Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas masalah penyimpangan dalam penyusunan rencana tata ruang di Provinsi Riau; (2) Terdapat perbedaan fungsi kawasan antara rencana tata ruang yang berbeda tingkatan yang menyebabkan izin-izin diberikan tidak sesuai rencana; (3) Banyak kasus korupsi terkait pemberian izin yang tidak sesuai aturan.

1. Tata RuangdanKorupsi Raflis Transparency International Indonesia www.ti.or.id Makalahdapatdidownloaddi: http://raflis.wordpress.com/2011/09/11/penataan-ruang-dan-korupsi-studi-kasus-provinsi-riau Presentasidapatdidownloaddi: http://www.slideshare.net/raflis DisampaikanPada: International Seminar On Geospatial and Human Dimension on Sustainable Resource Management Sesi 2: Spatial Planning Tema: ”DimensiPolitikdalamRencana Tata Ruangdi Tingkat Nasionaldan Local” Sub-Themes: Tata RuangdanKorupsi IPB International Convention Center (IICC) Botani Square, JlPajajaran, Bogor 16144 12- 13 September 2011

2. Pendahuluan Provinsi Riau terletakdibagiantimursumateradenganluasdaratan 9,4 juta ha, 40% diantaranyamerupakandataranrendah yang bergambutdansebagiandiantaranyadipengaruhipasangsurut. ArahanspasialpenggunaanlahansudahdiaturolehPerda No 10 tahun 1994 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (RTRWP) danKepmenNo 173 tahun 1986 tentang Tata GunaHutanKesepakatan (TGHK). Terdapatperbedaanfungsiantara TGHK dan RTRWP yang sampaisaatini(Agustus 2011) belumdiselesaikan. (TGHK menetapkan 97,8% dariluaswilayahprovinsisebagaikawasanhutansedangkanRTRWP menetapkan 54%) Izinpemanfaatanruangtetapdiberikanpadakawasan yang belummempunyaikepastianfungsi. (Pelanggaranterhadap TGHK maupun RTRWP) SangsiPidanaterhadappemberiizindalam UU No 26 Tahun 2007 tentangpenataanruangmerupakan momentum positifdalammemperbaikipengelolaansumberdayaalam AdaupayaperlawanansecarakonstitusibaikolehpemerintahdaerahmaupundepartemenKehutanansebagaiupayauntukmelindungiperizinan yang tidaksesuaidenganketentuandimasalalu.

3. PenyimpanganPeyusunanRencana Tata Ruang Prosespenyusunanrencanatataruangprovinsiriautelahdilakukansemenjaktahun 2000, sampaisaatini (Agustus 2011) Draft RTRWP belumbisaditetapkan, (initerjadikarenabanyaknyakepentingan yang melatarbelakangipenyusunan RTRWP tersebut, sampaisaatinimasihdalamkajiantimterpadudepartemenkehutanan) SecarahukumsaatiniProvinsi Riau terdapat 4 zonasikawasan yang mengaturaspektataruangdiantaranya: Rencana Tata RuangNasional (RTRWN) PP 26 Tahun 2008 Tata GunaHutanKesepakatan (TGHK) Kepmen 173 tahun 1986 Rencana Tata RuangProvinsi (RTRWP) Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata RuangKabupaten (RTRWK) PerdaKabupaten Arahanspasialkeempataturantersebutberbedasatusama lain (mempunyaigap yang cukupbesar yang mengaturfungsiruang yang berbedapadalokasi yang sama)

4. PerbedaanFungsiKawasanLindungdanBudidaya(KabupatenBengkalis)

5. MasalahdalamPenyusunanRencana Tata Ruang Besarnya gap antaratingkatanrencanatataruangdisebabkanoleh multi interpretasidari stakeholders penataanruangterhadapregulasipenataanruang(Nasional, Provinsi, Kabupaten) Tidakadalembaga yang cukupkredibeldalammenertibkanpelanggaranataumelakukanharmonisasiantarasatuaturandenganaturan yang lainnya. (BPRN, BKPRD ?????) Pembiaranterhadappenyimpanganprosespenyusunantataruangterhadapketentuanperundangan(PP No 47 tahun 1997 dan PP No 26 Tahun 2008 TentangRencana Tata RuangNasional) Prosespenyusunanrencanatataruangprovinsi yang barudilaksanakandenganmelakukanpemutihanpelanggaranizinpemanfaatanruang. (baikolehpemerintahkabupaten, provinsimaupundepartemenkehutanan) MengabaikanPP No 10 tahun 2000 tentangtingkatketelitianpetadalampenataanruang. (denganalasan data tidaktersedia)

6. PenyusunanRencana Tata Ruang:Penyimpangandi Tingkat DepartemenSektoral(DepartemenKehutanan) Penyimpangan: Keluarnya PP 10 tahun 2010 tentangPersetujuanSubstansiPerubahanFungsikawasanHutanterhadapRTRWP(dikeluarkansetelah UU 26 tahun 2007 atau 11 tahunsetelah UU 41 tahun 1999 dikeluarkan) Fakta: ProsesPengukuhanKawasanHutanBelumtuntasdilaksanakan. Tidakdilaksanakannyainventarisasikawasanhutanditingkatwilayahdan unit pengelolaansebagaidasardaripenunjukankawasanhutandanpenyusunanneracasumberdayahutan. Tidakdilaksanakannyaprosespengukuhankawasanhutanseperti: Penunjukankawasanhutan, penataanbataskawasanhutan, penetapankawasanhutandanpenetapanfungsikawasanhutan, tetapidibentuk Tim terpaduuntukmengkajiperubahanfungsikawasanhutan. Terjadiprosesperubahanfungsikawasanhutan yang tidaksesuaidenganaturan, sehinggamemunculkanistilah TGHK dan TGHK update, Perubahanfungsikawasanhutansecaraparsialtidakpernahdipublikasikandandilaksanakanuntukmelegalkanperizinan yang tidaksesuaidengan TGHK. Logika: “Mungkinkahperubahanfungsikawasanhutandilakukansebelumfungsikawasanhutantersebutditetapkan ??...”

7. PenyusunanRencana Tata RuangPenyimpangandi Tingkat ProvinsidanKabupaten RencanaTata RuangsebelumnyadanRencana Tata RuangNasionaltidakdijadikanacuan, Draft RTRWP disusundengan data yang tidaklengkapdanmengabaikanpedomanPenyusunan RTRWP dan PP Tingkat KetelitianPetadalamPenataanRuang, MengikutiKeinginan investor denganmemutihkanpelanggaranperizinan, BelumMempunyaiKajianLingkunganHidupStrategis. MinimnyaPeran Serta MasyarakatdalamProsesPenyusunan RTRWP.

8. Gap KawasanLindungdanBudidayadiProvinsi Riau

9. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Perizinan ApabilaTidakSesuai dengan RTRW dikeluarkandan/ataudiperoleh dengantidakmelaluiprosedurbenar BatalDemi Hukum IzinPemanfaatanRuang Pasal 37 ayat 3 diperolehmelaluiprosedur yang benartetapikemudianterbuktitidaksesuaidengan RTRW Dapat Dibatalkan Pasal 37 ayat 4 akibatperubahan RTRWN penggantian /gantikerugianyglayak Pasal 37 ayat 5

10. PemutihanPelanggaranPerizinandalam Draft RTRWP BerdasarkanPetaPolaRuang Wilayah Nasionalizin yang harusditertibkandiantaranya: 962.584 ha diantaranyabataldemiHukum(Pasal 37 ayat 3) Ditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN danmelanggar RTRWP/TGHK 55.370 ha dibatalkandengankonpensasi(Pasal 37 ayat 5) Ditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN dansesuaidengan RTRWP/TGHK PetaPolaRuang Wilayah Nasionaltidakdijadikanrujukandalampenyusunan RTRWP Perizinaneksistingdijadikandasardaripenyusunanpolaruangwilayahprovinsi. Munculmekanismeskenariohijau 2050 sebagaibentukpolaruang ideal provinsiriau.

11. PenyimpangandalamPelaksanaanPenataanRuang(Sebelum UU 26 Tahun 2007)

12. Aktor yang terlibat DinasKehutananKabupatenmengabaikan RTRWK dan TGHK dalammemberikanpertimbangantehnis. Bupatimengabaikan RTRWK dalammemberikanRekomendasi DinasKehutananProvinsimengabaikan RTRWP dan TGHK dalammemberikanpertimbangantehnis Gubernurmengabaikan RTRWP dalammemberikanrekomendasi KomisiAmdaldankonsultanpenyusunamdalmengabaikan RTRWK, RTRWP dan TGHK dalampenyusunanamdal BadanPlanologiKehutananmengabaikan TGHK dalammemberikanpersetujuanlokasi MentriKehutananMengabaikan TGHK dalampenerbitanizin. Perusahaanmengabaikan criteria kawasandalammenyusundelineasimakrodanmikro(Kriteriakawasandalamdelineasimakrodanmikrosamadengan criteria dalam PP 26 tahun 2008)

13. Beberapatemuanpenyimpanganperizinan Penerbitan 79 IzinUsaha PemanfaatanHasilHutanKayu (IUPHHK) HutanAlam/ Tanamandiluarperuntukannyamenurut Tata GunaHutanKesepakatanProvinsi Riau, dengan total luaskawasan yang dilanggarmencapai 3,7 juta ha. (KPK 2010) PemberianIzin Usaha PemanfaatanHasilHutanKayupadaHutanTanaman (IUPHHK-HT) tidaksesuaiketentuan(BPK 2008), Hal tersebutterjadikarena: MenteriKehutanandalammemberikan IUPHHK-HT tidakberdasarkanhasilpenelitian yang memadaidantidakmenaatiketentuan yang ada KepalaDinasKehutananProvinsi Riau memberikan RKT land clearing yang tidaksesuaiketentuan MantanBupatipelalawandanmantankepaladinaskehutananprovinsiriausudahdivonisbersalahdalammemberikanperizinantidaksesuaiketentuan Beberapabupatiberstatussebagaitersangkadangubernurmasihberstatussaksidalamkasuskorupsipemberianizin yang tidaksesuaidenganketentuan

14. TindakPidanaPenataanRuang(Setelah UU 26 Tahun2007) Dengandisyahkannya UU No 26 tahun 2007 dan PP 26 tahun 2008 yang disertaidengansangsipidanabagipemberiizin yang tidaksesuaidenganrencanatataruangtetaptidakmerubahprilakupemberianizin Pasal37 ayat (7)Setiappejabatpemerintah yang berwenangmenerbitkanizinpemanfaatanruangdilarangmenerbitkanizin yang tidaksesuaidenganrencanatataruang. Pasal 73 ayat (1)Setiappejabatpemerintah yang berwenang yang menerbitkanizintidaksesuaidenganrencanatataruangsebagaimanadimaksuddalamPasal 37 ayat (7), dipidanadenganpidanapenjara paling lama 5 (lima) tahundandenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). Pasal 73 Ayat (2)Selainsanksipidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) pelakudapatdikenaipidanatambahanberupapemberhentiansecaratidakdenganhormatdarijabatannya.

15. StudiKasusIzinPT RAPP SektorPulau Padang RekomendasiBupatibengkalistidakmempertimbangkanrencanatataruangwilayahkabupatenbengkalis PertimbangantehnisdariDinaskehutananprovinsiriaudanRekomendasiGubernur Riau tidakmempertimbangkanRencana Tata RuangProvinsi Riau tetapimasihmempertimbangkanTGHK, BadanplanologikehutanandanMentrikehutanantidakmempertimbangkan TGHK sertamengabaikan saran kepaladinaskegutanandangubernurriau. Studiamdal yang dibuatperusahaantidakmenjelaskanbahwapadakawasantersebutmerupakankawasanbergambutdengankedalamanlebihdari 3 meter danharusdilindungimenurutaturanperundangan, sertatidakdijelaskantentangdampakpenurunanpermukaantanah yang berpotensimenenggelamkanpulautersebut. MentrikehutananmengeluarkanizindenganmengabaikanRencana Tata RuangNasional, TGHK, dankelayakanlingkungan. Tidakadapertimbanganpemberianizinterhadap UU 27 tahun 2007 tentangtataruangkawasanpesisirdanpulaukecilsebagaiekosistem yang rentanterhadapdampaklingkungan.

16. PenyimpanganTerhadapRencana Tata Ruang PelanggaranTehadapRTRWN : 67,5% Melanggardariluasizindiantaranyaditetapkansebagaikawasanlindung PelanggaranTerhadap TGHK: 100% melanggar. Fungsikawasanpada area iniadalahHutanProduksiTerbatas (HPT) danHutanProduksiKonversi (HPK). PelanggaranTerhadap RTRWP:42,19% melanggar(9,48% diperuntukkanuntukperkebunandan 32,71% merupakankawasanlindung) PelanggaranTerhadap RTRWK:100% melanggar(31,73% untukkawasanbudidayaperkebunandanpertanian; 68,27% kawasanlindung)

17. PenyimpangandalamPenertibanPolaRuang Sampaisaatinihampirtidakditemukanizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangditertibkan/ dicabut. 592.004.ha Izinkehutanan, 363.329.ha izinperkebunan, yang tidaksesuaidengan RTRWP 672.118 ha izinkehutanan, 233.397.ha izinperkebunan, yang tidaksesuaidenganTGHK Terjadiadalahupayapemutihanpelanggarantersebutdalamrevisi RTRWP yang baru

18. BeberapaTemuan yang perluditindaklanjuti PT Riau Multi Investama, PT Budi indahMulia Coal, dan PT AraraAbadidikawasanhutantidaksesuaidenganketentuanberpotensikerusakanhutandankhususuntuk PT AA terdapatpotensitidakdibayarnya IHH (PSDH) senilai Rp924.146.900,00 dan DR senilai Rp1 .940.315.000,00(BPK 2008) PT SawitRokanSemestamembukakawasanhutanuntukjalanperkebunanmelanggarketentuan yang merugikannegarasebesar Rp139.059.360,00 dan USD4 .213,92. (BPK 2008) PT SinarIntiSawittidaksesuaidenganketentuanmengakibatkanpenggunaankawasan HP dan HPT menimbulkanpotensihilangnyakawasanhutan yang merugikannegaradarinilaitegakankayusebesarRp l4.673.356.100,00 daniurankehutanan yang tidakterpungutyaitu PSDH sebesarRp I.467.335.610,00 dan DR sebesar US$ 5 86.934,24. (BPK 2008)

19. BeberapaTemuan yang perluditindaklanjuti PT PadasaEnamUtamatidaksesuaiketentuanmengakibatkankawasan HPT Batu Gajah seluas +4.184,59 Ha digunakantanpaizin yang sah. (BPK 2008) PT Meskom Agro Sarimastidaksesuaidenganketentuan, penggunaankawasan HPK dan HPT seluas +6.659,05 Ha, merugikannegaraberupanilaitegakankayusebesar Rp32.403.5 I 5.013,48 dan USD 477.014,33. (BPK 2008) PT Citra Tambang Riau (PT CTR) belummemilikiizinpinjampakaidariMenteriKehutanan, kerugiannegaradarinilaipotensitegakankayu SebesarRp97.467.000,00 , berupa PSDH dan DR masing-masing Rp9.746.700,00 dan USD1.743,00, (BPK 2008)

20. UpayaHukum yang gagal KasuskorupsiPerizinanolehmantanbupatipelalawan yang sudahdivonisbersalaholehpengadilan TIPIKOR tidakdilanjutkandenganupayapenertibanizinkarenajugamelanggartata. Departemenkehutananjustrumensyahkanizin yang dikeluarkanBupatidengandengansuratkeputusanmentri Upayahukumyang dilakukanterhadap 14 perusahaan yang memilikicacatperizinanolehPoldariaupadatahun 2008 diakhiridenganSP3. Saksiahlidaridepartemenkehutananmengatakanbahwaizintersebut legal secarahukum

21. MelegalkanPelanggaran Tata Ruang(MekanismeSertifikasi PHPL danSVLK) Kriteriadanindikatorpenilaian SVLK dan PHPL mengabaikanpelanggarantataruang, jikaditemukanmaka unit manajementetap lulus sertifikasikarenatidaktermasukkedalamindikatorkunci. Dari 4 IUPHHK-HT yang lulus sertifikasi SVLK dan PHPL diprovinsiriaudiantaranya: 1)PT PerawangSukses Perkasa Industry, 2)PT Satria Perkasa Agung, 3)PT Bukit BatuHutaniAlam, 4) PT SakatoPratamaMakmur. KeempatIzin IUPHHK-HT inimelanggar RTRWN, TGHK dan RTRWP.

22. MelegalkanPelanggaran Tata Ruang(REDD+ danPenundaanPemberianIzinBaru) Peta RTRWN tidakdijadikansebagaisebagaisumberpeta Moratorium , (melindungiizin yang harusdibatalkansesuaidenganamanat UU No 26 tahun2007) Tidakadapenjelasan yang memadaitentang formula yang digunakandalammenghasilkanPeta Moratorium

23. PerlawananSecaraKonstitusiterhadapUU PenataanRuang.(PemutihanPelanggarandalampenyusunanRTRWP)

24. PerlawananSecaraKonstitusiterhadap UU PenataanRuang. (PembentukanTim TerpaduOlehDepartemenKehutanan) Kriteriadanindikatoryang digunakansebagaidasarperubahanfungsikawasandiantaranyadenganmemperhatikan“Keabsahanperolehanhakdanperizinanpenggunaandanpemanfaatankawasanhutan.” Rencana Tata RuangMengaturTentangFungsikawasanbukanhakpengelolaankawasan. Poininibertentangandenganpasal 37 UU 26 tahun 2007. Criteria inidapatdikatakanmerupakanpemutihanataspelanggaranpemanfaatanruanguntukmelindungiizin yang sudahdikeluarkanolehdepartemenkehutanandenganmelanggarrencanatataruangmaupun TGHK.

25. PerlawananSecaraKonstitusiterhadap UU PenataanRuang. (PemutihanPelanggaranterhadapTGHK) PermenhutNomor : P. 53/Menhut-II/2008 danNomor : P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara PelepasanKawasanHutanProduksi yang DapatDikonversi yang melegalkanpelanggaran IUPHHK-HT yang sudahterlanjurdiberikanpadakawasanhutanproduksikonversi (HPK) PermenhutNomor : P. 34/Menhut-II/2010 yang membolehkanperubahanfungsikawasanhutandarihutanproduksiterbatas (HPT) menjadihutanproduksi (HP) danatauhutanproduksikonversi(HPK).

26. PotensiKorupsidalamPenataanRuang Menciptakanketidakpastianterhadapzonasikawasanhutandenganmempertentangkan RTRWN, TGHK, RTRWP, RTRWK, sehinggaketikaterjadipelanggarantidakbisaditindaksecarahukum Mengeluarkanizinyang tidaksesuaidenganrencanatataruang. Melakukanpemutihanpelanggaranperizinanterhadap TGHK, RTRWP dan RTRWK melaluirevisi RTRWP maupun RTRWK, Melegalkanizin yang melanggartataruangmelaluimekanismesertifikasi SVLK dan PHPL (SistemVerifikasiLegalitasKayudanPengelolaanHutanProduksi Lestari) MelindungiIzinyang tidaksesuaidenganrencanatataruangdalamPeta Moratorium yang ditetapkandengan SK Mentrikehutanan No 323/Menhut-II/2011

27. TahapanPenyusunan Tata Ruang.(KorupsidalamPembuatanAturan) Pemutihanpelanggaranperizinandalamrencanatataruangsebelumnyadan Tata GunaKawasanHutan (TGHK) dalam draft RTRWP yang baru Menciptakanketidakpastianfungsikawasandenganmembiarkan gap antara RTRWN, TGHK dan RTRWP (pelanggaranyang terjaditidakbisaditertibkan) MembiarkanpenyusunanRencana Tata Ruangdengan data yang tidaklengkap, (dijadikanalasanuntukmembiarkanterjadinyapelanggarandikemudianhari) Pembentukan Tim TerpaduolehDepartemenKehutananuntukmelindungi/ memutihkanPerizinan yang terlanjursalahdimasalalu.

28. TahapPelaksanaan Tata Ruang(KorupsiPerizinan) Pemberianizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangmaupun TGHK PemberianPertimbangantehnisIzinpemabfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP maupun TGHK PemberianRekomendasiatasizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP dan TGHK PemberianizinlingkungandanstudiAmdalatasizinpemanfaatanruang yang tidaksesuaidengan RTRWP dan TGHK

29. TahapPenertiban Tata Ruang(KorupsiPenegakanHukum) Tidakmelakukanupayahukumatauupayahukumyang lemahuntukmenertibkanpelanggarantataruang PemutihanpelanggarandalamPenyusunan RTRWP yang baru Melegalkanpelanggaranmelaluisertifikasi SVLK danPHPL Melindungiizin yang melanggartataruangdalam Moratorium perizinan

30. Penutup Kepatuhanterhadapperaturanhukumdapattimbuldaribeberapasebab: Pertama, rasa takutterhadapancamansanksidanpaksaan, sepertipencabutanizin, hukumankurungan, denda, dansebagainya (hard enforcement). Dibutuhkankonsistensiaparatpenegakhukum Kedua, kepatuhan yang dilakukanataskeinginanmasyarakatitusendiri (soft enforcement), dibutuhkanperansertamasyarakatdalamsetiapprosespenataanruang. Setiappenyimpangan yang terjadidalamprosespenataanruang, "patutdidugaterdapatunsurkolusi, korupsidannepotisme.”

31. Sekian Dan TerimaKasih