Siaran Pers : Perbaikan Tata Kelola Ekstraktif Melalui Revisi UU Migas
•
0 j'aime•348 vues
Siaran Pers PWYP Indonesia pada tanggal 26 Juli 2012 tentang "Perbaikan Tata Kelola ekstraktif Melalui Revisi UU Migas"
Recommandé
Contenu connexe
En vedette
Plus de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Plus de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Siaran Pers : Perbaikan Tata Kelola Ekstraktif Melalui Revisi UU Migas
- 1. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif PERS RELEASE Untuk diberitakan pada 26 juli 2012, dan setelahnya. PERBAIKAN TATA KELOLA EKSTRAKTIF MELALUI REVISI UNDANG-‐UNDANG MIGAS Agenda Revisi Undang-‐Undang Minyak dan Gas Bumi yang saat ini sedang dibahas oleh DPR.RI merupakan momentum bagi perbaikan tata kelola sektor Migas di Indonesia. Beberapa klausul yang dibatalkan Mahkamah KonsAtusi atas yudiAal review yang diajukan kalangan masyarakat beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Undang-‐Undang ini masih perlu perbaikan. Terlebih, praktek penerapan peraturan ini sejak ditetapkan tahun 2001 masih menimbulkan permasalahan, baik di sektor hulu maupun hilir. Sebut saja beberapa persoalan mengenai lambatnya produksi Migas, akomodasi kepenAngan lokal yang setengah haA, persoalan pembebasan lahan, perijinan pemda, penyertaan modal daerah, akses informasi dan transparansi hingga pemenuhan kebutuhan bahan bakar dalam negeri yang masih menjadi polemik. Termasuk kebutuhan pasokan gas alam untuk kebutuhan industri dalam negeri. Marya% Abdullah_Koordinator Publish What You Pay Indonesia menyatakan bahwa: ”sudah seharusnya persoalan-‐persoalan tersebut segera teratasi, mengingat industri Migas adalah industri strategis yang menopang seperempat anggaran pembangunan nasional. Sudah seharusnya DPR dan Pemerintah mempercepat pembahasan agar arah pengembangan Migas nasional berjalan efek?f, dan kebutuhan pemenuhan sumber energi nasional ?dak terbengkalai”. Mi.ahul Huda, anggota PWYP dari Tuban-‐Jawa Timur mengatakan “revisi undang-‐undang sebisa mungkin harus mengakomodasi kepen?ngan masyarakat di daerah dan lebih transparan agar masyarakat merasakan manfaat keberadaan industri ini di ?ngkat arus mengakomodasi kepen?ngan masyarakat di daerah”. Dyah Paramita, peneliA Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menambahkan bahwa “akses informasi dan transparansi di sektor Migas harus didorong secara substansi, agar masyarakat dapat terlibat dalam memonitoring kegiatan industri ini di lapangan, terlebih bagi kelompok masyarakat yang rentan menerima dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekstrak?f Migas”. Ridaya Ld. Ngkowe merekomendasikan “agar kita ?dak terjebak pada polemik kelembagaan, namun lebih memen?ngkan bagaimana pengelolaan industri Migas ini dikelola oleh lembaga yang kuat dengan kinerja yang bagus”. Hal lainnya yang menjadi sorotan terkait kebijakan Migas ini adalah “agar dalam kebijakan Migas nasional pen?ng untuk difikirkan adanya skema petroleum fund, agar manfaat sumberdaya Migas tetap dapat dirasakan oleh generasi mendatang” imbuh Chitra Retna.
- 2. Secara garis besar, koalisi Publish What You Pay Indonesia merekomendasikan agar : 1. Terdapat klausul khusus dalam Undang-‐Undang Migas yang lebih menjamin akses informasi dan parAsipasi publik, serta akuntabilitas di sektor ekstrakAf Migas. Terutama terkait dengan aspek penerimaan seperA liYing dan cost recovery, akses kontrak dan informasi lingkungan serta kegiatan industri ekstrakAf Migas lainnya. 2. Mengakomodasi kepenAngan masyarakat di daerah, yakni adanya skema penyertaan modal daerah yang Adak hanya untuk kontrak blok baru melainkan juga blok perpanjangan; pelaksanaan program CSR-‐Comdev yang lebih parAsipaAf dan singkron dengan pembangunan daerah. 3. Dalam konteks kebijakan umum di sektor Migas, perlu difikirkan skema petroleum fund untuk kepenAngan generasi mendatang ataupun fungsi stabilisasi harga energi. 4. Terkait dengan kelembagaan, agar Adak terjebak pada bentuk kelembagaan sematan, namun lebih mengopAmalkan lembaga yang ada dengan melakukan penguatan dan peningkatan kinerja. Jakarta, 26 Juli 2012 Maryati Abdullah Koordinator Nasional -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ SELESAI -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ _________________________________________________ PWYP-‐Indonesia adalah sebuah koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif. Beranggotakan 38 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri atas: Transparansi International Indonesia-‐TII, Pusat Telaah dan Informasi Regional-‐PATTIRO, Institute for Essential Services Reform-‐IESR, Indonesia Corruption Watch-‐ICW, Indonesia Parliamentary Center-‐IPC, Indonesia Center for Environmental Law-‐ICEL, Phi Institute-‐PI, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran-‐FITRA, Masyarakat Transparansi Aceh-‐MATA, Gerakan Antikorupsi Aceh-‐GERAK, GERAK Aceh Besar, AKAR Bengkulu, Fitra Riau, Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi-‐LPAD Riau, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau-‐FKPMR, WALHI Riau, Yayasan Puspa Indonesia-‐PUSPA Palembang, Pusat Studi Kebijakan Sumatra Selatan-‐PASKASS, Pattiro Serang Banten, Institute for Ecological Study-‐ INFEST Garut, Institute for Development and Economic Analysis-‐IDEA D.I Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana-‐LPAW Blora, Bojonegoro Institute, Fitra Jawa Timur, Public Crisis Center-‐PCC Tuban, Gresik Institute, Gerakan Rakyat Peduli Sampang-‐GPRS, Pokja-‐30 Samarinda, Yayasan PADI Indonesia-‐Balikpapan, POSITIF Kalimantan, Gemawan Kalbar, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman-‐Lepmil Sultra, Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan-‐YPSHK Sultra, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa-‐Yasmib Sulselbar, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi-‐SOMASI NTB, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum-‐LSBH NTB, Forum Kerja Sama LSM-‐FOKER LSM Papua, PERDU Manokwari. 2