1. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 1 ANGGARAN NEGARA Disampaikan ulang oleh Drs.Djang Tjik.AS.MM

2. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 2 ANGGARAN di INDONESIA A P B N

3. Latar Belakang PUBLIC FINANCE Anggaran negara 1.Pengantar Keuangan Negara 2.Teori Keuangan Negara 3.Anggaran negara 4.Kebijakan keuangan Negara 5.Keuangan Negara Indonesia 1.Economic Growth 2.Politik Ekonomi 3.Filsafat 4.Hukum tata negara 5.Sistem Ekonomi, 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 3

4. Pasal II - Aturan peralihan UUD 1945, menetapkan pengelolaan Keuangan Negara mempedomani Undang-undang yg disusun masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu : - ICW, - IBW, - RAB, - IAR, demikian pula halnya dgn aturan bai pemerintah daerah berupa : PO, RO dan SGO. Krn tidak sesuai dg status Negara yg merdeka dan berdaulat, secara materiil tidak dpt mengakomodasi berbagai perkembangan yg terjadi dlm sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerin tah negara RI UU No.17/2003 UU No.1 /2004 UU No.15/2004

5. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 5

7. a.Perananpemerintahdlmperekonomianmelaluiregulasi, layananpublik,subsididaninsentifdilakukansecaratransparandandiatur dg Undang-undang.

8. b.Kebijakanfiskaldikembangkan dg prinsiptransparansidisiplin, keadilan, efisiensi,efektifitasutkmengurangiketergantungandariluarnegeri.

9. c.mekanismedanprosedurpinjaman LN diatur dg Undang-undang.

10. d.Keberadaandanpengelolaan BUMN ditetapkan dg Undang-undang

13. Pembentukanlembagamelahirkanhakdankewajibannegaraygdapatdinilai dg uang, sertakebijakandankegiatanpemerintahygperludikeloladalamsuatusistempengelolaankeuangannegara.

16. Presiden RI sbgkepalaekseutif meme gang kekuasaanPemerintahan, termasukdidalamnyahalKeuangan Negara.

17. SelanjutnyaPresidenberhakmengajukan RUU kpd DPR, Presidenmenetapkanperaturanpemerintahutkmenjalankan UU itusbgmnmestinya.

19. Psl 20 DPR memegang kekuasaan pem bentuk UU,setiap RRU dibahas DPR dan Pres.utk persetujuan bersama.Jika RUU tdk disepakati,mk tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang itu,Presiden mengesahkan RUU yg telah disetujui bersama utk menjadi UU.

22. Argumentasi UUKN mengatur ketentuan pokok mengenai pengelolaan KN RI sesuai dg prinsip yg berlaku secara universal serta bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presiden sil.Prinsip anggaran berbasis kinerja, struktur sesuai dg manual GFS, dlm penentuan anggaran kementerian /lmbg hak parlemen adalah hak budget . 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 14

32. Sedangkanpengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakuppengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.10/18/2010 26 Drs.Djang Tjik.AS.

34. Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asasasas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara.10/18/2010 27 Drs.Djang Tjik.AS.

38. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui.

39. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.10/18/2010 31 Drs.Djang Tjik.AS.

42. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 37 4. Ruang Lingkup Keuangan Negara Ruang lingkup keuangan negara meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; 10/18/2010 37 Drs.Djang Tjik.AS.

43. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 38 kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah; dan kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakanpemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementeriannegara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

44. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 39 TERIMA KASIH 10/18/2010 39

45. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 40 PERBENDAHARAAN NEGARA

47. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 42 Fungsi perbendaharaan Fungsi perbendaharaan meliputi: perencanaan kas yang baik; pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran danpenyimpangan; pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkannilai tambah sumber daya keuangan. 10/18/2010 42 Drs.Djang Tjik.AS.

51. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme check and balance, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 45

52. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 46 Menteri keuangan selaku pengelola fiskal Menteri keuangan selaku pengelola fiskal bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi: pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 46

53. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 47 Kewenangan presiden Kewenangan presiden terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilimpahkan kepada pejabat negara, meliputi kewenangan yang bersifat umum yang timbul dari pengurusan umum, dan kewenangan yang bersifat khusus yang timbul dari pengurusan khusus. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 47

54. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 48 Kewenangan yang bersifat umum Kewenangan yang bersifat umum meliputi kewenangan untuk: Menetapkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU); Menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain menetapkan: pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan negara.

55. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 49 Kewenangan yang bersifat khusus Kewenangan yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuat keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain menetapkan: keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 49

57. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum otorisasi bersifat sempit atau otorisasi khusus. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 50

59. Secara garis besar, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti dan mengawasi penerimaan-penerimaan dan pengeluaranpengeluaran negara termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah, apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan belum kedaluwarsa. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka ordonator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan/atau Surat Penagihan.10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 51

60. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 52 C. PENGURUSAN KHUSUS/ KEBENDAHARAAN/KOMPTABLE Pengertian Bendahara Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan,dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang negara/daerah. Bendahara uang dapat dikelompokkan lagi menjadi: Bendahara umum yaitu bendahara yang mengurus perbendaharaan negara baik di bidang penerimaan maupun pengeluaran negara. Bendahara khusus penerimaan yaitu bendahara yang hanya mengurus penerimaan negara. Bendahara khusus pengeluaran yaitu bendahara yang hanya mengurus pengeluaran negara. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 52

61. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 53 SEMUA MENTERI/ LPND SEMUA MENTERI/ LPND BK PENERI MAAN BK PENGE LUARAN BUN/ MENTERI KEU. disatukan di kementerian/lembaga Tersebar di kementerian/lembaga 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 53

62. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 54