prosedur tentang kepengurusan merek

1. 1
TUGAS MATA KULIAH HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
RESUME
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP MEREK
Oleh :
Rachardy Andriyanto
090710101240
Kelas A
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU HUKUM
2013

2. 2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Hirobbil ‘Alamin, Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa akhirnya
penyusun dapat menyelesaikan tugas resume yang berjudul “ HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP MEREK ” guna dijadikan sebagai pemenuhan tugas atas
mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Untuk itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Dosen pengajar, yaitu Ibu ISWI HARIYANI, S.H, M.H. dan Ibu NUZULIA KUMALA
SARI, S.H, M.H. atas pendidikan yang telah diberikan sehingga penyusun dapat
menyelesaikan tugas resume ini.
Semoga resume ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan para pembacanya.
Amin..Ya Robbal Alamin..
Jember, 04 Mei 2013
PENYUSUN,
RACHARDY ANDRIYANTO

3. 3
DAFTAR ISI
JUDUL ……………………………………………………………………………………. 1
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………. 2
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… 3
BAB I .TENTANG MEREK ………………………………………………………………4
1.1 Pengertian Merek dan Hak Atas Merek.………………………………………..4
1.2 Ruang Lingkup dan Fungsi Merek …………………………………………… 5
1.3 Indikasi Geografis dan Indikasi Asal …………………………………………. 7
BAB II. PENDAFTARAN MEREK ……………………………………………………… 9
2.1 Fungsi Pendaftaran Merek ………………………………….............................. 9
2.2 Permohonan Pendaftaran Merek……………………………………………….. 9
2.3 Merek yang tidak dapat Didaftar dan Ditolak………………………………….. 12
2.4 Alur Acara Permohonan Pendaftaran Merek………………………………….. 13
2.4.1 Pemeriksaan Administratif ………………………………………….. 13
2.4.2 Waktu Penerimaan …………………………………………………... 14
2.4.3 Perubahan dan Penarikan Kembali…………………………………... 14
2.4.4 Pemeriksaan Subtantif ……….……………………………………… 15
2.4.5 Pengumuman Permohonan….……………………………………… 16
BAB III SENGKETA DAN PENGALIHAN……………………………………………. 18
3.1 Keberatan, Sanggahan dan Pemeriksaan Kembali …………………………… 18
3.2 Permohonan Banding ………………………………………………………… 19
3.3 Jangka Waktu dan Perpanjangan Waktu Perlindungan Merek Terdaftar………20
3.4 Pengalihan Hak atas Merek dan Lisensi……………………………………… 20
3.5 Penyelesaian Sengketa………………………………………………………… 22
REFERENSI ……………………………………………………………………………… 24

4. 4
BAB I. TENTANG MEREK.
1.1. Pengertian Merek dan Hak Atas Merek.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Rights adalah hak
hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai
hasil dari aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya – karya
intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya – karya dibidang HAKI dihasilkan
berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan
dan hasil intuisi/ilham/hati nurani. 1
Merek merupakan salah satu bentuk dari HAKI, dimana terdapat suatu hak eksklusif
bagi pemohon merek yang menimbulkan suatu ekuitas merek (adalah seperangkat aset dan
keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol, yang
mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik
bagi pemasar/perusahaan maupun pelanggan) 2
dan atas hal tersebut mendapatkan sebuah
perlindungan hukum. Merek (merek cap;) adalah tanda yang digunakan oleh perusahaan
sebagai pengenal produk, tanda berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memilik daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 3
Lebih lanjut berdasarkan Undang – undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 1
ayat 1 memberikan pengertian bahwa :
1
ISWI HARIYANI, SH, M.H, “Prosedur Mengurus HAKI yang Benar” , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2010, hlm. 16.
2
Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Ekuitas_merek.
3
Drs. Dzulkifli Umar, SH. & Utsman Handoyo, SH, “Kamus Hukum” , Quantum Media Press, Yogyakarta, 2010,
hlm. 271.

5. 5
‘ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.‘
Sehubungan dengan adanya sebuah perlindungan hukum atas suatu permohonan
merek, maka timbulah sebuah hak atas merek bagi pemohon, dimana hak atas merek adalah
hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.4
1.2. Ruang Lingkup dan Fungsi Merek.
Ruang Lingkup merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih
mengarah pada produk perdangangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait
dengan produk perdagangan berupa jasa. 5
Lebih jelasnya Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan Merek Jasa adalah
merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis
lainnya.6
Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif.
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik
yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara
4
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 3,
5
ISWI HARIYANI, SH, M.H, “Prosedur Mengurus HAKI yang Benar” , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2010, hlm. 88.
6
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 2 dan 3.

6. 6
bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya 7
yang artinya
Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk berupa
barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif jenis ini misalnya merek Esia yang dimiliki
perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang(Telepon
Esia/Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang). Merek Kolektif
juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek
yang sama, contohnya adalah undian Tabungan Simpedes yang dikelola oleh semua Bank
Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, dimana masing – masing BPD adalah badan usaha
yang mandiri dan terpisah. 8
Merek mempunyai peranan sangat penting dalam dunia penyedia barang atau jasa
dalam perdagangan yang mengandung nilai ekonomi dan komersial khususnya bagi para
perusahaan. Pemakaian atas merek berfungsi sebagai : 9
1.Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau
badan hukum lainnya;
2.Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan
menyebut mereknya;
3.Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4.Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
7
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 4.
8
ISWI HARIYANI, SH, M.H, “Prosedur Mengurus HAKI yang Benar” , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2010, hlm. 88.
9
Lihat http://www.dgip.go.id/fungsi-merek/.

7. 7
1.3. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal
Di Indonesia ada Brem Bali yaitu minuman beralkohol khas dari Bali, juga ada Lada
Munthok, yaitu lada putih bermutu tinggi dari Munthok, Pulau Bangka. Selain itu ada Jeruk
Pacitan, Beras Cianjur, Mangga Arumanis Probolinggo, Kopi Toraja, Madu Sumbawa, Kayu
Manis Sumatera Barat, dan masih banyak lagi yang lain. Produk – produk tersebut jelas
menyebutkan tempat asalnya. Dalam perdagangan, pencantuman nama tempat asal sangat
bermakna karena membawa citra tentang sesuatu yang bersifat khas. Mutu produk yang khas
terbentuk karena pengaruh lingkungan geografis dan pengelolaannya. Produk tersebut
bersifat khas karena ada faktor alam dan manusia yang berinteraksi di lingkungan tersebut.
Produk – produk tersebut belum mendapat perhatian dan belum di identifikasi secara
mendalam untuk menjadikannya sebagai produk Indikasi Geografis. 10
Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal
dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukan adanya kualitas, reputasi
dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang
tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang
dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah
atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut. Pengertian
nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang
karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang
yang bersangkutan (Indikasi Asal). Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang – barang
10
ISWI HARIYANI, SH, M.H, “Prosedur Mengurus HAKI yang Benar” , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2010, hlm. 105.

8. 8
yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri
tertentu lainnya. 11
Undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pasal 56 ayat 1 menyebutkan
bahwa :
‘ Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkna daerah asal
suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada
barang yang dihasilkan.’
Sedangkan pada Pasal 59 Undang – undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
menyebutkan tentang perlindungan tentang Indikasi Asal yang berbunyi sebagai berikut :
‘ Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :
a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau
b. semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa ‘
11
ISWI HARIYANI, SH, M.H, “Prosedur Mengurus HAKI yang Benar” , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2010, hlm. 107.

9. 9
BAB II. PENDAFTARAN MEREK.
2.1. Fungsi Pendaftaran Merek.
Untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perolehan hak eksklusif dari Negara
atas merek diperlukan sebuah pendaftaran merek yang ditujukan kepada direktorat jenderal,
yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri. 12
Selain itu pendaftaran merek juga mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2.Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya
yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3.Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau
sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya. 13
2.2. Permohonan Pendaftaran Merek.
Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis
kepada Direktorat Jenderal. 14
Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan 15
yang
meliputi :
1. Orang/Perorangan
2. Perkumpulan
3. Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan) 16
Adapun syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek meliputi :
12
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 10.
13
Lihat http://www.dgip.go.id/ fungsi-pendaftaran-merek.
14
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 5.
15
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 6.
16
Lihat http://www.dgip.go.id/ pemohon/.

10. 10
1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen
HKI Departemen Hukum dan HAM dengan mencantumkan :
a) Tanggal, bulan dan tahun,
b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon,
c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui
kuasa,
d) Warna – warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur – unsur warna,
e) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam
hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditanda tangani pemohon atau kuasanya,
3. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama
atau badan hukum,
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya,
5. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama
– sama berhak atas merek tersebut, senua nama pemohon dicantumkan dengan
memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka,
6. Permohonan sebagaimana nomor (5) tersebut ditanda tangani oleh salah satu
dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan
persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan,
7. Dalam hal permohonan nomor (5) diajukan melalui kauasanya, surat kuasa
untuk itu ditandatangani semua pihak yang berhak atas merek tersebut,
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 17
17
ISWI HARIYANI, SH, M.H, “Prosedur Mengurus HAKI yang Benar” , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2010, hlm. 93.

11. 11
Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam
satu Permohonan dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas
yang dimohonkan pendaftarannya.
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan
tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia (hak prioritas adalah hak pemohon untuk
mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention
for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade
Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua
perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 18
) wajib diajukan
melalui Kuasanya di Indonesia dan wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa
sebagai domisili hukumnya di Indonesia. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas
harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan
anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement
Establishing the World Trade Organization. 19
2.3. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak.
Permohonan merek atas dasar pengajuan pemohon yang beretikad tidak baik dapat
menyebabkan merek tidak dapat didaftar 20
, dan juga merek tidak dapat didaftar apabila
merek tersebut mengandung salah satu unsur – unsur dibawah ini yakni :
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum ;
18
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 14.
19
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 11.
20
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 4.

12. 12
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya. 21
Sedangkan permohonan pendaftaran merek harus ditolak dan juga harus ditolak oleh
Ditjen HKI apabila :
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak
lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah
terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis
yang sudah dikenal. 22
dan juga harus ditolak apabila :
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang
dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau
simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan
oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang. 23
2.4. Alur Acara Permohonan Pendaftaran Merek.
21
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 5.
22
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 Ayat 1.
23
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 Ayat 3.

13. 13
Permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Ditjen HKI tidak serta merta
dapat diterima begitu saja, diperlukan tahap – tahap pemeriksaan dengan simulasi proses
waktu penerimaan sampai dengan pengumuman yang bertahap pula, dalam satu kesatuan
rangkaian alur acara permohonan pendaftaran merek. Adapun alur acara permohonan
pendaftaran merek yang dimaksud adalah :
1. Pemeriksaan Administratif,
2. Waktu Penerimaan,
3. Perubahan dan Penarikan kembali,
4. Pemeriksaan Subtantif, dan
5. Pengumuman Permohonan.
2.4.1. Pemeriksaan Administratif
Pemeriksaan Adiministratif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktoral
Jendral (Ditjen) HKI berkenaan dengan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek 24
,
pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan pendaftaran merek ini termuat dalam Bab
Ketiga Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek Undang – Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Apabila terdapat kekurangan dalam hal kelengkapan persyaratan Ditjen HKI
meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi
kelengkapan persyaratan tersebut, 25
dan apabila kekurangan dalam hal kelengkapan
persyaratan tersebut berkenaan dengan Hak Prioritas atau pemohon berasal di luar
wilayah Indonesia maka kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan. 26
24
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 13 Ayat 1.
25
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 13 Ayat 2.
26
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 13 Ayat 2.

14. 14
Selanjutnya apabila telah lewat jangka waktu pemenuhan atas kelengkapan
persyaratan pendaftaran merek tersebut atau pemohon pendaftaran merek tersebut tidak
melakukan pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya
bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. 27
Dalam hal Permohonan dianggap
ditarik kembali maka segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal
tidak dapat ditarik kembali. 28
2.4.2. Waktu Penerimaan.
Waktu penerimaan yang dimaksud adalah pemberian dan pencatatan tanggal
penerimaan oleh Ditjen HKI setelah seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi. 29
2.4.3. Perubahan dan Penarikan kembali.
Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan
dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya 30
artinya pemohon dapat merubah
dan menarik kembali permohonan pendaftaran merek meskipun permohonan
pendaftaran tersebut telah diberikan tanggal penerimaan dan dicatat oleh Ditjen HKI
selama belum ada keputusan.
Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama
dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya dan apabila penarikan kembali atas
permohonan tersebut dilakukan oleh kuasanya, maka penarikan itu harus dilakukan
berdasarkan surat kuasa khusus.Biaya – biaya yang telah di bayarkan kepada Ditjen
HKI atas pendaftaran merek tidak dapat ditarik kembali apabila terdapat penarikan
permohonan pendaftaran.
27
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 14 Ayat 1.
28
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 14 Ayat 2.
29
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 15.
30
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 17 Ayat 1.

15. 15
2.4.4. Pemeriksaan Subtantif.
Pemeriksaan Subtantif adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa
pada Ditjen HKI terhadap permohonan pendaftaran Merek berkenaan dengan apakah
merek tersebut dapat didaftar, tidak dapat didaftar atau ditolak. Pemeriksa adalah
Pejabat yang karena keahlinnya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional
oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu. Pemeriksaan subtantif
dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diberikannya dan dicatatnya tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran merek pada waktu penerimaan. Durasi waktu
penyelesaian pemeriksaan subtantif paling lama 9 bulan.
Setelah melakukan pemeriksaan subtantif, pemeriksa wajib melaporkan hasil
pemeriksaan kepada Ditjen HKI tentang apakah merek dapat didaftar atau ditolak.
Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan
tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Ditjen HKI, hal tersebut diberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya, dan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat
pemberitahuan tersebut, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau
tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Dan apabila Dalam hal Pemohon atau
Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan setelah adanya surat
pemberitahuan tertulis atas merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak, Ditjen HKI
menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
Tanggapan keberatan dari pemohon atau Kuasa bila diterima dan Pemeriksa
melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Ditjen HKI,
Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sebaliknya apabila Pemeriksa
melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima atas persetujuan Ditjen HKI

16. 16
ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut segala biaya yang telah
dibayarkan kepada Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali.
2.4.4. Pengumuman Permohonan.
Pengumuman atas permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan apabila
pemeriksa melaporkan kepada Ditjen HKI bahwa merek yang didaftarkan dapat
diterima dan atas persetujuan Ditjen HKI, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Ditjen HKI
mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Tanggal mulai
diumumkannya Permohonan dicatat oleh Ditjen HKI dalam Berita Resmi Merek
Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan
menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh
Ditjen HKI dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta
jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Ditjen HKI
Pengumuman yang dilakukan Ditjen HKI mencantumkan hal – hal atas merek
yang diterima yakni :
1. Nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan
melalui Kuasa;
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Tanggal Penerimaan;
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal
Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
5. Contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek
menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang
tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam

17. 17
bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa
Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
Selanjutnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman, Ditjen HKI menerbitkan dan
memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya.

18. 18
BAB III. SENGKETA & PENGALIHAN.
3.1. Keberatan, Sanggahan dan Pemeriksaan Kembali.
Keberatan atau sanggahan adalah penyelesaian sengketa secara administratif yang
dilakukan sendiri oleh perorangan atau suatu badan hukum atas suatu keputusan atau
ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 31
Yang dimaksud dengan Pejabat
yang berwenang dalam hal adalah Ditjen HKI, keberatan atau sanggahan ini diajukan secara
tertulis apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan
pendaftarannya, adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang tidak dapat didaftar atau
ditolak Keberatan dan sanggahan ini diajukan saat masa pengumuman 3 (tiga) bulan dan
Ditjen HKI dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari terhitung sejak tanggal penerimaan
keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau
kuasanya.
Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Ditjen HKI menggunakan
keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan
kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali terhadap
Permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu pengumuman. Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan
bahwa keberatan dapat diterima, Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu
Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding, sebaliknya apabila Pemeriksa
melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Ditjen
HKI, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
31
Drs. Dzulkifli Umar, SH. & Utsman Handoyo, SH, “Kamus Hukum” , Quantum Media Press, Yogyakarta, 2010,
hlm. 214.

