Dokumen tersebut berisi profil singkat seorang pegawai negeri sipil beserta pendidikan dan pengalamannya. Dokumen ini juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan reformasi sistem perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.

2. Nama : Mgs. M. Rizqi Al Fadli, S.IP, M.Si
NIP : 19880905 200701 1 003
TTL : Palembang, 5 September 1988
Gol. : Penata Muda Tk. I / (III/b)
Instansi : Bappeda Prov. Bengkulu
: Bidang Sosial dan Budaya
Alamat : Jl. Melur No. 35 RT. 05,
Nusa Indah
No. Hp : 0811 7310037
Email : r_al_fadly@yahoo.com
Pendidikan :
- S1 IPDN Jatinangor, 2006 – 2009
- S2 MAP Unsri Palembang, 2010 - 2012
2

3. SPPN dan Perencanaan Pembangunan Daerah
Reformasi Sistem Perencanaan & Penanggaran
Pembangunan Daerah
3

4. 4

5. 5
 Proses transformasi struktural dari masyarakat
tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi
agraris ke ekonomi industri.
 Proses transformasi dari sistem ekonomi yang
didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi
pasar, yang masyarakatnya makin berperan
sebagai pelaku utama pembangunan.
 Kedua proses internal tersebut didorong dan
dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses
globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan
faktor pendorongnya yaitu perdagangan bebas dan
kemajuan teknologi.

6. 6

7. • SPPN adalah ............
– Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
– Untuk menghasilkan rencana- rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan
– Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah.
7

8. • Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-
fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
8

9. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan Nasional.
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan
SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian
hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3)
kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas;
(6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas
9

10. • Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses politik (public
choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi
dan Misi dalam RPJM/D
• Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
• Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
• Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
10

11. Relevant
• Mencerminkan
keterkaitan
(relevansi)
antara target
output dalam
rangka
mencapai
target outcome
yang
ditetapkan;
serta antara
target outcome
dalam rangka
mencapai
target impact
yang
ditetapkan;
11

12. Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
 Tujuan akhir yang dikehendaki.
 Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan
pemilihan dari berbagai alternatif).
 Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
 Masalah-masalah yang dihadapi.
 Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
 kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
 Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
 Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
12

13. • Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
13

14. 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang lengkap,
 metodologinya belum dikuasai,
 perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan
teknis perencanaan diabaikan.
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
14

15. 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi
masalah mendasar negara berkembang.
 Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang
menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya,
tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya
prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat
secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan
karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan
terpusat (centrally planned system).
15

16. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
16

17. 17

18. NASIONAL DAERAH
RPJPN RPJPD
RPJMN RPJMD
Renstra KL Renstra SKPD
RKP RKPD
Renja KL Renja SKPD
18

19. RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
Penjabaran tujuan nasional
ke dalam:
 Visi
 Misi
 Arah Pembangunan
Nasional
Mengacu pada RPJP Nasional
dan memuat:
 Visi
 Misi
 Arah Pembangunan
Daerah
19

20. RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program
Presiden
 Berpedoman pada RPJP Nasional
Isi:
1. Strategi Pemb. Nasional
2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro
4. Program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, memuat kegiatan dlm:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
 Penjabaran visi, misi, program Kepala
Daerah
 Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi:
1. Strategi Pemb. Daerah
2. Kebijakan Umum
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan
dan lintas kewilayahan, memuat
kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
20

21. Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM
Nasional
Berpedoman pada RPJM
Daerah
Isi:
1. Visi – Misi
2. Tujuan, strategi, dan
kebijakan
3. Program – program
4. Kegiatan indikatif
Isi:
1. Visi – Misi
2. Tujuan, strategi, dan
kebijakan
3. Program – program
4. Kegiatan indikatif
21

22. RKP RKP DAERAH
 Penjabaran RPJM Nasional  Penjabaran RPJM Daerah
 Mengacu pada RKP
Isi:
1. Prioritas Pemb. Nasional
2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro
3. Arah Kebijakan Fiskal
4. Program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, memuat
kegiatan dlm:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
Isi:
1. Prioritas Pemb. Daerah
2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Daerah
3. Arah Kebijakan Keuangan
Daerah
4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas
kewilayahan, memuat kegiatan
dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
22

23. Renja-KL Renja-SKPD
Penjabaran Renstra-KL Penjabaran Renstra-SKPD
Isi:
1. Kebijakan KL
2. Program dan kegiatan
pembangunan
 Dilaksanakan pemerintah
 Mendorong partisipasi
masyarakat
Isi:
1. Kebijakan SKPD
2. Program dan kegiatan
pembangunan
 Dilaksanakan pemerintah
daerah
 Mendorong partisipasi
masyarakat
23

24. • Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan
jumla sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.
• Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga
keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di
atas batas kemampuan.
• Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.
• Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik,
berbagai tingkat pemerintahan, kelompok- kelompok
kepentingan, pers, dan kaum politisi.
• Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak
dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari
rakyat.
24

25. Diprioritaskan untuk
membiayai kegiatan yang
merupakan bagian dari
upaya pembangunan yang
direncanakan.
25

26. RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -
SKPD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
UU KN
26

27. 1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
dan penetapan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
 APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara
terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
3. Disiplin Anggaran
 Pendapatan harus terukur secara rasional,
 Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
 Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup,
 Dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
27

28. 4. Keadilan Anggaran
 Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya
harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk
membayar.
 Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa
diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
 Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,
serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja,
serta penetapan harga satuan yang rasional.
6. Taat Azas
 APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan
daerah lainnya.
28

29. Pasal 34 UU 17/2003 ttg Keu. Negara
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang
terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah
ditetapkan dalam undang- undang tentang APBN/Peraturan
Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan
denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah
ditetapkan dalam undang- undang tentang APBN/ Peraturan
Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan
denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta
pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
29

30. • Dimulai dari RKPD yang merupakan :
Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD
untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP. Diselesaikan
paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
ISI :
– Prioritas Pembangunan Daerah
– Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
– Arah Kebijakan Keuangan Daerah
– Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
30

31. 1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun
Rancangan KUA berdasarkan RKPD.
2. RKUA memuat:
1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah
yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,
2. Alokasi belanja daerah,
3. Sumber dan penggunaan pembiayaan,
4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan oleh pemerintah).
5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator
pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada
awal bulan Juni.
6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia
anggaran DPRD.
8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
31

32. 1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah
menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun
kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun anggaran berjalan.
3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD
bersama panitia anggaran DPRD.
4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berjalan.
5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala
daerah dengan pimpinan DPRD.
32

33. 1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat
edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang
mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi
kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,
format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-
SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.
33

34. 1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD
untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara
RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun
anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja,
indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja,
standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi
program dan kegiatan antar SKPD.
3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala
SKPD melakukan penyempurnaan.
4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan
Raperkada tentang penjabaran APBD.
5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.
6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah.
34

35. 1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada
DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran
sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap
Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
Raperkada tentang penjabaran APBD.
4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.
5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah
disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak
menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap
Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai
keperluan setiap bulan. 35

36. 8. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.
9. Pelampauan tertinggi untuk jumlah pengeluaran diperkenankan
apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan
PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan
yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.
10. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan
dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
11. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling
lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan
keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.
12. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak
mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada
dimaksud menjadi Perkada.
36

37. 1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub
sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja
disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi,
yang disertai dengan:
a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap
Raperda tentang APBD;
b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan
DPRD;
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan
daerah tentang APBD; dan
d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian
pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
37

38. 3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat
mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait.
4. lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Evaluasi
bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan
publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh
mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah
5. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan
disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung
sejak diterimanya rancangan dimaksud.
6. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan
Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan
rancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub.
38

39. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan
Rapergub menjadi Perda dan Pergub, Mendagri
membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
8. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi
Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 hari kerja terhitung sejakditerimanya hasil evaluasi.
9. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan
Mendagri.
39

40. 1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD.
2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang
menetapkan Perda dan Perkada .
4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada
Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota
paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.
40

41. PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
 Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
 Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
 Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
 Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan pelayanan
publik yang di tuangkan dalam
RKP/D
 Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan negara
41

42. Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
42

43. Tujuan
1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly
linkages between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan
Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
43

44. • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk
mencapai sasaran program (outcome);
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd
efek- tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan
pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator
Kinerja
Standar
Biaya
Evaluasi
Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
44

45. • Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara
terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin
dan anggaran belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka
panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih
transparan, dan memudahkan penyusunan dan
pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir
kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan
secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat
investasi maupun biaya yang bersifat operasional.
45

46. 46

47. Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
47

48. 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber
daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang
dan generasi masa datang (berkelanjutan).
48

49. Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
Sumber daya
secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
Koordinasi
yang baik
antar
stakholder
49

50. PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan
yang memungkinkan masyarakat
untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan yang
lebih baik, maju, dan tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat, dan
harga diri.
PEMBANGUNAN
DAERAH
PEMBANGUNAN DI
DAERAH
50

51. Penguatan Otonomi
Daerah
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
Pengelolaan
Sumberdaya
51

52.  Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-
hal publik,
 Aktor di luarnya hanya
dapat disertakan sejauh
negara mengijinkannya.
Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
52

53. DUNIA USAHA
MASYARAKAT
PEMERINTAH
GOOD
GOVERNACE
53

54. STATE
Executive Judiciary
Legislature Public
service Military
Police
CITIZENS
organized into:
Community-based
organizations Non-
governmental
organizations
Professional
Associations Religious
groups
Women’s groups
Media
BUSINESS
Small / medium /
large enterprises
Multinational
Corporations
Financial
institutions
Stock exchange
54

55. 1. Masih tingginya pengangguran terbuka;
2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah
garis kemiskinan:
3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya
daya saing ekspor;
4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih
terkendala;
5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan
belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi
terbarukan secara optimal;
55

56. 6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah;
7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung
secara optimal;
8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan
pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal;
9. Belum memadainya kemarnpuan dalam menangani bencana;
10. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah
khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar;
11. Dukungan infrastruktur masih belum memadai.
56

57. 1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan
reformasi birokrasi;
6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan
ketertiban serta penyelesaian konflik;
7. Mitigasi dan penanggulangan bencana;
8. Percepatan pembangunan infrastruktur;
9. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
57

58. 58

59. 59