Dokumen tersebut membahas tentang sistim pemerintahan negara, yang mencakup pengertian sistim pemerintahan, jenis sistim pemerintahan (demokrasi dan diktator), prinsip-prinsip demokrasi dan diktator, sistim pemerintahan presidensial dan parlementer, kebaikan dan kekurangan masing-masing sistim, serta contoh penerapan sistim pemerintahan di beberapa negara termasuk Indonesia.

1. BAB . II SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA

2. A. SISTIM PEMERINTAHAN PENGERTIAN SISTIM - SUATU KEBULATAN/KESELURUHAN YG KOMPLEK/TERORGANISIR - SUATU HIMPUNAN HAL-HAL/BAGIAN-BA GIAN YG MEMBENTUK SUATU KEBULAT AN - SUATU KEBULATAN YG UTUH DIMANA DI DALAMNYA ADA KOMPONEN-KOMPONEN YG PD GILIRANNYA MEMILIKI SISTIM SENDIRI

3. LANJUTAN : PENGERTIAN PEMERINTAHAN - PEMERINTAHAN PEMERINTAH PERINTAH - PERINTAH, ARTINYA MENYURUH MELA KUKAN SESUATU - PEMERINTAH, ARTINYA KEKUASAAN YG MEMERINTAH SUATU WILA YAH/DAERAH/NEGARA - PEMERINTAHAN, ARTINYA PERBUATAN / CARA, HAL, URUSAN DLM MEMERINTAH

4. PEMERINTAHAN DIBEDAKAN ATAS : DALAM ARTI LUAS : LEGISLATIF, EKSEKU TIF DAN YUDIKATIF DALAM ARTI SEMPIT : EKSEKUTIF - PERBUATAN MEMERINTAH YG DILAKU KAN OLEH EKSEKUTIF BESERTA JAJAR ANNYA DLM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PENYELENGGARAAN NEGARA.

5. JADI SISTIM PEMERINTAHAN ADALAH : KORELASI/HUBUNGAN ANTARA LEG,EKS DAN YUD DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN YG ADA PADA NEGARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA. KLARIFIKASI SISTIM PEMERINTAHAN 1. BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB PE MERINTAHAN,LUAS DAN DALAMNYA FUNGSI PEMERINTAHAN, MAKA SISTIM PEMERINTAHAN DIBEDAKAN ATAS: A. DEMOKRASI B. DIKTATOR 2. BERDASARKAN HUBUNGAN ANTARA LEG, DAN EKS DIBEDAKAN ATAS : A. SISTIM PARLEMENTER B. SISTIM PRESIDENSIAL

6. BEDA SISTIM DEMOKRASI DAN KEDIKTATORAN DEMOKRASI - ADA PERTANGGUNG JAWABAN PEMERIN TAH KEPADA RAKYAT - FUNGSI KEKUASAAN NEGARA TERBATAS - NEGARA TIDAK BA NYAK MENCAMPURI URUSAN WN NYA - MENJALANKAN PRIN SIP DEMOKRASI KEDIKTATORAN - TIDAK ADA PERTANG GUNGJAWABAN PE MERINTAH KEPADA RAKYAT - FUNGSI KEKUASAAN PEMERINTAH SANGAT BESAR - NEGARA MENGUASAI SELURUH ASPEK KE HIDUPAN WARGA - MENJALANKAN PRINSIP-PRINSIP KEDIKTATORAN

7. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI : PEMISAHAN KEKUASAAN - MASING-MASING KEKUASAAN ( LEG,EKS,YUD ) BERDIRI SENDIRI PEMERINTAHAN KONSTITUSIONAL - PEMERINTAHAN DIJALANKAN BERDASARKAN KONSTITUSI YANG : a. MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAH b. MENJAMIN HAK-HAK WARGANEGARA PRINSIP NEGARA HUKUM (RULE OF LAW) - DITANDAI DG SUPREMASI HK DAN KESAMAAN DIDEPAN HUKUM

8. LANJUTAN : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN MELALUI MUSYA WARAH ADANYA PEMILU YG BEBAS & DEMOKRATIS ADANYA LEBIH DARI SATU PARPOL ADA KETERBUKAAN DAN BERTANGGUNG JAWAB PENGAKUAN TERHADAP HAK MINORITAS ADANYA KEBEBASAN BERPENDAPAT,BICARA DAN KEBEBASAN PERS PERLINDUNGAN TERHADAP HAM BADAN PERADILAN YG MERDEKA/INDEPENDEN PENGENDALIAN TERHADAP ADMINISTRASI ADANYA MEKANISME DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN SOSIAL YG DAPAT BERUBAH PRINSIP PERSETUJUAN

9. SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENTIL YAITU TUGAS DAN TANGGUNG PENYELENGGARA AN NEGARA ADA PADA PRESIDEN CIRI PEMERINTAHAN PRESIDENTIL : 1. PRES MEMILIKI KEKUASAAN SBG KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN 2. PRES TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PADA PARLEMEN 3. PRES TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN PARLE MEN 4. PRES DIBANTU OLEH PARA MENTERI YG DI TUNJUK DAN DIANGKAT OLEH PRES 5. PARA MENTERI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN TETAPI KEPADA PRES 6. MASA JABATAN KABINET ( PRES & MENTERI ) SESUAI DENGAN MASA JABATANNYA

10. SISTIM PEMERINTAHAN PARLEMENTER : YAITU TANGGUNG JAWAB DALAM MENYELENGGARA KAN PEMERINTAHAN BERADA PADA MENTERI. CIRI-CIRI SISTIM PEMERINTAHAN PARLEMENTER : 1. KABINET DIBAWAH PIMPINAN DEWAN MENTERI BER TANGGUNG JAWAB PADA PARLEMEN 2. PRES / RAJA SBG KEPALA NEGARA, SEDANGKAN KE PALA PEMERINTAHAN ADALAH PERDANA MENTERI 3. PARLEMEN DAPAT MENJATUHKAN KABINET MELALUI MOSI TIDAK PERCAYA 4. PRES SELAKU KEPALA NEGARA ATAS SARAN PERDA NA MENTERI DPT MEMBUBARKAN DPR 5. PEMBENTUKAN KABINET DIDASARKAN PADA KEKUAT AN PARPOL YG MEMILIKI PELUANG BESAR 6. LAMA MASA JABATAN KABINET TIDAK DAPAT DITENTUKAN, MESKIPUN MEMILIKI JABATAN UNTUK WAKTU TERTENTU

11. KEBAIKAN SISTIM PRESIDENTIL DAN SISTIM PARLEMENTER SISTIM PARLEMENTER 1. ADANYA PENGAWAS YANG KUAT DARI PARLEMEN THD KABINET, SEHINGGA KABI NET HATI-HATI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA 2. GARIS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSAAN KEBIJAKAN PUB LIK JELAS 3. PEMBUATAN KEBIJAKAN DA PAT DITANGANI SECARA TUNTAS, KARENA MUDAH TERJADI PENYESUAIAN AN TARA LEG DAN EKS SISTIM PRESIDENTIL 1. BADAN EKSEKUTIF LEBIH STABIL,KARENA TIDAK TER GANTUNG PADA PARLEMEN 2. MASA JABATAN EKSEKUTIF LEBIH JELAS 3. LEGISLATIF BUKAN MERUPA KAN KADERISASI UNTUK JA BATAN POLITIK 4. PENYUSUNAN PROGRAM KA BINET MUDAH DISESUAI KAN DG JANGKA MASA JA- BATANNYA

12. KEKURANGAN SISTIM PRESIDENTIL DAN SISTIM PARLEMENTER SISTIM PRESIDENTIL : 1. KEKUASAAN EKSEKUTIF DILUAR PENGAWASAN LE GISLATIF,SEHINGGA DPT KEKUASAAN MUTLAK 2. PEMBUATAN KEPUTUSAN/ KEBIJAKAN PUBLIK UMUM NYA HASIL TAWAR MENA WAR ANTARA LEG & EKS, SEHINGGA BUTUH WAKTU LAMA DAN KEPUTUSAN TI DAK TEGAS 3. SISTIM PERTANGGUNGJA- WABANNYA KURANG JELAS SISTIM PARLEMENTER : 1. DAPAT TERJADI KABINET YG CENDERUNG MENGEN DALIKAN PARLEMEN 2. KEDUDUKAN BADAN EKSE KUTIF / KABINET SANGAT TERGANTUNG PADA MAYO RITAS DUKUNGAN PARLE MEN 3. KELANGSUNGAN EKSEKU TIF / KABINET TIDAK BI SA DITENTUKAN BERAK- HIR SESUAI MASA JABAT ANNYA,KARENA SEWAKTU WAKTU KABINET DAPAT BUBAR

13. TUGAS KELOMPOK : 1. BERGABUNGLAH BERSAMA KELOMPOKMU 2. CARILAH CONTOH PRAKTEK NEGARA YANG MENE RAPKAN SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENTIL DI : a. NEGARA AMERIKA SERIKAT b. NEGARA PAKISTAN 3. MODEL PRAKTEK/ PENERAPAN SISTIM PEMERIN- TAHAN PARLEMENTER DI : a. NEGARA PERANCIS b. NEGARA INGGRIS c. NEGARA INDIA 4. TIAP KELOMPOK HANYA MEMILIH SALAH SATU NE GARA SAJA 5. HASIL TUGAS KELOMPOK DIKUMPULKAN MINGGU DEPAN

14. B. SISTIM PEMERINTAHAN DI INDONESIA POKOK-POKOK SISTIM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 1. KEKUASAAN EKSEKUTIF ADA DITANGAN PRES 2. PRES SBG KEPALA PEMERINTAHAN MEMBENTUK KA BINET (MENTERI) YG BERTANGGUNG JAWAB PADA PRESIDEN 3. PARLEMEN TERDIRI DARI DUA KAMAR( BICAMERAL) YAITU DPR & DPD 4. SELAIN DPR & DPD ADA MPR DG MASA JABATAN 5 TA HUN. (MPR BERWENANG MEMBERHENTIKAN PRES ) 5. KEKUASAAN MEMBENTUK UU ADA DITANGAT DPR 6. KEKUASAAN YUDIKATIF ADA PADA MA, MK, DAN KY

15. LANJUTAN : 7. SISTIM KEPARTAIAN ADALAH MULTIPARTAI 8. PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK MEMILIH LEGISLATIF ( DPR,DPD,DPRD,PRES DAN WA PRES ) 9. PEMDA TERDIRI DARI KABUPATEN DAN PRO PINSI 10. INDONESIA MENJALANKAN “ OTONOMI DAE RAH DENGAN PRINSIP “DESENTRALISASI “

16. MENURUT “ JIMLY ASSHIIDIQIE” ADA 5 PRINSIP SISTIM PEMERINTAHAN DI INDONESIA, YAITU : PRES DAN WAPRES PENYELENGGARA KEKUASAAN EKSE KUTIF NEGARA TERTINGGI DIBAWAH UUD-45 ( TIDAK ADA LAGI PERBEDAAN KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN ) PRES DAN WAPRES DIPILIH OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG, DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PADA MPR, MELAINKAN LANGSUNG PADA RAKYAT PRES DAN WAPRES DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABANNYA SECARA HUKUM BILA MELAKUKAN PE- LANGGARAN HUKUM DAN KONSTITUSI PARA MENTERI ADALAH PEMBANTU PRES ,DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRES UNTUK MEMBATASI KEKUASAAN PRES,MAKA JABATAN HANYA DUA PRIODE ( 10 TAHUN OLEH ORANG YANG SAMA )

17. MENURUT UUD-45 INDONESIA SAAT INI MENERAPKAN “SISTIM PEMERINTAHAN PRSIDENTIL” LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD-45 YG DIAMAN DEMEN : 1. MPR 5. BPK 2. DPR 6. MA 3. DPD 7. KY 4. MK 8. PRES PRES DLM SISTIM PEMERINTAHAN DI INDONESIA MEMILIKI KEDUDUKAN YG PENTING,MELIPUTI: 1. SEBAGAI KEPALA NEGARA 2. SEBAGAI KEPALA EKSEKUTIF : A. MEMIMPIN KABINET B. MENGAJUKAN RUU KEPADA LEGISLATIF 3. SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI AU,AD DAN AL 4. SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN LN

18. SISTIM PEMERINTAHAN DINEGARA LAIN SISTIM PEMERINTAHAN DI USA 1. KEKUASAAN EKSEKUTIF DILAKSANAKAN OLEH PRE SIDEN DAN MENTERI-MENTERI(PEMBANTU PRES) 2. MASA JABATAN PRES 4 TAHUN DAN BISA DIPILIH KEMBALI UNTUK 2 PRIODE 3. PRES TIDAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH KONGRES,SE BALIKNYA PRES TIDAK DPT MEMBUBARKAN KONG RES 4. PEMBUATAN UU DILAKUKAN OLEH KONGRES DAN PE MERINTAH, NAMUN PEMERINTAH BERWENANG UTK MEMVETO RUU YG TELAH DISETUJUI KONGRES 5. KEKUASAAN LEGISLATIF DIJALANKAN OLEH KONG RES YG TERDIRI DARI MAJELIS RENDAH & TINGGI

19. SISTIM PEMERINTAHAN DI INGGRIS KEKUASAAN EKS ( RAJA ) SBG KEPALA NEGARA, DAN PERDANA MENTERI SBG KEPALA PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN PM INGGRIS ADALAH SEWAKTU2 DPT MENGA DAKAN PEMILU UNTUK MEMILIH PARLEMEN BARU DG MASA JABATAN 5 TAHUN APABILA KABINET TIDAK DIPERCAYA BADAN LEGISLATIF, MA KA KABINET HHARUS MELETAKKAN JABATANNYA ( HIDUP NYA SUATU KABINET SANGAT TERGANTUNG PADA DUKUNG AN KABINET BERLAKU SISTIM DWI PARTAI ( DUA PARPOL) YAITU : 1. PARTAI KONSERVATIF 2. PARTAI BURUH MENTERI HARUS DIAMBILDARI ANGGOTA LEGISLATIF ( ADA RANGKAP JABATAN ), SEHINGGA PEMERINTAH BERLANG SUNG LANGGENG DAN STABIL

20. TUGAS INDIVIDU : 1.BUATLAH RINGKASAN TENTANG SISTIM PE MERINTAHAN YANG ADA DINEGARA LAIN (TIAP SISWA HARUS BERBEDA NEGARA ) 2. SUMBER DAPAT KALIAN CARI DARI BUKU- BUKU REFERENSI, MEDIA CETAK / ELEK TRONIK ( INTERNET ) 3. TUGAS DIKUMPULKAN MINGGU DEPAN

21. PELAKSANAAN SISTIM PEMERINTAHANDI INDONESIA - DG DEMIKIAN DALAM KURUN WAKTU (45-49) ADA 2 SISTIM PEMERINTAHAN YG DIJALANKAN, YAITU : a. 18/8’45 S/D 14/11’45 - SISTIM PRESIDENTIL b. 14/11’45 S/D 29/1’48 – PARLEMENTER c. 29/1’48 S/D 27/12’49 - PRESIDENTIL (DIPIMPIN OLEH MOH.HATTA ) - YG MEMIMPIN PEMERINTAHAN DALAM KURUN WAK TU TSB ADALAH : a. KABINET PRESIDENSIIL SOEKARNO ( 19/8’45 – 14/11’45) b. KABINET PARLEMENTER DG PM SUTAN SYAHRIR ( 14/11’45 – 27/6’1947 )

22. LANJUTAN : c. KABINET PARLEMENTER DG PM AMIR SYARI FUDIN ( 3/7’47 – 29/1’48 ) d. KABINET PRESIDENTIL DENGAN WAPRES MOH.HATTA ( 29/1’48 – 20/12’49 ) - TERDAPAT PULA KABINET PEMERINTAHAN DARU RAT YG DIPIMPIN OLEH SYAFRUDIN PRAWIRANE GARA (19/12’48 – 13/7’49 ), HAL INI TERJADI KA- NA PEMERINTAHAN RI YG BERKEDUDUKAN DI YOGJAKARTA, MASIH DIDUDUKI BELANDA.

23. LANJUTAN : SISTIM PEMERINTAHAN MENURUT UUD-45 PADA AWAL KEMERDEKAAN. - SEJAK PROKLAMASI SAMPAI SEKARANG TELAH ME NGALAMI PERUBAHAN UUD SBB : 1. 18/8’ 45 – 27/’ 49 UUD-45 - SISTIM PEMERINTAHAN – PRESIDENTIL - DASAR HUKUMNYA : a. PASAL 4 (1) b. PASAL 17 (1,2,3) - MP 14/11’ 45, TERJADI PERUBAHAN SISTIM PE MERINTAHAN DARI PRESIDENTIL MENJADI PAR LEMENTER

24. LANJUTAN : 2. TGL 27/12’49 – 15/8’50 - MENGGUNAKAN KONSTITUSI RIS(UUD RIS’49) DENGAN SISTIM PEMERINTAHAN PARLEMENTER - DASAR HUKUMNYA : a. PASAL 69(1) – PRES ADALAH KE PALA NEGARA b. PASAL 118(1) – PRES TIDAK DA PAT DIGANGGU GUGAT c. PASAL 118(2) – TANGGUNG JA WAB PEMERINTAHAN ADA DI TANGAN MENTERI - PEMERINTAHAN IALAH PRES BERSAMA MENTERI ( DE- WAN MENTERI ) - BENTUK NEGARA RIS,TERDIRI ATAS : 6 NEGARA BAGIAN, (TEGAK BERDIRI SENDIRI),DAERAH YG LAIN BUKAN NE GARA BAGIAN

25. LANJUTAN : 3. 16/8’50 – 5/7’59 - MENGGUNAKAN UUDS’50, MEMAKAI SIS TIM PEMERINTAHAN PARLEMENTER - DASAR HUKUMNYA : a. PASAL 45 (1) – PRES ADALAH KEPA LA NEGARA - PRES BERHAK MEM BUBARKAN DPR b. PASAL 83 (1)- TANGGUNG JAWAB PE MERINTAHAN DITANGAN MENTERI

26. LANJUTAN - KEPALA EKSEKUTIF DIJABAT OLEH PM - PM YG MENJABAT PADA MASA INI YAITU a. M.NATSIR d. IE.H.JUANDA b. SUKIMAN e. BURHANUDIN.H c. WILOPO f. ALI SATROAMIJOYO - DALAM KURUN WAKTU YG SINGKAT TE LAH TERJADI PERGANTIAN KABINET (PERDANA MENTERI) YG CUKUP BANYAK AKIBAT MOSI TIDAK PERCAYA DARI PAR LEMEN ( DPR )

27. LANJUTAN : 4. TGL 5/7’59 – SEKARANG (UUD-45 ) - PENGGUNAAN UUD-45 TERBAGI MENJA DI : a. UUD-45 SEBELUM DIAMANDEMEN b. UUD-45 SETELAH DIAMANDEMEN - 1999 ( 19/10’1999) - 200O ( 18/8’ 2000 ) - 2001 ( 10/11’2001 ) - 2002 ( 10/8’2002 )

28. 5. PELAKSANAAN SISTIM PEMERINTAHAN DIINDONESIA PADA ERA REFORMASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA a. PRES DAN WAPRES - MEMEGANG KEKUASAAN MENURUTUUD b. KEMENTERIAN NEGARA - PRES DIBANTU MENTERI NEGARA YG DIANG KAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRES c. PEMERINTAH DAERAH - NKRI DIBAGI ATAS PROP, KAB DAN KOTA , YG MEMILIKI PEMDA YANG DIATUR DG UU - MEMILIKI HAK OTONOM, DAN TUGAS PEMBAN TUAN

29. LANJUTAN : PERAN LEMBAGA NEGARA SBG PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT. - BERDASARKAN UUD-45 YG TELAH DIAMANDEMEN , LEMBA GA NEGARA DAN PEMERINTAHAN DI PUSAT YAITU : a. BIDANG LEGISLATIF : MPR ( DPR DAN DPD ) b. BIDANG EKSEKUTI : PRES DAN WAPRES DIBANTU MENTERI-MENTERI NEGARA c. BIDANG YUDIKATF : MA, MK DAN KY DILUAR LEMBAGA INI ADA : BPK ( BERSIFAT MERDEKA ), YG BERTUGAS MEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA DAN MELA PORKAN HASILNYA KEPADA DPR

30. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA AMANDEMEN TERHADAP UUD-45

31. TUGAS INDIVUDU : 1. ISILAH PERAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGA RA BERIKUT INI : 1. PRES 6. MA 11. GUBERNUR 2. MPR 7. MK 12. DPRD PROP 3. DPR 8. KY 13. BUPATI/WALIKOTA 4. DPD 9. MENTERI 14. DPRD KAB/KOTA 5. BPK 10. BANK INDONESIA 2. TIAP KELOMPOK MEMILIH 3 (TIGA) LEMBAGA NEGARA SAJA 3. HASIL AKHIR DARI TIAP-TIAP KELOMPOK DISATUKAN SELURUH NYA, KEMUDIAN DIJILID JADI SATU 4. TUGAS TERAKHIR DIKUMPULKAN MINGGU DEPAN

32. TUGAS KELOMPOK : BANDINGKAN SISTIM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI NEGARA :

33. TERIMA KASIH WASSALAMU’ALAIKUM WR WB