1. SISTEM HUKUM INTERNASIONAL KELAS XI IPA 5 SMA N 2 BALIGE

3. KELOMPOK 4 1. C.H Adi Putra Lumbanraja 2. Daniel Sinaga 3. Lamhot Sianturi 4. Samuel Marpaung 5. Putri C.R.T.D Panjaitan 6. Togi Siagian 7. Yansen Sipahutar 8. Yoan T.L Marbun

4. PETA KONSEP Pengertian SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL Sistem Hk. Internasional Hk. Internasional Hukum Internasional Asal Mula Arti Modern Asas-asas Sumber Hukum Subjek Hukum Hub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional Peradilan Internasional

21. Jenis-jenis Subyek HI 1 . Negara 2. Tahta Suci Vatican 3. Palang Merah Internasional 4. Organisasi Internasional 5. Individu 6. Pemberontak Dan Pihak Dalam Sen gketa

25. Palang Merah Internasional Adalah subyek HI yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini PM Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek HI walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas .

26. Organisasi Internasional Apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah de yure atau de facto yang bertanggung jawab. MI secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subyek HI dan mampu mendukung hak –hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional

34. Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional Negara A Negara B,C,D dst. Penjajakan Perundingan Perumusan naskah Penerimaan Penandatanganan Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif .

35. Pengesahan perjanjian internasional mrp tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untuk terikat secara definitif . Tentang pengesahan perjanjian internasional, dapat dibedakan antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden.

40. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.

43. PETA KONSEP Sengketa internasional dan faktor penyebabnya SENGKETA INTERNASIONAL DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL Peran Mahkamah Internasional Penyelesaian Sengketa Prosedur Penyelesaian Keputusan Sengketa Menjaga Perdamaian Dunia Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional