Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena

1. DEMOKRASI TERPIMPIN

2. PENGERTIAN
Ala UUD 1945
Pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat
 menunjuk pada kelompok
Ala Soekarno
Pelaksanaan Demokrasi yang dipimpin oleh
seseorang yang memiliki kualitas di
dalamnya  menunjuk pada pribadi

3. Penyimpangan-penyimpangan
masa Demokrasi Terpimpin
Karena Indonesia berada di bawah kekuasaan
Presiden Soekarno yang memiliki kekuatan
lebih besar dengan mengeluarkan Dekrit
Presiden maka pelaksanaan Demokrasi
Trepimpin lebih menggunakan cara
Soekarno.
Akibatnya terjadi berbagai penyimpangan:
a. Terhadap UUD 1945
b. Politik Luar negeri Bebas aktif

4. Penyimpangan terhadap UUD ‘45
1 Dalam lembaga MPRS
a. Anggota MPRS diangkat oleh presiden berdasarkan
Pen Pres No. 2 tahun1959, dengan ketentuan:
- setuju kembali ke UUD ’45
- setia pada perjuangan RI
- setuju manifesto politik
b. Ketua-ketua dalam lembaga ini merupakan anggota
kabinet
c. Tugas dan wewenang MPRS sebatas mengesahkan
GBHN
d. Sesuai dengan point 3, Pidato presiden yang
berjudul “Penemuan kembali Revolusi Kita” di
gunakan sebagai GBHN
e. Selain itu sidang MPRS dilaksanakan di Bandung

5. 2. Membentuk DPAS
a. Anggota DPAS diangkat oleh presiden
dengan Pen Pres No. 3 tahun1959
b. DPAS diketuai oleh presiden
c. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas
pertanyaan presiden dan mengajukan usul
kepada pemerintah

6. 3. Membubarkan DPR hasil pemilu
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu
karena DPR ini menolak RAPBN yang
diajukan oleh presiden
Selanjutnya presiden membentuk DPR Gotong
Royong, dengan tugas:
a. Melaksanakan manifesto politik
b. Mewujudkan amanat penderitaan
rakyat
c. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

7. 4. Memasyarakatkan ajaran Nasakom
Soekarno menyadari bahwa di dalam masyarakat
terdapat berbagai kekuatan yang berbeda-beda,
maka untuk menyatukan kekuatan tersebut ia
mesosialisasika adanya ajaran Nasakom yang
merangkum 3 kekuatan besar dalam masyarakat.
Maka setiap lembaga pemerintahan harus
berusurkan Nasakom
Ajaran ini memunculkan gejolak dalam masyarakat
dan semakin memberi peluang komunis masuk
dalam lembaga negara.

8. 5. Mengangkat diri
sebagai Presiden Seumur Hidup
Tujuan pengangkatan ini adalah agar
kekuasaannya tak tergoyahkan dalam upaya
un tuk merealisasi ide dan gagasanya guna
”memperbaiki keadaan bangsanya”
Pengangkatan ini berdasarkan
Tap No III/MPRS/1963

9. 6. Memasyarakatkan ajaran Resopim
Resopim  Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan
Nasional
Yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan
Presiden Soekarno
Ajaran ini menekankan bahwa semua unsur kehidupan
berbangsa dan bernegara harus di capai dengan
revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan
oleh satu pimpinan nasional yang disebut PanglimaPanglima
Besar Revolusi (PBR)Besar Revolusi (PBR)
tiada lain adalah Soekarno sendiri.
Akibatnya lembaga-lembaga tinggi ditempatkan
dibawah presiden (lihat dalam pembentukan MPRS,
DPAS dan DPRGR)

10. 7. Pembatasan Partai-partai
Jika masa Demokrasi Liberal ada kebebasan partai-
pastai tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin,
Presiden Soekarno membatasi keberadaan partai-
partai politik. Dari 28 partai menjadi 11 partai.
Semua partai –partai harus seide dengan Soekarno,
yang menjadi pengganjal maka akan dibubarkan.
Misalnya partai Masyumi dan PSI (Partai Islam
Indonesia). Keduanya dinggap terlibat dalam
pemberontakan PRRI dan Permesta. Dukungan
kedua partai ini terhadap pemberontak wajar karena
PRRI menetang keberadaan PKI dalam
pemerintahan

11. Penyimpangan terhadap
Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sebagai bagian dari dunia Internasional, Indonesia
telah mencanangkan program politik Luar Negeri
yang bebas aktif.
Bebas artinya tidak memihak blok manapun (Blok AS
dan USSR) tetapi tidak netral
Aktif artinya terlibat dalam upaya – upaya untuk
menciptakan perdamaian dunia
Namun ternyata dalam perkembangannya Indonesia
dibawa oleh Soekarno ke politik yang condong ke
Blok Timur, terutama ditandai dengan kedekatannya
dengan negara RRC.

12. Latar belakang penyimpangan
Menurut Soekarno, ketegangan dunia leboih
disebabkan oleh adanya pertentangan antara
Blok Nefo (New Emerging Forces) dengan
Oldefo (Old Establish Forces)
Nefo adalah Negara - negara yang baru saja
merdeka dari penjajahan barat
Oldefo adalah gabungan negara penjajah Nefo
yang bermaksud melakukan kolonisasi model
baru (New Colonialism)
Berikut adalah bentuk-bentuk
penyimpangannya:

13. 1. Melakukan konfrontasi dengan
Malaysia
Penyebab:
Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Federasi
Malaysia yang dianggapnya merupakan proyek
kolonialisme baru Inggris. Indonesia menuduh Inggris
membantu Malaysia menumpas pemberontakan di
Kalimantan Utara dan upaya pembentukan federasi ini
dengan meminta persetujuan dari Inggris.
Upaya damai sudah ditempuh melalui konferensi
Maphilindo) tetapi Malaysia melanggar kesepakatan
dengan secara sepihak memproklamasikan
terbentuknya Federasi Malayu
Federasi ini terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu,
Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei.
(Tetapi Brunei tidak menyetujuinya)

14. 2. Indonesia keluar dari PBB
Alasannya:
PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota
tidak tetap Dewan Keamanan PBB, pada hal
Indonesia masih mempermasalahkan
keberadaan Federasi Malaysia.
Indonesia menuduh PBB sebagai “Sarang
Nekolim (New Colonialism).

15. 3. Menjalankan Politik Mercusuar
Politik ini dilaksanakan dengan:
a. Mengadakan pesta olah raga yang
menyaingi Olimpiade yaitu Ganefo
b. Membangun proyek – proyek mercusuar
antara lain dengan membangun Senayan,
Monas
c. Mengadakan konferensi negara-negara
Nefo di bidang ekonomi (Conefo)

16. Sistem Ekonomi Terpimpin
Dalam masa ini dijalankan sistem ETATISME
(Pemerintah penentu kebijakan ekonomi
negara)
Dalam masa ini, presiden secara langsung terjun
mengatur perekonomian
Pemusatan perekonomian menyebabkan
menurunnya kegiatan perekonomian. Iflasi
merajalela dan bahkan di akhir tahun 1965
inflasi mencapai 650%
Sistem ini mengalami kegagalan.

17. Sistem ekonimi terpimpin gagal
karena:
1. Penyelesaian masalah perekonomian tidak rasional,
cederung bersifat politis  dipolitisir
misal masyarakat harus menyerahkan “Dana
Revolusi” untuk membantu perekonomian
(Jaman Orde Baru juga terulang ketika Mbak Tutut
menjabat sebagai mentri sosial)
2. Upaya menutupi defisit dengan mencetak uang kertas
tanpa perhitungan.
3. Memberikan ijin impor secara khusus, tetapi ternyata
yang diimpor justru barang-barang mewah dan tidak
menyentuh kepentingan rakyat secara umum, terkait
dengan Dana Revolusi. Pengusaha yang mendapat
ijin khusus dimintai dana revolusi.