Dokumen tersebut membahas tiga hal utama: 1. Penetapan dan penegakan batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan UNCLOS 1982. 2. Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan laut nasional untuk mengamankan wilayah perairan. 3. Pembangunan ekonomi wilayah perbatasan secara berkelanjutan.

1. BATAS LAUT INDONESIA DENGAN MALAYSIA SERTA PENDEKATAN
EKONOMI DAN KEAMANAN DALAM UNCLOS 1982
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
BELUM juga hilang dari ingatan kita akan tragedi lepasnya Sipadan-Ligitan ke tangan Malaysia,
hari-hari ini sekujur tubuh bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan klaim sepihak oleh
Malaysia terhadap wilayah Pulau Ambalat dan perairan sekitarnya.
KLAIM ini berupa pemberian kontrak kerja sama eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak
bumi dan gas dari Petronas (Perusahaan migas milik Negara Kerajaan Malaysia) di Blok East
Ambalat kepada perusahaan minyak Belanda-Inggris, Shell. Padahal sangat jelas bahwa baik
secara de facto (effective presence) maupun de jure (Unclos 1982 dan Undang-Undang Nomor
6/1966 tentang Perairan Indonesia) Blok East Ambalat termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi dan
kedaulatan Indonesia.
Sejak tahun 1967 sampai sekarang Indonesia telah mengelola Blok Migas East Ambalat bekerja
sama dengan berbagai perusahaan minyak asing, termasuk Total Indonesie (Perancis), British
Petroleum, Hudson (AS), ENI (Italia), dan Unocal (AS). Bahkan, Shell sendiri pernah kontrak
kerja sama dengan Pertamina untuk blok migas ini, namun mengundurkan diri pada 4 Oktober
2004.
Sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia serta semakin meningkatnya
intensitas pembangunan (industrialisasi), maka perebutan wilayah perbatasan dengan motif
utama penguasaan sumber daya alam baik yang terbarukan (renewable resources) maupun tak
terbarukan (non-renewable resources), seperti kasus Sipadan-Ligitan dan Ambalat, bakal
semakin menggejala di masa-masa mendatang. Terlebih-lebih perairan laut dan pulau-pulau kecil
di wilayah perbatasan Indonesia pada umumnya kaya akan sumber daya alam.
Oleh sebab itu, mulai sekarang dan kedepan kita seluruh komponen bangsa, rakyat dan
pemerintah, mesti bersatu dan bekerja keras, cerdas, serta ikhlas untuk mengamankan kedaulatan
wilayah, kewenangan dan kepentingan nasional, terutama di wilayah perbatasan. Kita mesti
sadar bahwa tiga unsur yang menyusun sebuah negara-bangsa adalah adanya wilayah, penduduk,
dan pemerintah.
Dengan demikian, jika wilayah kedaulatan dan yurisdiksi kita selalu diganggu atau digerogoti
oleh negara-negara tetangga, maka eksistensi dan kehormatan (dignity) kita sebagai bangsa
mengalami ancaman serius.
Pengamanan dan penegakan kedaulatan wilayah negara yang paling jitu adalah melalui
kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan hankam (pertahanan keamanan). Untuk itu, ada
tiga agenda besar yang harus kita kerjakan sesegera mungkin.
Pertama adalah penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Kedua adalah penguatan dan pengembangan kemampuan hankam nasional di laut, khususnya di
wilayah laut perbatasan.
Ketiga adalah memakmurkan seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan berbagai kegiatan
pembangunan (ekonomi) secara efisien, berkelanjutan (sustainable), dan berkeadilan atas dasar
potensi sumber daya dan budaya lokal serta aspek pemasaran.

2. 1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penetapan dan penegakan batas wilayah laut negara ?
2. Bagaimana peningkatan kemampuan Hankam (Pertahanan Kamanan) laut ?
3. Bagaimana pembangunan ekonomi wilayah perbatasan ?
1.3. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui penetapan dan penegakan batas wilayah laut negara
2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan Hankam (Pertahanan Kamanan) laut ?
3. Untuk mengetahui pembangunan ekonomi wilayah perbatasan
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Penetapan Dan Penegakan Batas Wilayah Laut Negara
Sebagai negara maritim dan kepulauan (the archipelagic state) terbesar di dunia, dengan 17.500
lebih pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 persen (5,8
juta km2) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki
batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan
Indonesia, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Niugini,
Australia, Timor Timur, dan Palau.
Sementara wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga hanya dua, yakni
Malaysia di Kalimantan dan Papua Niugini di Papua. Penetapan dan penegakan batas wilayah
merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia di laut,
aspek perekonomian (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan), dan
aspek hankam serta stabilitas kawasan.
Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut
sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal
dengan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Hukum
Laut PBB 1982).
Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (regime) yang berlaku di laut, yaitu (1)
perairan pedalaman (internal waters), (2) perairan kepulauan (archipelagic waters), (3) laut
teritorial (teritorial waters), (4) zona tambahan (contiguous zone), (5) Zona Ekonomi Eksklusif
(Exclusive Economic Zone), (6) landas kontinen (continental shelf), (7) laut lepas (high seas),
dan (8) kawasan dasar laut internasional (international seabed area).
Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU
No 6/1966 tentang Perairan Indonesia menggantikan UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan
dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan
batas-batas wilayah perairan Indonesia telah diundangkan PP No 38 tentang Daftar Koordinat
Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas
laut teritorial, (2) batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen.
Yang dimaksud laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang
udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

3. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial
atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan
berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis
pangkal; yang mana suatu negara pantai (coastal state) memiliki hak atas kedaulatan untuk
eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari
laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung
terluar tepian kontinen.
Sayangnya, hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara
tetangga masih banyak yang belum tuntas. Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan
dengan Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah
diselesaikan secara lengkap.
Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas
landas kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE. Kondisi semacam inilah yang
sering menimbulkan konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti
kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Konflik yang terjadi akan menimbulkan ketidakstabilan
dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut.
Dengan belum adanya kepastian batas-batas wilayah perairan, maka kegiatan perekonomian
kelautan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi, pariwisata bahari,
transportasi laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam lainnya, serta konservasi akan
terhambat.
Oleh karena itu, penyelesaian batas-batas wilayah laut dengan kesepuluh negara di atas, kecuali
Australia, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kerja keras, cerdas, ikhlas, dan sinergis antarinstansi
terkait mesti segara diwujudkan guna menyelesaikan segenap permasalahan batas wilayah laut.
Di masa Pemerintahan Kabinet Persatuan Indonesia dan Kabinet Gotong Royong, program ini
sesungguhnya telah dikerjakan di bawah koordinasi Dewan Maritim Indonesia (DMI). Selain PP
No 38/2002, Peta Wilayah NKRI juga telah disusun melalui kerja sama antara Bakosurtanal,
Dishidros-TNI AL, serta Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Peta ini perlu
penyempurnaan dan kemudian oleh Pemerintah RI segera didepositkan (dikirim) ke PBB untuk
mendapatkan pengakuan internasional.
Program penamaan pulau-pulau yang belum bernama juga telah dirintis oleh Departemen Dalam
Negeri dan DKP, yang harus diselesaikan secepatnya, karena paling lambat tahun 2009 kita
harus mendepositkan ke PBB untuk mendapatkan pengesahan dunia. Departemen Luar Negeri
yang selama ini cukup aktif harus lebih proaktif lagi melakukan perundingan penetapan batas
wilayah laut dengan negara-negara tetangga, baik secara bilateral maupun unilateral.
Perlu adanya kajian ilmiah dan survei untuk dapat mengklaim wilayah perairan laut sebagai
wilayah Indonesia. Akhirnya, Deplu sebagai leading agency harus didukung secara penuh dan
produktif oleh instansi terkait, utamanya DKP, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
Departemen Perhubungan, TNI AL, Kantor Menneg Ristek dan BPPT, Bakosurtanal, LIPI, dan
Perguruan Tinggi Kelautan.
2.2. Peningkatan Kemampuan Hankam ( Pertahanan Keamanan) Laut
Kasus Ambalat merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan kehormatan
bangsa Indonesia. Di samping masalah perbatasan wilayah perairan, permasalahan lain yang
dapat menggerogoti kedaulatan dan kehormatan kita sebagai bangsa adalah: perompakan (armed
robbery), pembajakan (piracy), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang

4. (seperti kayu, gula, beras, bahan bakar minyak, pakaian bekas, dan senjata), illegal fishing;
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, serta pelanggaran lain di wilayah
perairan Indonesia.
Dikarenakan begitu tingginya kasus-kasus pelanggaran dan kegiatan ilegal di wilayah laut ini,
maka Indonesia mengalami kerugian ekonomi lebih kurang Rp 100 triliun/tahun (Bappenas, Juli
2004). Selain kerugian ekonomi, dignity kita sebagai bangsa berdaulat juga terlecehkan, bahkan
para pelaku asing kegiatan ilegal tersebut menanggap laut Indonesia sebagai “daerah tak
bertuan”.
Sungguh tragis dan menyakitkan, kita memperoleh predikat tersebut. Oleh sebab itu, seluruh
komponen bangsa harus bersatu padu dan all-out menyatakan perang terhadap segala bentuk
pelanggaran dan kegiatan ilegal di tanah air tercinta melalui penguatan dan pengembangan
kemampuan hankam di wilayah laut kita.
Dalam rangka penegakan kedaulatan wilayah perairan tersebut, perlu adanya pertahanan negara
dan penangkalan gangguan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap
ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga batas-batas wilayah perairan, serta
menjaga keamanan laut nasional dan regional. Selain itu, perlu juga adanya sistem dan
mekanisme yang mampu melindungi sumber daya alam dan kekayaan laut nasional serta
pemeliharaan ketertiban di wilayah perairan nasional.
Untuk melakukan sistem pengamanan tersebut, selain diperlukan dasar hukum yang jelas,
diperlukan juga prasarana dan sarana hankam laut, seperti kapal patroli dan kapal perang yang
memadai. Saat ini TNI AL hanya memiliki 117 kapal perang (KRI) yang sebagian besar telah
berusia tua dengan persenjataan yang ketinggalan zaman (out of date).
Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan sistem pengamanan yang terpadu, malahan
diperkirakan pada dekade selanjutnya kita tidak akan memiliki kapal perang jika tidak dilakukan
penambahan kapal baru dan penambahan anggaran pemeliharaan kapal (KSAL, 2004).
Beranjak dari kondisi kemampuan hankam laut nasional, kita harus meningkatkan prasarana dan
sarana hankam di laut, seperti menara suar (light house) dan pos pengamanan di 92 pulau terluar
Indonesia, kapal patroli dan kapal perang sesuai dengan kebutuhan minimal, sistem MCS
(monitoring, controlling, and surveillance) Kelautan, dan lainnya.
Sebenarnya sejak tahun 2003 DKP telah memiliki sistem MCS Perikanan dan Kelautan terbesar
kedua di dunia setelah AS, yang dengan penambahan beberapa komponen sistemnya (seperti
radar) mampu secara digital dan “real- time” memantau pergerakan hampir seluruh jenis kapal di
wilayah perairan Indonesia.
Oleh karena itu, sistem ini tinggal diintegrasikan dengan kepentingan segenap instansi lainnya di
laut dan dioptimalkan penggunannya sehingga dapat memfasilitasi kegiatan hankam di laut.
Kesejahteraan para petugas atau anak bangsa lainnya di laut, seperti anggota TNI AL, Polri,
DKP, Dephub, Bea Cukai, Imigrasi, dan lainnya, sudah saatnya ditingkatkan sesuai dengan nilai-
nilai kemanusiaan. Akhirnya, sudah saatnya kita memiliki lembaga pengamanan laut terpadu,
semacam Coast Guard, yang sudah dirintis pendiriannya sejak pemerintahan Orde Baru, namun
sampai sekarang tak kunjung terbentuk karena soal ego-sektoral.
Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang keamanan wilayah perairan merupakan
sebuah kendala kenapa masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran kedaulatan dan hukum
laut nasional.
Pemerintah dan DPR seharusnya menyadari akan hal ini dan melakukan perubahan dalam
menentukan skala prioritas pembangunan dengan menyadari bahwa Indonesia adalah negara
maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut, panjang garis pantai,

5. kekayaan alam, dan tingkat kerawanan terhadap gangguan keamanan yang jauh lebih besar
dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
2.3. Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan
Selain pendekatan hankam, pengamanan kedaulatan dan kehormatan negara-bangsa di wilayah
perairan laut akan berjalan efektif dan efisien (berhasil) jika secara simultan dan sinergis
dibarengi dengan melaksanakan program pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan (92
pulau terluar) yang berdaya saing dan berkelanjutan (sustainable) untuk kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia.
Basis ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain, meliputi perikanan tangkap, mariculture
(budidaya laut), pariwisata bahari, migas, industri bioteknologi, industri dan jasa maritim, serta
industri ramah lingkungan lainnya. Berhubung lokasi pulau-pulau terluar ini sangat jauh (remote)
dari pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, maka kegiatan-kegiatan ekonomi yang
dikembangkan adalah yang mampu memenuhi economy of scale (skala ekonomi).
Oleh sebab itu, sesuai dengan ukuran pulau dan potensi ekonomi (sumber daya alam dan jasa-
jasa lingkungan) yang dikandungnya, pola pembangunannya mesti mencakup gugusan pulau
(lebih dari dua pulau) sebagai sebuah unit pengelolaan (a management unit), kegiatan usahanya
mesti terpadu dari hulu (produksi), industri pengolahan sampai pemasaran (hilir), dan sesuai
dengan daya dukung lingkungan pulau agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan (on
a sustainable basis).
Pola pembangunan sejenis inilah yang telah berhasil memakmurkan penduduk di gugusan
kepulauan di Florida (AS), Maladewa, Maladewa, Mauritius, Scycelles, Langkawi, Palau, dan
lainnya. Kawasan industri perikanan terpadu yang dilengkapi dengan pelabuhan perikanan
bertaraf internasional (seperti Muara Baru, Jakarta) maupun regional (seperti Pekalongan) dan
armada kapal penangkapan ikan modern sebanyak rata-rata 500 unit setiap pelabuhan, saya yakin
juga kita mampu memakmurkan wilayah-wilayah perbatasan dan menciptakan lapangan kerja
dalam jumlah besar.
Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan yang besar ini, maka
pemerintah, kalangan pengusaha (swasta), perbankan, dan rakyat sudah saatnya merapatkan
barisan, bahu-membahu secara sinergis, produktif, dan kreatif dengan melaksanakan perannya
masing-masing. Pemerintah seyogianya mengeluarkan kebijakan dan membangun infrastruktur
yang atraktif dan kondusif bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah perbatasan ini.
Pihak swasta selekasnya berani dan kreatif berinvestasi di wilayah ini dan rakyat menunjukkan
etos kerja positif serta produktif untuk bekerja pada usaha ekonomi di wilayah perbatasan. Pola
pembangunan oleh swasta nasional maupun asing melalui BOT (built, operation, and transfer)
yang saling menguntungkan (win-win) juga patut dicoba diterapkan di sini, mengingat
keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sudah saatnya pula kita memiliki badan (lembaga) khusus yang bertanggung jawab atas
percepatan pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan.
Apabila kita mampu memakmurkan wilayah perbatasan (92 pulau beserta gugusan kepulauan
dan perairan laut sekitarnya) yang mengelilingi seluruh Nusantara dengan pola pembangunan
seperti di atas, maka kemakmuran beserta segenap dinamika kegiatan ekonomi (manusia), lalu
lalangnya kapal-kapal ikan nasional serta kapal niaga, dan gemerlapnya lampu di wilayah
tersebut juga dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman (security belt) Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

6. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1. Indonesia memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang
berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,
Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau.
2. Dalam rangka penegakan kedaulatan wilayah perairan tersebut, perlu adanya pertahanan
negara dan penangkalan gangguan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal
setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga batas-batas wilayah perairan, serta
menjaga keamanan laut nasional dan regional.
3. Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan yang besar ini, maka
pemerintah, kalangan pengusaha (swasta), perbankan, dan rakyat sudah saatnya merapatkan
barisan, bahu-membahu secara sinergis, produktif, dan kreatif dengan melaksanakan perannya
masing-masing
3.2. Saran
Guna mewujudkan grand strategy tersebut, diperlukan sebuah big push dan leadership dari
pemerintah untuk memimpin gerakan nasional dalam melakukan reorientasi paradigma
pembangunan nasional dari basis daratan, yang telah berlangsung hampir 350 tahun (sejak
zaman penjajahan), ke basis kelautan (maritim).
Diposkan oleh berita bisnis di 02:40

7. Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (UU 5 thn 1983)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah
Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
b. bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber
daya
alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad
bulat
Pemerintah dan Bangsa Indonesia;
c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di
dasar laut
dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan
dikelola dengan
cara yang tepat, terarah dan bijaksana;
d. bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang
berada di
bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk
dan
sesuai dengan kepentingan Indonesia;
e. bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan
yurisdiksi
Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan;
f. bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan
milik
bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara;
g. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh
Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan
telah
diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut
sebagai bagian
dari hukum laut internasional yang baru;
h. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan undang-
undang
sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi,
dan
kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
Mengingat:

8. 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1983
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
4. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2070);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
(Lembaran
Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
7. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk
bagian-
bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia;
b. Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam
hayati yang
terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi
Eksklusif
Indonesia;
c. Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian
mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan
tanah di
bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
d. Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk
melindungi
dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

9. e. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang
bertujuan
untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi
Eksklusif
Indonesia.
BAB II
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Pasal 2
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan
laut
wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang
berlaku
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan
air di atasnya
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut
wilayah
Indonesia.
Pasal 3
(1) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona
ekonomi
eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan
dengan
Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara
tersebut
ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang
bersangkutan.
(2) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan
tidak
terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona
ekonomi
eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis
sama jarak
antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar
Indonesia dan
garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut,
kecuali jika dengan
negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang
berkaitan
dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud.
BAB III
HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI
DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Pasal 4
(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan
melaksanakan:
a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan
konservasi
sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya
serta air di
atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi
ekonomis zona
tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

