Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (19)
En vedette
En vedette (17)
Similaire à RTRW dan Kehutanan
Similaire à RTRW dan Kehutanan (14)
Plus de Raflis Ssi
Plus de Raflis Ssi (14)
RTRW dan Kehutanan
- 1. Oleh: Raflis http://raflis.wordpress.com/ Forest Governance Integrity Transparency International Indonesia Perencanaan Kehutanan dan Rencana Tata Ruang Di Provinsi Riau Pada Acara Forum Komunikasi Penataan Ruang dengan Tema "Peran Stakeholder Pasca Penetapan Perda RTRWP” Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum di Tirta Werdhapura Village Center (Sanur-Bali) pada tanggal 30 November 2010
- 2. Hubungan Antara Perencanaan Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang Peta Fungsi Kawasan Hutan Kriteria Kawasan PP No 26/2008 Tahapan Perencanaan Kehutanan Peta Pola Ruang Wilayah Nasional Peta Pola Ruang Wilayah Pulau Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten
- 3. Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan) Belum dilaksanakan •Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 sebagai dasar hukum •Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan (TGHK update) Inventarisasi Kawasan Hutan Tingkat Wilayah dan DAS Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK Belum dilaksanakan
- 4. (Penyusunan Rencana Tata Ruang) Pembahasan di DPRD Pembahasan di BKPRD Penyusunan Draft oleh Konsultan Tidak Ada Perubahan Substansi Peta 1. Data Pendukung Tidak Lengkap 2. Tidak ada buku data dan analisis 3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting 4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun 1997 5. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi Muncul Skenario Hijau 2050 1. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 1997 2. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan dihijaukan kembali pada tahun 2050 Tim Tepadu Departemen Kehutanan Persetujuan DPR Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Intervensi Departemen Kehutanan
- 5. Situasi Penyusunan Draft RTRWP Riau Lampiran VII PP 26 Tahun 2008 Peta TGHK/ Penunjukan/Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Perda No 10 Tahun 1994 Draft RTRWP Riau Gap Gap Gap Intervensi ?
- 6. Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Lindung 607,900 Ha (6.80%) 138,700 Ha (1.55%) Hutan Produksi Terbatas 917,800 (10.26%) 1,126,000 Ha (12.59%) Kawasan Budidaya 1,943,000 Ha (21.73%) 4,124,000 Ha (46.12%) RTRWN TGHK Sesuai 53%Gap 24% Gap HPT 23%
- 7. Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Lindung 1,150,000 Ha (12.79%) 641,000 Ha (7.13%) Kawasan Budidaya 770,000 Ha (8.56%) 6,266,000 Ha (69.69%) Draft RTRWPPerdaNo10/1994 Sesuai 82% Gap 18%
- 8. Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Lindung 1,477,000 ha (22.68%) 397,800 ha (4.44%) Kawasan Budidaya 2,030,000 ha (16.50%) 5,047,000 Ha (56.38%) RTRWN DraftRTRWP Sesuai 79% Gap 21%
- 9. Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Lindung 66,510 Ha (5.36%) 64,200 Ha (5.17%) Kawasan Budidaya 179,900 Ha (14.50%) 930,300 Ha (74.97%) Sesuai 80% Gap 20% Fungsi RTRWP RTRWK
- 11. Pertimbangan pemberian izin IUPHHK-HT oleh Departemen Kehutanan Studi Kasus : Kepmen 327/Menhut-II/2009 • Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Riau skala 1:250.000 • 5 Buah peta kerja pada perizinan sebelumnya skala 1: 250.000 • Peta TGHK Provinsi Riau skala 1:500.000 (lampiran Keputusan Menhut No 173/Kpts-II/1986 • Peta Kawasan Hutan Produksi Tetap (Perubahan Fungsi) Kelompok Hutan S Kampar Kanan-S Kampar Kiri Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menhut No 129/Kpts-II/1993 • Peta Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan S Olak, S Siak, Bt Nilo, S Tesso, S Nagodang, S Bt Pantai dan S Denako (Perubahan Fungsi) kab Bengkalis, Kab Indragiri Hulu dan Kab Kampar Provinsi Riau Luas 48680 Ha Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Menhut No 148/Menhut-VIII/2001 • Peta Lampiran surat Gubernur Riau No 522/Ekbang/33.10 tgl 2 Juli 2004 skala 1:250000 • 4 Buah Peta Rekomendasi Bupati dari 4 kabupaten skala 1:250.000 • Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan Agustus 2005 dan Februari 2007 skala 1:100.000
- 12. Terima kasih www.ti.or.id / www.transparency.org Asia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme