1. REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DESA
MENUJU DEMOKRASI
kurdimatin@yahoo.com
0813 8606 3358

2. DATA DESA/ KELURAHAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN KECAMATAN DESA KELURAHAN JUMLAH
2008 154 1242 262 1504
2010 154 1273 262 1535
2012 155 1273 278 1551
DESA/ KELURAHAN
MENURUT KLASIFIKASI
TAHUN SWADAYA SWAKARSA SWASEMBADA BELUM JUMLAH
TERKLASI
FIKASI
2008 1229 275 - - 1504
2010 1229 275 - 31 1535
 KABUPATEN (4)  DATA TERAKHIR BELUM MASUK
 KOTA (4)

3. PENGATURAN DESA
DALAM PRIODISASI PEMERINTAHAN
HINDIA BELANDA JEPANG
• 1854- Cikal Bakal Pengaturan • OSAME SERAI No. 71 Tahun
Daerah/ Desa 1944 “ Diangkat Melalui
“Otonomi pemilihan dan Pemilihan (4 Tahun)
pengaturan sendiri”
IGO-IGOB
KEMERDEKAAN
ORDE LAMA ORBA ORDE REFORMASI
• 1945-1965 (pasal 18 UUD • UU No. 05
ORDE BARU /
• UU No. 22/ 1999
1945) • UU No. 05
1979 Demokratisasi desa
• UU No. 01/ 1945 /Keseragaman
1979
(BPD)
• UU No.2 / 1948 Keseraga
Desa • UU No. 32/ 2004 ( PP
• UU No. 19/ 1965 Desa Praja man Desa
72/ 2005)
• UU No. 06/ 1964
PERPU RUU-DESA

4. SPIRIT PENGATURAN DESA
PADA TIAP PRIODE PEMERINTAHAN
ORDONANSI ORDONANSI JEPANG
HINDIA ORDONANSI KEMERDEKAAN
BELANDA • Pemilihan diatur • Kemerdekaan, asas
sangat ketat OTDES tetap
Desa diikat dipertahankan
dalam sistem beragam
pengaturan • ORBA,
untuk Sentralisik dan
kelanggengan • Kepala Desa di Keseragaman
koloni fungsikan sebagai Desa
pengawas
rakyatnya • OREF, Reduksi aturan
Desa dari UU menjadi
PP.

5. POLA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADA
TIAP PERIODE
 PRIODE KOLONIAL
 Sudah Ada Ketegasan Fungsi Desa Sebagai Bahan Hukum Otonom
Lebih Dari Kesatuan Komunal Masyarakat
 Kedudukan Desa Sebagai Pemilik Harta Benda, Dan Menghargai
Keragaman
 PRIODE JEPANG
 Ada Struktur Perangkat Desa
 Ada Batasan Priode (4 Tahun)
 Otonomi Desa di Batasi
 PRIODE KEMERDEKAAN
 ORLA, Peraturan Desa Selalu Terkait dengan Aturan Pemda
 ORBA, Otonomi Desa Bias
 OREF, Revitalisasi Konsep Desa, Disorientasi Sistem Pemerintahan
Desa, Pola Pengaturan Sistem Dan Masa Tuga Kades (Ada
Kecenderungan Merubah Otonomi Desa)

6. PENYELENGGARAAN PEMDES ERA OTDA
 Cenderung Mengikuti Pola Pemekaran Daerah
 Ada Disorientasi Filosofis
 Ada Spirit Kompetitif
 Mengikuti Pola Rekrutmen Politik
 Pada Tataran Administratif Ada “ Bendsmark” Pada
Sistem Administrasi Negara
 Permasalahan Yang Stereotip Secara Nasional

7. PERMASALAHAN AKSES PROVINSI KE PROGRAM DESA
 OTDA, UU No. 32/ 2004-PP No.72/ 2005, Menempatkan Provinsi
Pada Posisi Terbatas Terhadap Desa.
 Ada banyak aturan yang tidak sinkron terutama peran antar
pemerintah pada desa.
 Paradigma pemikiran yang terlalu modern tentang fungsi desa,
sehingga peran desa tercabut dari akar filosofisnya
 Aksesbilitas fiskal desa, belum memenuhi harapan aturan dan
rakyat desa.

8. DEFINISI
 PEMERINTAH DAERAH, ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTU DENGAN PRINSIP NKRI
 KECAMATAN, ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
 DESA, ATAU DISEBUT NAMA LAIN ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG
MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG MENGATUR, MENGURUS
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ADAT ISTIADAT YANG
DIAKUI DAN DIHORMATI OLEH SISTEM NKRI
 PEMDES, ADALAH PENYELENGGARA URPEM OLEH PEMDES DAN BPD DALAM
MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
BERDASARKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM
SISTEM NKRI

9. URUSAN DESA - KEWENANGAN
 URPEM, YANG SUDAH ADA DI DESA
 URPEM, YANG DISERAHKAN KAB/KOTA
 TUGAS PEMBANTUAN DARI HIERARKI PEMERINTAHAN
 URPEM LAIN, YANG MENURUT UNDANG-UNDANG DISERAHKAN PADA
DESA
URUSAN YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH –
DISERTAI PENYERAHAN 3M)

10. REFORMASI TATA KELOLA PEMDES
TATA KELEMBAGAAN
 PEMDES (PERANGKAT DESA) DIATUR DENGAN PERDA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIPILIH DARI MASYARAKAT
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
MITRA, DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TATA LAKSANA
 PERDES, ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT BPD
BERSAMA KEPALA DESA
 PEMBINAAN, ADALAH PEMBERIAN PEDOMAN, STANDAR
PELAKSANAAN, PERENCANAAN, LITBANG, DIKLAT, MONEV, KONSULTASI, PENGAW
ASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMDES

11. Lanjutan...
TATA KELOLA KEUANGAN
 ALOKASI DANA DESA
BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN, PUSAT DAN
DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA
 APB-DESA
RENCANA TAHUNAN KEUANGAN DESA YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BPD,
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA
 SISTEM PELAPORAN
- LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT
- LKPJ KEPADA BPD
- INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DESA

12. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
 (PASAL 27) KADES DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP/BULANAN
SESUAI KEMAMPUAN DESA, MINIMUM SAMA DENGAN UMR
KAB/KOTA – DIATUR DENGAN PERDA
 DITETAPKAN DALAM APB-DESA MEMUAT :
- RINCIAN JENIS PENGHASILAN
- RINCIAN JENIS TUNJANGAN
- PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN

13. SUMBER PENDAPATAN
 PENDAPATAN ASLI - DESA
 10 % DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI – DIATUR DENGAN
PERDA – DIBAGI BERDASARKAN PERKADA
 10 % DARI DANA PERIMBANGAN
 BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA – MASUK KAS DESA
 HIBAH TAK MENGIKAT
 KADES, ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 DAPAT DILIMPAHKAN PADA PERANGKAT DESA
 HARUS ADA PERDES TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
 PERKADA PENGELOLAAN KEUANGAN - DESA

14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PEMERINTAH
- MEMBERI PEDOMAN NSPK
- DIKLAT
- PENGHARGAAN
- PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN
- AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA
- MEMFASILITASI KEBERAGAMAN DESA
 PROVINSI
- PEDOMAN TP – BANTUAN KEUANGAN
- MEMFASILITASI KEBERAGAMAAN DESA
- PENGHARGAAN
- PELATIHAN
- PERCEPATAN PEMBANGUNAN

15. Lanjutan...
 KABUPATEN/KOTA
- PENGATURAN OPERASIONAL
- EVALUASI PERDES
- PENGHARGAAN
- FASILITASI KEBERAGAMAAN
- SANKSI PELANGGARAN
- PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BINWAS CAMAT
TIDAK MEMBUAT ATURAN, TETAPI MEMFASILITASI TATA KELOLA PEMDES

16. KESIMPULAN
 Otonomi Desa, harus dikembalikan pada khittahnya sebagi
perekat NKRI
 Perubahan status desa dan kelurahan harus seimbang
 Azas Keadilan Fiskal Desa Harus Diperhatikan
 Fasilitasi yang sistemik dalam penguatan Pemdes, melalui :
• Penguatan Administrasi
• Penguatan Kompetensi Aparat Desa
• Penguatan Tata Hubungan Lembaga Desa

17. LANJUTAN KESIMPULAN
 Rekrutmen calon Kepala Desa, harus memenuhi kriteria minimal :
• Pendidikan
• Usia
• Rekam Jejak
• Bukan Partisan
 Produk Perundang-Undangan Desa, harus memenuhi 2 aspek pokok :
• Pengejawantahan dari produk-produk hukum diatasnya
• Perwujudan hasil musyawarah dan mufakat elemen desa yang
diformalkan dan tidak berbenturan dengan kaidah kearifan lokal.