1. A. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung (MA)
Menurut UU no. 14 tahun 1985 30 Desember 1985, Mahkamah agung bertugas
dan berwewenang untuk memeriksa dan memutuskan :
1. permohonan kasasi
Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain
yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan
perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan
hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung
pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14
Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk
menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu
perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak
dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili
merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada
pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut

2. dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan
kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.
3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
Permohonan peninjauan kembali ini diatur dalam uu no. 14 tahun 1985 MA yang
akan dilampirkan pada makalah ini.
B. Kedudukan Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung merupakan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam
Ketetapam Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga
peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah
dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawai 4 badan peradilan
yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata
Usaha Negara. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung
tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya
Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2,
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.