19. 19
3.2. Permohonan Banding.
Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada
Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Ditjen HKI dengan
dikenai biaya terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar
pertimbangan mengenai hal – hal substantif. Permohonan banding diajukan dengan
menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai
hasil pemeriksaan substantif dan diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan, apabila dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap
diterima oleh Pemohon dan Ditjen HKI mencatat dan mengumumkan penolakan itu.
Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di
lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual yang terdiri atas seorang
ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri
atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Untuk memeriksa
permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antarnya adalah sorang Pemeriksa senior yang
tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Keputusan Komisi banding
Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan banding dan dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan
banding, Ditjen HKI melaksanakan pengumuman Permohonan Pendaftaran, kecuali terhadap
Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sebaliknya Dalam hal
Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat
mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan

20. 20
penolakan tersebut selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan
kasasi.
3.3. Jangka Waktu dan Perpanjangan Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik
Merek atau Kuasanya kepada Ditjen HKI dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
Permohonan perpanjangan disetujui apabila :
1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa
sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
2. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan
diperdagangkan.
Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum
Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan diberitahukan secara tertulis kepada
pemilik Merek atau Kuasanya. 32
3.4. Pengalihan Hak atas Merek dan Lisensi.
Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :
a. pewarisan;
b. wasiat;
c. hibah;
d. perjanjian; atau
32
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 38.

21. 21
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 33
Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HKI
untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dan disertai dengan dokumen yang mendukung.
Pengalihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat dimumkan dalam Berita Resmi Merek dan
sebaliknya pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum
Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik,
reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut sedangkan Hak atas Merek
berupa Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau
keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan, dengan ketentuan
harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Pengalihan hak atas Merek terdaftar
hanya dicatat oleh Ditjen HKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan
bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.
Lisensi adalah perjanjian tertulis pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi
suatu paten atau merek dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran royalti kepada
pemegang paten atau merek, dengan ketentuan pemegang paten atau merek tetap boleh
melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan
paten atau menggunakan merek guna memperoleh keuntungan ekonomi. 34
Perjanjian Lisensi
wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum
dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan
terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari
jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
33
Lihat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 40.
34
Drs. Dzulkifli Umar, SH. & Utsman Handoyo, SH, “Kamus Hukum” , Quantum Media Press, Yogyakarta, 2010,
hlm. 263.

22. 22
3.5. Penyelesaian Sengketa.
Pemilik Merek terdaftar atau penerima lisensi atau dapat dengan bersama – sama
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa
hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
a. gugatan ganti rugi, dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
Adapun tata cara gugatan pada pengadilan niaga adalah sebagai berikut :
1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
dalam wilayah hokum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tingal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut
diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan
diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani
panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan
pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
setelah gugatan didaftarkan.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah
gugatan pembatalan didaftarkan.

23. 23
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh)
hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)
hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat
secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan
oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas
gugatan pembatalan diucapkan.
Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar,
atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat
memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan
barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa baik dan berdasarkan bukti
yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk
menerbitkan surat penetapan sementara tentang :
a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelangaran Merek tersebut.
Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi yang diajukan paling
lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau
diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus
gugatan tersebut. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud diatas, para pihak
dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

24. 24
REFERENSI
Buku :
Drs. Dzulkifli Umar, SH. & Utsman Handoyo, SH, “Kamus Hukum” , Quantum Media
Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 263.
ISWI HARIYANI, SH, M.H, “Prosedur Mengurus HAKI yang Benar” , Penerbit Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 93.
Online :
http://www.dgip.go.id/
http://id.wikipedia.org/
Undang - Undang :
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek