1. MAKALAH
KONSTITUSI YANG MENGATUR HAK WARGA NEGARA
Disusun guna memenuhi tugas matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Disusun oleh :
TAMBAK SIHNO. P
K4409054
PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010

2. PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas berkat dan
rahmatnya sehinga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya.
Penyusunan tugas ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berkontribusi secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pennulis mengucap[kan terimakasih kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih mengalami kekurangan. Oleh
karena itu saran dan kritik penulis harapkan demi lebih baiknya makalah ini. Semoga makalah
ini berguna bagi berbagai pihak dan penulis pada khususnya. Dan semoga tidak menimbulkan
masalah dan menyulut konflik dari pihak manapun.
Surakarta, Desember 2010
Tambak Sihno. P

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................i
DAFTAR ISI...............................................................................................................ii
BAB I : PENDAHULUAN.........................................................................................1
Latar belakang..................................................................................................1
Rumusan Masalah.............................................................................................2
Tujuan Masalah................................................................................................2
BAB II : PEMBAHASAN..........................................................................................3
konstitusi ..........................................................................................................3
hak warga negara Indonesia.............................................................................7
Konstitusi yang mengatur hak warga negara di Indonesia...............................8
BAB III : PENUTUP..................................................................................................18
Kesimpulan.......................................................................................................18

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia, sebuah Negara yang berada di kawasan asia tenggara yang saat ini
statusnya masih Negara berkembang. Oleh karena itu masih banyak warga negaranya ynag
masih hidup di bawah garis kemiskinan dan menurut saya belum mendapat haknya secara
penuh. Undang – Undang dasar 1945 sebagai konstitusi dan mengatur hak warga Negara
adalah sah dan jelas. Dan sebagai landasan hukum yang jelas yang mengatur hak warga
Negara lndonesia. Namun dengan berbagai sebab hak warga Negara masih belum dapat
terpenuhi di berbagai bidang.
Pemerintah yang masih terlibat berbagai kasus seperti korupsi dan birokrasi yang
ruwet merupakan salah satu faktor kenapa hak warga Negara bias terganggu. Seperti kasus
gayus yang menggelapkan pajak sehingga hak warga negara atas pajak menjadi terkurangi
atau bahkan hilang sama sekali. Namun jangan saling menyalahkan, karena budaya korupsi
yang mereka lakukan karena ketamakan mereka sendiri dan warisan masa lalu. Bagamana
tidak, pemerintahan Suharto yang belum lepas dari benak kita entah disadari atau tidak telah
menjadikan budaya di kalangan politisi kita. Sementara itu hukum di Indonesia yang seperti
pisau ; tumpul ke atas dan tajam ke bawah, semakin mengurangi hak warga Negara atas
kesetaraan di mata hukum. Yaitu siapa yang bersalah harus menerima hukuman sesuai aturan
yang berlaku.
Hak warga Negara selama ini masih belum di dapatkan secara layak, atau bahkan
jauh kekurangan. Misalnya, rakyat harus membayar berbagai pajak yang dibebankan kepada
mereka, namun pembangunan di beberapa daerah masih kurang atau bahkan masih banyak
daerah di Indonesia yang minim fasilitas
B. RUMUSAN MASALAH
i.
Apakah itu kostitusi ?

5. ii.
Pengertian hak warga Negara
iii.
Konstitusi yang mengatur hak warga Negara di Indonesia
C. TUJUAN MASALAH
i.
Mengetahui makna dari kata konstitusi
ii.
Mengetahui arti hak sebagai warga Negara
iii.
Mengetahui landasan hukum tentang hak warga Negara

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSTITUSI
Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturanaturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini,
konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). namun
menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk
kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun
alokasi, Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk
dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung
pula arti konstitusi ekonomi
Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu kodifikasi atas dokumen
yang tertulis dan di Inggris memiliki konstitusi tidak dalam bentuk kodifikasi akan tetapi
berdasarkan pada yurisprudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris dan mana pula juga
Konstitusi Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari
bahasa belanda “constitue” dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu
“constiture” dalam bahsa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan
Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat
ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah
keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat
cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakata negara
A. pengertian konstitusi menurut para ahli

7. a) K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang
berupa kumpulan peraturan yang mmbentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan
suatu negara.
b) Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada uud. Konstitusi tidak hanya
bersifat yuridis tettapi juga sosiologis dan politis
c) Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat didalam masyarakat
seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam masyarakat misalnya kepala
negara angkatan perang, partai politik dsb
d) L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak
tertulis
e) Koernimanto soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati
bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi
berarti menetapkan secara bersama.
f) Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
i
Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu; o
Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua
organisasi yang ada didalam negara. o Konstitusi sebagai bentuk negara o
Konstitusi sebagai faktor integrasi o Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma
hukum yang tertinggi didalam negara
ii
Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu
konstitusi sebagai tuntyutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh
penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitrusi
dapat berupa terttulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat
dari segi isinya)
iii
konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan
politik yang tertinggi sehingga mampu merubah tatanan kehidupan kenegaraan
iv
konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya
jaminan atas hak asasi serta perlindungannya
B. tujuan konstitusi yaitu:

