1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Ismail Mohamad Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Disampaikan pada Acara Rapat Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri TA.2010 Jakarta, 3 Maret 2011

4. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014).Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 3

5. Visi Reformasi Birokrasi Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia 4

6. M I S I Reformasi Birokrasi Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 1 Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. 2 Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. 3 Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. 4 5

7. Tujuan Reformasi Birokrasi 6

8. Area Perubahan Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan Sumber daya Manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Mind set dan culture Set Aparatur AREA HASIL YANG DIHARAPKAN Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 7

9. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik 8

10. GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN 9

11. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014 10

12. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Wapres Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukkam, Menko Kesra, Menneg PAN-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryaas Rasyid TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Menneg PAN-RB Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab Tim QUALITY ASSURANCE TIM INDEPENDEN Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional TIM Reformasi Birokrasi - PEMDA TIM Reformasi Birokrasi - K/L 11

13. Tugas dan Peran KPRBN Menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan RB TRBN Merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB serta memantau dan mengevaluasi UPRBN Membantu TRBN TQA memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi TI melakukan monitoring dan evaluasi 12

14. PROSES REFORMASI BIROKRASI PADA K/L

15. QUICK WINS Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. Quick wins untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organizationquick wins, regulation quick wins atau human resource quick wins;

17. Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

18. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

21. Ringkas. Roadmap harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;.

22. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, outputs dan outcomes harus dapat diukur;

23. Adjustable. Roadmap dapat mengakomodasiir umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;

24. Terinci. Roadmap harusmerupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut.;

25. Komitmen. Roadmap harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan.;

27. Rencana

28. Kriteria keberhasilan

29. Agenda prioritas

30. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

31. Penanggungjawab

32. Rencana anggaranLampiran

33. PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 19

35. Prinsip-prinsip:

36. Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda.

37. Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.20

39. Prioritas Kedua, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Daerah;

40. Prioritas Ketiga, Kementerian/Lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.21

41. KRITERIA PRIORITAS Penetapan prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mempertimbangkan : Kesiapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan Dampak strategis reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 22

42. KRITERIA PRIORITAS Penilaian atas tindak lanjut dari kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan memberi dampak pada pemberian reward and punishment. Penilaian tersebut didasarkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu: dampak strategis reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan kemajuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan 23

44. PENILAIAN TERHADAP KELENGKAPAN, RASIONALITAS, KUALITAS DAN ALOKASI SUMBER DAYA YANG DIMUAT DALAM ROAD MAP

45. PENILAIAN TERHADAP LAMPIRAN DOKUMEN USULAN YANG MELIPUTI: KESESUAIAN, STATUS DAN OUTPUT/ OUTCOMES KEGIATAN/ PROGRAM

47. PENILAIAN KONSISTENSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

48. PENILAIAN TERHADAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI

50. PENILAIAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN

52. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi 28 Outcomes Oriented Terukur Efisien Efektif Realistik Konsisten. Sinergi Inovatif Kepatuhan Dimonitor