tugas jurnal ilmiah

1. ELEKTRONIK SISTEM YANG DIGUNAKAN PADA SUATU KOTA
Rizki Gushendrawan
Institute Teknologi Indonesia
Abstract: Effectiveness of the Implementation of e-KTP Program. This study aims to analyze the
processes and factors that influence the success of the effective implementation of e-ID card. This research
uses descriptive qualitative method. The types of data used in this study is secondary data include official
documents, books, and research results. Data collection methods used were interviews, observation, and
study documentation. The results indicate the implementation of e-ID card program has been effective.
Abstrak: Efektivitas Implementasi Program e-KTP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses
dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas implementasi program e-KTP. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang meliputidokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian. Metode
pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan proses pelaksanaan program e-KTP sudah efektif.
.Kata Kunci: Efektivitas, implementasi, dan program e-KTP.
PENDAHULUAN
Tertib dan berdisiplin dalam menjalankan ad-ministrasi
kependudukan dirasakan perlu, dalam
mengurangkan jurang kecurangan dalam pe-ngandaan
identitas pribadi warga negara yang
berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Menurut Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
tentangAdministrasi Kependudukan, dijelaskan
bahwa: “penduduk hanya diperbolehkan memiliki
1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk
Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas
tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur
hidup”.
Apa yang terjadi belakangan ini, perma-salahan
yang krusial tersebut bermunculan
diberbagai daerah dengan motif-motif yang
berbeda, seperti hal misalnya tindakan kriminal,
pencarian kerja dan sebagai alasan politik.
Dimana identitas pribadiatau KTP berlaku ganda
dan setiap orang mempunyai data yang sama
diwilayah kawasan yang berbeda. Oleh karena
itu, didalam menjalankan program pemerintah
yang tertib dan berdisiplin didalam menjalankan
administrasi pemerintah berupaya mengalihkan
produk hasilan KTP yang dikeluarkan oleh
kecamatan didaerah menjadi produk elektronik
KTP tersebut menjadi tertib database yang ter-pusat.
Dimana sumber data yang diberikan oleh
daerah nantinya akan tersimpan melalui
database terpusat oleh kementerian dalam
negeri.
Kartu Tanda Penduduk elektronik
atauelectronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik,
dalam artian baik dari segi fisik maupun
penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.
Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan
Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi
dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada
tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang

2. mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan
dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap
kedua mencakup 105 juta penduduk yang
tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di
Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012,
ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah
memilikie-KTP.
Masalah implementasi e-KTP yang ada di
kecamatan se-Pekanbaru pada bulan Desember
115
116 Jurnal Administrasi Pembangunan,
Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 101-218
2012 tidak sesuai target dan merata.
Penyerahane-KTP yang belum berjalan
maksimal berada di kecamatan terbesar di
Pekanbaru, dengan asumsi yang belum
melakukan perekaman data sebanyak 22,695
orang dan untuk kecamatan yang terendah
berada di Kecamatan Sail dengan asumsi
sebanyak 2,045.
Perkembangan kebijakan publik didunia
ketiga telah mengimplemintasikan corak kebi-jakan
publik yang mengarah kepada kesejah-teraan
rakyat. Keperluan yang mendesak di
Indonesia akhir-akhir ini harus
melibatkanstakeholder internal maupu eksternal,
yaitu pemerintah dan institusi yang terlibat
didalam pembangunan dapat melakukan
penambah baikan terhadap suatu kebijakan
publik yang berkualitas dimana dilakukan secara
profesional bagi seluruh kalangan lapisan
masyarakat.
Kebijakan publik merupakan sasaran yang
utama bagi pemerintah untuk mensejahterakan
masyarakat yang partisipatif dan inspiratif dalam
segala bentuk pembangunan. Secara konsep-sional
kebijakan publik adalah
merupakankebijakan-kebijakan yang
dikembangkan olehbadan-badan dan pejabat -
pejabat pemerintah, yang diperlukan untuk
kepentingan seluruh masyarakat (Hilary, 2003).
Melalui suatu proses pengelolaan nilai-nilai
secara sah kepada seluruh anggota
masyarakat (Easton, 2006). Secara lebih khusus
Kaplan (2003) menyatakan bahwa kebijakan
suatu pekerjaan untuk mencapai suatu
tujuan, nilai-nilai dan praktek yang lebih terarah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
proses dan faktor yang mempengaruhi keber -
hasilan efektivitas implementasi program e-KTP
di Kota seluruh Indonesia.
METODE
Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian
maka secara teoritis tipe penelitian ini termasuk
kedalam penelitian sosial yang merupakan
penelitian deskriptif atau “descrip teori social
research” dengan analisa kualitatif. Penelitian ini
akan menggambarkan dan menganalisis data
yang dihimpun dari informan melalui wawancara
mendalam, observasi di lapangan dan dari doku-mentasi
yang tersedia menggunakan metode
kualitatif deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Dikota Pekanbaru
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pe-kanbaru
mempunyai peranan penting dalam
mensukseskan e-KTP yang sesuai program yang
telah dicanangkan pemerintah pusat Republik
Indonesia, pada penerapannya Dinas Kepen-dudukan
dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah
Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru diharap-

3. kan mampu memaksimalkan potensi yang ada
dan bekerja sama dengan baik dalam
sosialisasie-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota
Pekanbaru.
Implementasi merupakan suatu cara dalam
melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan
ketentuan koridor Administrasi Kependudukan di
tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana
sebagai suatu kesatuan. e-KTP merupakan
suatu sistem baru yang diupayakan
penerapannya oleh Pemerintah kepada
masyarakat. Pemerintah menunjuk Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya
Kota Pekanbaru sebagai pe- nanggung jawab
dalam menjalankan pembuatan
penyelenggaraan e-KTP di Kota Pekanbaru.
Pengenalan program impelentasi informasi baru
ini yaitu mengenai e-KTP di masyarakat me-libatkan
beberapa perangkat pemerintah dari
kecamatan, kelurahan, Rukun Warga (RW)
hingga Rukun Tetangga (RT) sebagai pemimpin
suatu masyarakat yang tinggal di suatu daerah
yang nantinya akan memberikan informasi
sosialisasi e-KTP ini kepada masyarakat Keca-matan
Bukitraya Kota Pekanbaru yang dimana
bertujuan untuk dapat bekerja sama dalam pro-ses
sosialisasi e-KTP.
Sebelum melakukan Impelemtasi tentulah
dulu harus dilakukan sosialisasi komunikasi
melalu penyebaran informasi atau pesan.
Dimana hal ini dilakukan untuk menyadarkan
masyrakat bahwa program e-KTP ini bermanfaat
bagi hidup berbangasa dan bernegara. Dalam hal
ini peme- rintah Kecamatan Bukitraya Kota
Pekanbaru bertindak sebagai
penyampai/penyambung tangan pemerintah
pusat, dalam pelaksanaan
Efektivitas Implementasi Program e-KTP (Ronny
Indra Kurniawan dan Sujianto) 117
sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota
Pekanbaru, yang menjadi tujuannya adalah ba-gaimana
sosialisasi program e-KTP yang dila-kukan
oleh pihak Kecamatan Bukitraya Kota
Pekanbaru. Upaya sosialisasi e-KTP di Keca-matan
Bukitraya Kota Pekanbaru oleh pihak
Kecamatan Bukitraya telah melakukan forum
diskusi tentang program sosialisasi e- KTP de-ngan
Lurah, Rukun Warga (RW) dan Rukun
Tetangga (RT) yang akan dilakukan sosialisasie-
KTP terhadap masyarakat Kecamatan Bukit-raya
Kota Pekanbaru. Dan dari hasil diskusi
tersebut, pihak Kecamatan Bukitraya Kota Pe-kanbaru
mengambil beberapa langkah untuk
memaksimalkan program sosialisasi
perekamane-KTP.
Beberapa provinsi di Indonesia sudah mulai
menerapkan sistem e-KTP. Salah satunya ada-lah
Provinsi Riau yangberibukotakan Pekanbaru.
Penyelenggaraan e-KTP di Pekanbaru sudah
diterapkan sejak 10 November tahun 2011 lalu.
Pemerintah Pekanbaru menyediakan peralatan-peralatan
yang diperlukan untuk proses pene-rapan
e-KTP di setiap Kecamatan yang ada di
Kota Pekanbaru, seperti Iris Scan, Kamera EOS
I loo Canon, Tripod, Monitor LCD (HP), Hardick
Eksternal 1 TB, Speaker Sonic Gear, Kain Latar
dan lain sebagainya.
Proses sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bu-kitraya
Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya
berjalan dengan lancar. Dalam penerapannya
ditemukan kendala-kendala yang menjadi peng-hambat
kelancaran proses sosialisasi e-KTP di
Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Kendala-kendala
yang terjadi dapat ditemui dari pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari
pihak Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru,
hingga Kendala yang ditemui dari pihak masya-rakat
Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru itu
sendiri. Sehingga kendala-kendala yang ada
tersebut secara langsung mempengaruhi tidak

4. lancar jalannya sosialisasi e-KTP di Kecamatan
Bukitraya Kota Pekanbaru.
Berbagai usaha telah dilakukan, dalam
menjalankan sosialisasi e-KTP oleh Dinas Ke-pendudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pekan-baru
sebagai suatu lembaga pemerintah yang
memiliki tanggung jawab dalam pendataan
penduduk. Dari hasil observasi yang dilakukan
peneliti membuktikan bahwa benar yang di
katakan oleh Ibu Hj. Halmayati, SE,MM selaku
Kabid Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru,
kurangnya kesadaran dari masyarakat Keca-matan
Bukitraya Kota Pekanbaru itu sendiri untuk
segera melakukan proses perekaman e- KTP di
UPTD kantor Camat yang telah ditunjuk sebagai
tempat penyelenggara. Situasi yangmenunda-nunda
dari masyarakat yang merupa- kan
wajib e-KTP itulah yang membuat proses
perekaman e-KTP yang dilakuakn berlangsung
sangat lama dan memakan waktu.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan
penulis di Kecamatan Bukitraya Kota Pekan-baru,
terdapat kendala yang ditemui pihak mas-yarakat
kecamatan Kota Pekanbaru bahwa
banyak masyarakat yang belum paham dan
mengerti akan keberadaan e-KTP. Keterbatasan
pengetahuan masyarakat mengenai perkemba-ngan
teknologi merupakan salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi lambatnya penerapan e-
KTP di suatu daerah, sehingga masyarakat
Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru merasa
dibingungkan dengan munculnya e-
KTP.Beberapa masyarakat mengetahui adanya
pemberitaan tentang perubahan e-KTP di bebe-rapa
media serta penyuluhan sosialisasi e-
KTPyang dilakukan oleh pihak Kecamatan
Bukitraya Kota Pekanbaru, tetapi sebagian besar
dari masyarakat tersebut belum mengerti akan
ke- gunaan e-KTP itu sendiri. Berbagai informasi
mengenai proses berlangsungnya penerapan e-
KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.
Penyebab kendala masyarakat menunda-nundadalam
pembuatan e-KTP ini karena masih
belum pahamnya akan fungsi dan tujuan e-
KTP tersebut secara jelas. Banyak di antara
masyarakat Kecamatan Bukitraya Kota
Pekanbaru yangmenunda-nunda untuk
melaksanakan pereka- man e-KTP di Kecamatan
Bukitraya Kota Pekanbaru.
b. Di kota tangerang selatan
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan
sembilan unit kendaraan operasional pembuatan
KTP elektronik (e-KTP). Mobil keliling ini akan
melayani warga langsung di kawasan
permukiman. "Dengan mobil operasional ini,
diharapkan pelayanan program e-KTP dapat
berjalan lancar dan dapat melayani warga
dengan maksimal," kata Wakil Wali Kota
Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Menurut
Benyamin, mobil operasional tersebut akan mulai
berkeliling. ”Masing-masing kecamatan, satu unit
mobil operasional e-KTP,” kata Benyamin.
Kendaraan operasional tersebut, kata dia,
dikhususkan untuk menjangkau warga
perumahan dalam pembuatan e-KTP. Sebagian
besar wilayah Tangerang Selatan adalah
perumahan dalam skala besar dan kecil.
Kendaraan operasional adalah salah satu
perangkat yang disiapkan oleh Pemerintah Kota
Tangerang Selatan dalam melaksanakan program
penerapan e-KTP yang mulai dijadwalkan di kota
hasil pemekaran Kabupaten Tangerang itu, April
mendatang.
Selain kendaraan operasional keliling, menurut
Kepala Seksi Pendayagunaan Data dan Informasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tangerang Selatan, Heli Selamat, Pemerintah
Kota Tangerang Selatan juga menambah
peralatan di setiap kecamatan yang padat
penduduk, seperti Ciputat, Pamulang, Pondok
Aren, Serpong, dan Serpong Utara.
”Dari Kemendagri, setiap kecamatan mendapa t
dua set perlengkapan e-KTP. Khusus untuk
kecamatan padat penduduk, peralatan kami
tambah dengan anggaran APBD,” katanya.

5. Tangerang Selatan menargetkan wajib e-KTP
dapat tuntas September 2012 ini. ”Wajib e-KTP
sudah masuk rekam data semua,” katanya. Senin
sore ini, kata Heli, Pemerintah Kota Tangerang
Selatan juga akan meluncurkan proses
perekaman data e-KTP yang pertama kali di
Kecamatan Serpong Utara.
SIMPULAN
Proses pelaksanaan program e-KTP oleh
kota-kota lainnya menggunakan implementasi
yang berbeda masing-masing menggunakan
cara yang berbeda ada yang mendatangi
langsung ke rumah-rumah, atau masyarakat
yang mendatangi ke kantor kecamatan masing-masing
daerah. E-KTP atau KTP Elektronik adalah
dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi
ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada
database kependudukan nasional
E-KTP juga dilindungi dengan keamanan
pencetakan seperti relief text, microtext, filter image,
invisible ink dan warna yang berpendar dibawah sinar
ultra violet serta anti copy design.
Proses pembuatan E-KTP, yaitu:
a. Ambil nomor antrian
b. Tunggu pemanggilan nomor antrian
c. Menuju ke loket yang ditentukan
d. Entry data dan foto
e. Pembuatan E-KTP selesai
Fungsi E-KTP yaitu:
1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara
Permasalahan dari E-KTP yaitu:
a. Pelayanan pembuatan E-KTP lambat
b. Kurang adanya tanggungjawab dari pemerintah
c. Alat yang kurang lengkap
d. Autentikasi Kartu identitas (E-ID) biasanya
menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan
validasi sistem melalui pengenalan karakterist ik
fisik atau tingkah laku manusia. Pada E-KTP ini
yang digunakan sidik jari.
e. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk
gambar seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali
melalui chip yang terpasang dikartu. Data yang
disimpan dikartu tersebut telah dienkripsi dengan
algoritma kriptografi tertentu. Proses
pengambilan sidik jari dari penduduk sampai
dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai
berikut : Sidik jari yang direkam dari setiapwajib

6. KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh),
tetapi yang dimasukkan datanya dal chip hanya
dua jari, yakni jempol dan telunjuk kanan.
Perbandingan elektronik sistem pada kota-kota
lainnya tidak berbeda semua menggunakan
eletronik pembuatan e-ktp sama yang membuat
berbeda adalah cara melayani masyarakat daerah
tersebut.
DAFTAR RUJUKAN
Djohan, Djohermansyah. 2003. Kebijakan
Otonomi Daerah. Jakarta:Yarif Watampone.
Dunn, William N., 1998. Analisis Kebijakan
Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Univers ity
Press.
http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/
program-penerapan-e-ktp-di-provinsi-banten