KAB. MUNA

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah dab aparatur pemerintah yang menjaga kredabilitas dan kewibawaannya yang
tinggi akan dihormati oleh masyarakat yang dilayaninya. Aparatur Pemerintah yang memiliki
etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, tentu memiliki akuntabilitas
dan penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat
yang dilayani itu.
Berdasarkan latar belakang tersebut, pemahaman mengenai etika dan moralitas dalam
pemerintahan merupakan kompetensi dasar yang penting dan strategis yang harus dimiliki
dan dipraktekkan secara konsisten oleh setiap individu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
unsure aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dalam praktek penyelenggaraan
pemerintah.
Etika dalam kehidupan berbangsa merupakan satu wahana dalam rangka kelancaran
penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara dimana dengan adanya etika yang dipahami
menjadi dasar pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara akan mengarah pada satu
tatanan kenegaraan yang stabil, karena persepsi akan perilaku yang diharapkan oleh masing-
masing individu sebagai warga negara dapat teramalkan dengan baik.
Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah,
keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu,
tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara. Etika
kehidupan berbangsa ini meliputi etika social budaya, etika politik dan pemerintahan, etika
ekonomi dan bisnis, etika penegakan hokum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika
lingkungan.
Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri sipil harus netral dari pengaruh
semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas, pegawai negeri sipil dilarang menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik.
Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan adanya manajemen pegawai negeri sipil yang
didukung oleh pegawai negeri sipil yang professional, bertanggungjawab, jujur, dan adil
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja dan system karier
1

2. yang dititikberatkan pada system prestasi kerja. Untuk mencapai daya-guna dan hasilguna
yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu,
keahlian, kemampuan dan keterampilan.
B. Rumusan Masalah
1) Apa yang dimaksud dengan etika profesi PNS
2) Apa yang menjadi larangan dan kewajiban bagi PNS
3) Bagaimana proses pengangkatan PNS dalam jabatan dan karateristik PNS yang
professional
4) Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi jabatan, tujuan, serta manfaatnya bagi
PNS.
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud
dengan etika profesi PNS, larangan dan kewajiban bagi PNS, proses pengangkatan, dan
standar kompetensi jabatan.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Etika Profesi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan
apa yang buruk, ilmu tentang hak dan kewajiban moral (ahlak). Sifat dasar dari etika adalah
bersifat kritis, sedangkan etika untuk mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku.
Dengan demikian etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan
rasional untuk membentuk pendapatnya sendiri. Objek dari etika adalah pernyataan moral
tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur pribadi
manusia. Demikian juga halnya dalam rangka upaya menjamin kesempurnaan pegawai
negeri diatur dalam etika profesi PNS.
Etika profesi PNS adalah norma dan nilai moral yang mengatur hak dan kewajiban
serta larangan yang harus dilakukan PNS dalam menjalankan tugasnya. Untuk mewujudkan
pegawai negeri yang memenuhi kualitas yaitu pembinaan pegawai negeri harus
direalisasaikan melalui mekanisme yang benar-benar tepat dan dengan pola pembinaan yang
sebaik-baiknya.
Pembinaan dan pemgembangan profesionalitas sumber daya manusia menjadi salah
satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang berkaitan
dengan perubahan lingkungan strategis. Sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan
profesionalitas pegawai negri sipil, undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 telah
menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen Pegawai Negri Sipil.Perubahan tsb
membawa konsekuensi bahwa setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus
memiliki sumber daya manusia pegawai negeri sipil (SDM – PNS) yang memenuhi
persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara professional.
Pentingnya pembinaan bagi pegawai Negeri Sipil secara normatife telah tertuang
dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian penjelasana
undang-undang tersebut disebutkan bahwa sebagian dari pembinaan pegawai negeri sipil,
pembinaan PNS perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya bedasarkan pada perpaduan system
prestasi kerja dan system karir yang di titik beratkan pada sistim prestasi kerja. Hal ini
dimaksudkan untuk memberi peluang bagi PNS yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan
kemampuannya secara professional dan berkompetisi secara sehat.
3

4. B. Kewajiban dan Larangan yang Harus Dilakukan oleh Seorang PNS Menurut Peraturan
Pemeritah
Peraturan pemerintah no.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri
sipil. Dalam meningkatkan disiplin PNS, telah diatur kewajiban dan larangan bagi PNS
mengenai kewajiban PNS sebagai berikut:
a. Setia dan taat sepenuhnya pada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah
b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta
menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh
kepentingan golongan, diri sendiri/pihak lain.
c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan pegawai negari
sipil.
d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung
menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku umum;
g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab;
h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan, dan kesatuan korps
pegawai negeri sipil.
j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan
keuangan, dan materiil;
k. Mentaati ketentuan jam kerja;
l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang
tugasnya masing-masing.
o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksan terhadap bawahannya;
p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s. Memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u. Berpakaian rapi dan sopan seta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap
masyarakat, sesama pegawai negeri sipil, dan terhadap atasannya.
4

5. v. Hormat-menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
x. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang ber-wenang;
z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima
mengenai pelanggaran disiplin.
Di samping itu, pegawai negeri sipil dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah
atau pegawai negeri sipil
b. Menyalahgunakan wewenangnya
c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara;
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang, dokumen, atau surat-surat berharga miliki negara secara tidak sah;
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman, sejawat, atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap
bawahannya atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang
diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin
bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai
negeri sipil kecuali untuk kepentingan jabatan.
j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
berkibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan karugian bagi pihak yang dilayani;
l. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan
jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha golongan untuk mendapatkan
pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang
lingkup kekuasaannya;
p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang
lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga
5

6. melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan
penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik sacara resmi maupun sambilan, menjadi direksi,
pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan
ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;
r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya
untk kepentingan pribadi,golongan, atau pihak lain.
Dalam peraturan yang dimaksud dengan peraturan disiplin PNS adalah peraturan
yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak di taati atau larangan
di langgar oleh PNS. Pelanggaran disiplin dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan atau
perbuatan PNS yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik yang dilakukan
didalam maupun diluar jam kerja. Dalam peraturan disiplin PNS tahun 1980 ini, pada
pokoknya mengatur :
1. Hal–hal yang harus dilakukan oleh seorang PNS (kewajiban)
2. Hal–hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang PNS (larangan)
3. Hukuman–hukuman yang dijatuhkan kepada PNS yang tidak mematuhi atau melanggar
hukum tersebut.
4. Tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin.
C. Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu,
serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau
golongan. Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan
keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya
sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secra profesional efektif dan efisien.
D. Karakteristik PNS Yang Profesional
1. Memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan
2. memiliki kompetensi di bidangnya
3. Memiliki jiwa kompetisi secara jujur dan sportif
4. Menjujung tinggi etika profesi
6

7. E. Kebijakan Pokok Pembinaan PNS :
1. Pembinaan dan pengembangan PNS berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja
dengan titik berat lingkup pembinaan adalah nasional
2. Pada sistem prestasi kerja
3. Standar kompetensi jabatan PNS berlaku nasional dan berorientasi global
4. Pembentukan perilaku – perilaku dan etos kerja yang peka terhadap pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat
F. Standar Kompetensi Jabatan struktural (SKJ)
Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimilki
seorang PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatan struktural.
G.Tujuan Utama Standar Kompetensi Jabatan
1. Sebagai persyaratan dalam penyusunan pola karir PNS
2. Menjamin obyektifitas, keadilan dan transparansi dalam pengangkatan PNS dalam
jabatan
3. Menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif dan efisien
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa
H. Manfaat Kompetensi dalam Sistem Manajemen PNS sebagai Dasar dalam Proses:
1. Rekrutmen dan seleksi
2. persyaratan mutasi dan promosi
3. perencanaan pengembangan karir
4. penilaian kinerja
5. pendidikan dan pelatihan
6. penentuan kompensasi
7

8. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Etika profesi PNS adalah norma dan nilai moral yang mengatur hak dan kewajiban serta
larangan yang harus dilakukan PNS dalam menjalankan tugasnya.
2. Kewajiban dan larangan PNS diatur dalam Peraturan pemerintah no.30 tahun 1980
tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
3. Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan
itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau
golongan.
4. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimilki
seorang PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatan struktural yang memiliki manfaat dan
tujuan tersendiri bagi PNS.
B. Saran
Adapun saran yang ingin disampaikan melalui penulisan makalah ini yaitu hendaknya
para PNS merealisasikan semua apa yang menjadi aturan dan norma dalam etika etika profesi
agar tercapai lingkungan kerja yang harmonis.
8

9. DAFTAR PUSTAKA
 Supriyadi, Gering. Dkk. 2006. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah. Lembaga
Administrasi Negara: Jakarta.
 http://www.bkan.go.id.penelitian pengaruh pembinaan.htm.
 http://one .indoskripsi.com/category/jurusan/hukum-perdata
9

10. TUGAS : HUKUM KEPEGAWAIAN
MAKALAH
ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS)
OLEH :
NAMA : JABBAR
NIM : 21309314
SEMESTER : IV (EMPAT)
JURUSAN : HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
10

11. 2015
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat
menyelesaikan makalah tentang “ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL” ini dengan baik tanpa
hambatan.
Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Dosen mata Kuliah dan semua pihak
yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini atas semua bantuan, bimbingan, dan
kemudahan yang telah diberikan kepada kami dalam menyelesaikan makalah.
Meskipun kami telah berusaha dengan segenap kemampuan, namun kami menyadari
bahwa dalam penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik
pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk
itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan
makalah ini yang selanjutnya akan kami terima dengan tangan terbuka.
Raha, Mei 2015
Penyusun
11

12. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang................................................................................................. 1
1.2 Rumusan masalah.................................................................................... 1
1.3 Tujuan................................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Etika Profesi ............................................................................... 3
B. Kewajiban dan Larangan yang Harus Dilakukan oleh Seorang PNS....... 4
C. Pengangkatan PNS dalam Jabata...................................................................... 6
D. Karakteristik PNS Yang Profesional........................................................... 6
E. Kebijakan Pokok Pembinaan PNS........................................................... 7
F. Standar Kompetensi Jabatan struktural (SKJ) ............................................... 7
G. Tujuan Utama Standar Kompetensi Jabatan.................................................... 7
BAB III PENUTUP
1.Kesimpulan.......................................................................................................... 8
2.Saran................................................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA
12
i

13. TUGAS : HUKUM DAN HAM
KLIPING
OLEH :
NAMA : JABBAR
NIM : 21309314
SEMESTER : IV (EMPAT)
JURUSAN : HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
13

14. KENDARI
2015
TUGAS : HUKUM KEPEGAWAIAN
MAKALAH
ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS)
OLEH :
NAMA : SIRAJUDDIN
STAMBUK : 21309329
SEMESTER : IV (EMPAT)
JURUSAN : HUKUM
14

15. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2015
TUGAS : HUKUM KEPEGAWAIAN
MAKALAH
ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS)
OLEH :
NAMA : ABDUL JALIL
STAMBUK : 21309312
SEMESTER : IV (EMPAT)
JURUSAN : HUKUM
15

16. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2015
16