RB_VISI2025

PEDOMAN UMUM
REFORMASI BIROKRASI

PERMENPAN NO: PER/15/M.PAN/7/2008

Reformasi birokrasi

RB MRPKN UPAYA UTK MELAKUKAN PEMBAHARUAN &
PERUBAHAN MENDASAR THD SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, TERUTAMA ASPEK2:
1. KELEMBAGAAN (ORGANISASI)
2. KETATALAKSANAAN (BUSINESS PROCESS)
3. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

• PERMASALAHAN YG AKIBATKAN SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TDK
BERJALAN DENGAN BAIK HARUS DITATA ULANG
ATAU DIPERBAHARUI

• REFORMASI BIROKRASI ADL LANGKAH
STRATEGIS UTK BANGUN APARATUR NEGARA
AGAR LEBIH BERDAYA GUNA DLM EMBAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

• RB DILAKS DLM RANGKA WUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK (GOOD
GOVERNANCE)

• OKI DIAMBIL LANGKAH2 YG MENDASAR,
KOMPREHENSIF DAN SISTEMIK. PROSES
PEMBAHARUAN YG DILAKUKAN SCR
BERTAHAP & BERKELANJUTAN, TDK SBG
UPAYA ATAU TINDAKAN YG RADIKAL &
REVOLUSIONER.

LATAR BELAKANG RB:
• PRAKTEK KKN YG MSH TERUS BERLANGSUNG
• TKT KUALITAS YAN PUBLIK YG BELUM MEMENUHI
HARAPAN MASYARAKAT
• TKT EFISIENSI, EFEKTIFITAS & PRODUKTIFITAS
YG BLM OPTIMASL
• TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI
PEMERINTAHAN YG MSH RENDAH
• TINGKAT DISIPLIN & ETOS KERJA YG MSH
RENDAH

PROGRAM PERCEPATAN
QUICK WINS

• DIMAKSUDKAN UTK BANGUN KEPERCAYAAN MASY.
BBG UPAYA TERUTAMA BERANTAS KKN SERTA KAT
KUALITAS YAN PUBLIK KHUSUSNYA YAN PERIZINAN,
KAITAN BISNIS MAUPUN KEPENTINGAN HAK2 DASAR
MASY YG PERLUKAN YAN CEPAT MUDAH TERJANGKAU.
• PROGRAM YG PUNYA DAYA UNGKIT.
• PROGRAM PERCEPATAN DPT DGN MUDAH TERLIHAT &
DPT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT
• HSL AKHIR PROGRAM INI PERBAIKAN CORE BUSINESS

KRITERIA MENENTUKAN PROGRAM
QUICK WINS
1. LANGSUNG BERSENTUHAN DG KEBUTUHAN
MINIMAL PUBLIK (MASY LUAS),
BERINTERELASI, INTERAKSI & BERTRANSAKSI
LANGSUNG DG PEMANGKU KEPENTINGAN
2. MRPKAN TUPOKSI K/L/PEMDA DG OUT PUT
PRODUK UTAMA K/L/PEMDA
3. DPT DISELESAIKAN RELATIF CEPAT -/+ 12 BLN
DG GUN SUMDA YG ADA.

MANAJEMEN PERUBAHAN
• DILAKS UTK PEROLEH PEMAHAMAN YG SAMA &
KURANGI RESISTENSI DR PEGAWAI SERTA
MEMASTIKAN PARTISIPASI PEGAWAI & MASY UMUM
DLDM WUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YG BAIK.
OKI KEMITRAAN (KERMA), DUKUNGAN & PARTISIPASI
AKTIF MASY MENJADI KUNCI KEBERHASILAN RB
• PROSES KOMUNIKASI ATAU SOSIALISASI BAIK
INTERNAL M/EKSTERNAL ADL KUNCI SUKSES UTK
MENCAPAI PERUBAHAN POLA PIKIR, BUDAYA DAN
NIALAI2 KERJA DR APARATUR NEGARA.
• SCR MENDSR YG DIHARAP DR RB ADL PERUBAHAN
PERILAKU BIROKRASI SBG PELAKU UTAMA & PUBLIK
SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN SBG PENDUKUNG
SERTA PENDORONG PERUBAHAN.

PENATAAN SISTEM

• PENATAAN SISTEM ADL JEMBATAN UTK MERUBAH
POLA PIKIR, BUDYA & NILAI2 ORG. HSL AKHIR YG
SANGAT DIHARAPKAN DR PROSES RB ADL PERUB
YG SIGNIFIKAN DLM POLA PIKIR, BUDAYA &
NILAI2 SERTA PERILAKU KERJA DR APARATUR
NEGARA.
• TERCAPAINYA BUDYA KERJA YG BERORIENTASI PD
KINERJA DAN YAN PUBLIK SERTA NILAI2 YG
CERMINKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG
TRANSPARAN, ADIL DAN AKUNTABEL.

TABEL PROGRAM DAN GIAT RB (I)
NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
1 ARAHAN STRATEGI 1. QUICK WINS A. DAFTAR PROGRAM
PERCEPATAN
B. RENC KERJA

2. PENILAIAN KINERJA ORG A. DAFTAR PER-UU
SAAT INI B. DOK PENILAIAN ORG

3. POSTUR BIROKRASI 2025 DOK CETAK BIRU RB K/L
2 MANAJEMEN PROSES SOSIALISASI DAN A. DOK STRAT MANAJ
PERUBAHAN INTERNALISASI PERUBAHAN
B. DOK RENC AKSI
MANAJ PERUB
3 PENATAAN SISTEM ANSIS JAB, EV JAB & SIS A. URAIAN JAB
REMUNERASI B. PROFIL KOMPETENSI
C. INDEKS KINERJA
UTAMA
D. BOBOT & PRINGKAT
JAB
E. SISTEM REMUNERASI

NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN
4 PENATAAN ORG 1. REDEFINISI, VISI, MISI, VISI, MISI & STRAT ORG
STRATEGI YG BARU
2. RESTRUKTURISASI ORG YG RIGHT SIZING
3. ANALISA BEBAN KERJA FORMULA KEBUT PEG
5 PENATAAN TATA PENYUSUNAN TATA LAKSANA DOK TATA LAKSANA
LAKSANA YG HASILKAN STANDAR SETIAP PROSES KERJA
OPERASIONAL PROSEDUR UTAMA & SUB PROSES
YG ADA DLM ORG

ELEKTRONISASI A.PENGADAAN
DOKUMENTASI/KEARSIPAN PERANGKAT LUNAK
B.PENGADAAN
PERANGKAT KERAS
C.PELATIHAN OPERATOR

6 PENATAAN SISTEM 1. ASESMEN KOMPETENSI DOKUMEN ANALISA HSL
MANJEMEN PERSONEL ASESMENT
2. MEMBANGUN PENILAIAN SIST PENILAIAN KINERJA
KINERJA BERDASAR KOMPETENSI,
TRANSPARAN & USER
FRIENDLY
3. MENGEMBANGKAN SIS PENGADAAN &
SISTEM PENGADAAN & SELEKSI YG
SELEKSI TRANSPARAN, ADIL DAN
AKUNTABEL
4. MENGEMBANGKAN POLA POLA PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN & & PELATIHAN DSR
PELATIHAN KOMPETENSI
5. MEMPERKUAT POLA POLA ROTASI, MUTASI,
ROTASI, MUTASI, PROMOSI DSR
PROMOSI KOMPETENSI
6. MEMPERKUAT POLA POLA KARIR
KARIR A.SIS DATABASE PEG
7. MEMBANGUN/MEMPERK B.ADA PERANGKAT LNK
UAT DATABASE PEGAWAI C.ADA PERNGKAT KRS
D.PELATIHAN OPR.

7 PENGUATAN UNIT 1. PENGUATAN UNIT KERJA A.PROFIL UNIT KERJA
ORG B.DOK RENC AKSI

2. PENGUATAN UNIT KERJA A.PROFIL UNIT KERJA
DIKLAT DIKLAT
B.DOK RENC AKSI

3. PERBAIKAN SARANA DAN A.DOK USULAN
PRASARANA PEMENUHAN SARPRAS,
RENC PEMANFAATAN
SERTA PELAKSANAANNYA
B.DOK RENC. AKSI

8 PENYUSUSNAN MEMETAKAN REGULASI, REGULASI (ATURAN,
PERAT PER UU AN DEREGULASI, MENYUSUN KEBIJAKAN DAN
REGULASI BARU PERUNDANGAN) YG
KONDUSIF DLM ARTI SCR
EFEKTIF MENDORORNG
BERJALANNYA SISTEM YG
DIHASILKAN DLM
PROSES RB
9 PENGAWASAN 1. MENEGAKAN DISIPLIN A.SISTEM PEMANTAUAN
INTERNAL KERJA B.LAP PELAKS HUKUMAN
DISIPLIN PEG

2. MENEGAKAN KODE ETIK A.DOK KODE ETIK
B.RENC AKSI SOSIALISASI
& INTERNALISASI

VISI
2025:
POLISI YG:

 PROFESIONAL
 BERMORAL
 MODERN
2015– 2025 TAHAP III
MENCAPAI KEUNGGULAN
(STRIVE FOR EXELLENCE)
2010 – 2014 TAHAP II
MEMBANGUN KEMITRAAN
(PARTNER SHIP BUILDING)

2005 – 2009 TAHAP I
MEMBANGUN
KEPERCAYAAN
(TRUST BUILDING)

THREATH & OPPORTUNITY
VISI
EKSTERNAL POLRI
2015– 2025 TAHAP III 2025
TAHAP II
MENCAPAI KEUNGGULAN MODERN,
MEMBANGUN
(STRIVE FOR EXELLENCE) PROFESIONAL
KEMITRAAN
(PARTNER SHIP BUILDING) BERMORAL
POSISI
POLRI
2015
POSISI
2010 DIPERCAYA DAN
DI DUKUNG
MASYARAKAT
INTERNAL

1 1 1 1 1 1 2
0 1 2 3 4 5 5
WEAKNESS STRENGTH

INSTRUMENTAL
BUKU BIRU
STRUKTURAL
RB NAS
POLRI GEL II
TUPOK
1999 EVALUASI KINERJA POLRI
KULTURAL ORG UU.NO. 2
POLRI & PROFIL TAHUN
POLRI 2025 2002

KEBERLANJUTAN
TAHAP I PROGRAM PROGRAM PENGUATAN
TRUST BUILDING QUICK WINS INSTITUSI
2005-2009
HAR
AKSELARASI RESTRUKTU-RISASI KAM-
GRA TRANS-
KAT ORG & TATA REVITALISA
TIBMAS
TAHAP II RB
ND KUALITAS LAKSANA SI POLRI TEROBOSAN 10
PARTNERSHIP FORMASI
KINERJA POLRI NOP KREATIF PROGR
STRA BUILDING POLRI
DES 2008 2010 AM
2010-2014 OKT 2008
TEGI MANAJEMEN
GAKKUM
TAHAP III SDM &
KOMITMEN REMUNERASI
STRIVE FOR PENINGKATAN
THD
EXCELLENCE INTEGRITAS
ORGANISASI
2015-2025
MANAJEMEN
PERUBAHAN &
TRANSFORMASI LIN, YOM,
BUDAYA ORG POLRI YAN

OUTPUT

• RASA AMAN &
TENTERAM MASY • PROFESIONAL
• KAT YANMAS • BERMORAL
• SUPREMASI OUTCOME
• MODERN &
HUKUM • DIPERCAYA
MASY

TUJUAN
TUJUAN
REFORMASI
BIROKRASI
RB POLRI
POLRI

SASARAN
REFORMASI
BIROKRASI
POLRI

ANTAGONIS PROTAGONIS

REAKTIF PROAKTIF

LEGALITAS LEGITIMITAS

PERUBAHAN POLA PIKIR ELITIS POPULIS

SASARAN (MIND SET)
REFORMASI AROGAN HUMANIS
KULTURAL PERUBAHAN BUDAYA
KERJA OTORITER DEMOKRATIS
(CULTUR SET)
TERTUTUP TRANSPARAN

AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS
VERTIKAL PUBLIK

MONOLOGIS DIALOGIS

REFORMASI BIROKRASI POLRI

ADL UPAYA PENYEMPURNAAN & PERBAIKAN
SISTEM BIROKRASI YG BERLAKU DI LINGKUNGAN
ORGANISASI POLRI YG DINILAI SDH TDK SESUAI
LAGI DGN DINAMIKA PERKEMBANGAN MASY SBG
OBYEK YAN POLRI KRN PENGARUH LINGK LOKAL,
GLOBAL MAUPUN REGIONAL DIKAITKAN DGN TKT
KEPUASAN MASY SAAT INI YG MENGHARAPKAN
TRANSPARANSI, KEPASTIAN HUKUM, KEMUDAHAN,
KEADILAN SESUAI DGN TUPOK, FUNGSI DAN
PERANAN POLRI.

 REFORMASI POLRI YG DIMULAI 1999
- ASPEK INSTRUMENTAL
- ASPEK STRUKTURAL
- ASPEK KULTUR
 GRAND STRATEGY POLRI – RENSTRA - RENJA
- TRUST BUILDING - MEMBANGUN KEPERCAYAAN
- PARTNERSHIP BUILDING - MEMBANGUN KEMITRAAN
- STRIVE FOR EXCELLENCE - MENCAPAI KEUNGGULAN
 AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI
- KEBERLANJUTAN PROGRAM (SUSTAINABILITY PROGRAM)
- PENINGKATAN KUALITAS KINERJA (PERFORMANCE QUALITY
IMPROVEMENTS)
- KOMITMEN THD ORGANISASI (ORGANIZATIONAL COMITMENT)
 REVITALISASI POLRI
- PENGUATAN INSTITUSI
- TEROBOSAN KREATIF
- PENINGKATAN INTEGRITAS

QUICK WINS POLRI (I)

1. QUICK RESPONS (RESPONS TIME)
2. SSB
3. SP2HP
4. REKRUTMEN
5. SKCK
6. GARIS PANTAI
7. POLMAS PERAIRAN (DANAU, PANTAI, SUNGAI)

8. POLMAS DESA (FKPM, BKPM)
9. OLAH TKP
10. INSPEKTUR TANGKAS
11. TITIK PERBATASAN BERPENDUDUK
12. CEGAH TEROR
13. BPKK (BALAI PELAYANAN KAMTIBMAS
KELILING)
14. BRIMOB NUSANTARA

15. SAMBANG NUSA (PATROLI POL AIR PULAU LUAR)
16. BARIKADE (KOMUNITAS SAMAPTA)
17. AKSES TRANSPARANSI ONLINE
18. HUKUM KEPOLISIAN ON LINE
19. IPTEKPOL ONLINE
20. PERANGKAT INOVASI TEKNOLOGI KEPOLISIAN
(PERINTEK)
21. KLINIK YANKES KELILING

PROGRAM RENSTRA
1. PROGRAM DUKMA DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA
2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR POLRI
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEPOLISIAN
4. PROGRAM LITBANG TEKNOLOGI KEPOLISIAN
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM KEPOLISIAN
6. PROGRAM DIKLAT POLRI
7. PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KAMTIB

1. PROGRAM KERMA KEAMANAN &
KETERTIBAN
2. ROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR POLRI
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI
KEAMANAN
4. PROGRAM HAR KAMTIBMAS
5. PROGRAM LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA
6. PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN
KAMDAGRI BERKADAR TINGGI

PROGRAM AKSELERASI

1. PROGRAM PENANGGULANGAN 4 JENIS KEJAHATAN
2. PROGRAM PENGAMANAN PEMILU
3. PROGRAM PAM WIL PERBATASAN & PULAU TERLUAR
4. PROGRAM KERMA INTER DEPARTEMEN
5. PROGRAM KERMA DG LEMBAGA INTERNASIONAL
6. PROGRAM REFORMASI STRUKTURAL DEN 88 AT
7. PROGRAM REFORMASI STRUKTURAL POLAIR
8. PROGRAM PEMBANGUNAN INAFIS

9. PROGRAM PEMBANGUNAN PUSIKNAS
10. PROGRAM PEMEKARAN WILAYAH
11. PROGRAM RESTRUKTURISASI ORGANISASI POLRI
12. PROGRAM TATA KELOLA LOGISTIK
13. PROGRAM TATA KELOLA ASET
14. PROGRAM TATA KELOLA ANGGARAN
15. PROGRAM SISTEM REMUNERASI
16. PROGRAM MANAJEMEN MUTU DAN KINERJA

17. PROGRAM REKRUITMEN PERSONEL
18. PROGRAM PEMBERDAYAAN KAPASITAS LITBANG POLRI
19. PROGRAM PAKTA INTEGRITAS, REWARD &
PUNISHMENT
20. PROGRAM STANDAR BUDAYA MELAYANI
21. PROGRAM SISTEM PENDIDIKAN POLRI
22. PROGRAM PENGEMBANGAN POLMAS
23. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADUAN
ELEKTRONIK (SMS/EMAIL)

10 PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI
1. PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS
MENONJOL;
2. MENINGKATKAN PEMBERANTASAN PREMAN, KEJAHATAN
JALANAN, PERJUDIAN, NARKOBA, ILLEGAL LOGGING,
FISHING, MINING, HUMAN TRAFFICKING DAN KORUPSI;
3. MEMPERBAIKI DAN MEMPERKUAT DENSUS 88 ANTI TEROR;
4. MEMBENAHI KORPS RESERSE POLRI AGAR LEBIH
PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MENJALANKAN
TUGASNYA;
5. MENGIMPLEMENTASIKAN STRUKTUR ORGANISASI POLRI
YANG SUDAH DISAHKAN MELALUI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR. 52 TAHUN 2010;

6. MEMBANGUN KERJASAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL
YG PROAKTIF DLM RANGKA PENEGAKAN HUKUM & HAM;
7. MEMACU PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET POLRI;
8. MENGGELAR SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DI BERBAGAI
SENTRA KEGIATAN PUBLIK, SEPERTI DI MAL, PERKANTORAN,
DAN PUSAT KERAMAIAN LAINNYA;
9. MEMBANGUN LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK
(LPSE);
10. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI SERTA SISTEM INFORMASI
TERPADU SERTA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2010;

REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II
GELOMBANG I (2004 – 2009) (2010 – 2014)

TINGKAT PELAKSANAAN: TINGKAT PELAKSANAAN:
INSTANSIONAL NASIONAL DAN INSTANSIONAL

SASARAN:
1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG
SASARAN:
BERSIH DAN BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
PEMERINTAHAN YANG BAIK
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN
AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:
AREA/BIDANG PERUBAHAN:
1. ORGANISASI
2. TATA LAKSANA
1. KELEMBAGAAN
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(ORGANISASI)
4. SDM APARATUR
2. BUDAYA ORGANISASI
5. PENGAWASAN
3. KETATALAKSANAAN
6. AKUNTABILITAS
4. REGULASI-DEREGULASI
7. PELAYANAN PUBLIK
5. SDM
8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR

KESIMPULAN:
POLRI TELAH SIAP UTK
1 MELAKSANAKAN
REFORMASI BIROKRASI
QUICK WINS
3.88

TATA RATA-RATA KELEMBAGA-
4 LAKSANA 3.63 AN 2
3.42 (BAIK) 3.66

SDM
3.55
3

HASIL PENILAIAN TIM INDEPENDEN RBN GEL I TAHUN 2010
• SEBARAN LAYANAN BLM SENTUH
TITIK TERDEPAN
1 PERSONEL • PERS BLM SEMUA PAHAM RBP
• KOMITMEN KURANG
• LAMA DIK BRIGADIR KURANG

• BIAYA RAWAT & PELIHARA
SARPRAS MINIM
2 SARPRAS • DUKUNGAN BBM UTK TUGAS OPS
MINIM

• SOSIALISASI RBP PD TINGKAT
SATWIL TDK MAKSIMAL
• REWARD & PUNISHMENT TDK
INTERNAL 3 SISMET BERLAKU KONSISTEN
• KABAG RBP DI POLDA PD
STRUKTUR BARU BLM JALAN
• BLM SEMUA POLDA BENTUK TIM
PENGGIAT LAP & TIM KERJA RBP

• DUKUNGAN ANGGARAN TERBATAS
4 ANGGARAN UTK KESEJAHTERAAN, SARPRAS, &
PROGRAM RBP

• FUNGSI WASDAL DLM LAKS RBP
5 WASDAL BLM OPTIMAL
• MONEV TDK BERJALAN DGN BAIK

SEBAGIAN MASY
MASIH BELUM
MEMAHAMI TTG
PROGRAM
REFORMASI
BIROKRASI YG
DILAKSANAKAN
OLEH POLRI

SEBAGIAN MASY MASIH MASY MASIH
BELUM MAU BERUBAH MENGANGGAP BAHWA
THD PERUBAHAN YG POLRI MASIH BELUM
EKSTERNAL DILAKUKAN OLEH POLRI BERUBAH, SHG MASIH
(MASY MSH INGIN TERBANGUN OPINI
MENGAMBIL JALAN TENTANG KEJELEKAN
PINTAS DLM KASUS) KINERJA POLRI

TINGKAT
KESADARAN HUKUM
MASY MASIH
RELATIF RENDAH

KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM RBP GELOMBANG II

HASIL ANALISIS & EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM
RBP GELOMBANG I &
TAHUN I GEL II (2010)

IMPLEMENTASI
ACUAN STRATEGIS POLRI REFORMASI
(GRAND STRATEGY,
RENSTRA POLRI 2010-2014, BIROKRASI POLRI
REVITALISASI POLRI) GELOMBANG II
2011-2014

8 PROGRAM MIKRO
REFORMASI BIROKRASI
(PERMENPAN NOMOR 20
TAHUN 2010)

DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II TAHUN 2011 – 2014

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

2. PENDAHULUAN

3. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
• PENCAPAIAN
• RENCANA
• KRITERIA KEBERHASILAN
• AGENDA PRIORITAS
• WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA
• PENANGGUNG JAWAB
• ANGGARAN

4. LAMPIRAN

PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011-2014)
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1.PENATAAN DAN PENGUATAN TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI
DAN TEPAT UKURAN
ORGANISASI
TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR
2. PENATAAN TATA LAKSANA KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN
SESUAI GOOD GOVERNANCE
3. PENATAAN PERATURAN REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG
PERUNDANG-UNDANGAN TINDIH DAN KONDUSIF

4. PENINGKATAN KUALITAS TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
PELAYANAN PUBLIK
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN
SDM APARATUR SEJAHTERA
ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET.
6. MANAJEMEN PERUBAHAN SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN
INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI

7. PENGUATAN PENGAWASAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI
KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA KINERJA

TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI

PROGAM INDIKATOR KINERJA
DAN RENCANA AKSI HASIL
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS)
(OUTCOMES)
I. PENGUATAN TERSEDIANYA PETA TUGAS
ORGANISASI DAN FUNGSI UNIT KERJA
MENINGKATNYA
POLRI YANG TEPAT FUNGSI
EFEKTIVITAS DAN
1.RESTRUKTURI DAN TEPAT UKURAN (RIGHT
EFISIENSI
SASI/PENATA AN SIZING)
PELAKSANAAN TUGAS
TUGAS DAN TERSEDIANYA PERATURAN
1.PENYUSUNAN POKOK- DAN FUNGSI POLRI
FUNGSI UNIT KAPOLRI TENTANG POKOK-
POKOK HTCK DI DAN
KERJA PADA POKOK HTCK DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN POLRI TERHINDARKANNYA
ORGANISASI POLRI DUPLIKASI TUGAS
POLRI 2.PENYUSUNAN HTCK TERSEDIANYA PERATURAN DAN FUNGSI YANG
SATUAN FUNGSI PADA KASATFUNG/KASATWIL DAPAT MENDORONG
TINGKAT MABES POLRI TENTANG HTCK MASING- PERCEPATAN
DAN KEWILAYAHAN MASING FUNGSI/SATWIL REFORMASI
3.PENYUSUNAN BIROKRASI POLRI
TERSUSUNNYA ANALISIS
ANALISIS BEBAN KERJA GELOMBANG II
BEBAN KERJA PADA MASING-
PADA MASING-MASING
MASING FUNGSI/SATWIL DAN
FUNGSI/SATWIL


(OUTCOMES)
TERSEDIANYA KEPUTUSAN
4.PENGAJUAN PEMBENTUKAN KAPOLRI TENTANG
MENINGKATNYA
SATUAN KERJA (KODE SATKER) PEMBENTUKAN SATUAN KERJA
EFEKTIVITAS DAN
(KODE SATKER) DI LINGK POLRI
EFISIENSI
TERSUSUNNYA KONSEP REVISI
PELAKSANAAN
PERKAP 21/2010 TENTANG
TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN
FUNGSI POLRI
5.PENGKAJIAN DAN EVALUASI TATA KERJA SATUAN
DAN
IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT MABES
TERHINDARKANN
ORGANISASI POLRI PADA POLRI, PERKAP 22/2010 TENTANG
YA DUPLIKASI
TINGKAT MABES POLRI DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
TUGAS DAN
KEWILAYAHAN KERJA TINGKAT KEPOLISIAN
FUNGSI YANG
DAERAH DAN PERKAP 23/2010
DAPAT
TENTANG SUSUNAN ORG & TATA
MENDORONG
KERJA TINGKAT POLRES & POLSEK
PERCEPATAN
6.MELAKSANAKAN SUPERVISI TERLAKSANANYA SUPERVISI
REFORMASI
KE TINGKAT KEWILAYAHAN TENTANG IMPLEMENTASI
BIROKRASI POLRI
DALAM RANGKA EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI DI
GELOMBANG II
IMPLEMENTASI STRUKTUR TINGKAT POLDA, POLRES DAN
ORG TKT KEWILAYAHAN POLSEK


PROGAM DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
KEGIATAN KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES)
2.PENGUATAN TERBENTUKNYA UNIT KERJA
UNIT KERJA YANG MENANGANI FUNGSI
YANG ORGANISASI, TATA LAKSANA,
MENINGKATNYA
MENANGANI KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
EFEKTIVITAS DAN
FUNGSI YANG MAMPU MENDUKUNG
EFISIENSI
ORGANISASI, TERCAPAINYA TUJUAN DAN
PELAKSANAAN
TATA SASARAN RBP GELOMBANG II
TUGAS DAN FUNGSI
LAKSANA, 1.PEMBENTUKAN POLRI DAN
PELAYANAN SATPOLAIR, SATPAMOBVIT,
TERBENTUKNYA SATPOLAIR, TERHINDARKANNYA
PUBLIK, SATLANTAS
SATPAMOBVIT, SATLANTAS DUPLIKASI TUGAS
KEPEGAWAIAN METROPOLITAN DAN UNIT
METROPOLITAN DAN UNIT DAN FUNGSI YANG
DAN DIKLAT LANTAS SESUAI PERKAP 23
LANTAS BERDASARKAN DAPAT MENDORONG
TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN
KEPUTUSAN KAPOLRI
SOTK TINGKAT POLRES & REFORMASI
POLSEK (BUKA SKELETON) BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II
2.PEMBENTUKAN UNIT TERBENTUKNYA UPT RUMKIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) BHAYANGKARA BERDASARKAN
RUMKIT BHAYANGKARA PERATURAN KAPOLRI

INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
3.PEMBENTUKAN SPN PADA
TERBENTUKNYA SPN
POLDA BABEL, KEPRI,
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENINGKATNYA
GORONTALO DAN MALUKU
KAPOLRI EFEKTIVITAS DAN
UTARA
EFISIENSI
4.MELAKSANAKAN
PELAKSANAAN
KOORDINASI DENGAN
TUGAS DAN
SATUAN KERJA TERKAIT TERSUSUNNYA KEBUTUHAN
FUNGSI POLRI
DALAM RANGKA PERSONEL DAN PERLENGKAPAN
DAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN SESUAI DENGAN ORGANISASI
TERHINDARKAN
PERSONEL DAN POLRI
NYA DUPLIKASI
PERLENGKAPAN SESUAI
TUGAS DAN
DENGAN ORG POLRI
FUNGSI YANG
TERBENTUKNYA PENAMBAHAN
DAPAT
ORGANISASI POLRI TINGKAT
5.PENGEMBANGAN MENDORONG
POLRES (BAG REN, SIE WAS, SIE
ORGANISASI POLRI PADA PERCEPATAN
PROPAM, SUBBAG HUMAS,
TINGKAT POLRES DAN REFORMASI
SUBBAG KUM) DAN POLSEK (UNIT
POLSEK SESUAI DENGAN BIROKRASI POLRI
PROVOS, SIE KUM, SIE HUMAS
PERKAP NO. 23/2010 GELOMBANG II
DAN POLSUBSEKTOR) SESUAI
DENGAN PERKAP NO. 23/2010.

TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA

RENCANA AKSI
II. PENATAAN TATA TERSEDIANYA DOKUMEN SOP
LAKSANA PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI YANG DISAHKAN
1. PENYUSUNAN
SOP PENYELENG
1.MENGHIMPUN SOP TERINVENTARISASINYA SOP
GARAAN TUGAS
YANG ADA ATAU TELAH YANG ADA ATAU TELAH DIREVISI TERSELENGGARA
DAN FUNGSI
DIREVISI SAMPAI SAMPAI DENGAN TAHUN 2010. NYA TRANSPARANSI,
DENGAN TAHUN 2010. AKUNTABILITAS &
STANDARISASI
PROSES
2.MENGHIMPUN SOP TERINVENTARISASINYA SOP PENYELENGGARAAN
YANG BARU ATAU YANG BARU ATAU HASIL REVISI PEMERINTAHAN
HASIL REVISI MULAI MULAI TAHUN 2011.
TAHUN 2011.

3.MENSOSIALISASIKAN MENINGKATNYA PEMAHAMAN
SOP YANG BARU. TERHADAP SOP YANG BARU.

TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA
RENCANA AKSI
2.PEMBANGU TERSEDIANYA E-
NAN ATAU GOVERNMENT POLRI
PENGEMBANG 1.PENGEMBANGAN LPSE TERSEDIANYA LPSE POLRI.
AN E- POLRI.
GOVERNMENT
2.PEMBANGUNAN DAN TERSEDIANYA LPSE SAMPAI
PENGEMBANGAN LPSE SAMPAI DENGAN TINGKAT
DENGAN TINGKAT KE WIL KEWILAYAHAN.
TERSELENGGARANYA
SECARA SKALA PRIORITAS.
TRANSPARANSI,
3.PEMBANGUNAN DAN TERSEDIANYA SISTEM
AKUNTABILITAS DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN INFOR-MASI
STANDARISASI
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DO-KUMENTASI
PROSES
DAN DOKUMENTASI DALAM KETER-BUKAAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN
RANGKA KETERBUKAAN PUBLIK (SISTEM DALAM
PEMERINTAHAN
INFORMASI PUBLIK. ARTI SOFTWARE DAN
HARDWARE)
4.PENGEMBANGAN E- TERSEDIANYA PERA-LATAN
GOVERNMENT, KHUSUSNYA DAN SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN PERALATAN & MANAJE-MEN TEKNOLOGI
SISTEM INFORMASI POLRI (SIMTEKPOL).
MANAJEMEN TEKNOLOGI
POLRI (SIMTEKPOL).

TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(OUTCOMES)
III. PENATAAN1.Identifikasi Teridentifikasinya
PERATURAN
peraturan
PER-UU-AN
peraturan perundang-
perundang- undangan yang
Tercapainya
1.Penataan undangan yang dikeluarkan/diterbitkan
peraturan
berbagai dikeluarkan/ oleh Polri perundang-
peraturan diterbitkan oleh Polri undangan yang
perundang-
2.Pemetaan terhadap Tersedianya peta harmonis dan
undangan
peraturan peraturan perundang- sinkron, serta
yang
pelaksanaannya
dikeluarkan/ perundang- undangan yang tidak
efektif dan
diterbitkan undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron
efisien.
Polri harmonis/tidak di lingkungan Polri
sinkron di
lingkungan Polri

TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(OUTCOMES)
3.Regulasi dan Terlaksananya regulasi
Deregulasi peraturan
dan deregulasi
perundang- peraturan perundang-
undangan undangan
4.Sosialisasi Perkap
Terlaksananya
Nomor 26 Tahun sosialisasi Perkap
2010 tentang Tata Nomor 26 Tahun 2010
Cara Pembentukan tentang Tata Cara
Peraturan Kepolisian
Pembentukan Peraturan
Kepolisian
5.Sosialisasi Terlaksananya
peraturan Sosialisasi peraturan
perundang- perundang-undangan
undangan yang baru yang baru

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE

RENCANA AKSI
IV. PENINGKATAN TERIMPLEMENTASINYA
KUALITAS PENGGUNAAN STANDAR
PELAYANAN PELAYANAN DALAM
PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
(RESERSE)
1.MENYUSUN TERSUSUN DAN
1.PENERAPAN PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA SP2HP
STANDAR PEDOMAN SP2HP DI TINGKAT MABES POLRI DAN TERSELENGGARANYA
PELAYANAN POLDA PELAYANAN PUBLIK
PUBLIK YANG LEBIH CEPAT,
2.MENYUSUN TERSUSUN DAN LEBIH AMAN, LEBIH
PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA BAIK DAN LEBIH
SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN SISTEM TERJANGKAU
PENYIDIKAN INFORMASI PENYIDIKAN

PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA SISTEM
SISTEM PELAYANAN PELAYANAN MASYARAKAT DI
MASYARAKAT DI BARESKRIM POLRI DAN POLDA
BARESKRIM POLRI


RENCANA AKSI
PERKAP/SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA
MANAJEMEN PENYIDIKAN MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA

5.MENYUSUN DAN TERSUSUN DAN
MENERAPKAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDAR PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG PERAWATAN BARANG BUKTI
BUKTI TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA

6.MENYUSUN DAN TERSUSUN DAN
MENERAPKAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN TAHANAN STANDAR PELAYANAN
TAHANAN TINGKAT MABES
POLRI DAN POLDA


RENCANA AKSI
2.PENERAPAN TERSUSUN DAN
STANDAR TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDARD PELAYANAN DI
MINIMAL TINGKAT POLRES DAN POLSEK
PADA
POLRES/TA/TA 1.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA SP2HP
BES/ METRO PERKAP/SOP TENTANG DI TINGKAT MABES POLRI DAN TERSELENGGARANYA
PEDOMAN SP2HP POLDA PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
2.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA LEBIH AMAN, LEBIH
PERKAP/SOP TENTANG STANDAR PELAYANAN SISTEM BAIK DAN LEBIH
SISTEM INFORMASI INFORMASI PENYIDIKAN TERJANGKAU
PENYIDIKAN

3.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA SISTEM
PERKAP/SOP TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI
SISTEM PELAYANAN BARESKRIM POLRI DAN POLDA
MASYARAKAT DI
BARESKRIM POLRI


RENCANA AKSI
4.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA
PERKAP/SOP TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TINDAK PIDANA

5.PENERAPAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDAR PELAYANAN
PENYIMPANAN DAN PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN BARANG PERAWATAN BARANG BUKTI
BUKTI TINGKAT MABES POLRI DAN
POLDA

6.PENERAPAN SOP TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN TAHANAN STANDAR PELAYANAN
TAHANAN TINGKAT MABES
POLRI DAN POLDA


(OUTCOMES)
3.Partisipasi Terimplementasinya
Masyarakat penggunaan Standar
dalam Pelayanan dalam pelayanan
penyelengg publik
araan 1.Pelayanan Terimplementasinya SOP Terselenggarany
Pelayanan Komplain Penerimaan dan a pelayanan
Publik Pengaduan penanganan Pengaduan publik yang lebih
Masyarakat Komplain Masyarakat cepat, lebih
ditingkat Bareskrim, Polda aman, lebih baik
dan Polres dan lebih
2.Revitalisasi Kring Tersusun dan diterapkannya terjangkau
Reserse semua pedoman/petunjuk
Terimplementasinya Kring
Reserse ditingkat Bareskrim,
Polda, Polres, dan Polsek

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
RENCANA AKSI
(INTELIJEN) TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM YAN PUBLIK
STANDAR
PELAYANAN 1.PELAYANAN TERLAKSANANYA PELAYANAN SKCK
PUBLIK PENERBITAN SKCK DENGAN CEPAT, MURAH DAN
MUDAH SESUAI DENGAN
PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN TERSELENGGARANYA
SKCK PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH CEPAT,
2.PELAYANAN SURAT TERSUSUN & DITERAPKANNYA LEBIH AMAN, LEBIH
IJIN KEGIATAN SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK BAIK DAN LEBIH
MASYARAKAT PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT TERJANGKAU

3.PELAYANAN TERSUSUN & DITERAPKANNYA
PERIJINAN SENPI NON SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
ORGANIK TNI / POLRI PELAYANAN PERIJINAN SENPI

4.PELAYANAN TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
HANDAK KOMERSIL SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELAYANAN HANDAK KOMERSIL

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
RENCANA AKSI
2.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA GUN STANDAR
STANDAR YAN MINIMUM PD
TERSELENGGARANY
PELAYANAN POLRES/TA/TABES/METRO
A PELAYANAN
MINIMAL PADA 1.PELAYANAN TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
PUBLIK YANG LEBIH
POLRES/TA/ PENERBITAN SKCK SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
CEPAT, LEBIH
TABES/ METRO PELAYANAN SKCK
AMAN, LEBIH BAIK
DAN LEBIH
2.PELAYANAN SURAT TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA
TERJANGKAU
IJIN KEGIATAN SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK
MASYARAKAT PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT

3.PARTISIPASI TERIMPLEMENTASINYA
MASYARAKAT PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN
DALAM DALAM YAN PUBLIK
PENYELENGGAR
AAN 1.PEMBENTUKAN TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA
PELAYANAN JARINGAN INTELIJEN SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK
PUBLIK TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN
JARINGAN INTELIJEN

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS

RENCANA AKSI
(LANTAS) TERIMPLEMENTASINYA
PENGGUNAAN STANDAR
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM
STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA
PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK
PUBLIK 1.MENYUSUN SOP TERSUSUN DAN YANG LEBIH CEPAT,
PELAYANAN SIM DITERAPKANNYA SEMUA LEBIH AMAN, LEBIH
a.SOP SATPAS PEDOMAN/PETUNJUK BAIK DAN LEBIH
(POLRES/TA/TABES/METRO) PELAYANAN SIM TERJANGKAU
b.SOP SIM KELILING
c.SOP SIM CORNER
d.SOP SIM KOMUNITAS


RENCANA AKSI
2.MENYUSUN SOP PELAYANAN TERSUSUN DAN
STNK DITERAPKANNYA SEMUA
a.SOP SAMSAT PEDOMAN/PETUNJUK
(POLRES/TA/TABES/METRO) PELAYANAN STNK
b.SOP SAMSAT KELILING
c.SOP CORNER
d.SOP SAMSAT DRIVE THRU
e.SOP SAMSAT DOOR TO DOOR
f.SOP PAYMENT POINT

3.PENERAPAN STANDAR TERSUSUN DAN
PELAYANAN BPKB DITERAPKANNYA SEMUA
PEDOMAN/ PETUNJUK
PELAYANAN BPKB


INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
4.PENERAPAN STANDAR TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA
PELAYANAN TURJAWALI SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
LANTAS PELAYANAN TURJAWALI LALU LINTAS

PELAYANAN TERKAIT SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
PELANGGARAN LALU PELAYANAN TERKAIT DENGAN
LINTAS PELANGGARAN LALU LINTAS

PELAYANAN TERKAIT SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
KECELAKAAN LALU PELAYANAN TERKAIT DENGAN
LINTAS KECELAKAAN LALU LINTAS


INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
PELAYANAN INFORMASI SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK
LALU LINTAS MELALUI PELAYANAN INFORMASI LALU
NTMC, RTMC, DAN TMC LINTAS

2.PENERAPAN TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARA
STANDAR PENGGUNAAN SPM PADA NYA PELAYANAN
PELAYANAN POLRES/TA/TABES/ METRO PUBLIK YANG
MINIMAL LEBIH CEPAT,
PADA 1.PENERAPAN SOP TERSUSUNNYA DAN LEBIH AMAN,
POLRES/TA/TA PELAYANAN SSB TERIMPLEMENTASINYA SOP LEBIH BAIK DAN
BES/ METRO PELAYANAN SSB LEBIH
TERJANGKAU
2.PENERAPAN SOP TERSUSUNNYA DAN
PELAYANAN TURJAWALI TERIMPLEMENTASINYA SOP
LALU LINTAS PELAYANAN TURJAWALI
LALULINTAS


(OUTCOMES)

PENANGANAN TERIMPLEMENTASINYA SOP
PELANGGARAN LALU PENANGANAN
LINTAS PELANGGARAN LALU LINTAS

PENANGANAN TERIMPLEMENTASINYA SOP
KECELAKAAN LALU PENANGANAN KECELAKAAN
LINTAS LALU LINTAS


(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN TERSELENGGARAN
MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT YA PELAYANAN
DALAM DALAM PENYELENGGARAAN PUBLIK YANG
PENYELENGG PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT, LEBIH
ARAAN AMAN, LEBIH BAIK
PELAYANAN MENYUSUN TERSUSUNNYA DAN DAN LEBIH
PUBLIK SOP/PEDOMAN TERIMPLEMENTASINYA SOP/ TERJANGKAU
PELAKSANAAN AKSI PEDOMAN AKSI KERJASAMA
KERJASAMA KESELAMATAN DI JALAN
KESELAMATAN DI (ROAD SAFETY PARTNERSHIP
JALAN (ROAD SAFETY ACTION).
PARTNERSHIP ACTION)

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA

(OUTCOMES)
(SABHARA) TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARA
PENGGUNAAN STANDAR NYA PELAYANAN
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM PUBLIK YANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT,
PELAYANAN LEBIH AMAN,
PUBLIK 1.MENGHIMPUN/MEN TERHIMPUN/TERINVENTARISI LEBIH BAIK DAN
GINVENTARISASI R-NYA SOP STANDAR LEBIH
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI TERJANGKAU
PADA LAYANAN BIDANG SABHARA
PUBLIK DIBIDANG
SABHARA

2.MELAKUKAN KAJIAN TERDAPATNYA DATA SOP
TERHADAP SOP PADA PADA PELAYANAN PUBLIK DI
PELAYANAN PUBLIK BIDANG SABHARA
DIBIDANG SABHARA


(OUTCOMES)
3.MENYUSUN DAN TERSUSUNNYA SOP YANG
MEREVISI STANDAR DIJADIKAN PEDOMAN PADA
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK DI
DIBIDANG SABHARA BIDANG SABHARA.

4.MENYOSIALISASIKAN TERSOSIALISASINYA DAN
DAN MENERAPKAN DITERAPKANNYA SOP
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI
PUBLIK DIBIDANG BIDANG SABHARA.
SABHARA

5.MELENGKAPI DAN SELURUH SOP SEBAGAI
MENGEVALUASI PEDOMAN DALAM
STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PUBLIK DIBIDANG PUBLIK DIBIDANG SABHARA
SABHARA SUDAH LENGKAP.


(OUTCOMES)
2.PENERAPA TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARAN
N STANDAR PENGGUNAAN STANDAR YA PELAYANAN
PELAYANAN PELAYANAN MINIMUM PUBLIK YANG
MINIMAL PADA LEBIH CEPAT, LEBIH
PADA POLRES/TA/TABES/METRO AMAN, LEBIH BAIK
FUNGSI DAN LEBIH
SABHARA MENYOSIALISASIKAN TERSOSIALISASI DAN TERJANGKAU
POLRES/ DAN MENERAPKAN DITERAPKANNYA SOP
TA/TABES/ STANDAR PELAYANAN TENTANG PELAYANAN
METRO DI BIDANG SABHARA MINIMAL DI BIDANG
SABHARA PADA
POLRES/TA/TABES/METRO

INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN TERSELENGGARAN
MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT YA PELAYANAN
DALAM DALAM PENYELENGGARAAN PUBLIK YANG
PENYELENGGA PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT, LEBIH
RAAN AMAN, LEBIH BAIK
PELAYANAN 1.PENEMPATAN DIMANFAATKANNYA KOTAK DAN LEBIH
PUBLIK KOTAK PATROLI OLEH PATROLI OLEH MASYARAKAT TERJANGKAU
MASYARAKAT PADA UNTUK MEMBERIKAN
DAERAH RAWAN INFORMASI TENTANG
SITUASI KAMTIBMAS DI
WILAYAHNYA

2.PEMANFAATAN DIMANFAATKANNYA CALL
CALL CENTER 112 CENTER 112 OLEH
UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI
PUBLIK DIBIDANG SARANA PELAPORAN.
SABHARA

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS

INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
(BINMAS) TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARA
PENGGUNAAN STANDAR NYA PELAYANAN
1.PENERAPAN PELAYANAN DLM PUBLIK YANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT,
PELAYANAN LEBIH AMAN,
PUBLIK IMPLEMENTASI TERIMPLEMENTASINYA LEBIH BAIK DAN
PELAYANAN PENGGUNAAN STANDAR LEBIH
REKOMENDASI PELAYANAN DALAM TERJANGKAU
OPERASIONAL BADAN PELAYANAN PUBLIK
USAHA JASA
PENGAMANAN (BUJP)

INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
2.PENERAPAN 1.PENERAPAN SOP TENTANG TERIMPLEMENTASINYA SENTRA
STANDAR SENTRA PELAYANAN PELAYANAN KEPOLISIAN
PELAYANAN KEPOLISIAN DIPUSAT BERUPA MOBIL SPK DITINGKAT
MINIMAL PADA KERAMAIAN BERUPA MOBIL POLRES/ /TA/TABES/METRO
POLRES/TA/ SPK
TABES/ METRO TERSELENGGARAN
2.PENERPAN SOP SENTRA TERIMPLEMENTASINYA SENTRA
YA PELAYANAN
PELAYANAN KEPOLISIAN DI PELAYANAN KEPOLISIAN
PUBLIK YANG
MAL-MAL BERUPA GERAI BERUPA GERAI YAN SPK DI
LEBIH CEPAT, LEBIH
SPK MAL2 DITINGKAT
AMAN, LEBIH BAIK
POLRES/TA/TABES/METRO
DAN LEBIH
TERJANGKAU
3.PENERAPAN PERKAP TERIMPLEMENTASINYA PERKAP
TENTANG PEDOMAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANAAN TUGAS
BABINKAMTIBMAS/ BABINKAMTIBMAS DITINGKAT
PETUGAS POLMAS DI TIAP POLRES/ TA/TABES/METRO
KELURAHAN/ DESA


(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGARAN
MASYARAKAT PENGGUNAAN STANDAR YA PELAYANAN
DALAM PELAYANAN DALAM PUBLIK YANG
PENYELENGG PELAYANAN PUBLIK LEBIH CEPAT, LEBIH
ARAAN AMAN, LEBIH BAIK
PELAYANAN TERBENTUKNYA FKPM, TERLAKSANANYA DAN LEBIH
PUBLIK POLMAS, POKDAR PARTISIPASI MASYARAKAT TERJANGKAU
KAMTIBMAS DAN DALAM MEMBANTU
SISKAMLING DI PELAKSANA
DESA/KELURAHAN HARKAMTIBMAS DI
DESA/KELURAHAN.

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR

INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
(POL AIR) TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGAR
PENGGUNAAN STANDAR ANYA
1.PENERAPAN PELAYANAN DALAM PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUBLIK YANG
PELAYANAN LEBIH CEPAT,
PUBLIK 1.MENGHIMPUN/ TERHIMPUN/TERINVENTA LEBIH AMAN,
MENGINVENTARISASI RISIRNYA SOP STANDAR LEBIH BAIK DAN
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI LEBIH
PADA LAYANAN BIDANG POLAIR TERJANGKAU
PUBLIK DI BIDANG
POLAIR

2.MELAKUKAN KAJIAN TERDAPATNYA DATA SOP
TERHADAP SOP PADA PADA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR
DIBIDANG POLAIR


(OUTCOMES)
3.MENYUSUN DAN TERSUSUNNYA SOP YANG
MEREVISI STANDAR DIJADIKAN PEDOMAN
PELAYANAN PUBLIK DI PADA PELAYANAN PUBLIK
BIDANG POLAIR DI BIDANG POLAIR

4.MENYOSIALISASIKA TERSOSIALISASINYA DAN
N DAN MENERAPKAN DITERAPKANNYA SOP
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DI
PUBLIK DI BIDANG BIDANG POLAIR
POLAIR

5. MELENGKAPI DAN SELURUH SOP SEBAGAI
MENGEVALUASI PEDOMAN DALAM
STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN
PUBLIK DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
POLAIR DIBIDANG POLAIR SUDAH
LENGKAP

RENCANA AKSI
2.PENERAPAN TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTA
STANDAR SINYA STANDARD PELAYANAN DI
PELAYANAN TINGKAT POLRES DAN POLSEK
MINIMAL
PADA MENYOSIALISASI KAN TERSOSIALISASI DAN DITERAPKAN
POLRES/TA/TA DAN MENERAPKAN NYA SOP TENTANG PELAYANAN
BES/ METRO STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG POLAIR PADA TERSELENGGARANY
DI BIDANG POLAIR POLRES/TA/TABES/ METRO A PELAYANAN
PUBLIK YANG LEBIH
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN CEPAT, LEBIH
MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AMAN, LEBIH BAIK
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN LEBIH
PENYELENGGA PUBLIK TERJANGKAU
RAAN MEMBANGUN
PELAYANAN TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI
FORUM KOMUNIKASI
PUBLIK PERPOLISIAN MASYARAKAT (FKPM)
PERPOLISIAN
DIDAERAH PERAIRAN/KEPULAUAN
MASYARAKAT (FKPM)
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERAIRAN/
PARTISIPASI MASYARAKAT DAERAH
KEPULAUAN
PESISIR

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB

(OUTCOMES)
(BRIMOB) TERIMPLEMENTASINYA TERSELENGGA
PENGGUNAAN STANDAR RANYA
1.PENERAPAN PELAYANAN DALAM PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUBLIK YANG
PELAYANANP 1.MENDIRIKAN PUSAT LEBIH CEPAT,
UBLIK PELAPORAN PUBLIK LEBIH AMAN,
UNTUK MELAYANI LEBIH BAIK
PENGADUAN MASY TERSEDIANYA PUSAT DAN LEBIH
TERHADAP BENCANA PELAPORAN PUBLIK TERJANGKAU
ALAM, ANCAMAN BOM
DAN ZAT KIMIA YANG
BERBAHAYA

2.MENYUSUN DAN
TERSUSUNNYA DOKUMEN
MENERAPKAN SOP
STANDAR PELAYANAN PUSAT
PUSAT PELAPORAN
PELAPORAN PUBLIK
PUBLIK


(OUTCOMES)
TERSUSUNNYA STANDAR
3.MENERAPKAN SOP
PELAYANAN UNTUK SELURUH
TENTANG PENANGANAN
PELAYANAN PUBLIK BIDANG
BENCANA ALAM,
BRIMOB YANG DISAHKAN MELALUI
PENJINAKAN BOM, KBR
PERKAP
4.MENYUSUN SOP
TERSEDIANYA DOKUMEN ANEV
TENTANG MEKANISME
STANDAR PELAYANAN BRIMOB
PERBANTUAN PERKUATAN
YANG TELAH DITERAPKAN
BRIMOB
TERSUSUNNYA STANDAR
5.MENYUSUN SOP PELAYANAN UNTUK SELURUH
TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG
QUICK RESPON BRIMOB BRIMOB YANG DISAHKAN MELALUI
PERKAP
6.SOSIALISASI STANDAR
TERSEDIANYALAPORANPELAKSANAA
PELAYANAN PUBLIK
NSOSIALISASIPELAYANANPUBLIKBRI
BRIMOB SECARA INTERNAL
MOB
MAUPUN EKSTERNAL

