Dokumen tersebut membahas tentang kode etik profesi akuntan. Kode etik ini menjabarkan standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh akuntan dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas profesionalnya untuk mencapai tingkat pelayanan tertinggi kepada publik dengan prinsip-prinsip seperti integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi oleh

1. KODE ETIK PROFESI AKUNTAN

2.  Menurut International Federation of Accountants
(dalam Regar,2003) yang dimaksud dengan profesi
akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang
mempergunakan keahlian di bidang akuntansi,
termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan
intern yang bekerja pada perusahaan industri,
keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di
pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.
 Dalam arti sempit,
profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang
dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang
lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak
dan konsultan manajemen.

3.  Akuntan Publik
 Akuntan Pemerintah
 Akuntan Pendidik
 Akuntan Manajemen/perusahaan

4.  Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan
profesional tertulis yang secara tegas
menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa
yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
Kode etik menyatakan perbuatan apa yang
benar atau salah, perbuatan apa yang harus
dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Tujuan kode etik agar profesional memberikan
jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau
nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi
perbuatan yang tidak profesional.

5.  Kode Etik Profesi Akuntan (sebelumnya
disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan
Publik) adalah aturan etika yang harus
diterapkan oleh anggota Institut Akuntan
Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya
Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen
Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf
profesional (baik yang anggota IAPI maupun
yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada
satu Kantor Akuntan Publik (KAP

6.  Tujuan profesi akuntan adalah memenuhi
tanggung-jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat
kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada
kepentingan publik.

7. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat
empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:
 Kredibilitas
 Profesionalisme
 Kualitas Jasa
 Kepercayaan

8. 1. Tanggung Jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya
sebagai profesional, setiap anggota harus
senantiasa menggunakan pertimbangan
moral dan profesional dalam semua
kegiatan yang dilakukannya.

9. 2. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk
senantiasa bertindak dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menghormati
kepercayaan publik, dan menunjukan
komitmen atas profesionalisme.

10. 3. Integritas
Integritas adalah suatu elemen karakter yang
mendasari timbulnya pengakuan profesional.
Integritas merupakan kualitas yang
melandasi kepercayaan publik dan
merupakan patokan (benchmark) bagi
anggota dalam menguji keputusan yang
diambilnya.

11. 4. Obyektivitas
Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang
memberikan nilai atas jasa yang diberikan
anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan
anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur
secara intelektual, tidak berprasangka atau
bias, serta bebas dari benturan kepentingan
atau dibawah pengaruh pihak lain.

12. 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa
profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi
dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban
untuk mempertahankan pengetahuan dan
ketrampilan profesional pada tingkat yang
diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau
pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa
profesional dan teknik yang paling mutakhir

13. 6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati
kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
melakukan jasa profesional dan tidak boleh
memakai atau mengungkapkan informasi
tersebut tanpa persetujuan

14. 7. Perilaku profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten
dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

15. 8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa
profesionalnya sesuai dengan standar teknis
dan standar profesional yang relevan

16. Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan
oleh sekurang–kurangnya enam unit organisasi,
(Prosiding Kongres VIII, 1998) yaitu :
1.Kantor Akuntan Publik.
2.Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik – IAI.
Di lingkungan Kompartemen Akuntan Publik, usaha
pengawasan ini diwujudkan dalam bentuk "Peer Review"
yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Seksi
Pengendalian Mutu di lingkungan kepengurusan IAI di
Kompartemen tersebut.

17. 3. Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan
Publik – IAI.
Badan ini merupakan unit organisasi yang
melaksanakan peradilan pada tingkat pertama
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh anggota IAI kompartemen akuntan pendidik.

18. 4. Dewan Pertimbangan Profesi IAI.
Dewan ini berfungsi sebagai peradilan tingkat
banding untuk kasus-kasus yang telah diputuskan
hukumnya berdasar keputusan pada tingkat
Badan Pengawas Profesi. Dewan ini melaksanakan
peradilan untuk kasus-kasus pelanggaran lainnya
yang tidak berkaitan dengan akuntan publik

19. 5. Departemen Keuangan RI.
Yaitu Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan, Direktorat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai. Ia sebagai pemberi ijin praktek
Akuntan Publik. Pengawasan yang dilakukannya
pada umumnya untuk menilai apakah KAP yang
diberi ijin telah melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang berhubungan dengan keputusan
Menteri Keuangan tentang perijinan pembukaan
KAP (SK Menkeu 43/KMK 017/1997) tanggal 27
Januari 1997 tentang jasa akuntan publik.

20. 6. BPKP
Wewenangnya adalah melaksanakan
pengawasan terhadap KAP. Dalam
melaksanakan tugasnya, BPKP melakukan
evaluasi tentang kepatuhan KAP terhadap
perizinan yang diberikan dan terhadap
pelaksanaan tugas profesional akuntan publik.

21. • TERIMA KASIH