Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang lembaga-lembaga negara penting di Indonesia seperti BPK, DPR, Presiden, DPD, Wakil Presiden, MA, dan MK beserta tugas dan fungsinya. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang delapan lembaga negara utama di Indonesia dan peran serta tanggung jawab masing-masing lembaga.

1. BPK, DPR, PRESIDEN, DPR, DPD, WAPRES, MA, MK, KY
1. Yang dimaksud dengan BPK adalah : Badan Pemeriksa Keuangan
Tugas BPK yaitu : memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Fungsi BPK yaitu : yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
Keterangan :
a. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.
b. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai
dengan kewenangannya).
2. Yang dimaksud dengan DPR adalah : Dewan Perwakilan Rakyat
Tugas DPR adalah :
untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara
optimal yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga
negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya
seperti Presiden dan DPR.
Fungsi DPR adalah :
Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
adalah:
a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
c. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar.
d. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
e. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersa¬maan dalam
masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

2. 3. Yang dimaksud dengan Presiden adalah : kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Tugas Presiden :
Tugas Presiden adalah menjalankan pemerintahannya sesuai dg UUD dan UU. Adalah tugas
Presiden juga untuk memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan
kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU itu.
Fungsi Presiden :
Presiden sebagai Kepala Negara dikarenakan Presiden memegang kekuasan tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut danAngkatan Udara,
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan Negara lain., menyatakan keadaan bahaya, Presiden mengangkat Duta dan
Konsul, Presiden menerima Duta negara lain, Presiden memberi grasi, amnesti,abolisi dan
rehabilitasi, memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
Keterangan :
Lihat Pasal-pasal: 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD RI Tahun 1945)
4. Yang dimaksud dengan DPR adalah : Dewan Perwakilan Rakyat
Tugas dan Fungsi DPR antara lain:
a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
b. Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi
undang-undang
c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

3. berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta membahas membahas
rancangan undang-undang tersebut bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden
d. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
f. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan
persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden
g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN
h. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
i. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
k. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan
menerima penempatan duta besar negara lain
l. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
m. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang disampaikan oleh BPK
n. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota
KY
o. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
p. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk
diresmikan dengan keputusan Presiden
q. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap
perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara
r. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian,

4. dan perjanjian dengan negara lain
s. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang
DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat
pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang
suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap pejabat negara,
pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR
tersebut. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat
yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang
sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat yang disandera habis masa
jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi
hukum.
5. Yang dimaksud dengan DPD adalah : Dewan Perwakilan Daerah
Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI
Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi,
pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.
• Fungsi Legislasi
Tugas dan wewenang:
o Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
o Ikut membahas RUU
Bidang Terkait:
o Otonomi daerah
o Hubungan pusat dan daerah
o Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
o Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya
o Perimbangan keuangan pusat dan daerah
• Fungsi Pertimbangan
Tugas dan wewenang:
o Memberikan pertimbangan kepada DPR
Bidang Terkait:
o RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
o RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
o Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
• Fungsi Pengawasan

5. Tugas dan wewenang:
o Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil
pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
o Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK
Bidang Terkait:
o Otonomi daerah
o Hubungan pusat dan daerah
o Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah
o Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
o Perimbangan keuangan pusat dan daerah
o Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
o Pajak, pendidikan, dan agama
6. Yang dimaksud dengan WAPRES adalah : Wakil Presiden
Tugas Wapres adalah :
Berdasarkan UUD 45, wakil presiden berfungsi menggantikan presiden bila berhalangan.
Namun dalam praktiknya, wakil presiden merupakan ban serap yang tak terpakai, selama
presiden cuti misalnya, wakil presiden berperan menggantikan tugas-tugas yang dipegang
presiden.
Fungsi Wapres adalah :
Mendampingi Presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di Negara lain atau
juga presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri, atau halangan dalam
menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.
7. Yang dimaksud dengan MA adalah : Mahkamah Agung
Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung :
1. Fungsi Peradilan
a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi
yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan
peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah
negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa
dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

6. hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun
1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal
perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78
Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang
menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal
apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari
tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
1985).
2. Fungsi Pengawasan
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua
lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa
dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Nomor 14 Tahun 1970).
b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :
- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat
Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok
Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-
hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan
petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36
Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
3. Fungsi Mengatur
a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-
undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau
kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27

7. Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk
mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
4. Fungsi Nasehat
a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah
Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku
Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang
Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang
Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan
untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga
rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai
rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaannya.
b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada
pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25
Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
5. Fungsi Administratif
a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang
No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih
berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi
dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman).

8. 6. Fungsi Lain-lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat
diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
8. Yang dimaksud dengan MK adalah : Mahkamah Konstitusi
Tugas dan fungsi MA adalah :
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945 adalah :
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
9. Yang dimaksud dengan KY adalah : Komisi Yudisial
Tugas Komisi Yudisial:
1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung
Komisi Yudisial mempunyai tugas
a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
Komisi Yudisial mempunyai tugas
a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada
Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

9. Fungsi Komisi Yudisial :
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.
10. Yang dimaksud dengan KPK adalah : Komisi Pemberantasan Korupsi
Tugas KPK adalah :
1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Fungsi KPK adalah :
1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi
yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.