8. a) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya
tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan
bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak
b) Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang lain dan
hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 3) Pedoman
penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak
akan berdiri dengan kokoh.
C. Nilai konstitusi
a) Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi
mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata
berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efgektif dan dilaksanakan secara murni dan
konsekuen.
b) Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi tidak
sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku /
tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah
negara.
c) Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa
saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat
untuk melaksanakan kekuasaan politik.
D. Macam – macam konstitusi
a) Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari: Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution
/ writen constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan
tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu
bangsa
didalam
¬persekutuan
hukum
negara.
Konstitusi
tidak
tertulis
/
konvensi(nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang
sering timbul. Adapun syarat – syarat konvensi adalah: 1) Diakui dan dipergunakan
berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. 2) Tidak bertentangan dengan
UUD 1945 3) Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

9. b) secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi: a) konstitusi politik adalah berisi tentang
norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah,
hubuyngan antar lembaga negara. b) Konstitusi sosial adalah konstitusi yang
mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem
ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
c) bedasarkan sifat dari konstitusi yaitu: 1) Flexible / luwes apabila konstitusi / undang
undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. 2) Rigid /
kaku apabila konstitusi / undang undang dasar jika sulit untuk diubah.
d) unsur /substansi sebuah konstitusi yaitu:
i
Menurut sri sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu: 1) Jaminan terhadap
Ham dan warga negara 2) Susunan ketatanegaraan yang bersdifat fundamental 3)
Pembagian dan poembatasan tugas ketatanegaraan
ii Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang: Organisasi negara HAM
Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum Cara perubahan konstitusi. c)
Menurut koerniatmanto soetopawiro, konstitusi berisi tentang: 1) Pernyataan
ideologis 2) Pembagian kekuasaan negara 3) Jaminan HAM (hak asasi manusia)
4) Perubahan konstitusi 5) Larangan perubahan konstitusi
E. Syarat terjadinya konstitusi
Agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan
memperhatikan kepentingan rakyat. Melinmdungi asas demokrasi Menciptakan kedaulatan
tertinggi yang berada ditangan rakyat Untuk melaksanakan dasar negara Menentukan suatu
hukum yang bersifat adil
F. Kedudukan konstitusi (UUD
Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan / ketentuan pokok
mendasar mengenai ketatanegaraan . Sebagai hukum dasar Sebagai hukum yang tertinggi
G. perubahan konstitusi / UUD

10. Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang –
kadang membuat sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Secara evolusi,
UUD/konstitusi berubah secara berangsur – angsur yang dapat menimbulkan suatu UUD, secara
otomatis UUD yang sama tidak berlaku lagi. H. keterkaitan antara dasar negara dengan
konstitusi yaitu: keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar,
cita – cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara
sebagai pedoaman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara
I. Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu: Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak ter
tulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. Uud memiliki sifat mengikat oleh karenanya
makin elastik sifatnya aturan itui makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan
diselenggarakan
B HAK WARGA NEGARA INDONESIA
Berikut ini adalah beberapa contoh hak kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga
negara memiliki hak yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia
selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu
berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak
sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.
Contoh Hak Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

11. 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia
atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang
yang berlaku
D. KONSTITUSI YANG MENGATUR HAK WARGA NEGARA
Berikut ini contoh undang- - undang yang mengatur hak warga Negara Indonesia
BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undangundang.
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang.
Pasal 23C
Halhal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang.

12. Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang
undang.
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan
orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai
warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
(3) Halhal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang
undang.
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
(2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.
BAB XA
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

13. dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
Pemerintahan
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.

14. Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.
(3) Setiap
orang berhak atas
jaminan sosial
yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

15. dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundanganundangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan
maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.
BAB XI
AGAMA
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk
agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.

16. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undangundang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan
menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam
mengembangkan nilainilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional.
BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

17. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undangundang.
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara
mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undangundang.

18. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Konsitusi yaitu dokumen tertulis yang berisi auran – aturan untuk menyelenggarakan
pemerintahan suatu Negara. Namun jangan mengartikan konstitusi hanya dokumen tertulis saja,
juga di ditu terdapat kesepakaatan – kesepakatan politik yang idak tertulis juga. Istilah konstitusi
berasal dari bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue”
dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahsa
jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar.
Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok
dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik
yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakata negara
Sedangkan hak yang dimiliki warga Negara Indonesia yaitu seperangkat kebebasan yang
dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia. Hak – hak tersebut diantaranya ; Setiap warga
negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak,
memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, bebas untuk
memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai,
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak mempertahankan wilayah negara
kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh.
Dan semua hak sebagai warga Negara Indonesia elah di atur dalam Undang – undang
dasar Negara republic Indonesia sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia.