2. Akuntansi Pajak Atas Piutang
BAB 1
PENDAHULUAN
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat
dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum.
Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para
ahli diantaranya adalah :
Leroy Beaulieu
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan
publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah
P. J. A. Adriani
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
2
3. ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut
kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan
untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment'
Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih
dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat
kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan
dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai
sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan
keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan
masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu
perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban
warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara
mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang
dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik
bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir
dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah
"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''
3
4. Unsur pajak
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak
sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara
yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur
yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD
1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dalam undang-undang."
Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan
secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui
jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak
memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan.
Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang
diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan
sosial (fungsi mengatur / regulatif).
4
5. Jenis Pajak
Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:
Pajak Negara
Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri
dari:
Pajak Penghasilan
Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan
UU Nomor 36 Tahun 2008
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009
Bea Materai
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
Bea Masuk
UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Cukai
UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
5
6. Piutang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan bukti untuk keperluan fiskal. Hal ini
dilakukan karena sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang
ada dalam hubungan istimewa dengan maksud untuk mempermudahkan fiskus dalam
mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan
harga transfer (transfer pricing). Adapun keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam
pembukuan piutang yaitu ;
1. Nama dan alamat lengkap debitur
2. Jumlah Piutang kepada masing-masing debitur
3. Saat timbul maupun berkurangnya piutang
4. Jenis Piutang
5. Hak Penerimaan bunga
6. Tanggal Jatuh Tempo piutang
7. Jumlah Piutang yang dapat dihapuskan
8. Keterangan lainnya yang berkaitang dengan piutang
Dalam makalah ini juga akan membahas mengenai sub pokok bahasan yang meliputi:
1. Definisi Piutang
2. Piutang Usaha
3. Piutang Di Luar Usaha
4. Piutang Dalam Hubungan Istimewa
5. Nilai Piutang Dalam Neraca
Demikianlah sedikit gambaran mengenai isi makalah ini yang kelompok kami buat berdasarkan
literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema makalah yang kami
buat.
6
7. BAB 2
TEORI DAN KONSEP
Definisi Piutang
Menurut Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut “Receivables
are claims held against customers and others for money, goods, or services.” (Kumpulan Ilmu,
2012)
Dalam pendapat yang lain, piutang juga didefinisikan dengan pengertian ”Piutang meliputi
semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau
organisasi lainnya” (Warren Reeve dan Fess, 2005 : 404).
Seomarso berpendapat, bahwa Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk
memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan.
Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk mempernolehkan para
pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan
(Soemarso, 2004 : 338).
Sedangkan menurut buku Akuntansi Perpajakan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati,
Piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas.
(Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2011 : 24)
7
8. BAB 3
PEMBAHASAN
Piutang Usaha
Piutang Usaha terjadi karena adanya pemberian kredit pada transaksi penjualan dari penjual pada
konsumen. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Terhadap piutang yang diragukan
tingkat kolektabilitasnya, perusahaan dapat menghapuskan dan membebankannya pada cadangan
dimaksud. Meskipun demikian, ketentuan pajak tidak memperkenankan pada cadangan
penghapusan tersebut. Ketentuan pajak lebih melihat realitas dan memberlakukan metode
penghapusan langsung (direct written off).
Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut UU
PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf (h) adalah sebagai berikut
(h.) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan
dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak
tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8
9. Akan tetapi pembentukan cadangan/pemupukan dana cadangan untuk jenis usaha tertentu,
diperkenankan membentu penyisihan (cadangan) sesuai dengan PMK-81/PMK.03/2009 dan
ketentuan perpajakan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi
sebagai berikut;
(c.) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan
kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk
usaha pengolahan limbah industri,
Metode penghapusan piutang uang yang digunakan :
1. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method)
Pada periode dimana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka ada saat itu dilakukan
pencatatan.
Jurnal :
Biaya piutang yang tidak tertagih
xxx
Piutang Dagang
xxx
1. Metode Penyisihan/Pencadangan (Allowance Method)
Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dicatat melalui ayat jurnal.
9
10. Jurnal :
Biaya piutang yang tidak tertagih
xxx
Penyisihan piutang tidak tertagih
xxx
Piutang di Luar Usaha
Piutang juga dapat timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, klaim
asuransi, restitusi pajak, royalty, dan lain-lain.
Piutang dalam Hubungan Istimewa
Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan
dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan
istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti ;
1. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh WP kepada pihak lain dalam
hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan
lain-lain; penjualan harta tetap seperti mesin di mana pengeluaran atau pembebanan
tersebut akan ditagih lagi kepada pihak tersebut
2. Peminjaman dana
3. Transaksi penyerahan barang atau penyerahan jas
Menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4,
(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9
ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah
25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak
dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak
atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
10
11. 2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di
bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus
dan/atau ke samping satu derajat.