10. 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan
bangunan-
bangunan lainnya;
2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
3. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum
Laut
yang berlaku.
(2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak
berdaulat,
hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas
Kontinen
Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-
negara
tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku- (3) Di
Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan
internasional serta
kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-
prinsip
hukum laut internasional yang berlaku.
BAB IV
KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Pasal 5
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa
melakukan
eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan
lainnya untuk
eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari
air, arus dan
angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari
Pemerintah
Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan
Pemerintah
Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau
persetujuan
internasional tersebut.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau
eksploitasi sumber
daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi
yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan
eksploitasi suatu
sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia oleh
orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika
jumlah
tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis
tersebut
melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

11. Pasal 6
Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-
instalasi
atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus
berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut
syarat-
syarat perizinan tersebut.
Pasal 7
Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan
berdasarkan syarat-
syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 8
(1) Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia,
wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan
menanggulangi pencemaran lingkungan laut.
(2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan
setelah
memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.
BAB V
GANTI RUGI
Pasal 9
Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum
internasional
yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-
bangunan
lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib
memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau
buatan,
instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.
Pasal 10
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di Zona Ekonomi
Eksklusif
Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang
berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan
kerugian,
wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik
Indonesia.
Pasal 11
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas
ganti
rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber
daya
alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan
laut

12. dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang
memadai.
(2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), jika
yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau
perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:
a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian
pihak ketiga.
(3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran
lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan
hasil
penelitian ekologis.
Pasal 12
Ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian ekologis
dan
penuntutan ganti rugi tersebut dalam Pasal 11 diatur dalam peraturan
perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
BAB VI
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 13
Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan
kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum
Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan
penegakan
hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:
(a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan
pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian
kapal
sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan
di mana
perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
(b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat
mungkin dan
tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat
keadaan force
majeure;
(c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan
Pasal 17
termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4)
huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana.
Pasal 14
(1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia
adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh
Panglima
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

13. (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam
ayat (3).
(3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan
undang-
undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan
di mana
dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 13 huruf a.
Pasal 15
(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap
karena
didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan
perundang-
undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan
setiap
waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
(2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak,
yang
penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
(1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan Pasal
5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-
tingginya
Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
(2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil
kegiatan,
kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana
tersebut dalam ayat (1).
(3) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan
rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona
Ekonomi
Eksklusif Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
Pasal 17
Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan
maksud
untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang
tersebut pada
waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya
Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 18
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 adalah
kejahatan.

14. BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Segala ketentuan yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya alam
hayati, yang dibuat sebelum diundangkannya undang-undang ini, tetap berlaku
sampai
ada perubahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan
berdasarkan undang-undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
(1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih
lanjut dalam
peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan ketentuan undang-undang
ini dapat
mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima
juta
rupiah) terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuannya.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 44
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

15. I. UMUM
Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona
ekonomi
eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap
sumber
daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi
eksklusifnya.
Berhubung dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi
kepentingan
nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat
Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam
non
hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah
kelautan,
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan
Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembangkan
oleh
masyarakat internasional melalui Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa
tentang
Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (State practice) dimaksudkan untuk
melindungi
kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati
di dekat
pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas.
Di samping itu zona ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi
kepentingan-
kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta
penelitian ilmiah
kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.
Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada
Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan
eksploitasi
sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang
berkaitan
dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.
Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak
negara lain
di zona ekonomi eksklusifnya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan,
serta
kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi
eksklusif.
Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona
Ekonomi
Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa
tentang
Hukum Laut negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati,
sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam
hayati
tersebut.
Di samping pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas
yang
terutama ditunjukan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok
kebijaksanaan

16. tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-undang agar supaya terdapat
dasar
yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan
kewajiban-
kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif dan dengan demikian tercapai pula
kepastian
hukum.
Berhubung dengan itu disusunlah Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia yang menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan
kewajiban-
kewajiban Republik Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif.
Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan
pelaksanaan
lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan
perundang-
undangan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Yang dimaksud dengan istilah sumber daya alam hayati dalam undang-undang ini
adalah
sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan perikanan.
Pasal 2
Pasal ini menegaskan dan mengukuhkan definisi geografis Zona Ekonomi
Eksklusif
Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia
tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tertanggal 21 Maret 1980.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk
menetapkan
batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara tetangga, kecuali
jika
terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak
merugikan
kepentingan nasional.
Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara
lain yang
terletak dalam jarak kurang dari 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal
untuk
menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Pasal 4
Ayat (1)
Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau
tidak
dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh
Indonesia

17. atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia.
Berdasarkan hal
tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia
berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah
kedaulatan
Republik Indonesia tersebut.
Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia
untuk
melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang
melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif.
Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik
Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran
dan
penerbangan (freedom of navigation and overflight) dan kebebasan pemasangan
kabel-
kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables and
pipelines).
Ayat (2)
Ayat ini menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan
non
hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas
Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang
landas
kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen
yang
menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara
tetangga
yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.
Ayat (3)
Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang
tumbuh dari
praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa
tentang
Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang
Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai
maupun
negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan
internasional
serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut
yang
bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-
kapal,
pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.
Pasal 5
Ayat (1)
Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau
kegiatan-kegiatan
lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan
tenaga dari
air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh
warga

18. negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari
Pemerintah
Republik Indonesia.
Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara
asing, orang
atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara
Pemerintah
Republik Indonesia dengan negara asing yang
bersangkutan.
Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan
hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk
membayar
pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Ayat (2)
Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun
tidak
berarti tak terbatas.
Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan
dan
konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan
tingkat
pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi
Eksklusif
Indonesia.
Ayat (3)
Dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajban untuk
menjamin batas panen lestari (Maximum sustainable yield) sumber daya alam
hayatinya
di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.
Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban
pula
menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diperbolehkan
(allowable
catch).
Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan
seluruh
jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah
tangkapan
yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest)
Indonesia,
boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia
berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang
diperbolehkan
ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru
mencapai
600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400
(empat
ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan
persetujuan
internasional.
Penunjukan pada Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-
jenis
sedenter (sedentary species) yang terdapat pada dasar laut zona ekonomi
eksklusif tunduk

19. pada rezim landas kontinen (Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973
tentang Landas Kontinen
Indonesia).
Oleh karena itu tidak tunduk pada ketentuan ayat ini.
Pasal 6
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif
untuk
membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan
pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan
lainnya.
Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau
buatan,
instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang
berkaitan
dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal,
kesehatan, keselamatan dan
imigrasi.
Meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau buatan,
instalasi
dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau dalam arti
wilayah
negara dan oleh karena itu tidak memiliki laut teritorial sendiri dan
kehadirannya tidaklah
mempengaruhi batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau
Landas
Kontinen Indonesia.
Pasal 7
Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya
dapat
dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu
oleh
Pemerintah Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan
setelah
diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak
menyatakan a.
menolak permohonan tersebut, atau
b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai
dengan
kenyataan atau kurang lengkap, atau
c. bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya yang
terdahulu.
maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam)
bulan sejak
diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 8
Ayat (1)
Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di Zona Ekonomi
Eksklusif
Indonesia secara internasional didasarkan pada praktek negara, yang sekarang
telah
diterima pula dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut,
sedangkan secara nasional landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

20. Ayat (2)
Pembuangan ("dumping") dilaut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut;
berhubung dengan itu perlu diatur tempat, cara dan frekuensi pembuangan serta
jenis,
kadar dan jumlah bahan yang dibuang melalui
perizinan.
Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang
menyebabkan pencemaran lingkungan laut; pembuangan limbah yang biasanya
dilakukan
oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar ganti rugi bagi
rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam dalam jumlah yang
memadai ini
merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk melestarikan keserasian dan
keseimbangan
lingkungan.
Karena itu kewajiban ini melekat pada barang siapa yang melakukan perbuatan,
tidak
melakukan perbuatan/membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau
kerusakan sumber daya
alam.
"Tanggung jawab mutlak" ("strict liability") berarti bahwa tanggung jawab
tersebut
timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan
sumber daya
alam, tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak diperlukan upaya
pembuktian
lagi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul dari pencemaran lingkungan
laut
dan/atau kerusakan sumber daya alam yang terjadi akan menentukan besarnya
kerugian.
Penelitian ekologis tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian tersebut
dilakukan oleh
sebuah tim yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak penderita dan pihak
pencemar.
Tim dimaksud akan dibentuk secara khusus untuk tiap-tiap kasus.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal dan/atau
orang-

21. orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan
jalan
melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut.
Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat
diperintahkan (perintah ad hoc) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang
ditunjuk oleh
penyidik di laut untuk diproses lebih lanjut.
Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan
batas waktu
penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari.
Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan dilaut perlu diberi jangka waktu
yang
memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa kapal dan/atau orang-
orang
tersebut ke pelabuhan atau pangkalan.
Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk
menarik/menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekonomi
Eksklusif
Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau
pangkalan.
Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini
belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak
pidana
tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat memproses
perkaranya
lebih lanjut.
Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan
adalah
pidana denda tetapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak
pidana tersebut
perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21
ayat (4)
huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang
dapat
ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah
Angkatan
Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion Angkatan Laut. Penetapan
Perwira
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona
Ekonomi
Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-
Undang
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

22. Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang tersebut yang
ditangkap
karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku,
dapat
diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik,
nahkoda
atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau
hubungan
usaha dengan kapal tersebut.
Ayat (2)
Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat
perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda
maximum.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3260
Silahkan download versi PDF nya sbb:
zona_ekonomi_eksklusif_indonesia_(uu_5_thn_1983)_5.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru (100)

23. Makalah zona ekonomi eksklusif. Zona tambahan. Makalah zona tambahan. Hukum kelautan
tentang zona tambahan. Uu yang menjelaskan tentang zona ekslusif indonsia. Makalah tentang
zona ekonomi eksklusif. Isi zona ekonomi eksklusif.
Hak apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah di zona tersebut. Uu yang menjelaskan tentang
zona eksklusif indonesia adalah. Zone ekonomi eklusif tanggung jawab. Landasan hukum zona
tambahan. Uu yang menjelaskan tentang zona eksklusif indonesia. Isi zona ekonomi eksklusif
1980. Paper zona ekonomi eksklusif.
Hak dan kewajiban bangsa indonesia di zeei. Zona ekonomi eksklusif tanggung jawab sapa. Isi
zona ekonomi eksklusif indonesia. Makalah ketentuan hukum internasional tentang zona
eksklusif dalam hukum laut. Download makalah zona ekonomi eksklusif. Makalah penetapan
zona ekonomi eksekutif dalam perkembangan wilayah negara indonesia. Uu dan peraturan
perikanan tentang zona tambahan.
Zona tertorial indonesia. Contoh makalah zona ekonomi eksklusif laut indonesia. Makalah
hukum laut zona. Ringkasan materi hukum laut zona. Contoh kasus penghasilan pelayaran dan
penerbangan di negara sumber. Makalah yurisdiksi dan kedaulatan. Makalah hukum laut
internasional zona ekonomi eksklusif.
Makalah pencemaran laut berdasarkan hukum laut. Paper laut bebas. Mkalah hukum laut dengan
undang undang terbaru. Zona teritorial. Blog zona ekonomi eksklusif. Cara menentukan zona
tambahan. Imakalah mplementasi uu pelayaran terhadap terpembuangan limbah di perairan.
Contoh makalah tentang aspek hukum dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelau tan di
indonesia. Contoh kasus penelitian ilmiah kelautan di indonesia. Zona ekonomi eksklusif
tanggung jawab siapa. Zona ekonomi ekslusif merupakan tanggung jawab siapa. Pengertian zona
ekonomi eksklusif indonesia 1980. Apa yang dapat dilakukan indo di zona ekonomi ekslusif.
Isizonaekonomieksklusif.
3 isi zona ekonomi ekslusif. Tangung jawab pemerintah indonesia dengan memiliki zona
ekonomi eksklusif. Tanggung jawab pemerintah tentang zona ekonomi eksklusif. Zona teritorial
eksklusif. Contoh ekonomi eksklusif. Alasan menjaga hak bangsa indonesia terhadap zona
ekonomi eksklusif indonesia tahun 1980. Kumpulan makalah hak dan kewajiban negara pantai.
Alasan pemerintah mengumumkan zona ekonomi eklusif. Tanggungjawab zona ekonomi eklusif.
Kliping undang undang dasar hukum laut. Pengumuman zona ekonomi. Undang undang zona
ekonomi eksklusif pertambangan bawah laut. Penambangan di zona ekonomi eksklusif. Hal hal
yang dapat dilakukan di zona ekonomi eksklusif.
Uu menjelaskan tentang zona eksklusif indonesia adalah. Hak pemerintah dalam wilayah laut
dan zona ekonomi eksklusif. Rangkuman tentang zona ekonomi eksklusif. Makalah hak dan
kewajiban warga negara menurut hukum internasional. Zona ekonomi eksklusif indonesia
makalah. Makala tentang zona tambahan. Proposal penegakan hukum kepada kapal asing.

24. Contoh kasus berkaitan dengan rezim zona teritorial. Zona ekonomi eksklusif download. Contoh
makalah tentang zona ekonomi eksklusif. Membuat makalah ilmiah tema kewajiban/liabilities.
Zona tambahan pada peraturan perundang undangan. Free download makalah zona ekonomi
eksklusif indonesia. Makalah penetapan zona ekonomi eksklusif.
Hak dan kewajiban negara indonesia terhadap zeei. Perairan indonesia berdasarkan konvensi pbb
tentang hukum laut internasional. Undang undang ri yang mengatur tentang melestarikan sda.
Makalah tentang zona tambahan dan. Apa yang dimaksud tentang zona ekonomi eksklusif
indonesia. Makalah hukum laut tentang zona bebas indonesia. Apa hak dan kewajiban bangsa
indonesia di zeei.
Hak dan kewajiban bangsa di zeei. Uu no.ii tahun 1983 pelestarian berkenaan dengan wilaya laut
atau perairan. Daftar isi zona eklusif ekonomi. Makalah hukum laut internasional 1997. Makalah
zona wilayah laut. Rangkuman zonasi hukum laut. Makalah hak pemerintah terhadap perikanan.
Makalah tentang zona ekonomi eksklusif/. Bagaimana cara menentukan zona tambahan. Contoh
makalah zona ekonomi ekslusif indonesia. Rangkuman tentang zona ekonomi. Contoh kasus asas
yurisdiksi kedaulatan. Upaya menjaga masalah perairan zona ekonomi eklusif di indonesia.
Contoh kasus menangkap warga negara asing di kapal kebijakan fiskal di 50 mil dari garis
pantai.
Makalah tentang zona tambahan. Kepentingan negara pantai melakukan zona tambahan. Blog
tentangs pecies zona tengah laut. Contoh kasus zona ekonomi eksklusif pertambangan. Makalah
zona ekonomomi eklusif. Makalah zona. Rangkuman isi uud tentang zee.
Rangkuman zona hukum laut. Pdf makalah zona ekonomi ekslusif.

25. KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT
INTERNASIONAL 1982
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Konvensi Hukum Laut International atau United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) 1982, memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan
terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan
ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di
Indonesia berupaya untuk melakukan submisi (submission) ke PBB mengenai batas landas
kontinen Indonesia di luar 200 mil laut.
Konsep landas kontinen ini, pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat pada Konvensi Hukum
Laut Internasional tahun 1958 yaitu Presiden Amerika Serikat (AS), Harry S. Truman, yang
pertama kali memproklamirkan. Tepatnya pasca-Perang Dunia II, pada tanggal 28 September
1945. ”Whereas the Goverment of the United States of America, aware of the long range world
wide need for new sources of petroleum and other minerals, holds the view the efforts to
discover and make available new supplies of these resources should be encouraged,…” demikian
Presiden Truman mengawali proklamasinya.
Tindakan Presiden Truman memproklamirkan konsep landas kontinen adalah bertujuan untuk
mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan
pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerikan Serikat, terutama
kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Namun konsep ini tidak bertujuan untuk
mengurangi hak kebebasan berlayar atas atau melalui perairan yang terdapat di atas landas
kontinen karena statusnya tetap sebagai laut lepas.
Konsep landas kontinen dalam hukum laut tidak berhubungan dengan kekayaan mineral dalam
dasar laut tetapi berkaitan dengan kekayaan hayati atau perikanan. Pengertian landas kontinen
pertama kali diperkenalkan oleh Odon de Buen seorang Spanyol dalam Konferensi Perikanan di
Madrid di tahun 1926. Konsepsi landas kontinen dikemukakan dengan perikanan berdasarkan
anggapan bahwa perairan diatas dataran kontinen merupakan perairan yang baik sekali untuk
kehidupan ikan.
Apabila dianalisis tindakan dari pemerintah Amerika Serikat menganai konsep landas kontinen
dapat digolongkan menjadi 4 bentuk yaitu :
1. Tindakan perluasan yurisdiksi yang ditujukan kepada penguasaan kekayaan alam yang
terkandung dalam dasar laut dan tanah dibawah laut yang berbatasan dengan pantai.
2. Perluasan yurisdiksi atau dalam beberapa hal kedaulatan atas dasar laut dan tanah dibawahnya.
3. Perluasan kedaulatan atas lautan (dengan atau tanpa menyebut landas kontinen) hingga suatu
ukuran jarak tertentu misalnya 200 mil.

26. Pada 30 April 1987 di New York diadakan Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III. Pada konferensi
ini telah disepakati pengaturan rejim-rejim hukum laut dan bagi Indonesia pengakuan bentuk
negara kepulauan yang diatur hak dan kewajibannya merupakan keputusan terpenting.
Pengakuan dunia internasional ini, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 tahun 1985
tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1985. Sejak
diberlakukannya undang-undang ini pada 31 Desember 1985, Indonesia terikat dalam Konvensi
Hukum Laut PBB tahun 1982, dan harus menjadi pedoman dalam pembuatan Hukum Laut
Internasional selanjutnya. Hal yang mengatur tentang landas kontinen di atur di dalam Pasal 76
UNCLOS 1982 yang kemudian dituangkan dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1973 oleh
pemerintah Indonesia.
Berdasarkan posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia kemungkinan memiliki wilayah
yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan penarikan batas landas kontinen di luar 200 mil
laut. Kenyataan ini menjadi tantangan para pemangku kepentingan dan profesi bidang terkait
untuk menelaah secara seksama kemungkinan-kemungkinan wilayah perairan landas kontinen di
luar 200 mil laut ini.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS)
1982?
2. Bagaimana kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontinen tersebut ?
Tujuan Penulisan
1. Untuk menjelaskan konsep landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional
(UNCLOS) 1982.
2. Untuk menjelaskan kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontinen tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
Konsep Landas Kontinen dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982
Konsep landas kontinen diatur dalam bab khusus pada UNCLOS 1982, yaitu Bab VI tentang
Landas Kontinen dari Pasal 76 hingga Pasal 85. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982,
dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang
terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang
mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang
memagari garis kontinental, atau sejauh 200 mil dari garis pangkal dimana garis territorial diukur
jika bagian luar yang memagari garis continental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak
tersebut.
Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum.
Secara sederhana landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun
keadalam laut sampai akhirnya disuatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan

27. pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat
dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.
Penjelasan dalam Pasal 76 UNCLOS merupakan pencerminan dari kompromi antara negara-
negara pantai yang memiliki landas kontinen luas seperti Kanada yang mendasarkan kriteria
eksploitasibiltas sebagaimana termuat dalam UNCLOS 1958 karena penjelasan pada UNCLOS
1958 tentang landas kontinen sangat berbeda dengan pengertian Pasal 76 UNCLOS 1982,
sehingga negara-negara pantai dengan landas kontinen yang luas tetap mempertahankan posisi
bahwamereka memiliki hak di seluruh landas kontinennya dengan negara-negara yang
menginginkan kawasan internasional seluas mungkin.
Pada umumnya, kompromi merupakan masalah yang sulit untuk dicapai. Hal itu terbukti dengan
ketentuan-ketentuan konvensi yang menetapkan batas terluar dari tepian kontinen yang terletak
di luar jarak 200 mil. Untuk itu, negara-negara pantai dapat memilih satu di antara dua cara
penetapan batas tersebut, yaitu :
1. Dengan menarik garis diantara titik-titik dimana ketebalan sedimen karang paling sedikit 1
persen dari jarak terpendek pada titik-titik tersebut ke kaki lereng kontinen; atau
2. Dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang panjangnya tidak melebihi 60
mil laut dari kaki lereng kontinen (Pasal 76 (4) UNCLOS 1982)
Selanjutnya ditetapkan bahwa untuk kedua cara tersebut setiap garis yang menghubungkannya
antara dua titik tidak boleh melebihi 60 mil laut (Pasal 76 (7) UNCLOS 1982). Kemudian titik-
titik untuk penarikan garis tersebut tidak boleh terletak lebih dari 350 mil laut dari garis pangkal
untuk mengukur lebar laut teritorial atau tidak boleh terletak lebih dari 100 mil laut dari
kedalaman 2500 meter (Pasal 76 (5) UNCLOS 1982).
Para perumus konvensi menyadari bahwa penerapan ketentuan-ketentuan tersebut akan
menimbulkan permasalahan. Untuk itu, dibentuklah ketentuan dalam konvensi mengenai Komisi
Batas Landas Kontinen (Pasal 76 (8) dan Lampiran II UNCLOS 1982). Suatu negara pantai yang
akan menetapkan batas terluar landas kontinennya lebih dari 200 mil laut harus memberitahu
komisi yang beranggotakan 21 orang tersebut, mengenai data ilmu pengetahuan dan teknis yang
mendasari penetapan batas tersebut. kemudian komisi ini akan mempertimbpangkan serta
membuat rekomendasi. Dalam hal ini komisi harus mempertimbangkan Lampiran II apabila
terdapat pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang dituangkan pada Pasal 76 UNCLOS
1982 jika negara pantai tidak menyetujui rekomendasi dari komisi yang memiliki kewenangan
menetapkan pandangnya kepada negara pantai.
Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai menikmati hak berdaulat untuk
mengeskplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinen yang berada
dalam batas 200 mil zona ekonomi eksklusif, hak-hak tersebut bersamaan dengan hak-hak yang
dinikmati berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982 tentang zona eknomi eksklusif. Dengan
demikian rezim landas kontinen yang independen hanya yang terletak di luar batas tersebut.
Kemudian terkait dengan hak dan penggunaan landas kontinen, negara asing berhak melakukan
penanaman kabel dan jalur pipa melalui atau pada landas kontinen sebuah negara pantai, hal
tersebut diatur pada Pasal 79 UNCLOS 1982. Negara pantai yang bersangkutan hanya bisa
menentukan jalur kabel atau pipa yang akan ditanam tetapi tidak dapat melarang atau
mengharuskan ketentuan penanaman kabel dan pipa tersebut. Pada Pasal 83 UNCLOS 1982

28. mengatur tentang ketentuan penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang
pantainya berbatasan dan berhadapan. Dimana ketentuannya sama halnya dengan zona ekonomi
eksklusif.
Landas Kontinen Ekstensi
Pasal 76 (4) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa “for teh purposes of this Convention, the coastal
State shall esthablish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends
beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is
measured…”. hal tersebut menegaskan bahwa dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas
landas kontinen yang melebihi 200 mil laut atau disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi.
Karena banyak kasus dimana kondisi geologi dan geomorfologis suatu negara pantai yang
mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya
dimungkinkan sepanjang 350 mil laut.
Berdasarkan UNCLOS 1982 penentuan batas landas kontinen ekstensi dapat dilakukan dengan
memperhatikan 4 kriteria yang diatur pada Pasal 76. Dua kriteria pertama adalah yang
membolehkan (formulae) sedangkan dua kriteria terakhir adalah yang membatasi (constraints).
Berikut syarat yang membolehkan (formulae):
1. Didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan (sedimentary rock)
paling sedikit sebesar 1 persen dari jarak terdekat antara titik tersbeut dengan kaki lereng
kontinen. Persentase ini dihitung dengan membandingkan tebalnya batu sedimen di suatu titik
terhadap jarak titik tersebut dari kaki lereng.
2. Batas terluar landas kontinen ekstensi juga bisa ditentukan dengan menarik garis berjarak 60
mil laut dari kaki lereng kontinen (hedberg line) ke arah laut lepas.
Pada penerapannya, batas terluar landas kontinen ekstensi merupakan kombinasi dari dua syarat
di atas yang dalam hal ini akan dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang
bersangkutan. Namun demikian, garis terluar ini belumlah merupakan garis batas landas
kontinen ekstensi final karena masih harus diuji dan memenuhi dua syarat pembatas (constraints)
berikut :
1. Batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil dari garis pangkal sebagai
referensi mengukur batas teritorial; atau
2. Batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500
meter isobath.
Kepentingan Indonesia Terhadap Konsep Landas Kontinen
Sebagai negara kepulauan Indoensia mempunyai penguasaan penuh dan hk eksklusif atas
kekayaan alam atau milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas
kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber
kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam, harus dilakukan sesuai dengan
kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. adanya kehijaban tersebut bagi pemerintah
Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlukan, agar hal-hal
yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini namun di sisi
lain dengan adanya kehijaban tersebut pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan
tunduk pada segala ketentuan yang ada.

29. Kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi sumber-sumber
kekayaan alam dapat diperoleh berupa:
1. Dapat dibangunnya instalasi-instalasi di landas kontinen.
2. Dapat digunakannya kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya untuk kepentingan kegiatan.
3. Dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan instalasi-instalasi atau alat-alat yang ada
Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen sepenuhnya menjadi
wewenang negara pantai dengan memperhatikan batasan-batasan yang dikeluarkan oleh
pemerintah negara pantai dan adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian
yang mengakibatkan perselisihan antar kepentingan-kepentingan dalam pemenfaatan sumber
kekayaan alam akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.
Dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut diatas diberlakukan segala
peratuan perundang-undangan yang ada dan relevan dengan masalahnya, tindakan sepihak dari
pemerintah Indonesia dapat dilakukan dengan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut :
1. Menghentikan sementara waktu kegiatannya.
2. Mencabut izin usaha untuk tidak melakukan usahanya di wilayah landas kontinen Indonesia.
Sebagai suatu ketentuan dalam melaksanakan kegiatan di landas kontinen dan kegiatan tersebut
diatas harus diindahkan dan dilindungi kepentingan yang berkaitan dengan :
1. Perhatian dan keamanan nasional.
2. Perhubungan.
3. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut.
4. Perikanan.
5. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya.
6. Cagar alam
Untuk saling mengaja kepentingan baik terhadap negara Indonesia selaku negara pantai maupun
kepentingan bangsa lain merupakan tindakan dalam menjaga keseimbangan agar tetap
terpeliharanya keseimbangan situasi, sehingga terhindar dari timbulnya tabrakan antara
kepentingan-kepentingan,sebagai akibat kurangnya informasi atau tidak adanya komunikasi yang
lebih jauh dapat menimbulkan keretakan hubungan antar negara.
Bagi Indonesia penentuan batas wilayah kontinen dan yang berkaitan dnegan landas kontinen
Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan
dengan negara lain telah dikeluarkan keputusan, bahwa penetapan garis batas landas kontinen
dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai
persetujuan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973)
Persetujuan yang dilakukan merupakan kesepakatan bersama sebagai perwujudan rasa
persahabatan dan saling menegakkan kepentingan masing-masing untuk tidak saling
mengganggu serta menghormati kewenangan maupun hal-halnya dalam pergaulan sebagai
anggota masyarakat internasional.
Indonesia sebagai negara pantai yang bersinggungan dengan dataran kotinen dapat
mempergunakan kewenangnya yang sekaligus bertanggung jawab atas wilayah tersebut.
kewenangan yang dimilki negara pantai berupa tindakan –tindakan untuk mengambil kebijakan
atas hak-haknya yang digunakan untuk membangun maupun memelihara instalasi-instalasi, tidak
akan mempengaruhi adanya:

30. 1. Luasnya lautan bebas yang sah pada perairan itu
Dengan adanya hak-hak negara pantai atas daratan kontinental tidak mempengaruhi akan lautan
bebas dan udara diatasnya.
2. Teritorial negara
Instalasi dan alat-alat yang berada dibawah kekuasaan negara pantai, namun instalasi dengan
peralatannya ini bukan berstatus sebagai pulau-pulau atau bagian pulau sehingga tidak
mempunyai daerah laut teritorial tersendiri, yang berarti luas laut teritorial dari negara pantai
tidak mengalami perubahan.
3. Pemasangan saluran pipa
Instalasi-instalasi atau kabel-kabel dibawah laut atau alat-alat lainnya yang berkaitan untuk
melakukan eksplorasi dataran kontinental dan melakukan eksploitasi sumber alam tidak
merintangi dan dalam pemeliharannya.
4. Melakukan usaha-usaha penyelidikan di dataran kontinental
Memperhatikan bahwa permohonan penyelidikan diajukan oleh suatu lembaga yang memnuhi
persyaratan dan penyelidikan dilakukan secara ilmu pengetahuan murni tentang sifat-sifat fisik
atau biologi dari dataran kontinental. Dalam penyelidikan ini negara pantai mempunyai hak
untuk:
• Ikut serta dalam penyelidikan, atau
• Keikutsertaannya dengan cara mewakilikan
Pemasangan berbagai instalasi dan alat-alat yang digunakan untuk keperluan suatu negara sama
seklai tidak mempengaruhi tritorial suatu negara, namun bentuk-bentuk eksplorasi ataupun
eksploitasi sumber kekayaan alam harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan dengan selalu
mengupayakan langkah-langkah berupa:
• Pencegahan terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen maupun udara diatasnya
• Pencegahan meluapnya pencemaran apabila telah terjadi pencemaran
Jurisdikasi negara pantai yang berkaitan dengan wilayah Indonesia diberlakukan Hukum
Nasional Indonesia sepanjang:
Perbuatan dan persitiwanya terjadi pada diatas atau dibawah instalasi-instalasi atau kapal-kapal
yang berada di landas kontinen untuk eksploitasi kekayaan alam
Perbuatan dan peristiwanya terjadi di daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-intalasi
atau alat-alat dan kapal-kapal.
Untuk instalasi-instalasi maupun alat-alat yang dipergunakan eksplorasi dan eksploitasi sumber-
sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, merupakan daerah yurisdiksi Indonesia
(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973).
PENUTUP
Kesimpulan
1. Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah
hukum. Secara sederhana landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya
menurun keadalam laut sampai akhirnya disuatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman
laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat
dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.
2. Pasal 76 (4) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa “for teh purposes of this Convention, the
coastal State shall esthablish the outer edge of the continental margin wherever the margin

31. extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial
sea is measured…”. hal tersebut menegaskan bahwa dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas
landas kontinen yang melebihi 200 mil laut atau disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi.
Karena banyak kasus dimana kondisi geologi dan geomorfologis suatu negara pantai yang
mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya
dimungkinkan sepanjang 350 mil laut.
3. Sebagai negara kepulauan Indoensia mempunyai penguasaan penuh dan hk eksklusif atas
kekayaan alam atau milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas
kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber
kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam, harus dilakukan sesuai dengan
kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. adanya kehijaban tersebut bagi pemerintah
Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlukan, agar hal-hal
yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini namun di sisi
lain dengan adanya kehijaban tersebut pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan
tunduk pada segala ketentuan yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Heru Prijanto.2007. Hukum Laut Internasional. Bayumedia Publishing.Malang
I Made Andi Arsana. 2008. Batas Maritim Antarnegara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis.
Yogyakarta
Mochtar Kusumaatmadja. 1986. Hukum Laut Internasional. Binacipta. Bandung
P. Joko Subagyo. 2005. Hukum Laut Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
Perundang-Undangan
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973

32. MAKALAH WASANTARA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai warga negara yang baik sudah selayaknya kita memahami seluk beluk keadaan
dan sejarah wilayah Indonesia, semua itu di rangkum dalam wawasan nusantara. Dengan
mempelajari wawasan nusantara kita dapat memahami landasan wawasan nusantara, tonggak-
tanggak penting wawasan nusantara, dan penentuan batas-batas wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Seperti kita ketahui, Negara kita sekarang sering mendapatkan gangguan dari Negara luar
baik mengenai sengketa batas wilayah hingga saling mengklaim suatu wilayah tertentu.
Tentunya hal ini menjadi kewajiban kita sebagai warga Negara untuk ikut serta mempertahankan
kedaulatan Negara, salah satunya dengan mempelajari dan memahami wawasan nusantara.
Oleh karna itu, dengan mempelajari dan memahami wawasan nusantara kita bisa
mengetahui sejarah perkembangan dan di harapkan bisa menambah pengetahuan dan menambah
rasa cinta terhadap tanah air.

33. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Wawasan Nusantara
1. Wawasan
a. Wawasan Nusantara
Sir Balford John Mackinder menyatakan bahwa bila daratan sudah dikuasai, maka daratan
maritim dapat dikuasai juga (di wilayah Eropa dan Asia).
b. Wawasan Bahari
Alfred Thayer Mahan menyatakan bahwa jika laut sudah dikuasai, maka perdagangan dapat
dikuasai sekaligus menguasai seluruh dunia.
c. Wawasan Dirgantara
Giulio Deaghet W. Mitchell menyatakan bahwa udara atau kekuasaan angkasa adalah daya tahan
ampuh terhadap ancaman perang maka harus dikuasai.
d. Wawasan Kombinasi
Nicholas J. Spykman menyatakan bahwa suatu negara harus menguasai dunia, seperti Singapura,
terusan Suez, kerajaan Sriwijaya di Palembang di sungai Musi dan terusan Kanal dan
sebagainya.
2. Wawasan Nusantara
a. Res Nulius, yakni paham yang menyatakan laut tidak ada yang memiliki dan karenanya dapat
diambil serta dimiliki oleh sebuah negara. Tokohnya J. Sneldon yang mengajukan prinsip-pinsip
“mare clausum”.

34. b. Res Comunis, yakni paham ini menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat
dunia, karena itu tidak boleh dimiliki oleh sebuah negara. Tokohnya Grotius yang mengajukan
prinsip-prinsip “mare liberum” (laut bebas).
c. Laut Pemisah yakni laut yang menghubungkan titik-titik terluar dari garis wilayah laut
Indonesia dan memisahkan antara negara Indonesia dengan negara lain.
2.2 Unsur-Unsur Wawasan Nusantara
A. Posisi Silang Indonesia TZMKO
Posisi silang Indonesia : posisi negara Indonesia yang terletak diantara dua Samudra
yaitu Samudra Hindia dan Samudra Fasifik dan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia.
Posisi silang ini membawa keuntungan dan keruguan serta pengaruh dalam aspek kehidupan.
1) Keuntungan posisi silang Indonesia
a. Posisi wilayah Indonesia menjadi inti jalur perdagangan lalu lintas dunia, menjadi jalur
transportasi negara-negara lain, menjadi sumber devisa di bidang perekonomian.
b. Luas wilayah Indonesia
- Mempermudah hubungan dengan negara lain, ikatan dagang.
- Saling menjalin kerja sama.
- Lalu lintas perdagangan damai dan lancar (ekspor impor rempah-rempah)
- Persaingan yang menguntungkan.
c. Budaya : sebagai sumber penghasilan di bidang pariwisata.
2) Kerugian posisi silang
a. Tatanan kehidupan sosial
- Budaya asing cepat atau mudah berkembang.
- Kebudayaan kurang dipertahankan atau mulai ditinggalkan.
- Gaya hidup kebarat-baratan.

35. - Sifat individualisme.
- Cara pendang bebas.
b. Sumber daya alam (SDM). Perebutan kekayaan alam.
3) Pengaruh-pengaruhnya :
a. Adanya posisi silang mengakibatkan nusantara, mau tidak mau menjadi lalu lintas dari aspek-
aspek sosial, adanya lalu lintas kehidupan sosial ini tentu menimbulkan pengaruh bagi penghuni
nusantara, yakni berlangsungnya penyerapan yang dilakukan tanpa penyaringan akan
menumbuhkan dampak sosial yang kurang baik bagi penghuni nusantara. Sifat kehidupan
cenderung mengalami perubahan dan bercampur baur.
b. Pengaruh akibat hubungan antar bangsa selalu berlandaskan kepada kepentingan masing-
masing bangsa selama saling menguntungkan maka hubungan akan berjalan lancar, namun jika
tidak baik akan menimbulkan ketegangan antar bangsa akibat ketegangan yang terjadi maka
nusantara yang berada di posisi silang baik langsung maupun tidak langsung akan menerima
akibatnya. Keadaan seperti ini tidak menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kehidupan nasional.
c. Dengan berpedoman kepada kepentingan nasional masing-masing bangsa setiap bangsa akan
selalu berusaha menanamkan pengaruh melalui politik bahkan idiologi. Bila usaha menanamkan
pengaruh ini terjadi pada kita yang berada dalam posisi silang maka akibat yang harus
ditanggung adalah adanya kemungkinan terpecah belahnya rasa persatuan bangsa, baik politik
maupun idiologi dalam hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik banyak dan murah
pasaran yang bagi negara industri sehingga merupakan daya tarik bagi negara-negara yang tidak
memiliki alam yang kaya. Hal ini dapat menimbulkan sumber yang tidak menguntungkan bagi
kita. Sebuah negara mungkin saja akan melakukan ekspensi ke wilayah nusantara.
TZMKO Belanda Devide et Impera menyatakan batas wilayah berjarak 3 mil diukur dari
garis dasar yang berbentuk garis rendah dari setiap pulau.
Georafi negara Indonesia adalah negara terbesar di asean yang bercirikan kepulauan
letaknya dilalui garis khatulistiwa dengan batas-batas.

36. o Utara Utara : + 60 Lintang Utara
o Selatan : + 110 Lintang Selatan
o Barat : + 950 Bujur Timur
o Timur : + 1410 Bujur Timur
Kepulauan Indonesia dengan semua perairannya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh
yang disebut tanah air.
Geopolitik adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan
konsentrasi geografis dari suatu negara dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis
tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah nasional.
Geostrategi adalah geopolitik dalam pelaksanaan atau kebijakan pelaksanaan dalam
menentukan tujuan, sarana serat prasarana untuk mencapai tujuan nasional dengan
memanfaatkan keberadaan dan kondisi geografi negara, dengan demikian geopolitik dan
geostrategi bagi bangsa Indonesia merupakan pembenaran dari kepentingan nasional dan
perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional.
B. Archipelago
Archipelago (cinta tanah air) berasal dari bahasa yunani yaitu Archi yang berarti penting
dan pelagus yang berarti laut atau wilayah lautan. Dengan kata lain Archipelago principle / azas
kenusantaraan bagi Indonesia adalah suatu kesatuan yang utuh. Yang batas-batasnya ditentukan
oleh laut dalam lingkungan dimana terdapat pulau-pulau dan gagasan pulau-pulau didalamnya.
Pulau-pulau dan gagasan pulau-pulau dan perairan diantaranya sebagai kesatuan wilayah yang
utuh. Dengan unsur air sebagai penghubungnya (laut penghubung) demikian juga wujud
nusantara yang merupakan wilayah negara Republik Indonesia.
NKRI laut penghubung adalah laut yang menghubungkan titik-titik terluar dari tiap-tiap
pulau negara dan yang dilandasi dengan adanya garis tepi.
C. Point to Point Theory
1) Tujuan ke dalam : ikut serta mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan yang
mencakup aspek ilmiah dan aspek sosial, uatamanya persatuan wilayah.

37. 2) Tujuan ke luar : ikut serta mewujudkan kebahagiaan, keteriban, dan perdamaian seluruh umat
manusia.
D. Satu Kesatuan (GBHN)
Penerapan wawasan nusantra (GBHN) dinyatakan bahwa wawasan dalam mencapai
tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan
nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan
(POLEKSOSBUDHANKAM).
1) Politik : Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu
keastuan wilayah, wadah, ruang lingkup, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa bangsa
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan setanah airir, serta mempunyai satu tekad dalam
mencapai cita-cita bangsa sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa seluruuh kepulauan
Indonesia atau nusantara merupakan satu kesatuan hukum.
2) Ekonomi : Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan
milik bersama bangsa, dan tingkat perkembangan ekeonomi harus serasi dan seimbang di seluruh
daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam
pengembangan kehidupan ekonominya.
3) Sosial budaya : Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu prikehidupan bangsa harus merupakan
kehidupan yang serasi dan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata,
seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya
Indonesia adalah satu kekayaan budaya bangsa sebagai modal dan landasan pengembangan
budaya bangsa seluruhnya.
4) Hankam : Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan
ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan bangsa dan negara.
E. UNCLOS ZEE (3 Alasan)
Pemerintan Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 mengumumkan Zona Ekonomi Ekslusif
(ZEE) selebar 200 mil. ZEE ini diukur dari garis pangkal wilayah lau Indonesia dimana pada
ZEE semua sumber daya hayati maupun SDA lainnya yang berada dibawah permukaan laut, di
dasar laut, serta dibawah laut menajdi hak ekslusif bangsa Indonesia. Segala kegiatan eksploitasi,
eksplorasi, maupun penelitian ZEE terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemerintah

38. Indonesia sedangkan lalu lintas laut maupun udara dan pemasangan kabel telepon dibawah laut
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum laut internasional diperkenankan. Pengumuman
Indonesia mengenai ZEE tidak bermaksud memperluas wilayah laut Indonesia.
Tiga alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :
a). Semakin terbatasnya persediaan ikan
Hasil studi FAO pada tahun 2000 permintaan dunia terhadap ikan untuk bahan makanan
diperkirakan akan menjadi dua kali lipat dari permintaan sekarang. Disisi lain hasil perikanan
dunia menjelang tahun 2000 diperkirakan aka berada dibawah tingkat permintaan dunia akan
ikan. Sebagaimana negara lainnya yang memiliki wilayah laut. Indonesia memandang perlu
melindungi seluruh sumber daya hayati yang berada disekitar laut wilayah Indonesia sehingga
pemenuhan kebuuhan masyarakat dapat lebih terjamin.
b). Pembangunan nasional.
Pada saat ini pemerintah tengah giat melakukan pembangunan. Dalam rangka
pembangunan ini, maka daerah yang berada disekitar laut kita perlu dimanfaatkan bagi
peningkatan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, seyogyanya daerah tersebut mendapat
perlindungan dan pengelolaan yang baik. Upaya untuk mengelola dan melindungi ini kemudian
dikenal dengan ZEE.
c). Zee sebagai rezim hukum internasional
Sampai saat ini banyak negara yang telah mengeluarkan pernyataan tentang Zona
Ekonomi Ekslusif (lebih kurang 90 negara) selebar 200 mil. Kenyataan ini menunjukan praktek
negara yang konsisten, sehingga tanpa ataupun dengan persetujuan konvensi hukum laut
internasionl prihal atas wawasan nusantara dan ZEE dapat dikemukakan bahwa setelah melalui
proses perjuangan panjang akhirnya dapat diterima oleh New York Bulan April 1982. Pada saat
penandatanganan hasil konferensi di Montego Bay Jamaika bulan Desember 1982 tercatat 130
negara menyetujui hasil konferensi, 17 negara abstain dan 4 negara menolak hasil konferensi.
F. Hubungan Dengan Ketahanan Nasional
Di dalam menyelenggarakan hidupnya, suatu bangsa memerlukan landasan dasar yang
mencerminkan penelitian diaog dinamis dari berbagai faktor baik yang bersifat objektif maupun

39. subyektif-psikologis seperti kondisi geografi, kesejahteraan, kondisi sosial, budaya, landasan
idiil, cita-cita dan lain-lain.
Dialog dinamis mencakup :
a. Geografi
1). Bentuk dan wujud yang harus dipandang dan diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk
menyeluruh atau manunggal antara atan, serta udaranya.
2). Letak dan posisnya harus mampu memanfaatkan semua aspek-aspek positif dari posisi dan
letak geografi serta berusaha semaksimal mungkin menghilangkan segi atau aspek-aspek
negativ.
b. Demografi
Keanekaragaman suku bangsa, bahasa, daerah,agama dan adat istiadat harus dipandang dan
diperlakukan sebagai satu kesatuan kekayaan yang terpelihara dan dikembangkan menjadi
perpaduan yang serasi, seimbang, dan harmonis. Azas Bhineka Tunggal Ika sebagai asas
kesatuan dan persatuan bagi segenap aspek kehidupan nasional hatus diterapkan secara nyata
dalam segenap aspek kehidupan nasional.
c. Sosial
Mencakup aspek idelogi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam. Aspek politik mencakup
pengarahan kedalam dan pengarahan keluar.
Kedalam : Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mufakat.
Keluar : Bebas dan aktif yang berdasarkan Pancasila.
Aspek lainnya hendaknya dipandang dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh seperi
telah tertuang dalam GBHN. Interaksi dinamis dari semua faktor tersebut menghasilkan sebuah
konsepsi pandangan hidup bangsa yang lazim disebut Wawasan Nasional dan bagi bangsa
Indonesia disebut Wawasan Nusantara. Guna memperjuangkan hak hidup tersebut mutlak
diperlukan Ketahanan Nasional yang mantap, sehingga ketahanan nasional senantiasa perlu
disusun, dibina, dan ditingkatkan. Di dalam menyusun, membina, serta meningkatkan ketahanan
nasional ini wajib berpedoman kepada Wawasan Nasional atau Wawasan Nusantara. Dengan
demikian, Wawasan Nasional atau Wawasan Nusantara akan mendasari konsepsi pembinaan
ketahanan nasional, sehingga ketahanan nasional merupakan realisasi dari Wawasan Nusantara.

40. 2.3 Lamdasan Wawasan Nusantara
Landasan wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifiskasinya
sebagai berikut:
1. Landasan Idiil
Pancasila sebagai faslafah ideologi bangsa dan dasar negara. Berkedudukan sebagai landasan
idiil darpada wawasan nusantara. Karena pada hakikatnya wawasan nusantara merupakan
perwujudan dari pancasila. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung
paham keseimbangan, keselarasan, dan keseimbangan. Maka wawasan nusantara mengarah
kepada terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan.
2. Landasan Konstitusional
UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang menjadi pedoman pokok
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik (Pasal 1 UUD 1945) yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR.

41. 3. Landasan Visional.
Landasan visional atau tujuan nasional wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa
Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar
tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita
dan dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu :
a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b) Memajukan kesejahteraan umum
c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia
4. Landasan Konsepsional
Ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan
yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional,
berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan
nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan (HTAG). Agar dapat mengatasinya, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan,
keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.
5. Landasan Operasional.
GBHN adalah sebagi landasan wawasan operasional dalam wawasan nusantara, yang
dikukuhkan MPR dalam ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973.
Tonggak penting wawasan nusantara.
Tahun Keterangan
1939 Berdirinya hukum laut Hindia belanda yang dikenal dengan nama TZMKO.
1960 Setelah adanya Deklarasi Djuanda pemerintah mengeluarkan PP sebagai pengganti UU
yang dikenal dengan PP no. 4/ Perpu tahun 1960 mengenai perairan Indonesia.
1957 Berdirinya Deklarasi Djuanda yang merombak hukum laut Hindia Belanda.
1980 Pengeluaran konsep kewilayahan pada tanggal 21 Maret 1980.

42. 1982 Pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaika diadakan konferensi tentang
hukum laut, United conference on the law of the sea (UNCLOS) dari PBB dimana dalam
konferensi tersebut didapat asas-asa negara kepulauan yang berlaku efektif sejak tanggal 14
November 1904, yaitu terdiri dari:
- Laut teritorial
- Zona ekonomi ekslusif (ZEE)
- Laut pedalaman = laut kontinen – zona persebelahan
- Landas benua
1983 Dikukuhkannya ZEE Indonesia dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1983.
1268 Dimulainya sejarah archipelago yaitu, ketika terjadi perjanjian antara Republik Venesia
dengan Raja Michael Palaeoaigaius yang menyatakan bahwa laut algelus merupakan laut
terpenting oleh kedua negara.
1900 Teori perjuangan mulai diperkenalkannya teori kekuasaan darat, laut, dan udara.
1928 Sumpah pemuda sebagai realisasi kekuatan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa
Indonesia.
1945 Proklamasi kemerdekaan R.I dimana kata Indonesia digunakan untuk menyebut tanah air
kita.
1951 Berlakunya azas nusantara yang sesuai dengan archipelago principle memasukan
kepulauan Indonesia kedalam satu kesatuan yang utuh.
1958 Forum konferensi internasional tentang hukum laut.
1967 Konsepsi jangka pendek.
1969 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landasan kontinen R.I sampai
kedalaman 200 mil.
1973 Konsepsi juanda dibahas MPR.

43. BAB III
KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
Tonggak penting wawasan nusantara.
Tahun Keterangan
1939 Berdirinya hukum laut Hindia belanda yang dikenal dengan nama TZMKO.
1960 Setelah adanya Deklarasi Djuanda pemerintah mengeluarkan PP sebagai pengganti UU
yang dikenal dengan PP no. 4/ Perpu tahun 1960 mengenai perairan Indonesia.
1957 Berdirinya Deklarasi Djuanda yang merombak hukum laut Hindia Belanda.
1980 Pengeluaran konsep kewilayahan pada tanggal 21 Maret 1980.
1982 Pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaika diadakan konferensi tentang
hukum laut, United conference on the law of the sea (UNCLOS) dari PBB dimana dalam

44. konferensi tersebut didapat asas-asa negara kepulauan yang berlaku efektif sejak tanggal 14
November 1904, yaitu terdiri dari:
- Laut teritorial
- Zona ekonomi ekslusif (ZEE)
- Laut pedalaman = laut kontinen – zona persebelahan
- Landas benua
1983 Dikukuhkannya ZEE Indonesia dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1983.
1268 Dimulainya sejarah archipelago yaitu, ketika terjadi perjanjian antara Republik Venesia
dengan Raja Michael Palaeoaigaius yang menyatakan bahwa laut algelus merupakan laut
terpenting oleh kedua negara.
1900 Teori perjuangan mulai diperkenalkannya teori kekuasaan darat, laut, dan udara.
1928 Sumpah pemuda sebagai realisasi kekuatan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa
Indonesia.
1945 Proklamasi kemerdekaan R.I dimana kata Indonesia digunakan untuk menyebut tanah air
kita.
1951 Berlakunya azas nusantara yang sesuai dengan archipelago principle memasukan
kepulauan Indonesia kedalam satu kesatuan yang utuh.
1958 Forum konferensi internasional tentang hukum laut.
1967 Konsepsi jangka pendek.
1969 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landasan kontinen R.I sampai
kedalaman 200 mil.
1973 Konsepsi juanda dibahas MPR.

45. WAWASAN NUSANTARA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan,
dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihar
keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari
pengarh lingkungannya, yang didasarkan atas hubugan timbal balik atau kait-mengait antara
filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat,
budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan
rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan konsepsi yang berupa Wawasan Nasional
yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.
I. 2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana deskripsi wawasan nusantara?
2. Bagaimana fungsi wawasan nusantara?
3. Bagaimana tujuan wawasan nusantara?
4. Bagaimana arah pandang wawasan nusantara?
5. Bagaimana kaitan antara wawasan nusantara, Pancasila dan UUD 1945?

46. 6. Bagaimana impelentasi wawasan nusantara?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui deskripsi wawasan nusantara.
2. Untuk mengetahui fungsi wawasan nusantara.
3. Untuk mengetahui tujuan wawasan nusantara.
4. Untuk mengetahui arah pandang wawasan nusantara.
5. Untuk mengetahui kaitan antara wawasan nusantara, Pancasila dan UUD 1945.
6. Untuk mengetahui implementasi wawasan nusantara.

47. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk
geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[1] Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara
mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
2.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dan cakupan wawasan nusantara dalam TAP MPR '83 dalam mencapat tujuan
pembanguna nasionsal :
a. Kesatuan Politik
b. Kesatuan Ekonomi
c. Kesatuan Sosial Budaya
d. Kesatuan Pertahanan Keamanan
2.3 Landasan
Didalam wawasan nusantara hanya ada dua landasan yakni pancasila dan UUD 1945 ( undang -
undang dasar 1945). Tapi landasan yang paling utama yakni "pancasila". Sebab pancasila
merupakan bukti nyata perjuangan rakyat indonesia di saat merebut kemerdekaan dari para
penjajah. Undang - Undang dasar 1945 juga mempunyai keterkaitan yang penting, sebab UUD
1945 yang mempunyai beberapa aturan penting, untuk menuntun serta melindungi bangsa dan
negara indonesia dari ancaman apapun itu.

48. 2.4 Asas
Didalam wawasan nusantara mempunyai beberapa asas yang menurut saya penting yakni :
· Asas persatuan dan kesatuan
· Asas keadilan
· Asas kebersamaan
2.5 Falsafah pancasila
Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:
· Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama masing- masing.
· Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.
· Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Aspek kewilayahan nusantara
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya
akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.
Aspek sosial budaya
Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa,
agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang
berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.mengenai
berbagai macam ragam budaya
Aspek sejarah

49. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan
dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia.Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah
diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat
tinggi bangsa Indonesia sendiri.Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan
bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.
Hakikat dan Kedudukan Wawasan Nusantara
Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara sebagai satu kesatuan.Jadihakikat
“Wawasan Nusantara” adalah keutuhan bangsa dan dan kesatuan wilayahnasional. Dengan kata
lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dankesatuan wilayah. Bangsa
Indonesia yang memiliki keberagaman dari segi sosial budayadan dari segi wilayah yang terdiri
dari banyak pulau kita pandang sebagai satu kesatuanyang utuh.Dalam GBHN disebutkan bahwa
hakikat wawasan nusantara diwujudkan denganmenyatakan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuan politik, satu kesatuan ekonomidan sosial budaya, serta satu kesatuan pertahanan
keamanan.Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan
ataurumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi
bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuaidengan
konsep wawasan nusantara yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yangsatu dan utuh
pula.
2.6 Unsur Wawasan Nusantara
1Wadah (contour)
Wadah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayahIndonesia
yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka budaya,
yaitu bangsa Indonesia.
2 Isi (content)

50. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuannasional yang
terdapat dalam penbukaan UUD 1945.Isi menyangkut dua hal yang esensial:
a. a.Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya adalah
pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
b. b.Persatuan dan kesatuan dalm kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupannasional.
2.7 Fungsi
· Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan
konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
· Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik,
kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan
pertahanan dan keamanan.
· Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan
pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang
meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
· Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan
negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara
Republik Indonesia adalah:
· Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari
beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas
Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil,
Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno
menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
· Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara
menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan