Penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti tidak diperolehnya bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum seperti kasus sudah pernah diadili, tersangka meninggal, atau kadaluarsa. Proses penahanan tersangka memiliki dasar, tata cara, dan batas waktu tertentu yang diatur dalam hukum acara pidana.

1. 1. Alasan Penghentian Penyidikan
Menurut undang-undang, penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan. Alasan penghentian
penyidikan tersebut harus jelas sebagai dasar penghentian penyidikan.
Alasan penghentian tersebut adalah:
1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.
Artinya penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang
diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke
depan pengadilan. Atas dasar inilah kemudian penyidik berwenang menghentikan
penyidikan.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang
disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau
tindak kejahatan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
3. Penghentian penyidikan demi hukum.
Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya
hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.
a. Asas nebis in idem. Yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar
perbuatan yang sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang
berwenang untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Apabila tersangkanya meninggal dunia.
c. Karena kadaluarsa. Tenggang waktu itu, menurut KUHP:
- Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan
dengan alat percetakan.
- Lewat masa 6 tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda,
kurungan atau penjara, yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
- Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman
penjara lebih dari 3 tahun.
- Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati
atau penjara seumur hidup.

2. - Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun,
tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada poin 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi
sepertiganya.
4. Alasan Penangkapan, Cara Penangkapan, Batas Waktu Penangkapan
alasan penangkapan
a.Penahanan rumah tahanan negara
b.Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau
terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala
sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di siding pengadilan.
c.Penahanan kota dilaksanakan di kota tempaat tinggal atau tempat kediaman tersangka
atau terdakwa, dengan kewajibaan bagi tersangka atau terdakwa melaaporkan diri pada
waktu yang ditentukan.
Pengalihan jenis tahanan dapat dilakukan pada :
a.Tingkat Penyidik,
b.Tingkat Penuntut Umum
c.Tingkat Pengadilan Negeri
d.Tingkat Pengadilan Tingggi (Banding)
e.Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi).
cara penangkapan
Batas waktu penangkapan Ada, yaitu tak lebih dari 1 (satu) hari. Namun, apabila kondisi
tersebut tidak dapat dipenuhi untuk efektivitas penyelidikan atau penyidikan (misalnya
karena kondisi transportasi sedemikian buruk sehingga tidak memungkinkan sama sekali,
masih ada alternatif untuk menggunakan Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 4, sebagaimana
disarankan dalam buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP atau penangkapan dilakukan
sendiri atau dipimpin oleh penyidik sehingga dapat dilakukan pemeriksaan di tempat
yang terdekat.
5. Dasar penahanan, tata cara penahanan, batas waktu penahanan
a. Dasar penahanan
a.Unsur Objektif/Yuridis:
– Tindak pidana yg disangkakan diancam dgn 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
– Pidana dlm psl 282/3(kesusilaan), 296(perbuatan cabul), 335/1(perbuatan tdk

3. menyenangkan, pencemaran nama baik), 351/1(penganiayaan berat kecuali percobaan
penganiayaan), 372(penggelapan), 378(penipuan), 379a(penipuan), 453, 454, 455,
459, 480 dan 506 KUHAP, 25 dan 26 stbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap
ordonansi beacukai), psl 1, psl 2 dan psl 4 UU TP Imigrasi.
b. Unsur Subjektif:
Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi
tindak pidana (psl 21/1 KUHAP).
b. Tata cara penahanan
a. dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yg berisi:
– identitas tersangka,
– menyebut alasan penahanan,
– uraian singkat kejahatan yg disangkakan,
– menyebut dgn jelas ditempat mana tersangka ditahan. (psl 21/2)
b. menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka.
c. Batas waktu penahanan
a. penyidik = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi
kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari
b. penuntut umum = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi
kepentingan pemeriksaan yanmg belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari
c. hakim pengadilan negeri = berwenang untuk mengeluarkan surat perintah
penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan
pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.
Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak
terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktu
nya maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum.
Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:
1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari
2) Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
3) Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari
5) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari

4. 6) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari
7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari
8) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari
9) Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari
10) Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari
Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka
penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Pejabat
yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat 3.
Menurut pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut
pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan
sebagimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak
minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan 96.
6. Jelaskan terjadinya penanguhan penahanan, syarat penangguhan penahanan,
jaminan penangguhan
a. Penangguhan penahanan