Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan pembahasan mengenai pendidikan nasional di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang (1) pengertian pendidikan nasional dan tujuannya, (2) permasalahan yang dihadapi pendidikan nasional Indonesia, dan (3) sasaran pembangunan pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kegiatan masyarakat. Meskipun
pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat, namum
perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa atau
masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan termasuk perbedaan sistem
pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari tujuan pendidikan yang
hendak dicapainya, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari pelita ke
pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan
negara Indonesia.
Tujuan pendidikan adalah kualifikasi yang diharapkan dimiliki murid setelah dia
menerima atau menyelesaikan program pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu.
Indonesia mengalami dua kali pergantian Undang-Undang Pendidikan. Yang pertama adalah
UU No.2 tahun 1954, dan yang kedua adalah UU No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan
nasional.
Dalam dunia pendidikan, proses akulturasi dan perubahan prilaku bangsa menjadikan
massyarakat memasuki complex adaptif system. Krisis multidimensional mempengaruhi
pembangunan materil dan spiritual bangsa yang seolah tersendat, discontinue, unlinier, dan
unpredictable.
Dalam keadaan seperti ini, sering tampak prilaku masyarakat menjadi lebih korup bai
yang punya kesempatan, bagi rakyat yang awam dan rapuh tampa eringas dan
mendemonstrasikan sikap anti sosi, anti kemapanan dan kontra produktif serta goyahdalam
keseimbangan ratio dan emosinya.
Maka dari itu pendidikan berperan penting dalam pembangunan bangsa ini,
pendidikan yang berkarakter akan menjadikan identitas individu maupun bangasa ini menjadi
lebih toleran dan bias dibanggakan.

2. 2
B. Rumusan Masalah
Dari uraian diatas yang apat dilihat bagaimana kompleksnya pembangunan
pendidikan di Indonesia, maka penulis merumuskan makalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan nasional ?
2. Bagaimana tujuan dan fungsi pendidikan nasional ?
3. Apa Visi dan Misi Sistem Pendidikan Nasional ?
4. Serta bagaimana pengelolaan jalur pendidikan di Indonesia ?
5. Bagaimana program- program pendidikan di indonesia?
C. Tujuan Penulis
Sesuai dengam rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan adalah untuk:
1. Mengetahui visi dan misi apa saja yang terjadi pada pendidikan di Indonesia ?
2. Mengetahui peranan pendidikan di indonesia saat ini ?
3. Mengetahui apa saja tujuan dan fungsi pendidikan nasional di Indonesia?
4. Mengetahui bagaimana pengelolaan jalur pendidikan di Indonesia ?
5. Mengetahui Program- Program Pendidikan Di Indonesia?

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
1. Pengertian Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana utuk mewujudkan suasana belajar dan
prosos pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ekhlak
mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU
Siidiknas pasal 1 ayat1)
2. Pengertian pendidikan nasional
Menurut Sunarya (1996), Pendidikan Nasional adalah suatu sistem pendidikan yang
berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat
mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut.
Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976), merumuskan
bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha untuk membimbing para warga negara
Indonesia menjadi Pancasila, yang berpribadi, berdasarkan akan Ketuhanan, berkesadaran
masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem
Pendidikan Nasional dikemukakan Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di
masa yang akan datang.
Menurut Zahar Idris (1987) mengemukakan bahwa ”Pendidikan nasional sebagai
suatu sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai
hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan
tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. 4
3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nasional
Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.
Fungsi Sistem Pendidikan Nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam
rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
4. Visi dan Misi Sistem Pendidikan Nasional
Visi dari Sistem Pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional
sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan prokatif
memjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Dengan visi pendidikan nasional tersebut tentu akan ada misi dari Sistem Pendidikan
Nasional adalah sebagai berikut.
1. Mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak
dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk megoptimalkan pembentukan
kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pegalaman, siakap dan nilai
berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

5. 5
B. Permasalahan dalam Pembangunan pendidikan
Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan
kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih
cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya
sendiri. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan
menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta
penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas.
Disamping itu proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami
hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang
dapat diakses. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum
memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh
masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak
kekayaan intelektual.
Pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke
dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang
hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan
profesionalisme serta kompetensi.
Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan
dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan
yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan
rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk merealisasikan
rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula
dilaksanakan melalui penerapan
manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan wewenang
yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk
mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

6. 6
Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan
satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Namun demikian pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum
mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan
termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya
standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota
dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat
dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite
sekolah/madrasah juga belum optimal.
Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Apabila
dibandingkan dengan negara-negara lain, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih
sangat rendah. Data Human Development Report 2004 mengungkapkan bahwa dalam kurun
waktu 1999- 2001 Indonesia hanya mengalokasikan anggaran pemerintah (public
expenditure) sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PBD). Sementara dalam kurun
waktu yang sama Malaysia, Thailand, dan Filipina secara berturut-turut telah mengalokasikan
anggaran sebesar 7,9 persen, 5,0 persen, dan 3,2 persen dari PDB.
Pembangunan pendidikan selama lima tahun terakhir (2000-2004) mendapat prioritas
tertinggi dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh penyediaan anggaran
pembangunan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang pembangunan
lainnya. Dengan amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari
APBN dan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah
daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, anggaran pendidikan
pada tahun 2004 mendapat porsi yang lebih besar lagi.
Namun demikian anggaran tersebut baru mencapai 21,5 persen dari anggaran
pembangunan keseluruhan atau 6,6 persen dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah
pusat. Anggaran tersebut juga belum termasuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah
daerah melalui APBD. Pemerintah dan pemerintah daerah juga belum mampu menyediakan
pelayanan pendidikan dasar secara cuma- cuma.

7. 7
Dari beberapa permasalahan diatas dirasa perlu diadakannya pembangunan yang lebih
lanjut dan tentunya serius untuk merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih maju.
Berikut adalah sasaran pembangunan pendidikan antara lain ditandai oleh:
 Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui:
 Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan:
 Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB, MI
dan Paket A sebesar 115,76 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 27,68
juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 98,09 persen dengan jumlah
siswa menjadi sebanyak 12,20 juta;
 Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB, MI dan Paket
A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 94,00 persen sehingga jumlah siswa
baru kelas I dapat ditingkatkan dari 3,67 juta siswa pada tahun ajaran 2004/05
menjadi 4,04 juta siswa pada tahun 2009/10;
 Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka
putus sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A menjadi 2,06
persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 1,95 persen;
 Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang
dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket
A menjadi 1,63 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,32 persen;
 Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun
menjadi 99,57 persen dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi 96,64 persen,
sehingga anak usia 7-12 tahun yang bersekolah menjadi 23,81 juta orang dan
anak usia 13-15 tahun yang bersekolah menjadi 12,02 juta orang;
 Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan
menengah yang antara lain diukur dengan:
 Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C)
menjadi 69,34 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 9,07 juta;
 Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang
pendidikan menengah menjadi 90,00 persen sehingga jumlah siswa baru kelas
I dapat ditingkatkan dari sekitar 2,36 juta siswa pada tahun ajaran 2004/05
menjadi 3,30 juta siswa pada tahun ajaran 2009/10;

8. 8
 Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan
angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi menjadi 0,19
persen;
 Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan
tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi
menjadi 18,00 persen dengan jumlah mahasiswa menjadi sekitar 4,56 juta;
 Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
 Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5 persen
pada tahun 2009;
 Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;
 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat
termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara
daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta
antara penduduk laki-laki dan perempuan;
 Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan:
 Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal
untuk tingkat kabupaten/kota;
 Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non
formal yang memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan
jenjang kewenangan mengajar;
 Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang
terakreditasi baik;
 Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang
pendidikan;
 Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia.

9. 9
 Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang antara lain
diukur dengan:
 Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan
jenjang pendidikan;
 Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu
pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan
penerapannya pada masyarakat.
 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara
lain diukur dengan:
 Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
 Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun
APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya
sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan
termasuk otonomi keilmuan.
1. Program-Program Pendidikan
Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan
ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok
sebagai berikut :
a) Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program ini bertujuan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan
memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang
dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan
persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Secara lebih spesifik, program
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul
Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur
informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh
lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi
anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

10. 10
 Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk optimalisasi pemanfaatan
fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD yang
disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan,
dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan
operasional/subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya, serta
menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga
keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan
mengembangkan pendidikan anak usia dini;
2. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model
pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni;
3. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orangtua,
masyarakat, dan pemerintah daerah, sebagai upaya membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut;
4. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan
pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.

11. 11
b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang
mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTs, dan Paket B, sehingga
seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh
pendidikan, setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititikberatkan pada (1)
peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama
melalui penjaringan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk
SDLB/MI/Paket A danpeningkatan angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB/MI/Paket
A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja
pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka
mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan
tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang
pendidikan menengah.
 Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan
unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku
pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik
dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk
daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan
revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik
dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai,
dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan
pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;
2. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal
maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk
anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan
kepulauan serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan
mengikuti proses pembelajaran dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa;

12. 12
3. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam
sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah
tanpa diskriminasi gender dengan antara lain menerapkan sistem informasi pendidikan
yang berbasis masyarakat, menyediakan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk
beasiswa atau voucher pendidikan, dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah
khususnya untuk jenjang SD/MI/Paket A;
4. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk
pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik,
masyarakat dan industri serta kecakapan untuk hidup dalam masyarakat yang
majemuk dan dasar-dasar kecakapan vokasi sesuai tuntutan masyarakat dan industri
bagi peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;
5. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk
peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan
dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman
peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;
6. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada
anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
7. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan
tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki
dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan
lingkungan setempat;
8. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat
untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;
9. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan,
maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, dan peningkatan
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak laki-laki
maupun anak perempuan; dan Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan,
monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar
sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan
demokratisasi.

13. 13
C) Program Pendidikan Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-laki dan perempuan
melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C.
Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah
menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui
sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan
lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

14. 14
BAB III
PENUTUP
A. Penutup dan kesimpulan
Pendidikan merupakan tiang berdiriny suatu bangsa dan Negara, tanpa pendidikan
dunia tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini. Di Indonesia, pendidikan masih belum
menjadi prioritas masyarakat tertama masyarakat kecil, selain karena perekonomian yang
lemah, minat dan apresiasi yang kurang menjadi sebab masih anyaknya anak yang
seharusnya mengenyam bangku pendidikan kan tetapi mereka asyik di jalanan demi
mendapatkan rupiah.
Untuk itu, peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan pendidikan
Indonesia melalui kebijakn-kebijakan yang tepat untuk seluruh lapisan masyarakat karena
bagaimanapun pendidikan harus terdistribusi secara merata kepada seluru masyarakat
Indonesia.

15. 15
DAFTAR PUSTAKA
 http://hermantmg.blogspot.com/2010/03/tantangan-pendidikan-nasional-dalam.html,
14-03-2011 ;15:49
 Tirtahardja, Umar dan SL La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka
Cipta
 Tim Pembina MK Pengantar Pendidikan. 2008. Bahan Ajar Pengantar
Pendidikan. Padang: FIP UNP
 Munib, Achmad. 2009. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Unnes Press