RUU ini membahas perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuannya mencakup peningkatan pendidikan, ekonomi, dan efisiensi layanan publik. Terdiri dari 13 bab tentang ketentuan umum, asas, informasi elektronik, sertifikasi, transaksi, hak kekayaan intelektual, larangan, penyelesaian sengketa, peran pemerjabat dan masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana, peralihan dan penut

1. RUU TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
Etika & Profesionalisme
TSI
Dosen : EGA HEGARINI
DIMAS SOFYANDI
(10109199)
MUHAROM RUSDIANA D. A.
(14109367)
NOVA TYAS NINDITA
(16109193)
RICO ARDIANSYAH
(14109611)
KELOMPOK 8 4KA01

2. LATAR BELAKANG
• Perkembangan teknologi informasi dibidang
ekonomi dan sosial
• Memudahkan mencari dan mengakses
informasi dalam dan melalui sistem
komputer
• Menyebarluaskan atau melakukan tukar-
menukar informasi dengan cepat
• Jumlah informasi semakin bertambah dan
tidak dipengaruhi oleh perbedaan jarak dan
waktu

3. RUU ITE
• Penyusunan tahun 2001
•Disusun oleh dua tim
•Pembagian materi
• Pengesahan pada tanggal 25 Maret
2008
•Digabungkan dan disesuaikan oleh Prof. Ahmad
M Ramli SH
•Disahkan oleh DPR
• Diundangkan pada tanggal 21 April 2008

4. TUJUAN RUU ITE
(BERDASARKAN RUU ITE
PASAL 4)
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian
dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan
perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi nasional;
c. efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dengan
memanfaatkan secara optimal teknologi informasi
untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum;
d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
setiap orang untuk mengembangkan pemikiran
dan kemampuannya di bidang teknologi informasi
secara bertanggung jawab dalam rangka

5. GAMBARAN UMUM UU
ITE
Bab 1
Tentang Ketentuan Umum
Bab 2
Tentang Asas Dan Tujuan
Bab 3
Tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan
Elektronik
Bab 4
Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Dan Sistem Elektronik

6. GAMBARAN UMUM UU
ITE
Bab 5
Tentang Transaksi Elektronik
Bab 6
Tentang Nama Domain, Hak Kekayaan
Intelektual, Dan Perlindungan Hak Pribadi
Bab 7
Tentang Perbuatan Yang Dilarang
Bab 8
Tentang Penyelesaian Sengketa
Bab 9
Tentang Peran Pemerintah Dan Peran Masyarakat

7. GAMBARAN UMUM UU
ITE
Bab 10
Tentang Penyidikan
Bab 11
Tentang Ketentuan Pidana
Bab 12
Tentang Ketentuan Peralihan
Bab 13
Tentang Ketentuan Penutup

8. YURISDIKSI RUU ITE
UU ini berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana
diatur dalam UU ini, baik yang berada di
wilayah hukum Indonesia maupun diluar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki
akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau
di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia.

9. KONTROVERSI RUU ITE
•Pro
•Kontra

10. CONTOH KASUS
Prita Mulyasari dengan RS
Omni

11. REFERENSI
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-
Undang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2008
http://roseshit.blogspot.com/2012/03/implikasi-pemberlakuan-ruu-ite.html
http://ratnasari267.blogspot.com/2012/10/contoh-kasus-pelanggaran-uu-
ite.html
http://www.unindra.ac.id/?q=node/70
http://newspaper.pikiran-
rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=51742
http://djagoan.wordpress.com/2008/03/29/pro-dan-kontra-uu-ite/
http://topodasawulan.wordpress.com/2010/01/24/pro-kontra-uu-ite/
http://lastmanifa.blogspot.com/2012/11/pro-kontra-uu-ite-pasal-27-ayat-
3.html
http://ratnasari267.blogspot.com/2012/10/contoh-kasus-pelanggaran-uu-
ite.html