SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  5
Télécharger pour lire hors ligne
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                         NOMOR 40 TAHUN 2010
                                    TENTANG
                           PERUBAHAN ATAS
               PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994
            TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki peran
               penting dalam pengembangan profesionalisme dan kompetensi
               Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional;
             b. bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan pembinaan Pegawai
                Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, maka perlu mengubah ketentuan
                mengenai penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional
                sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
                tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
             c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
                a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
                Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
                Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat   : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
                 Tahun 1945;
             2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
                Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
                Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
                Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
                1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
                Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
                Republik Indonesia Nomor 3890);
             3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
                Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
                Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
                Indonesia Nomor 3547);
             4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
                Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
                sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
                Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
                Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
                Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
                Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

                                 MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN    PEMERINTAH   TENTANG      PERUBAHAN ATAS
             PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG
             JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.

                                         Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) diubah
sebagai berikut:

1. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

                                          “BAB III
  WEWENANG PENETAPAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN
  FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL, SERTA INSTANSI
  PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL”

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

                                        “Pasal 4
  (1) Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang
      menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
  (2) Penetapan rumpun jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
      dengan Peraturan Presiden.”

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

                                        “Pasal 5
  (1) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
      negara menetapkan jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional serta
      instansi pembina jabatan fungsional.
  (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
      yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
      berdasarkan usul pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah
      mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan
      mengacu pada rumpun jabatan yang diatur oleh Presiden sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 4.”

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

                                       “Pasal 11
Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.”

                                         Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                                              Ditetapkan di Jakarta
                                              pada tanggal 1 Maret 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                          ttd.
                                         DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2010
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
          REPUBLIK INDONESIA,
                       ttd.
              PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
         SEKRETARIAT NEGARA RI
 Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
   Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
                     ttd
              Wisnu Setiawan
PENJELASAN
                                ATAS
              PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                        NOMOR 40 TAHUN 2010
                              TENTANG
                          PERUBAHAN ATAS
              PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994
           TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM
  Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil
  yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai, berdayaguna, dan
  berhasilguna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
  menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan
  kompetensi, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki
  jabatan fungsional.
  Sebagai penjabaran dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan
  Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional
  yang didalamnya antara lain memuat ketentuan tentang wewenang penetapan rumpun
  jabatan fungsional, jabatan fungsional dan angka kredit, serta instansi pembina jabatan
  fungsional.
  Penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional diperlukan dalam rangka melakukan
  penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang antara lain:
  a. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional;
  b. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional;
  c. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional;
  d. sosialisasi Jabatan Fungsional serta petunjuk pelaksanaannya;
  e. penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
     fungsional; dan
  f. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional. Sehubungan dengan hal
     tersebut, dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pembinaan Jabatan
     Fungsional maka penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dilakukan
     sekaligus dalam penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya oleh Menteri
     yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

II. PASAL DEMI PASAL

  Pasal I
    Angka 1
       Cukup jelas .
    Angka 2
       Pasal 4
          Cukup jelas.
    Angka 3
       Pasal 5
          Ayat (1)
            Instansi pembina jabatan fungsional merupakan instansi yang
            menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai
dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan
          dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai
          Pembina jabatan fungsional.
          Contoh: Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pembina Jabatan
          Fungsional Dokter; Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina
          Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
       Ayat (2)
          Cukup jelas.
  Angka 4
    Pasal 11
       Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah penetapan dan pengendalian
       terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur
       pelaksanaan tugas dan metodologinya.
       Dalam pembinaan tersebut termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis
       yang diperlukan.

Pasal II
  Cukup jelas.


    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5121

Contenu connexe

Tendances

Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Winarto Winartoap
 
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPermen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPenataan Ruang
 
Perka bkn no. 3 thn 2013 kamus jabatan fungsional umum pns
Perka bkn no. 3 thn 2013   kamus jabatan fungsional umum pnsPerka bkn no. 3 thn 2013   kamus jabatan fungsional umum pns
Perka bkn no. 3 thn 2013 kamus jabatan fungsional umum pnsRoyadi Nusa
 
Naskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagNaskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagKutsiyatinMSi
 
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012inideedee
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014cahpelok
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
 
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74KantorHukum1
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020temanna #LABEDDU
 
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 20195. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 2019KutsiyatinMSi
 
9. permenpanrb no 38 tahun 2017
9. permenpanrb no 38 tahun 20179. permenpanrb no 38 tahun 2017
9. permenpanrb no 38 tahun 2017KutsiyatinMSi
 

Tendances (20)

Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
Permenpan2013 046 perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur neg...
 
Makalah sengketa pns
Makalah sengketa pnsMakalah sengketa pns
Makalah sengketa pns
 
Siane
SianeSiane
Siane
 
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan RuangPermen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
 
Perka bkn no. 3 thn 2013 kamus jabatan fungsional umum pns
Perka bkn no. 3 thn 2013   kamus jabatan fungsional umum pnsPerka bkn no. 3 thn 2013   kamus jabatan fungsional umum pns
Perka bkn no. 3 thn 2013 kamus jabatan fungsional umum pns
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
Naskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagNaskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenag
 
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
Tugas Belajar PNS PemProv DKI Jakarta - Pergub Prov DKI Jakarta No.23 Tahun 2012
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
 
Uu 35 2003
Uu 35 2003Uu 35 2003
Uu 35 2003
 
Uu 07 2002
Uu 07 2002Uu 07 2002
Uu 07 2002
 
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
Peraturan pemerintah-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2018-74
 
Uu 08 2003
Uu 08 2003Uu 08 2003
Uu 08 2003
 
Uu 32 2003
Uu 32 2003Uu 32 2003
Uu 32 2003
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020
 
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 20195. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
 
Uu 11 2004
Uu 11 2004Uu 11 2004
Uu 11 2004
 
Uu 10 2002
Uu 10 2002Uu 10 2002
Uu 10 2002
 
9. permenpanrb no 38 tahun 2017
9. permenpanrb no 38 tahun 20179. permenpanrb no 38 tahun 2017
9. permenpanrb no 38 tahun 2017
 

En vedette

Tugas Wiwin widianingsih
Tugas Wiwin widianingsihTugas Wiwin widianingsih
Tugas Wiwin widianingsihPUSINK
 
Mary Kate And Ashley Olsen Powerpoint
Mary Kate And Ashley Olsen PowerpointMary Kate And Ashley Olsen Powerpoint
Mary Kate And Ashley Olsen Powerpointbelene333
 
Two-Dimension Steady-State Conduction
Two-Dimension Steady-State ConductionTwo-Dimension Steady-State Conduction
Two-Dimension Steady-State ConductionMark Russell
 
Safer social media in schools
Safer social media in schoolsSafer social media in schools
Safer social media in schoolsKevin McLaughlin
 
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsWATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsMark Russell
 
Avatar Technology
Avatar TechnologyAvatar Technology
Avatar TechnologyCKillinger
 
บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย
บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดียบทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย
บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดียsomdetpittayakom school
 
Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software
Code: The Hidden Language of Computer Hardware and SoftwareCode: The Hidden Language of Computer Hardware and Software
Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Softwareguestc4ec09
 
emka TECHNOLOGIES - solutions for primates
emka TECHNOLOGIES - solutions for primatesemka TECHNOLOGIES - solutions for primates
emka TECHNOLOGIES - solutions for primatesemka TECHNOLOGIES
 
WATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsWATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsMark Russell
 
Tesf
TesfTesf
TesfCHRIS
 
Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...
Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...
Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...Sheena Nyros M.A.
 
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรBest practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรsomdetpittayakom school
 
Mrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On Bottom
Mrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On BottomMrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On Bottom
Mrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On BottomElisha Noe
 
CMST 100 Midterm
CMST 100 MidtermCMST 100 Midterm
CMST 100 Midtermjhommes5
 
S O C I A L N E T W O R K I N G P R O J E C T
S O C I A L  N E T W O R K I N G  P R O J E C TS O C I A L  N E T W O R K I N G  P R O J E C T
S O C I A L N E T W O R K I N G P R O J E C TCKillinger
 
Avatar Technology
Avatar TechnologyAvatar Technology
Avatar TechnologyCKillinger
 

En vedette (20)

Tugas Wiwin widianingsih
Tugas Wiwin widianingsihTugas Wiwin widianingsih
Tugas Wiwin widianingsih
 
Mary Kate And Ashley Olsen Powerpoint
Mary Kate And Ashley Olsen PowerpointMary Kate And Ashley Olsen Powerpoint
Mary Kate And Ashley Olsen Powerpoint
 
Two-Dimension Steady-State Conduction
Two-Dimension Steady-State ConductionTwo-Dimension Steady-State Conduction
Two-Dimension Steady-State Conduction
 
Safer social media in schools
Safer social media in schoolsSafer social media in schools
Safer social media in schools
 
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsWATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
 
Natal
NatalNatal
Natal
 
Avatar Technology
Avatar TechnologyAvatar Technology
Avatar Technology
 
บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย
บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดียบทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย
บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย
 
Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software
Code: The Hidden Language of Computer Hardware and SoftwareCode: The Hidden Language of Computer Hardware and Software
Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software
 
emka TECHNOLOGIES - solutions for primates
emka TECHNOLOGIES - solutions for primatesemka TECHNOLOGIES - solutions for primates
emka TECHNOLOGIES - solutions for primates
 
WATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsWATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 1 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
 
Tesf
TesfTesf
Tesf
 
Secrets Of Power Marketing
Secrets Of Power MarketingSecrets Of Power Marketing
Secrets Of Power Marketing
 
Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...
Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...
Professional Development: Distance Learning Opportunities (Museums, Science C...
 
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรBest practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
 
Mrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On Bottom
Mrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On BottomMrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On Bottom
Mrs Elisha Noe Subtraction With Double Digits On Top On Bottom
 
CMST 100 Midterm
CMST 100 MidtermCMST 100 Midterm
CMST 100 Midterm
 
S O C I A L N E T W O R K I N G P R O J E C T
S O C I A L  N E T W O R K I N G  P R O J E C TS O C I A L  N E T W O R K I N G  P R O J E C T
S O C I A L N E T W O R K I N G P R O J E C T
 
Scholarship Links
Scholarship LinksScholarship Links
Scholarship Links
 
Avatar Technology
Avatar TechnologyAvatar Technology
Avatar Technology
 

Similaire à Pp no.40 2010 jab fungsional

Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalPp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
 
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdfPERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdfSimpegBKDDIY
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
Permenpan2014 009 angka kredit pustakawan
Permenpan2014 009 angka kredit pustakawanPermenpan2014 009 angka kredit pustakawan
Permenpan2014 009 angka kredit pustakawanWinarto Winartoap
 
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020CIkumparan
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...Kacung Abdullah
 
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfPERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfDavidAnggoro1
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Eko Rochadi
 
Pmk 43 tahun 2012 ttg izin belajar
Pmk 43 tahun 2012 ttg izin belajarPmk 43 tahun 2012 ttg izin belajar
Pmk 43 tahun 2012 ttg izin belajarArif Budiman
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...Yani Pieter Pitoy
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaKurnia Loph Ayumi
 
Permenpan 14 10
Permenpan 14 10Permenpan 14 10
Permenpan 14 10Rerrie
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012KutsiyatinMSi
 
14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_k
14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_k14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_k
14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_kVietaRohmatin
 
3. pp nomor 49 tahun 2018
3. pp nomor 49 tahun 20183. pp nomor 49 tahun 2018
3. pp nomor 49 tahun 2018KutsiyatinMSi
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007sujiman ae
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
 

Similaire à Pp no.40 2010 jab fungsional (20)

Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalPp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
 
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdfPERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
 
Pp no 44_2011
Pp no 44_2011Pp no 44_2011
Pp no 44_2011
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Permenpan2014 009 angka kredit pustakawan
Permenpan2014 009 angka kredit pustakawanPermenpan2014 009 angka kredit pustakawan
Permenpan2014 009 angka kredit pustakawan
 
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
Salinan PP Nomor 41 Tahun 2020
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
 
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfPERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017
 
Pmk 43 tahun 2012 ttg izin belajar
Pmk 43 tahun 2012 ttg izin belajarPmk 43 tahun 2012 ttg izin belajar
Pmk 43 tahun 2012 ttg izin belajar
 
Permenpan2013 045
Permenpan2013 045Permenpan2013 045
Permenpan2013 045
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
Permenpan 14 10
Permenpan 14 10Permenpan 14 10
Permenpan 14 10
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
 
14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_k
14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_k14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_k
14. pp nomor 49_tahun_2018 ttg p3_k
 
3. pp nomor 49 tahun 2018
3. pp nomor 49 tahun 20183. pp nomor 49 tahun 2018
3. pp nomor 49 tahun 2018
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
 

Pp no.40 2010 jab fungsional

  • 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki peran penting dalam pengembangan profesionalisme dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional; b. bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, maka perlu mengubah ketentuan mengenai penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); MEMUTUSKAN:
  • 2. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) diubah sebagai berikut: 1. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “BAB III WEWENANG PENETAPAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL, SERTA INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL” 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 (1) Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Penetapan rumpun jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.” 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 5 (1) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional serta instansi pembina jabatan fungsional. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan usul pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada rumpun jabatan yang diatur oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.” 4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 11 Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.” Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2010
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 51 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd Wisnu Setiawan
  • 4. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL I. UMUM Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai, berdayaguna, dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan kompetensi, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang didalamnya antara lain memuat ketentuan tentang wewenang penetapan rumpun jabatan fungsional, jabatan fungsional dan angka kredit, serta instansi pembina jabatan fungsional. Penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional diperlukan dalam rangka melakukan penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang antara lain: a. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional; b. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional; c. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional; d. sosialisasi Jabatan Fungsional serta petunjuk pelaksanaannya; e. penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; dan f. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pembinaan Jabatan Fungsional maka penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dilakukan sekaligus dalam penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas . Angka 2 Pasal 4 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 5 Ayat (1) Instansi pembina jabatan fungsional merupakan instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai
  • 5. dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Pembina jabatan fungsional. Contoh: Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter; Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 11 Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya. Dalam pembinaan tersebut termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5121