Buku saku strakom pbak

STRATEGI KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
(STRAKOM PBAK)
DILINGKUNGAN POLRI

SETIAP PAGI
NIAT HARI INI
TANPA KORUPSI

•
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
•
DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA SAYA MENYAMBUT BAIK PENERBITAN BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI
PENDIDIKKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) SELANJUTNYA SAYA SAMPAIKAN PENGHARGAAN DANUCAPAN TERIMA KASIH KEPADA LEMDIKPOL
DALAM HAL INI KOMJEN POL Drs. BUDI GUNAWAN, S.H., M.Si., Ph.D BESERTA TIM PENYUSUN BUKU SAKU INI, DIMANA DALAM KESIBUKAN TUGAS SEHARI-HARINYA
TELAH DAPAT MENYELESAIKANNYA.
REFORMASI …..
PERMASALAHAN KORUPSI MERUPAKAN PERMASALAHAN SERIUS DALAM PEMBANGUNAN SUATU BANGSA, DAN MERUPAKAN KEJAHATAN YANG LUARBIASA
SERTA DAPAT MENGGOYAHKAN SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. SEJAK TAHUN 1998 MASALAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPRRI) TELAH DITETAPKAN SEBAGAI AGENDA REFORMASI, TETAPI HASIL YANG
DICAPAI BELUM SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN, HAL INI BERDAMPAK SEMAKIN MELEMAHKAN CITRA PEMERINTAH TERMASUK POLRI DIMATA MASYARAKAT

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) DI INDONESIA TELAH MEMASUKI BABAK BARU, DENGAN KEHADIRAN
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. JIKA SELAMA INI ASPEK KOMUNIKASI KURANG MENDAPAT PERHATIAN DALAM STRATEGI
NASIONAL, KINI LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MENJADI BAGIAN TAK TERPISAHKANKAN DARI STRANAS PPK.
PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK CUKUP DENGAN MENGANDALKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM, UPAYA ITU PERLU DILAKUKAN DENGAN TINDAKAN PREVENTIF
MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH. SESUAI DENGAN TUJUAN STRAKOM PBAK UNTUK MENGUBAH BUDAYA ANTI KORUPSI
APARATUR, MAKA DIPERLUKAN STRATEGI DAN WAKTU YANG CUKUP PANJANG.
AKHIRNYA.....
OLEH KARENA ITU UNTUK MENINDAKLANJUTI AKSI PPK TAHUN 2013 DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISUSUN BUKU SAKU STRATEGI
KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI(STRAKOM PBAK), DENGAN HARAPAN PERSONEL POLRI MEMAHAMI ARTI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
AGAR BUDAYA ANTI KORUPSI DAPAT BERKEMBANG SERTA DITERAPKAN PADA SEMUA SATUAN KERJA.
AKHIRNYA DENGAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIHARAPKAN SEGENAP
ANGGOTA POLRI DAPAT MENUMBUHKAN BUDAYA ANTI KORUPSI, SERTA MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN TIDAK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.
JAKARTA,
AGUSTUS 2013
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
SAMBUTAN
•
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, TELAH DAPAT MENYUSUN BUKU SAKU STRATEGI
KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (STRAKOM PBAK) DILINGKUNGAN POLRI.
UTAMA …..
PADA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II TAHUN 2010–2014, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGINTEGRASIKAN 9 PROGRAM MIKRO YANG DITETAPKAN DALAM
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 20 TAHUN 2010, DENGAN ACUAN STRATEGI POLRI DALAM GRAND STRATEGI POLRI TAHAP II PARTNERSHIP
BUILDING DAN RENSTRA POLRI 2010–2014. SASARAN REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II ADALAH TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. PEMBERANTASAN
KORUPSI MENJADI SALAH SATU FOKUS UTAMA PEMERINTAH INDONESIA PASCA REFORMASI. BERBAGAI UPAYA TELAH DILAKUKAN BAIK MENCEGAH MAUPUN MEMBERANTAS TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK OLEH PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF (MELALUI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH) LEGISLATIF DAN YUDIKATIF.
PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK CUKUP DENGAN MENGANDALKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM SAJA, TETAPI PERLU DISERTAI DENGAN UPAYA TINDAKAN PREVENTIF STRATEGIS MELALUI
PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH. HAL ITU DITEGASKAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI
NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
TUJUAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI UNTUK MENGUBAH BUDAYA APARATUR, MELALUI PEMBUDAYAAN ANTI KORUPSI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI YANG MELIPUTI
JUJUR, PEDULI, MANDIRI, DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, SEDERHANA, KERJA KERAS, BERANI DAN ADIL.
MENDUKUNG …..
TERBITNYA INPRES NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MEMUAT STRATEGI DALAM RANGKA MEMPERCEPAT UPAYA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI DASAR ACUAN, DAN POLRI TELAH MENEMPUH LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DIMAKSUD, GUNA
MEMASTIKAN TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI.
IMPLEMENTASI DI LINGKUNGAN POLRI TERSEBUT TELAH DIJABARKAN KE DALAM 4 (EMPAT) STRATEGI, 11 (SEBELAS) ISU NASIONAL, DAN 23 (DUA PULUH TIGA) AKSI, SATU DIANTARANYA ADALAH
STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI. STRATEGI INI BERTUJUAN MEMPERKUAT SETIAP INDIVIDU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG ETIS DAN BERINTEGRITAS.
SAYA MENYAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA NARA SUMBER , TIM PENYUSUN BUKU SAKU INI SEMOGA BUKU SAKU STRAKOM PBAK DAPAT MENDORONG TERCIPTANYA BUDAYA ANTI KORUPSI
DILINGKUNGAN POLRI.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
WASSALAMMUALAIKUM, WR.WB
JAKARTA,

AGUSTUS 2013

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

LATAR BELAKANG
Tindak pidana korupsi dikatagorikan sebagai kejahatan yang
luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan selain dapat merusak
tatanan kehidupan bernegara juga dapat menghancurkan kehidupan
berbangsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia ,selaku alat Negara
Penegak hukum yang berperan mencegah dan memberantas korupsi .
Bahwa dalam upaya mewujudkan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) di lingkungan Polri ,melalui
Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom
PBAK) maka disusun buku saku sebagai sarana Pendidikan Anti
Korupsi, sehingga personil Polri memiliki kesadaran yang tinggi
untuk selalu jujur, disiplin ,tanggung jawab ,kerja keras, sederhana,
mandiri, adil, berani dan peduli terhadap penegakkan peraturan
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan memahami tindak pidana korupsi dan tindak pidana
lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi , diharapkan dapat
menumbuhkan budaya anti korupsi, serta memiliki kemampuan untuk
melakukan upaya pencegahan dan tidak melakukan tindak pidana
korupsi.

TIM REDAKSI
Drs, BUDI GUNAWAN,S.H.,M.Si.,Ph.D
Drs. ADHI PRAWOTO,S.H
Drs. HAROAN RITONGA,S.H.,
Drs. RAJALI,S.H
Hj. SUPARMININGSIH.SE.
Drs. ANDJAYA,M.Hum.
Drs. BOY RAFFLY AMAR
Drs. ERRY GULTOM
Drs. YAN FITRI
Drs.IRWANTO . S.H
Drs.INDRAJIT,S.H
Drs.CHRISNANDHA ,DWI LAKSANA,M.Si
Drs.SYAMSUL HUDA
MEILINA D.IRIANTI,S.H
ROSMITA,S.E.,ME
Drs. LATIF USMAN,SIK
M.ASROSR
AQIL IBNU SHINA ,S.KOM
I MADE SETIAWAN
ANDHIKA DIMAS C.K
SHANTI ARYANTI, D3 M.I

KOMJEN POL
BRIGJEN POL
BRIGJEN POL
KOMBES POL
AKBP
BRIGJEN POL
BRIGJEN POL
KOMBES POL
KOMBES POL
KOMBES POL
KOMBES POL
KOMBESPOL
KOMBES POL
KOMBES POL
KOMBES POL
AKBP
KOMPOL
IPTU
BRIPDA
BRIPDA
PENGATUR

: PENANGGUNG JAWAB
: KETUA
: WAKIL KETUA
: SEKRETARIS I
: SEKRETARIS II
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA
: ANGGOTA

DASAR HUKUM
1.

Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

2.

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3.

4.
5.
6.

Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme
Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana pencucian
uang
Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi
7.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
PERILAKU
ADIL

JUJUR
KETELADANAN

BERANI

PEDULI

SEDERHANA

MANDIRI

KERJA KERAS

TANGGUNG
JAWAB

DISIPLIN

JUJUR
KEJUJURAN MERUPAKAN NILAI DASAR YANG MENJADI LANDASAN UTAMA BAGI PENEGAKAN INTEGRITAS DIRI
SESEORANG ,SESEORANG DITUNTUT UNTUK BISA BERKATA JUJUR & TRANSPARAN SERTA TDK BERDUSTA BAIK
TERHADAP DIRINYA SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN

PEDULI
KEPEDULIAN SESEORANGKEPADA SESAMA MENJADIKAN SESEORANG MEMILIKI SIFAT KASIH SAYANG,INDIVIDU
YG MEMILIKI JIWA SOSIAL TINGGI AKAN MEMPERHATIKAN LINGKUNGAN SEKELILINGNYA DIMANA MASIH
TERDAPAT ORANG YG TDK MAMPU & MEMBUTUHKAN ULURAN TANGAN , PRIBAI DG JIWA SOSIAL TIDAK AKAN
TERGODA UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRIDENGAN CARA YG TDK BENAR

MANDIRI
KEMANDIRIAN MEMBENTUK KARAKTER YG KUAT PADA DIRI SESEORANG MENJADI TDK TERGANTUNG TERLALU
BANYAK PADA ORANG LAIN MENTALITAS KEMANDIRIAN YG DIMILIKI SESEORANG MEMUNGKINKANYA UNTUK
MENGOPTIMALKAN DAYA PIKIRNYA GUNA BEKERJA SECARA EFEKTIF, PRIBADI YG MANDIRI TDK AKAN MENJALIN
HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YG TDK BERTANGGUNG JAWAB DEMI MENCAPAI KEUNTUNGAN SESAAT

DISIPLIN
DISIPLIN ADALAH KUNCI KEBERHASILAN SEMUA ORANG, KETEKUNAN & KONSISTENSI UNTUK TERUS
MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI MEMBUAT SESEORANG AKAN SELALU MAMPU MEMBERDAYAKAN DIRINYA
DALAM MENJALANI TUGASNYA, KEPATUHAN PD PRINSIP KEBAIKAN & KEBENARAN MENJADI PEGANGAN UTAMA
DALAM BEKERJA

TANGGUNG JAWAB
PRIBADI YG UTUH & MENGENAL DIRI SENDIRI DENGAN BAIK AKAN MENYADARI BAHWA KEBERADAAN DIRINYA
DIMUKA BUMI ADALAH UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN BAIK DEMI KEMASLAHATAN SESAMA MANUSIA , SEGALA
TINDAK TANDUK & KEGIATAN YANG DILAKUKAN AKAN DIPERTANGGUNG JAWABKAN SEPENUHNYA KPD TUHAN
YME, MASYARAKAT , NEGARA SERTA BANGSANYA. DENGAN KESADARAN SEPERTI INI MAKA SESEORANG TIDAK
AKAN TERGELINCIR DALAM PERBUATAN TERCELA & NISTA

KERJAKERAS
SESEORANG YG MEMILIKI ETOS KERJA AKAN SELALU BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HASIL KERJANYA
DEMI TERWUJUDNYA KEMANFAATAN PUBLIK YG SEBESAR-BESARNYA , MENCURAHKAN DAYA PIKIR &
KEMAMPUAN NYA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS & BERKARYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA , IA TIDAK MAU
MEMPEROLEH SESUATU TANPA MENGELUARKAN KERINGAT .

SEDERHANA
PRIBADI YG BERINTEGRITAS TINGGI ADALAH YG MENYADARI KEBUTUHANYA & BERUPAYA MEMENUHI
KEBUTUHANYA DENGAN SEMESTINYA TANPA BERLEBIH-LEBIHAN , KEKAYAAN UTAMA YANG MENJADI MODAL
KEHIDUPANYA ADALAH ILMU PENGETAHUAN, .

BERANI
SESEORANG YANG MEMILIKI KARAKTERKUAT AKAN MEMILIKI KEBERANIAN UNTUK MENYATAKAN KEBENARAN &
MENOLAK KEBATHILAN , IA TIDAK AKAN MENTOLERIR ADANY PENYIMPANGAN & BERANI MENYATAKAN
PENYANGKALAN SECARA TEGAS ,IA JUGA BERANI BERDIRI SENDIRI DALAM KEBENARAN WALAUPUN SEMUA
TEMAN-TEMAN SEJAWATNYA MELAKUKAN PERBUATAN YG MENYIMPANG DARI HAL YG SEMESTINYA . IA TIDAK
TAKUT DIMUSUHI & TIDAK MEMILIKI TEMAN KALAU TERNYATA MEREKA MENGAJAK KEPADA HAL – HAL YANG
MENYIMPANG

ADIL
PRIBADI DENGAN KARAKTER YANG BAIK AKAN MENYADARI BAHWA APA YANG DIA TERIMA SESUAI DENGAN JERIH
PAYAHNYA , IA TIDAK AKAN MENUNTUT UNTUK MENDAPATKAN LEBIH DARI APA YANG IA SUDAH UPAYAKAN , BILA
IA SEORANG PEMIMPIN MAK A IA AKAN MEMBERI KOMPENSASI YANG ADIL KEPADA BAWAHNANYA SESUAI
DENGAN KINERJANYA IA JUGA INGIN MEWUJUDKAN KEADILAN & KEMAKMURAN BAGI MASYARAKAT &
BANGSANYA

MEMAHAMI
TINDAK PIDANA KORUPSI

1.
2.
3.
4.
5.

JENIS TP LAIN
YG TERKAIT
DELIK FORMIL
(DILARANG PERBUATAN
– BUKAN AKIBAT)

UU NO. 31 TH 1999
Jo UU NO. 20 TH 2001
TTG
PEMBR TPK

DEFINISI
KORUPSI
TERLIHAT
DLM 13 PSL

DIRUMUSKAN
DLM 30 JENIS
(PSL 2 S/D 13)

6.

RINTANGI PROSES RIKSA PERKARA KORUPSI
TIDAK BERI KET / BERI KET YG TDK BENAR
BANK YG TDK BERI KET REKENING TERSANGKA
SAKSI / AHLI YG TDK BERI KET / BERI KET PALSU
ORANG YG PEGANG RAHASIA JABATAN
TDK BERI KET / BERI KET PALSU
SAKSI YG BUKA IDENTITAS PELAPOR

PEMBUKTIAN
(2 ASPEK)

DIKELOMPOKKAN
MJD 7 POK

MELAWAN HUKUM
(LANGGAR ATURAN
TERTULIS)
RUGIKAN NEG
(AHLI
DISIPLIN ILMU)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
SUAP MENYUAP
PENGGELAPAN DLM JABATAN
PEMERASAN
PERBUATAN CURANG
BENTURAN KEPENTINGAN
DLM PENGADAAN
GRATIFIKASI

SETIAP PERSONIL POLRI (PATI, PAMEN, PAMA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI) ADALAH PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA
NEGARA SESUAI DENGAN UU NO.28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME

KARAKTERISTIK TIPIKOR

EXTRA ORDINARY CRIME
SIFAT EDEMIS
DILAKUKAN SISTEMATIS

TIPIKOR

PELAKUNYA AHLI

MENGANDUNG KEJAHATAN
UMUM
PELAKUNYA PUNYA
OTORITAS/POWER
JABATAN SBG SARANA
SALAH GUNAKAN WEWENANG
KOMPLEKS, TERORGANISIR,
SISTEMATIS
BERLINDUNG DIBALIK UU
DPT GUN TEKNOLOGI  BANK

TERJADI DI TIAP STRATA

MODUS

PENANGANAN PERLU
EXTRA ORDINARY

BUAT KEP, KEBIJAK, PERINTAH
BUAT ATURAN LAIN
MARK UP
RUBAH SPESIFIKASI TEKNIS
LELANG FIKTIF
PENGADAAN FIKTIF
PALSU BUKTI PEMBAYARAN
TRANSAKSI FIKTIF
SUAP / PERAS

AZAS HUKUM

TINDAK PIDANA KORUPSI
1

PELAKU :

2.

PIDANANYA “KOMULATIF & ALTERNATIF”

 Setiap orang (orang perorangan) dan



Menunjukan sifat komulasi, sedang

 Korporasi, Spt PT, Koperasi, Yayasan &
perkumpulan orang (Pasal 1 bt 3 UU No. 31 th
1999)



atau menunjukan sifat “ALTERNATIF”



Hukuman “Komulasi” atau ditambah
“Alternatif” denda
adalah wewenang
hakim (pasal 2 s/d pasal 12 UU No.
20 th 2001, perubahan UU No. 31 th 1999)

7. 



Orang
yg
sengaja
cegah,
tutupi atau gagalkan sidik,
tuntut,
dan
riksa
di
pengadilan (psl 21
UU
No.
31/1999
Berikan ket tdk benar atau
tdk
berikan
ket
dpt
dipidana (psl 22 UU No.
31/1999) Dst

6. PIDANA TAMBAHAN


Rampas brg bergerak, berwujud atau tdk
berwujud atau tdk
bergerak yg digunakan
atau yg diperoleh dr TPKorupsi
termasuk
perusahaan milik Terpidana.



Cabut seluruh/sebagian hak tertentu, hapus
seluruh / sebagian keuangan tertentu dsb



Jika terpidana tdk byr uang pengganti mk
hartanya dpt disita / dilelang sbg penggantinya

3. PIDANA

:

-

MINIMUM

&

MAXIMUM

AZAS HUKUM TP
KORUPSI

5.

Setiap
orang
(orang
perseorangan dan Badan
Hukum) yang berada di
Wilayah RI beri “bantuan,
kesempatan,
sarana”,
keterangan utk terjadinya
TP Korupsi (pasal 16 Jo
pasal 2,3 UU No. 31/1999)

Cegah
Hakim
agar
tdk
menyimpang Pasal 2 – Pasal 12
UU No. 20/2001 perubahan UU
No. 31/1999.

4. Percobaan,
perbantuan,
mufakat jahat, dipidana
sama
dengan
“Pelaku”
(sebagaimana
Delik
sempurna) Pasal 15 Jo
Pasal 2,3 UU No. 31/1999.

10 BENTUK TINDAK KORUPSI
DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH

PENYUAPAN
PEMALSUAN

BRIBERY

PENGGELAPAN
EMBLEZZLEMENT

FRAUD

KOMISI
SUMBANGAN ILLEGAL

COMMISSION

ILLEGAL CONTRIBUTION

NEPOTISME

PEMERASAN

NEPOTISM

EXTORTION

BISNIS ORANG DALAM

INSIDER TRADING

PILIH KASIH

PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
ABUSE OF POWER

FAVORITISM

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PASAL 2 AYAT (1)
-

Setiap orang yg secara melawan hukum

-

Perkaya diri sendiri atau org lain atau korporasi

-

Dpt rugikan keuangan Negara/Ekonomi Negara

Unsur pasal ini tdk hrs Pegawai Negeri / Penyelenggara
Negara tetapi dpt dilakukan org swasta (organ
perseroan swasta atau korporasi)

TIDAK RUGIKAN KEUANGAN
NEGARA / EKONOMI NEGARA
(suap, terima hadiah atau
gratifikasi)

TP KORUPSI

Pasal 11, 12, 12b UU No.
20/2001 Jo UU No. 31/1999

TiINDAK PIDANA LAIN
 Cegah,
rintangi
/
gagalkan
sidik,
tuntut
riksa di
Pengadilan
dapat dipidana (Psl 21
UU No. 31/1999)
 Tdk beri ket dgn benar
harta-hartanya
dapat
dipidana
(Psl
22
UU No. 31/1999)

RUGIKAN KEUANGAN NEGARA /
EKONOMI NEGARA

Pasal 2 (1), 3 UU No. 31/1999 Jo
UU No. 20/2001

Perbuatan
melawan hukum
thd ketentuan
Per UU an lain

PASAL 3
-

Setiap orang dgn tujuan

-

Untungkan diri sendiri atau org lain atau korporasi

-

Dpt rugikan keuangan Negara/Ekonomi Negara

-

Salahgunakan wewenang/kesempatan/sarana yg ada
padanya krn jabatan/kedudukan

Unsur pasal ini, pelaku harus Pegawai
Penyelenggara Negara (UU No. 28 Th 1999)

Negeri

/

SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
(KSS) KORUPSI
1.

ASPEK INDIVIDU PELAKU KORUPSI :
 SIFAT TAMAK / SERAKAH
 MENTAL
 PENGHASILAN TDK CUKUP
 GAYA HIDUP KONSUMTIF
 AJARAN AGAMA KURANG DITERAPKAN

2.

ASPEK ORGANISASI
 LEMAHNYA SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL)
 MANAJEMEN CENDERUNG TUTUPI KORUPSI DLM ORGANISASI
 SISTIM AKUNTABILITAS TDK TRANSPARAN
 JOB DISCRIPTION TDK BERJALAN SEMESTINYA (AMBURADUL)

3.

ASPEK MASYARAKAT TEMPAT INDIVIDU DAN ORGANISASI BERADA
 NILAI – NILAI DI MASYARAKAT CENDERUNG KONDUSIF UNTUK TERJADINYA KORUPSI DAN
SERING
TERLIBAT KORUPSI
 GENERASI MUDA DIHADAPKAN DGN PRAKTEK KORUPSI YG SELALU TERJADI DI LINGKUANNYA
 KEKELIRUAN MENGARTIKAN ANTARA BUDAYA DAN KORUPSI.

4.

ASPEK PERATURAN PER UU AN.
 MONOLISTIK PERATURAN PER UU AN / TUMPANG TINDIH YG ATUR MASALAH TERTENTU
 KWALITAS PERATURAN PER UU AN TERKADANG TDK JELAS
 KETIDAK MENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH SEBAGIAN PEJABAT NEGARA
SEHINGGA BERAKIBAT DPT TIMBULKAN KERUGIAN NEGARA / EKONOMI NEGARA.

DIFINISI SUAP DAN GRATIFIKASI
• Suap adalah “ Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia
mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji
itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam
tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang
menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan
pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).” sedangkan
• Gratifikasi adalah “ Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor).

PENYELENGGARA NEGARA (UU NO. 28 TH 1999)
Penyelenggara Negara : Pejabat Negara yang jalankan fungsi Exekutif, Yudikatif dan Legislatif dan pejabat
lain yang laksanakan fungsi Penyelenggara Negara sesuai Peraturan Per UU an (Pasal 1)
Pasal 2 : Pejabat Negara antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pejabat pada Lembaga Tertinggi Negara
Pejabat pada Lembaga Tinggi Negara
Menteri
Gubernur
Perwakilan Negara RI di Luar Negeri (Duta Besar yg berkuasa penuh)
Wakil gubernur, Bupati/walikota
Pejabat lain yang punya fungsi strategis yang berhubungan dengan penyelenggara negara :
a. Direksi, Komisaris, Pejabat struktural BUMN/D
b. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan BPPN
c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
d. Pejabat Eselon I & pejabat lain yang disamakan di lingkungan Sipil, Militer & Polri
e. Jaksa
f.
Penyidik
g. Panitera
h. Pimpinan & Bendahara proyek

Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Th 1999 tentang Pokok Kepegawaian

Pegawai Negeri : - Setiap Warga Negara RI
- Telah penuhi syarat yang ditentukan
- Diangkat oleh pejabat yang berwenang
- Di serahi tugas dlm suatu jabatan negeri
- Di gaji berdasar peraturan per UU an.

MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN POLRI
1.

TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA UMUM
Untuk memahami definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal
dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, dimana korupsi
dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dari ke 30
bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dapat dikelompokkan menjadi
sebagai berikut :

1)

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Psl 2 ayat (1) dan Psl 3

2)

SUAP – MENYUAP

terdapat pada Psl 5 ayat (1) huruf a dan b;
Psl 13;Psl 5 ayat (2); Psl 12 huruf a dan b;
Psl 11; Psl 6 ayat (1) huruf a dan b; Psl 6
ayat (2); Psl 12 huruf c dan d

3)

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

terdapat pada Psl 8; Psl 9; Psl 10 huruf
a,b, dan huruf c

4)

PEMERASAN

terdapat pada Psl 12 huruf e, f dan huruf g

5)

PERBUATAN CURANG

terdapat pada Psl 7 ayat (1) huruf a, b, c
dan huruf d; Psl 7 ayat (2); Psl 12 huruf h.

6)

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM
PENGADAAN

terdapat pada Psl 12 huruf i

7)

GRATIFIKASI

terdapat pada Psl 12B jo Psl 12C

2. POTENSI JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
POLRI
1)

PENGADAAN BARANG/JASA
DASAR HUKUM :
 PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI BERAKIBAT
TIMBULNYA
KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA,
PASAL
YG
PERSANGKAKAN ADALAH PASAL 2 AYAT (1) DAN ATAU PASAL 3;


UNSUR PASAL 2 AYAT (1) ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA
PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK
Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
a. SETIAP ORANG
b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI
c. DENGAN CARA MELAWAN HUKUM
d. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA



UNSUR PASAL 3 ;
SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA
PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK
a. SETIAP ORANG
b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU
KORPORASI
c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA
d. YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
e. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA



PERSONIL POLRI TERLIBAT SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DALAM PENGADAAN DILINGKUNGAN POLRI, MAKA PASAL
YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH PASAL 12 HURUF i;




UNSUR PASAL 12 HURUF i ;
SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA
DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING
BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
a. PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
b. DENGAN SENGAJA
c. LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TURUT SERTA DALAM PEMBORONGAN,
PENGADAAN ATAU PERSEWAAN
d. PADA SAAT DILAKUKAN PERBUATAN UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN DITUGASKAN
UNTUK MENGURUS ATAU MENGAWASINYA

PERSONIL POLRI YANG MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG,
BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG TERKAIT
LANGSUNG
MAUPUN
TIDAK
LANGSUNG
DENGAN
PROSES
PENGADAAN DILINGKUNGAN POLRI PASAL YANG DIPERSANGKAKAN
ADALAH MENERIMA SUAP PASAL 5 AYAT (2); PASAL 11;PASAL 12
HURUF a dan b.


DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING
LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH
JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA
RUPIAH)
b. MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI
c. SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ATAU HURUF b



UNSUR PASAL 11 ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA)
TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING
BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
a.
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
b.
MENERIMA HADIAH ATAU JANJI
c.
DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK
MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM
JABATNNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA
d.
PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN
ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DAN MENURUT PIKIRAN
ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGAN DENGAN
JABATANNYA



UNSUR PASAL 12 HURUF a ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4
(EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT
Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR
RUPIAH)
a.
b.
c.
JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA
d.
PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK



UNSUR PASAL 12 HURUF b ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4
(EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT
Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR
RUPIAH)
b. MENERIMA HADIAH
c. DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH
MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEWAJIBANNYA
d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU KARENA TELAH
MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEWAJIBANNYA

MODUS OPERANDI :








PERSONIL POLRI MENGINTERVENSI PELAKSANA PENGADAAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN
TERTENTU.
PELAKSANA PENGADAAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN
POLRI YANG TERPENGARUH UNTUK MEMENANGKAN PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU.
PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI DALAM MENYUSUN SPESIFIKASI
TEKNIS BARANG MENGARAH KE MEREK ATAU PRODUK TERTENTU UNTUK MEMENANGKAN
PENGUSAHA/REKANAN TERTENTU DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI DI MARK UP.
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
POLRI YANG MENERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK.
PERSONIL POLRI YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG IKUT DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN POLRI (BENTURAN KEPENTINGAN DALAM
PENGADAAN).

KEUANGAN NEGARA & PEREKONOMIAN NEGARA

I.

KEUANGAN NEGARA

Seluruh kekayaan Negara dlm segala bentuk, yg dipisahkan atau tdk termasuk segala
bagian kekayaan Negara dan segala hak & kewajiban yang timbul :

A.
B.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, tanggung jawab pejabat Lembaga
Negara baik Pusat / Daerah.
Berada dalam penguasaan, pengurusan, tanggung jawab BUMN/D, Yayasan,
Badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar
perjanjian dgn Negara.

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar Azas
Kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada Kebijakan
Pemerintah baik di Pusat / Daerah yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan umum UU No. 31 tahun
1999 tentang pemberantasan TP Korupsi).

II.

PEREKONOMIAN NEGARA

III.

UU NO. 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
KEUANGAN NEGARA

IV.

-

Semua hak & kewajiban Negara yg dpt dinilai dgn uang
Segala sesuatu berupa uang maupun barang
Dapat dijadikan milik Negara yang
Berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

UU NO. 1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh
Negara / Daerah adalah Hak Negara / Daerah (Pasal 16 ayat (4) UU No. 1 tahun 2004).

2)

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DASAR HUKUM :

BIAYA PELAKSANAAN TUGAS PERSONIL POLRI YANG BERSUMBER DARI
KEUANGAN NEGARA DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA
BERAKIBAT TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, MELAWAN HUKUM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1), PASAL 3, PASAL 8, PASAL 9 UU NO.
31/1999 Jo UU NO. 20/2001;


SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA
PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK
a. SETIAP ORANG
b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI
c. DENGAN CARA MELAWAN HUKUM
d. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA



UNSUR PASAL 3 ;
SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA
PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK
a. SETIAP ORANG
b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU
KORPORASI
c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA
d. YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
e. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA





UNSUR PASAL 8 ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING
LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,(SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH
RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
a.
PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN
MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK
SEMENTARA WAKTU
b.
DENGAN SENGAJA
c.
MENGGELAPKAN ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGAMBIL ATAU
MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGGELAPKAN ATAU MEMBANTU DALAM
MELAKUKAN PERBUATAN ITU
d.
UANG ATAU SURAT BERHARGA
e.
YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA

UNSUR PASAL 9 ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA )
TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING
BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
a.
PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN MENJALANKAN
SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU
b.
DENGAN SENGAJA
c.
MEMALSU
d.
BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

MODUS OPERANDI :


PERSONIL POLRI YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN DINAS TIDAK SESUAI
DENGAN PERUNTUKANNYA

CONTOH :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SP2D) FIKTIF,
AKOMODASI FIKTIF, DLL


PERSONIL POLRI YANG MENGELOLA KEUANGAN ATAU SURAT BERHARGA
MELAKUKAN PENCATATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEHARUSNYA



BENSATKER/JURU BAYAR/PENGELOLA KEUANGAN MELAKUKAN PEMOTONGAN
DENGAN DALIH UNTUK KOMANDO/OPERASIONAL TERHADAP ANGGARAN YANG
SEHARUSNYA DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL DAN
MENCATATNYA SEOLAH-OLAH PEMBAYARAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN
JUMLAH



BENSATKER/JURU BAYAR/PENGELOLA KEUANGAN MELAKUKAN PENCATATAN
BERULANG-ULANG (DUPLIKASI) ANGGARAN UNTUK SATU KEGIATAN



BENDAHARA PEMBANTU YANG MENGELOLA DANA PNBP TIDAK MENYETORKAN
KE KAS NEGARA

3) SUAP – MENYUAP
DASAR HUKUM :

MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 5 AYAT (1) HURUF a DAN b,
PASAL 6 AYAT (1) HURUF a DAN b, PASAL 13;


UNSUR PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN
PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT
Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK
Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
a. SETIAP ORANG
b. MEMBERIKAN SESUATU ATAU MENJANJIKAN SESUATU
c. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
d. DENGAN MAKSUD SUPAYA BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU
DALAM
JABATANNYA
SEHINGGA
BERTENTANGAN
DENGAN
KEWAJIBANNYA



UNSUR PASAL 5 AYAT (1) HURUF b ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN
PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT
Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK
Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
a. SETIAP ORANG
b. MEMBERI SESUATU
c. KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
d. KARENA ATAU BERHUBUNGAN DENGAN SESUATU YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEWAJIBAN, DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN DALAM
JABATANNYA



UNSUR PASAL 6 AYAT (1) HURUF a ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN
DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA
PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA
RUPIAH)
a. SETIAP ORANG
b. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU
c. KEPADA HAKIM
d. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA YANG
DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI



UNSUR PASAL 6 AYAT (1) HURUF b ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN
DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA
PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
DAN PALING BANYAK Rp.750.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA
RUPIAH)
a. SETIAP ORANG
b. MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU
c. KEPADA ADVOKAT YANG MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN
d. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT
YANG AKAN DIBERIKAN BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA YANG
DISERAHKAN KEPADA PENGADILAN UNTUK DIADILI



UNSUR PASAL 13 ;

DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN ATAU
DENDA PALING BANYAK Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
a.
b.
c.
d.



SETIAP ORANG
MEMBERI HADIAH ATAU JANJI
KEPADA PEGAWAI NEGERI
DENGAN MENGINGAT KEKUASAAN ATAU WEWENANG YANG MELEKAT PADA
JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI
DIANGGAP MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN TERSEBUT

MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI DAN ATAU MENERIMA HADIAH ATAU JANJI,
PASAL YANG DIPERSANGKAKAN ADALAH PASAL 5 AYAT (2), PASAL 11, PASAL 12
HURUF a DAN HURUF b.

 UNSUR PASAL 5 AYAT (2) ;
LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA
PULUH JUTA RUPIAH)
b. MENERIMA PEMBERIAN ATAU JANJI
c. SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF a ATAU HURUF b



UNSUR PASAL 11 ;
»
LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN ATAU PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA
PULUH JUTA RUPIAH)
b. MENERIMA HADIAH ATAU JANJI
c. DIKETAHUINYA
d. PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA
KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA
DAN MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI
TERSEBUT ADA HUBUNGAN DENGAN JABATANNYA



UNSUR PASAL 12 HURUF a ;
»
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA
PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN
PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN
PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
a.
b.
c.
MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU
DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA
d.
PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK
MENGGERAKKANNYA AGAR MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU
DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN



UNSUR PASAL 12 HURUF b ;
SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN
PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN
PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
a.
b.
MENERIMA HADIAH
c.
DIKETAHUINYA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU
KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM
d.
PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU
KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM

MODUS OPERANDI :
 PERSONIL POLRI YANG MEMBERI/MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG MAUPUN
BARANG ATAU SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG UNTUK MEMPEROLEH
KEDUDUKAN, JABATAN MAUPUN MENGIKUTI PENDIDIKAN
 PERSONIL POLRI YANG MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG MAUPUN BARANG
ATAU
SESUATU
YANG
DAPAT
DINILAI
DENGAN
UANG
YANG
BERHUBUNGAN/BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN, KEDUDUKAN, JABATAN, DAN
KEWENANGANNYA

4)

PEMERASAN DALAM JABATAN
DASAR HUKUM
: PASAL 12 HURUF e UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001
 UNSUR PASAL 12 HURUF e ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA
PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA
PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA
RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR
RUPIAH)
b. DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
c. SECARA MELAWAN HUKUM
d. MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR, ATAU
MENERIMA
PEMBAYARAN
DENGAN
POTONGAN,
ATAU
UNTUK
MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA
e. MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN
MODUS OPERANDI :
 PUNGUTAN LIAR
 MEMINTA IMBALAN DALAM PENANGANAN PERKARA
 MEMINTA IMBALAN DALAM MENJALANKAN TUGAS KEPOLISIAN KEPADA
MASYARAKAT TIDAK SESUAI KETENTUAN.
 MEMINTA IMBALAN DALAM PENGURUSAN JABATAN, PANGKAT, PENDIDIKAN
 MEMINTA IMBALAN DALAM PELAYANAN PERIJINAN BAGI PERSONIL POLRI.

5) GRATIFIKASI
SETIAP PEMBERIAN KEPADA PERSONIL POLRI DIANGGAP SUAP JIKA
BERHUBUNGAN
DENGAN JABATANNYA DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA
DASAR HUKUM

: PASAL 12 B UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001



UNSUR PASAL 12 C ;
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA
PALING SINGKAT 4 (TAHUN) DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN ATAU
PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)
DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
a.
b.
MENERIMA GRATIFIKASI
c.
YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DAN BERLAWANAN DENGAN
KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA
d.
PENERIMAAN GRATIFIKASI TERSEBUT TIDAK DILAPORKAN KEPADA KPK
DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA GRATIFIKASI



PEMBUKTIAN :
a. Rp.10.000.000,- KE ATAS, PENERIMA GRATIFIKASI MEMBUKTIKAN BAHWA
GRTAFIFIKASI TERSEBUT BUKAN SUAP.
b. KURANG DARI Rp.10.000.000,-, JAKSA PENUNTUT UMUM MEMBUKTIKAN
BAHWA GRTAFIFIKASI TERSEBUT SUAP

PENGECUALIAN PASAL 12 C UU NO.31/1999 jo UU
NO.20/2001
JIKA PENERIMA MELAPORKAN GRATIFIKASI YANG DITERIMANYA
KEPADA KPK, PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA
TERHITUNG SEJAK TANGGAL GRATIFIKASI TERSEBUT DITERIMA,
KPK WAJIB MENETAPKAN GRATIFIKASI DAPAT MENJADI MILIK
PENERIMA ATAU MILIK NEGARA
MODUS OPERANDI :




PERSONIL POLRI YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGEMBAN
FUNGSI PELAYANAN KEPADA
SESAMA ANGGOTA POLRI
MENERIMA UCAPAN TERIMA KASIH BERUPA UANG, BARANG DAN
SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG DARI YANG
DILAYANINYA
PERSONIL POLRI YANG BERTUGAS SEBAGAI PENGEMBAN
FUNGSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, MENERIMA UCAPAN
TERIMA KASIH BERUPA UANG, BARANG DAN SESUATU YANG
DAPAT DINILAI DENGAN UANG DARI YANG DILAYANINYA.

TINDAK PIDANA LAIN
YANG TERKAIT DENGAN
INDAK PIDANA KORUPSI

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA

KORUPSI
1.

PASAL 21 UU NO.31 TAHUN 1999 jo UU NO.20 TAHUN 2001
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI ATAU
MENGGAGALKAN SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TERSANGKA
DAN TERDAKWA ATAUPUN PARA SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI, DIPIDANA
DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 12
(DUA BELAS) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.150.000.000,- (SERATUS
LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP.600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA
RUPIAH).

2.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, UU NO.8 TAHUN 2010
1) Pasal 3 ; ySetiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, Atau perbuatan lain atas harta
kekayaan (Pasal 3 UU TPPU). PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2) Pasal 4 ; Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta
kekayaan, dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3) Pasal 5 ; Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
kekayaan

SETIAP PERSONIL POLRI (PATI, PAMEN, PAMA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI) ADALAH PEGAWAI
NEGERI SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT (1) HURUF c, UU NO.43 TAHUN 1999 TENTANG KEPEGAWAIAN

PEMBUKTIAN TERBALIK
DI PENYIDIKAN
1. PASAL 116 AYAT (3) KUHAP; Bahwa TSK wajib diberi kesempatan ajukan saksi yang
meringankan (dalam bentuk keterangan & bukti-bukti)
2. PASAL 28 UU NO. 31 TH 1999; Bahwa TSK wajib berikan keterangan hartanya dan harta isteri
atau suami dan anaknya, harta setiap orang atau korporasi yang ada hubungannya dgn TP
Korupsi yang dilakukan TSK.

DI SIDANG PENGADILAN
1. PASAL 37 A UU NO. 20 TH 2001; Bahwa TDW wajib berikan keterangan hartanya dan harta
isteri atau suami dan anaknya, harta setiap orang atau korporasi yang ada hubungan dgn TP
Korupsi yg dilakukan TSK.
2. PASAL 38 B UU NO. 20 TH 2001; Bahwa TDW wajib buktikan sebaliknya terhadap harta
miliknya yg belum didakwakan yg diduga berasal dr TP Korupsi.

KETENTUAN-2 HUKUM LAIN (GABUNGAN DELIK)
1.

PASAL 63 (1), (2) KUHP
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang
dikenakan
hanya salah sari diantara yang terberat.
(2) Jika suatu perbuatan masuk dlm suatu aturan pidana umum diatur pula dlm aturan
pidana khusus, maka hanya yg khusus diterapkan.

2.

PASAL 14 UU NO. 31/1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI
 Pelanggaran terhadap ketentuan UU tsb sebagai TP Korupsi berlaku ketentuan yg
diatur dalam UU ini.

3.

PASAL 25 UU NO. 31/1999
 Sidik, tuntut dan Riksa di Sidang Pengadilan dlm perkara TP Korupsi harus
didahulukan
dr perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
 Jika terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yg oleh UU ditentukan untuk didahulukan mk
mengenai penentuan prioritas tsb di serahkan pd tiap Lembaga yg berwenang di
setiap peradilan.

4.

PASAL 26 A UU NO. 20/2001 JO UU NO. 31/1999 TTG ALAT BUKTI TAMBAHAN AL :
 Informasi yg diucapkan, dikirim, diterima dan disimpan secara elektronik, optik dan
dokumen rekaman yg dikeluarkan dr alat tertentu disamping pasal 188 ayat (2)
KUHAP.

ILUSTRASI KSS KORUPSI
DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH

PENUTUP
1.

DENGAN DIBUATNYA BUKU SAKU STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN
BUDAYA ANTI KORUPSI INI DIHARAPKAN SELURUH PERSONIL POLRI AKAN
MEMAHAMI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA DAPAT
MENUMBUH KEMBANGKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DAN MAMPU
MENGHINDARKAN DIRI DARI PERBUATAN KORUPSI SERTA MELAKUKAN
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG ANTI KORUPSI

2. DENGAN DITERBITKAN BUKU SAKU INI
DIHARAPKAN KEPADA
KASATWIL/KASATKER IKUT BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SELURUH
PERSONIL POLRI UNTUK MENSOSIALISASIKANNYA SEHINGGA DAPAT
MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TERBENTUK KARAKTER YANG
MEMILIKII NILAI-NILAI BUDAYA ANTI KORUPSI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B. {3 101-1310112013 }( Januari 2013)

PERIHAL HIMBAUAN KPK TERKAIT GRATIFIKASI

1) Tidak menerima/memberikan Gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatannya dan berlawanan
Dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsis, seperti:
a. uang/barang/fasilitalasr nnyad alam rangka mempengaruhi
kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
b. uang/barang/fasilitalasi nnya berapapunn ilainya dalam
setiap pelayanant erkait dengan tugas, wewenanga atau
tanggung jawabnya,
c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi
pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;dan
d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses
penerimaan/promosi/mutasi jabatan untuk pegawai.

2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi
yang baik (Good Government Governance dan Good
Corporate
Governance) dengan membuat aturan
kode etik dan aturan perilaku aturan pengendalian
gratifikasi
dan aturan terkait
lainnya serta
membangun lingkungan anti suap dan fungsi
pelaksana pengendalian gratifikas di instansi masingmasing.
3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada
KPK paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

ADAPUN GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN
ADALAH GRATIFIKAS ANTARA LAIN

a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon ,rabat,
Voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara
umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis
kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan
tidak terkait dengan kedinasan;
c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku
secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan
yang tidak terkait dengan tupoksi

e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke
samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik
Kepentingan dengan penerimag ratifikasi;
f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke
samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima gratifikasi;
g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga
sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah
perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan,
keagamaan/adat tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang
mempunyai konflik kepentlngan dengan penerima gratifikasi;

4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan
gratifikas didalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikas
yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau
rusak, seperti : bingkisan makanan dan buah.
Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah
hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang
diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu
kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau
kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium
pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak,
penyelenggara kegiatan.

SETIAP PERSONIL POLRI
•
•
•
•
•
•

PERWIRA TINGGI (PATI)
PERWIRA MENENGAH (PAMEN)
PERWIRA PERTAMA (PAMA)
BRIGADIR
TAMTAMA
PEGAWAI NEGRI SIPIL POLRI
ADALAH PEGAWAI NEGERI SESUAI DENGAN
PASAL 2 AYAT (1) HURUF C
UU NO,43 TAHUN 1999 TENTANG KEPEGAWAIAN

Buku saku strakom pbak

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Buku saku strakom pbak

Similaire à Buku saku strakom pbak (20)

Buku saku strakom pbak