkat:
gap semakin melebar
• Pengembangan EBT sebagai alternatif sangat terlambat:
membutuhkan kebijakan, peraturan dan subsidi pula
• Penemuan cadangan baru sangat rendah, RRR (the amount of
new reserves found compared to the amount of oil produced):
Pertamina (>60%), rata-rata RRR nasional (<50%).
• Impor minyak menjadi salah satu penyebab defisit
perdagangan dan neraca keuangan: telah berlangsung 27
bulan (9 kwartal). Defisit minyak: 2004 – US$ 4 miliar; 2013 –
US$ 22,6 miliar
• Krisis ekonomi terus mengintai akibat impor minyak yang
akan terus meningkat
 Krisis produksi minyak perlu berbagai terobosan dan
penanganan serius

9. CADANGAN MIGAS INDONESIA (STATUS 1 JANUARI 2012) DAN
PRODUKSI MIGAS INDONESIA (TAHUN 2008 – 2012) - By KESDM
GAS BUMI
MINYAK BUMI
1000
9.000
900
8.000
800
7.000
6.000
600
MMSCFD
Ribu Barel Perhari
700
500
400
5.000
4.000
3.000
300
2.000
200
1.000
100
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Total
977
949
945
902
860
Produksi (Net)
7.460
7.962
8.857
8.415
8.150
Minyak
854
827
824
794
763
Pemanfaatan
7.150
7.488
8.350
7.923
7.451
Kondensat
123
122
121
108
96
310
474
507
492
698
Losses

11. Jan 07
Feb 07
Mar 07
Apr 07
May 07
Jun 07
Jul 07
Aug 07
Sep 07
Oct 07
Nov 07
Dec 07
Jan 08
Feb 08
Mar 08
Apr 08
May 08
Jun 08
Jul 08
Aug 08
Sep 08
Oct 08
Nov 08
Dec 08
Jan 09
Feb 09
Mar 09
Apr 09
May 09
Jun 09
Jul 09
Aug 09
Sep 09
Oct 09
Nov 09
Dec 09
Jan 10
Feb 10
Mar 10
Apr 10
May 10
Jun 10
Jul 10
Aug 10
Sep 10
Oct 10
Nov 10
Dec 10
Jan 11
Feb 11
Mar 11
Apr 11
May 11
Jun 11
Jul 11
Aug 11
Sep 11
Oct 11
Nov 11
Dec 11
Jan 12
Feb 12
Mar 12
Apr 12
May 12
Jun 12
Jul 12
Aug 12
Sep 12
Oct 12
Nov 12
Dec 12
Jan 13
4,000.000
3,000.000
Perkembangan Neraca Perdagangan Migas Indonesia
Jan 2007 - Des 2012
(Juta US$)
2,000.000
1,000.000
0.000
-1,000.000
-2,000.000
-3,000.000
Minyak Mentah
Gas
Hasil Minyak
Suplus migas 2011: US$ 7 juta ; Defisit migas 2012: US$ 5,6 miliar
Prospek jangka panjang ke depan: Defisit migas akan terus naik
Total Migas
-4,000.000
Defisit perdagangan migas membebani APBN: Produksi migas turun, konsumsi naik

13. Konsumsi vs Produksi Minyak Nasional (bph)
1800
1600
1400
1200
1000
Produksi
Konsumsi
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

14. Perkembangan Impor Minyak Nasional (bph)
Impor Minyak
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Impor Minyak
2009
2010
2011
2012

15. Perkembangan Devisa Keluar Impor Minyak (US$ Jt)
Devisa Keluar (Juta US$)
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
Devisa Keluar (Juta US$)
2008
2009
2010
2011

16. • Solusi Kebijakan & Kelembagaan

17. Solusi Kebijakan & Kelembagaan
• Pernyataan yang jelas dan konsisten: ketahanan energi dan
pengelolaan migas nasional adalah prioritas politik negara
• Berbagai permasalahan perlu diidentifikasi secara detail dan
menyeleuruh
• Dibutuhkan berbagai terobosan kebijakan dan program yang
akan dijalankan secara sungguh-sungguh, konsisten, terukur
dan akuntabel
• Dua permasalahan utama kelembagaan pengelolaan SDA
o Sistem, misalnya melanggar konstitusi
o Subjek, misalnya terlibat KKN
 Kembali ke konstitusi, Penerapan GCG, Merit system, dll.

18. a. Penguasaan Negara menurut Konstitusi
• Penguasaan oleh negara: bersumber dari konsep kedaulatan rakyat
dan kepemilikan kolektivitas rakyat atas SDA. Rakyat secara kolektif
memberikan mandat kepada negara untuk:
- Mengadakan kebijakan
 Pemerintah
- Mengurus: mengeluarkan ijin dan lisensi
- Mengatur: membuat UU & legislasi
- Mengelola: pemilikan saham dan manajemen
- Mengawasi: pengawasan, audit
 Pemerintah
 DPR dan Pemerintah
 BUMN
 Pemerintah & DPR
• Dalam menjalankan penguasan negara atas SDA Migas, Pemerintah
melakukan tindakan pengurusan dengan memberikan konsesi
kepada BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor
hulu.
• BUMN inilah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, koperasi
Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap.
Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang
menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.

19. b. Mengapa BUMN
• Agar hak cadangan migas dapat dimonetisasi dan digunakan
oleh BUMN untuk berbagai aksi korporasi.
• Agar BUMN dapat berkembang dan meningkatkan pen-dapatan
maksimal bagi negara dan kesejahteraan rakyat
• Guna menjamin ketahanan energi nasional melalui penguasaan
sumber-sumber dan rantai bisnis migas
• Kedaulatan dan penguasaan migas & SDA oleh negara
merupakan praktek yang berlaku umum secara global
• Terkait pemilikan dan penguasaan Kuasa Pertambanagn (KP) yg
terus diperjuangkan hingga sekarang
 Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan migas,
hanya dibutuhkan sebuah BUMN

20. c. Ketentuan Strategis konstitusional
Ketentuan strategis UU No.44 Prp.1960 :
• Segala bahan galian migas yg ada di dalam wilayah hukum pertambangan
Indonesia merupakan kekayaan naional yang dikuasai negara (Pasal 2)
• Pertambangan hanya dikuasai negara. Usaha pertambangan migas
diusahakan oleh Perusahaan Negara semata-mata (Pasal 3)
• Usaha pertambangan migas dapat meliputi: eksplorasi, eksploitasi,
pemurnian pengolahan, pengangkutan dan penjualan.(Pasal 4)
Ketentuan strategis UU No.8 /1971:
• Kepada perusahaan (Pertamina) disediakan seluruh wilayah hukum
pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan migas
• Kepada Perusahaan diberikan KP yang batas2 wilayahnya dan syarat2nya
ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri

21. d. Ketentuan Inkonstitusional
Ketentuan strategis UU No,22/2001
• Migas merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah sbg
pemegang KP. Sebagai pemegang KP, pemerintah
membentuk Bada Pelaksana (Pasal 4)
• Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha
berdasarkan KKS dengan Badan pelaksana (Pasal 11).
• Menteri menetapkan Badan Usaha yang diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha (Pasal 12).
• Badan Pelaksana bertugas melakukan pengawasan (Pasal
44)

22. e. Aspek Governances
 Pertamina sering dituding sarat KKN dan menanggung
dosa warisan masa lalu
 SDA dikelola berdasarkan prinsip good corporate
governance (GCG): proses & mekanisme pengelolaan
BUMN sesuai peraturan/UU dan etika berusaha
 Prinsip GCG meliputi: transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran
 Dominasi negara dan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan SDA guna optimasi penerimaan harus
dipertahankan
 Bentuk Undang-undang khusus tentang Pertamina
 Pertamina sebagai Non-listed Public Company (NLPC)

23. f. Oilf Fund/Depletion Premiun
• Merupakan praktek yang umum dilakukan negara2 di dunia
sejak lama. Indonesia sudah sangat terlambat
• Dana diperoleh dari alokasi prosentase tertentu pendapatan
migas negara
• Ditujukan untuk kegiatan eksplorasi guna meningkatkan RRR
dan ketahanan energi
• Dijalankan oleh BUMN (sebagaimana dilakukan oleh Exxon,
Chevron, dsb menggunakan 10-15% anggaran) secara
akuntable, di bawah kordinasi KESDM, dengan melibatkan
BPPT dan lembaga riset terkait lain
• Pengaturan aspek kelembagaan dan akuntabilitas perlu
ditetapkan dalam UU migas baru

25. g. Partisipasi Daerah
• Daerah penghasil otomatis harus memperoleh hak pengelolaan
SDA pada prosentase PI tertentu
• Partisipasi daerah melalui BUMD untuk mengelola SDA migas
perlu dirumuskan secara komprehensif
• Praktek yang berlaku selama ini berupa pemanfaatan posisi
daerah untuk kepentingan swasta harus dihilangkan
• BUMD harus dikordinasikan dan didukung oleh pemerintah pusat
untuk membentuk konsorsium dengan BUMN
• Kebutuhan dana untuk financing PI perlu mendapat jaminan
pemerintah pusat

26. Advokasi masalah migas:
www.satunegeri.com
@MarwanBatubara

27. Terima Kasih