Nilai Piutang dalam Neraca
Biasanya nilai saldo piutang yang tercantum dalam neraca adalah nilai piutang neto. Saldo
piutang neto pada neraca fiscal selain usaha:
1. bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
2. usaha asuransi
3. lembaga penjamin simpanan
4. usaha pertambangan
5. usaha kehutanan
6. usaha pengelolahan limbah industry
adalah saldo piutang yang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih,
sedangkan saldo piutang neto pada neraca komerisal adalah saldo piutang dikurangi piutang
ragu-ragu.
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Dasar Hukum
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 565/KMK.04/2000
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK.03/2002
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK. 03/2012
11
12. Daluwarsa Penagihan
Berdasarkan rumusan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa hak Direktorat Jenderal Pajak mempunyai
hak untuk melakukan penagihan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Adapun yang menjadi tujuan dari
pengaturan hak Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah untuk
memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi, sehingga UU KUP
mengatur mengenai daluwarsa penagihan pajak. Dalam hal Utang Pajak telah memasuki tanggal
daluwarsa penagihan, hak negara untuk melakukan penagihan utang pajak termasuk bunga,
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak tidak lagi dapat dilakukan.
Pengertian Penghapusan Piutang Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menter Keuangan No. 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
dan Penetapan Besarnya Piutang Pajak mengatur tentang Piutang Pajak yang dapat dihapuskan.
Dirjen Pajak memberikan kebijaksanaan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang masih
memiliki kewajiban pajak yang masih terhutang namun dapat dihapuskan sebagaimana dalam
ketentuan tersebut.
1. Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
a.
Surat Tagihan Pajak (STP);
b.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
c.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
d.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
e.
Surat Ketetapan Pajak (SKP);
12
13. f.
Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak
orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi,
disebabkan karena:
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan
atau kekayaan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran
secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
e.
Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi
tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3.
Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib
Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi,
disebabkan karena:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran
secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
13
14. d. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi
tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Syarat-syarat Penghapusan Piutang Pajak
Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam hal hak menagih Direktorat Jenderal Pajak
telah melampaui jangka waktu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi, Direktorat Jenderal Pajak wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian
administrasi dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian
tersebut harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sehingga
diusulkan untuk dihapus.
Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian
dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan
Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian. Usulan Penghapusan Piutang
Pajak setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak atasannya. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Direktur
Jenderal Pajak.
Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi
Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 625/PJ./2001 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak dijelaskan yang
dimaksud dengan penelitian setempat dan penelitian administrasi. Penelitian setempat dilakukan
14
15. oleh Juru Sita Pajak Negara terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi karena:
o
Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang
meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris
dari pejabat yang berwenang;
o
Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan
dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar
sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
Berdasarkan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Selanjutnya, penelitian administrasi adalah penelitian terhadap piutang
pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena Wajib Pajak yang hak penagihannya telah
daluwarsa berdasarkan Pasal 22 UU KUP dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil
Penelitian Administrasi.
15
16. BAB 4
KESIMPULAN
Piutang merupakan bagian dari aset lancar. Jika ditinjau dari sumber terjadinya, piutang
digolongkan menjadi dua kategori :
1. Piutang Usaha (account receivables)
2. Piutang Lain-lain (other receivables)
Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus secara terpisah
dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Piutang dalam keuangan dinyatakan sebesar jumlah
kotor tagihan diikuti dengan umlah takdiran piutang yang tidak dapat ditagih dan piutang yang
diragukan.
Kemungkinan tidak semua jumlah piutang dapat ditagih. Berikut metode panghapusan piutang
yang digunakan :
1. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method)
2. Metode Penyisihan/Pencadangan (Allowance Method)
Pada prinsipnya, terdapat dua cara dalam menetapkan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih,
yaitu :
1. Atas dasar Saldo Piutang
2. Atas dasar Saldo Penjualan
Besarnya dana cadangan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai
biaya Usaha Bank tersebut sebagai berikut :
1. 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus
2. 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar
3. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan
4. 100% dari kredit yan digolongkan macet
16
17. Kerugian sebenarnya yang disebabkan oleh piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
dibebankan ke akun Cadangan/Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dengan ayat jurnal :
Penyisihan piutang tidak tertagih
xxx
Piutang usaha
xxx
17
18. DAFTAR PUSTAKA
Kumpulan Ilmu. (2012, 04). Kumpulan Ilmu. Retrieved September 14, 2012, from
http://mbegedut.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-piutang-menurut.html
Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati. 2011. Akuntansi Pajak. Edisi 2. Penerbit Salemba
Empat.
UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat.
18