(OUTCOMES)
2.PENERAPAN TERSUSUN DAN
STANDAR TERIMPLEMENTASINYA
PELAYANAN STANDARD PELAYANAN DI
MINIMAL TINGKAT POLRES DAN
PADA POLSEK
POLRES/TA/ TERSELENGGARA
TABES/ 1.MENERAPKAN SOP TERIMPLEMENTASINYA SOP NYA PELAYANAN
METRO PENANGANAN PENANGANAN BENCANA PUBLIK YANG
BENCANA ALAM ALAM LEBIH CEPAT,
LEBIH AMAN,
TERIMPLEMNTASINYA SOP LEBIH BAIK DAN
2.MENERAPKAN SOP
PENANGANAN LEBIH
PENANGANAN PAM
PENGAMANAN KEGIATAN TERJANGKAU
KEGIATAN MASY
MASYARAKAT DENGAN
DENGAN TINGKAT
TINGKAT KERAWANAN YANG
KERAWANAN YANG
TINGGI (UNJUK RASA
TINGGI (UNJUK RASA
ANARKIS DAN KERUSUHAN
ANARKIS DAN
MASSA)
KERUSUHAN MASSA)

INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
3.PARTISIPASI TERJADINYA PENINGKATAN TERSELENGGARA
MASYARA KAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM NYA PELAYANAN
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG
PENYELENGG PUBLIK LEBIH CEPAT,
ARAAN LEBIH AMAN,
PELAYANAN 1.PEMANFAATAN CALL LEBIH BAIK DAN
PUBLIK CENTER BRIMOB YANG LEBIH
BEROPERASI 24 JAM TERJANGKAU
SETIAP HARI OLEH OPTIMALNYA PENGGUNAAN CALL
MASYARAKAT DALAM CENTER OLEH MASYARAKAT
MEMBERIKAN INFORMASI
TENTANG BENCANA ALAM,
ANCAMAN BOM DAN ZAT
KIMIA BERBAHAYA

2.RELAWAN DALAM TERLIBATNYA SECARA AKTIF
PENANGANAN BENCANA MASYARAKAT SEBAGAI RELAWAN
ALAM DALAM PENANGANAN BENCANA
ALAM

TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
V. PENINGKATAN TERBANGUNNYA SISTEM DIPEROLEHNYA
SISTEM REKRUITMEN YANG BERSIH, PARA PEGAWAI
MANAJEMEN TRANSPARAN, AKUNTABEL, BARU MAUPUN
SDM HUMANIS DAN BERBASIS YANG SEDANG
APARATUR KOMPETENSI BERKARIR YANG
MEMILIKI TINGKAT
1.PENATAAN TERBANGUNNYA SISTEM KOMPETENSI
SISTEM 1.REKRUITMEN REKRUITMEN BRIGADIR YANG
REKRUITMEN BRIGADIR YANG BERSIH, TRANSPARAN, DIPERSYARATKAN
PEGAWAI AKUNTABEL, HUMANIS DAN OLEH JABATAN
BERBASIS KOMPETENSI

TERBANGUNNYA SISTEM
2.REKRUITMEN REKRUITMEN SIPSS YANG
SIPSS BERSIH, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, HUMANIS DAN
BERBASIS KOMPETENSI

(OUTCOMES)
TERBANGUNNYA SISTEM
REKRUITMEN AKPOL YANG
3.REKRUITMEN AKPOL BERSIH, TRANSPARAN,
BERBASIS KOMPETENSI

TERBANGUNNYA SISTEM
REKRUITMEN PNS YANG TER
4.REKRUITMEN PNS
BERSIH, TRANSPARAN,
BERBASIS KOMPETENSI

5.SOSIALISASI DAN TERLAKSANANYA
PENGGANDAAN SOSIALISASI PERKAP
PERKAP DAN SOP TENTANG SISTEM
TENTANG REKRUITMEN REKRUITMEN BRIGADIR,
BRIGADIR, SIPSS, AKPOL SIPSS, AKPOL DAN PNS
DAN PNS POLRI POLRI

DAN RENCANA AKSI
2.ANALISIS TERSEDIANYA URAIAN MENINGKATNYA
JABATAN JABATAN PEMAHAMAN DAN
PENERAPAN ATAS
1.PENGUMPULAN URAIAN JABATAN
TERSEDIANYA DOKUMEN
INFORMASI JABATAN YANG
INFORMASI JABATAN
SATKER/SATWIL MENGANDUNG
SATKER/SATWIL
TERSEDIANYA DATA HASIL TUGAS, TANGGUNG
ANALISIS DAN VERIFIKASI JAWAB DAN HASIL
2.ANALISIS DAN VERIFIKASI KERJA YANG HARUS
INFORMASI JABATAN
SATKER/SATWIL DIEMBAN PEGAWAI
DALAM
TERSUSUNNYA KEPUTUSAN PELAKSANAAN
3.PENYUSUNAN KEPUTUSAN
KASATKER TENTANG URAIAN TUGAS DAN
KASATKER TENTANG URAIAN
JABATAN DAN SOP TENTANG FUNGSINYA
JABATAN DAN SOP TENTANG
PEDOMAN ANALISIS JABATAN
TERLAKSANANYA SOSIALISASI
4.SOSIALISASI DAN
DAN PENGGANDAAN
PENGGANDAAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KASATKER
KASATKER TENTANG URAIAN
TENTANG URAIAN JABATAN
JABATAN DAN SOP TENTANG
DAN SOP TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN

(OUTCOMES)
3.EVALUASI TERSEDIANYA PERINGKAT/ MENINGKATNYA
JABATAN KLAS JABATAN PEMAHAMAN
DAN PENERAPAN
1.PENYUSUNAN DRAF TERUSUSUNNYA DRAF KEP ATAS URAIAN
KEP KAPOLRI TENTANG KAPOLRI TENTANG JABATAN YANG
PERINGKAT JABATAN PERINGKAT JABATAN MENGANDUNG
TUGAS,
TANGGUNG
JAWAB DAN HASIL
2.PENYUSUNAN SOP TERUSUSUNNYA SOP KERJA YANG
TENTANG PEDOMAN TENTANGPEDOMANEVALUA HARUS DIEMBAN
EVALUASI JABATAN SIJABATAN PEGAWAI DALAM
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSINYA


(OUTCOMES)
TERLAKSANANYA VALIDASI DAN
3.VALIDASIDANPENYELARASANPE
PENYELARASAN PERINGKAT
RINGKATJABATANOLEHTIMTEKNI
JABATAN OLEH TIM TEKNIS
S KEMENPAN & BKN
KEMENPAN DAN BKN
4.PENYUSUNAN ATAU DITANDATANGANINYA BERITA
PENANDATANGANAN BERITA ACARA VALIDASI DAN
ACARA VALIDASI DAN PENYELARASAN PERINGKAT
PENYELARASAN PERINGKAT JABATAN OLEH KAPOLRI/
JABATAN OLEH KAPOLRI/ WAKAPOLRI, DEPUTI SDM
WAKAPOLRI, DEPUTI SDM APARATUR KEMENPAN & KA
APARATUR KEMENPAN & KA BKN BKN

5.SOSIALISASI KEPUTUSAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI
KAPOLRI TENTANG PERINGKAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG
JABATAN MANAJERIAL DAN NON PERINGKAT JABATAN
MANAJERIAL TINGKAT MABES MANAJERIAL DAN NON
POLRI, POLDA TIPE A DAN POLDA MANAJERIAL TINGKAT MABES
TIPE B SERTA SOP TENTANG POLRI, POLDA TIPE A DAN
PEDOMAN EVALUASI JABATAN POLDA TIPE B SERTA SOP TTG
PEDOMAN EVALUASI JABATAN


(OUTCOMES)
4.PENYUSUN TERSEDIANYA DOKUMEN TERWUJUDNYA
AN STANDAR STANDAR KOMPETENSI PROFIL
KOMPETENSI JABATAN KOMPETENSI
JABATAN UNTUK MASING–
MASING JABATAN
1.PENYUSUNAN KEP TERSUSUNNYA KEP
DI DALAM
KAPOLRI TENTANG KAPOLRI TENTANG
ORGANISASI DAN
STANDAR KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI
TERSEDIANYA
JABATAN DIR INTELKAM, JABATAN DIR INTELKAM,
INFORMASI
KADENSUS 88 AT, KADENSUS 88 AT,
SECARA
KASATBRIMOB, KASATBRIMOB,
KOMPREHENSIF
DIRPOLAIR, DIRBINMAS, DIRPOLAIR, DIRBINMAS,
DAN AKURAT
DIRPAMOBVIT DAN DIRPAMOBVIT DAN
PROFIL
DIRSABHARA DIRSABHARA
KOMPETENSI
INDIVIDU


(OUTCOMES)
2.MELAKSANAKAN RISET
TERLAKSANANYARISETDOKU
DOKUMEN DAN TRY OUT
MENDAN TRY OUT
UNTUK MEMPEROLEH
UNTUKMEMPEROLEHINFOR
INFORMASI JABATAN DAN
MASIJABATANDANTERLAKSA
TERLAKSANANYA UJI COBA
NANYAUJICOBASTANDARKO
STANDAR KOMPETENSI
MPETENSIJABATAN
JABATAN
3.SOSIALISASI DAN
TERLAKSANANYA
PENGGANDAAN
SOSIALISASI DAN
KEPUTUSAN KAPOLRI DAN
PENGGANDAAN KEPUTUSAN
SOP TENTANG KEPUTUSAN
KAPOLRI DAN SOP TTG
KAPOLRI TENTANG
KEPUTUSAN KAPOLRI TTG
STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI JAB
JABATAN DIRINTELKAM
DIRINTELKAM & KADENSUS
DAN KADENSUS 88 AT
88 AT

INDIKATOR KINERJA
PROGAM DAN
RENCANA AKSI HASIL
(OUTCOMES)
5.ASESMEN TERSEDIANYA PETA PROFIL
INDIVIDU KOMPETENSI INDIVIDU TERWUJUDNYA
BERDASARKAN PROFIL
KOMPETENSI 1.PENYUSUNAN KEP KAPOLRI KOMPETENSI
TERSUSUNNYA KEP KAPOLRI
TENTANG ASSESMEN UNTUK
TENTANG ASSESMEN INDIVIDU
INDIVIDU BERDASARKAN MASING–
BERDASARKAN KOMPETENSI
KOMPETENSI UNTUK MASING
UNTUK JABATAN DIRINTELKAM,
JABATAN DIRINTELKAM, JABATAN DI
DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT
DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT DALAM
DAN KASAT BRIMOB
& KASAT BRIMOB ORGANISASI
DAN
2.SOSIALISASI DAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI TERSEDIANYA
PENGGANDAAN KEPUTUSAN DAN PENGGANDAAN INFORMASI
KAPOLRI DAN SOP TENTANG KEPUTUSAN KAPOLRI DAN SOP SECARA
ASSESMENT INDIVIDU TENTANG ASSESMEN TINDIVIDU KOMPREHENSIF
BERDASARKAN KOMPETENSI BERDASARKAN KOMPETENSI DAN AKURAT
UNTUK JABATAN UNTUK JABATAN DIRINTELKAM, PROFIL
DIRINTELKAM, DIRPOLAIR, DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT KOMPETENSI
KADENSUS 88 AT DAN KASAT DANKASATBRIMOB INDIVIDU
BRIMOB


(OUTCOMES)
6.PENERAPAN TERSEDIANYA INDIKATOR TERWUJUDNYA
SISTEM KINERJA INDIVIDU YANG SISTEM
PENILAIAN TERUKUR PENGUKURAN
KINERJA 1.ANALISIS DAN KINERJA
TERIDENTIFIKASINYA
INDIVIDU VERIFIKASI HASIL INDIVIDU YANG
POKOK-POKOK SISTEM
PENELITIAN LM FE UI OBYEKTIF,
MANAJEMEN KINERJA
TENTANG SMK TRANSPARAN
TERIDENTIFIKASINYA DAN
2.PENGKAJIAN PERFUNG KELEMAHAN IMPLEMENTASI AKUNTABEL
DE SDM NOMOR 1 TAHUN PERFUNG DE SDM KAPOLRI
2010 TENTANG SMK NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG SMK
3.REVISI DAN
TERSUSUNNYA PERKAP
PENYUSUNAN PERKAP
TENTANG TATACARA
TENTANG TATACARA
PENILAIAN KINERJA BAGI
PENILAIAN KINERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI PADA
PEGAWAI NEGERI PADA
POLRI
POLRI


(OUTCOMES)
TERSUSUNYA SOP
4.PENYUSUNAN SOP TENTANG
TENTANG TATA CARA
TATA CARA PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA
TERSUSUNNYA BUKU
5.PENYUSUNAN BUKU
PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA INDIVIDU
INDIVIDU
TERLAKSANANYA PERKAP
6.SOSIALISASI DAN TTG TATA CARA
PENGGANDAAN PERKAP PENILAIAN KINERJA BAGI
TENTANG TATA CARA PEGAWAI NEGERI PADA
PENILAIAN KINERJA BAGI POLRI DENGAN SISTEM
PEGAWAI NEGERI PADA POLRI MANAJEMEN
DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJADAN SOP TTG
KINERJA DAN SOP TENTANG TATAC ARA PENILAIAN
TATA CARA PENILAIAN KINERJA KINERJA DAN RAPORT
DAN RAPORT PENILAIAN PENILAIAN KINERJA
KINERJA INDIVIDU INDIVIDU


(OUTCOMES)
7.PEMBANG TERSEDIANYA DATA TERWUWJUD
UNAN/PENG PEGAWAI YANG MUTAKHIR NYA SISTEM
EMBANGAN DAN AKURAT INFORMASI
DATABASE TERIDENTIFIKASINYA PEGAWAI
1.KAJIAN TERHADAP SKEP
PEGAWAI KELEMAHAN IMPLEMENTASI SECARA
KAPOLRI NOMOR
SKEP KAPOLRI NOMOR KOMPREHENSI,
SKEP/1001/XII/2004
SKEP/1001/XII/2004 AKURAT,
TENTANG PEDOMAN
TENTANG PEDOMAN TRANSPARAN
ADMINISTRASI PENGISIAN
ADMINISTRASI PENGISIAN &AKUNTABEL
DAN PEMUTAKHIRAN
DAN PEMUTAKHIRAN DATA
DATA RHPP
RHPP
2.PENYUSUNAN
TERSUSUNNYA PERATURAN
PERATURAN KAPOLRI
KAPOLRI TENTANG
TENTANG PEDOMAN
PEDOMAN ADMINISTRASI
ADMINISTRASI PENGISIAN
PENGISIAN DAN
DAN PEMUTAKHIRAN
PEMUTAKHIRAN DATA RHPP
DATA RHPP


(OUTCOMES)
TERPILIHNYA KONSULTAN
3.MENCARI DAN MEMILIH
YANG KREDIBEL UNTUK
KONSULTAN DALAM
MEMBERIKAN
RANGKA MEMBANGUN
REKOMENDASI PEMBA
DAN MENGEMBANGKAN
NGUNAN DAN PENGEM
SISTEM DATA RHPP
BANGAN SISTEM DATA RHPP
DENGAN MICRO CHIP
DENGAN MICRO CHIP

4.PELAKSANAAN DAN TERLAKSANANYA
SOSIALISASI SERTA SOSIALISASI TENTANG
PENGGANDAAN PERKAP PEDOMAN ADMINISTRASI
DAN SOP TENTANG PENGISIAN
PEDOMAN ADMINISTRASI DANPEMUTAKHIRAN DATA
PENGISIAN DAN RHPP
PEMUTAKHIRAN DATA RHPP

(OUTCOMES)
1.PENGEMBA TERBANGUNNYA SISTEM BERJALANNYA
NGAN DAN PROSES PENDIDIKAN SISTEM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PENDIDIKAN
DAN BERBASIS KOMPETENSI DAN
PELATIHAN DALAM PENGELOLAAN PELATIHAN
PEGAWAI KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PEGAWAI YANG
BERBASIS PUBLIK MENGURANGI
KOMPETENSI TERBANGUNNYA SISTEM KESENJANGAN
1.TERSUSUN KURIKULUM
DAN PROSES ANTARA
DIKTUK (BRIGADIR, SIP,
DIKTUK(BRIGADIR, SIP, SIPSS KOMPETENSI
SIPSS DAN AKPOL
DAN AKPOL) BERBASIS YANG DIMILIKI
BERBASIS KOMPETENSI
KOMPETENSI OLEH SEORANG
2.TERSUSUN KURIKULUM TERBANGUNNYA SISTEM & PEGAWAI DAN
DIKBANGUM (SESPIMA, PROSES DIKBANGUM KOMPETENSI
SESPIMEN, SESPIMTI, (SESPIMA, SESPIMEN, YANG
STIK, DAN UNTUK PNS SESPIMTI, STIK, & UTK PNS DIPERSYARATK
DIKLAT TK. III DAN II) DIKLAT TK. III & II) BERBASIS AN OLEH
BERBASIS KOMPETENSI KOMPETENSI JABATAN

RB_VISI2025

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (8)

Similaire à RB_VISI2025

Similaire à RB_VISI2025 (20)

RB_VISI2025