Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski juga sempat menstabilkan situasi politik.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pondasi atau landasan utama dalam demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam
tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg
sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol
berdasarkan prinsip checks and balances.
Melalui lembaga-lembaga negara tersebut seperti lembaga-lembaga pemerintah yang
memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,
lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan
lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan
menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh
masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat
yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umumlegislatif,
selain sesuai hukum dan peraturan.
B. Rumusan Masalah
· Apa Pengertian Demokrasi
· Bagaimana ciri-ciri Pemerintahan yang Demokrasi
· Apa prinsip – prnsip demokrasi
· Apa asas – asas pokok demokrasi
· Seperti apa pancasila sebagai unsur instrinsik dalam demokrasi
· Bagaimana pancasila dalam berdemokrasi
C. Tujuan
· Untuk mengetahui apa Pengertian Demokrasi
· Untuk mengetahui Bagaimana ciri-ciri Pemerintahan yang Demokrasi
· Untuk mengetahui Apa prinsip – prnsip demokrasi
· Untuk mengetahui Apa asas – asas pokok demokrasi
· Untuk mengetahui Seperti apa pancasila sebagai unsur instrinsik dalam demokrasi
· Untuk mengetahui Bagaimana pancasila dalam berdemokrasi

2. BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Demokrasi
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berartirakyat,
dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat.Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam
bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai
indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu
negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara
yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika
fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata
tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan
absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Maka dari itu banyak kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya
kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan
tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa
kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel
(accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari
setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara
teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
B. Ciri-Ciri Pemerintahan Yang Demokrasi
Bahasa kata demokrasi pertama diperkenalkan kali olehAristoteles sebagai suatu bentuk
pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di
tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi
suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.Ciri-ciri suatu
pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik,
baik langsung maupun tidak langsung(perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

3. 3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat
C. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi
telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-
prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan
"soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
D. Asas Pokok Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah
pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang
sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas
pokok demokrasi, yaitu:
Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat
untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil;
dan Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk
melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

4. BAB III
METODE PENELITIAN
A. Demokrasi Pertama Di Indonesia
Demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan berlakunya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
a. Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :
Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil
dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem
pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan
masyarakat Indonesia.
Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa
Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang
mantap.
Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat
bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme. Konflik antar partai politik yang mengganggu
stabilitas nasional
Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali
untuk mempertemukannya. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk
menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.
Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan
Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5
Juli 1959.
b. Tujuan dikeluarkan dekrit
adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk
menyelamatkan negara.
c. Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
· Pembubaran konstituante
· Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
· Pembentukan MPRS dan DPAS

5. B. Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:
Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang
telah goyah selama masa Liberal. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung
pelaksanaan Dekrit Presiden. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk
melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara
aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.
C. Dampak positif
Diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.Menyelamatkan negara
dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu
UUD 1945 bagi kelangsungan negara.Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu
MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen
tertertunda pembentukannya.
D. Dampak negatif
Diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.Ternyata UUD 1945
tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar
hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi
slogan-slogan kosong belaka. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan
lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai
Orde Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit,
militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin
terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
E. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut
Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada
kepemimpinan Presiden Sukarno.
Demokrasi pada awalnya diperkenalkan sebagai sebuah pemahaman negara-negara barat.
Banyak para pemikir barat yang memulai untuk menekankan nilai-nilai demokrasi, akan
tetapi sayangnya metodologi yang digunakan adalah ber-asal dari faham metodologi barat.
Hubungan antara pemerintah dengan rak-yat yang diperintah, dapat dikategorikan dalam
dua bentuk relasi:
1. sistem diktator, dimana: (a) publik secara relatif mampu memberikan pengaruh kepada
peme-rintah, dan/atau (b) terjadinya tindakan represif terhadap kaum minoritas;

6. 2. sistem demokratis, dimana: (a) publik yang telah dewasa memiliki hak untuk memilih dan
dipilih dalam pemilu, (b) terdapatnya pengakuan atas hak-hak kaum minoritas.
(Sankhder & Nagel, 2002).
Beberapa negara akan menerapkan sistem sesuai dengan sejarah dan kebudayaan
masing-masing bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara yang mencoba menerapkan
demokrasi sesung-guhnya dapat ditinjau dari faktor sejarah ketika Indonesia mengalami
proses penjajahan dimana kita bersinggungan dengan nilai-nilai kultural bangsa barat yang
memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individual.
Kesepakatan terhadap makna demokrasi adalah pembagian kekuasaan (sharing of power)
diantara beberapa kelompok dalam kehidupan suatu bangsa, dalam hal ini dapat berupa
hak-hak yang mendasar berupa kebebasan untuk berekspresi, serta kebebasan untuk
melakukan persaingan serta pula mampu mempengaruhi para pengambil keputusan.
Persoalan utama yang muncul adalah ketika makna demokrasi tersebut berhadapan dengan
berbagai macam kondisi kultural yang beragam, maka makna demokrasi tidak lagi seragam.
Oleh karena itu mungkinkah dengan beragamnya budaya di dunia ini kita mampu
mengoperasikan makna dan konsep demokrasi?
Negara-negara totaliter yang mengalami proses transisi demokrasi acapkali mengalami
beberapa kekerasan serta konflik. Indikator untuk menen-tukan keberhasilan sebuah
demokrasi adalah ketika kebebasan untuk menyuarakan pendapat (freedom of speech)
serta dihargainya kebebasan masyarakat sipil. Munculnya negara-negara yang sedang
mela-kukan tahapan transisi dari negara otriter yang didominasi oleh kekuatan militer
menuju pada sebuah negara yang tunduk pada kekuatan sipil, maka kekuatan ekonomi
akan terkonsentrasi hanya pada kelompok tertenu saja.
Indonesia adalah sebuah Negara yang sedang mengalami proses transisi demokrasi. Ketika
kekuatan militer berhasil ditumbangkan, maka kekuatan pemegang modal mulai
mengandalikan kekuasaan pemerintahan Negara. Dengan kekuatan modalnya beberapa
Penguasa berupaya untuk menduduki jabatan-jabatan politik di Indonesia, hal ini dapat
dibuktikan dengan beberapa jabatan Negara mulai dari yang terendah hingga tertinggi
mampu dikuasai oleh beberapa pengusaha.
Demokrasi pada konteks ini menjadikan para pemegang kekuatan ekonomi akan berupaya
untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang ada di negara tersebut. Hal ini terjadi di negara-
negara barat ketika pertama kali menerima konsep demokrasi.

7. BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pancasila sebagai unsur Intrinsik Dalam Demokrasi
Sebelum kita memasuki unsur-unsur intrinsik dalam pemerintahan demokrasi, kita harus
mengetahui pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah faham dimana bentuk
pemerintahannya dan cara hidup yang tidak terlalu ideal, tidak terlalu buruk, tetapi cocok
dengan kehidupan masyarakat, dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Demokrasi
membutuhkan sebuah prospek ke depan, faktor-faktor yaitu; faktor ekonomi, faktor sosial,
faktor eksternal, dan kultural.
Sebagai alternatif demokrasi diterima sebagai “sebuah kebijakan intrinsik” yang tidak perlu
diperdebatkan lagi. Bubarnya Uni Soviet menandai berakhirnya komunisme, satu-satunya
pesaing utama demokrasi yang masih tersisa sejak berakhirnya PD II.. Di saat bersamaaan,
pendekatan ini, juga dalam banyak hal, menerima pembangunan ekonomi yang
menekankan pertumbuhan sebagai tak terelakkan. Sudah tentu model pertumbuhan
memiliki sejumlah kekurangan. Hanya saja persoalannya tidak lagi mengganti model itu
dengan model lain, tetapi melengkapi gagasan pertumbuhan dengan pendekatan
pemerataan atau partisipatif.
Boleh dibilang pendekatan alernatif mendukung wacana yang sedang dominan yang
meyakini demokrasi sebagai prakondisi yang tak terbantahkan bagi pertumbuhan ekonomi.
Menurut keyakinan ini, demokrasi mengutamakan kebebasan, kompetisi, rule of law,
transparansi dan akuntabilitas publik. Unsur-unsur demokrasi itu merupakan prasyarat yang
diperlukan sebuah ekonomi pasar agar bisa bekerja secara optimal. Jika pasar bisa bekerja
optimal dan menghasilkan pertumbuhan, maka pembangunan ekonomi akan memproduksi
kesejahteraan yang amat diperlukan bagi keberlangsungan demokrasi.
Unsur normatif politik itu yakni kebaikan dan jaminan keadilan untuk semua orang. Praktik
politik yang mengorbankan martabat manusia secara politis dapat dikatakan bertentangan
dengan tujuan esensial dan akhir politik itu sendiri yakni kebahagiaan hidup manusia yang
kita sebut rakyat. Tujuan etis kegiatan politik adalah untuk humanisasi hidup. Artinya,
dengan berpolitik manusia makin berkembang untuk mewujudkan hak-hak dan
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Politik yang benar adalah
membebaskan dan memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan, pemerasan,
pemerkosaan, manipulatif, ketidakadilan, kebodohan dan kemiskinan dalam kehidupan
bersama.
Faktor utama dari unsur instrinsik adalah kemakmuran ekonomi dan persamaan, dengan
mengkolerasikan keduanya. Maksudnya adalah pertama,baik demokrasi maupun

8. kemakmuran dapat disebabkan oleh faktor ketiga (eksternal).Protenstantisme misalnya
disebutkan sangat berperan dari lahirnya kapitalisme, perkembangan ekonomi, dan
demokrasi. Kedua adalah demokrasi dapat menimbulkan kemakmuran.
Faktor kedua adalah struktur sosial. Faktor kedua ini melibatkan masalah sampai sejauh
mana struktur sosial dibedakan dan diartikulasi secara luas dengan kelas-kelas sosial,
kelompok regional, kelompok profesi, kelompok etnis, dll. Oleh karena itu lembaga-lembaga
politik demokrasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk melaksanakan kendali
tersebut.
Faktor ketiga adalah faktor lingkungan luar. Pengaruh luar dapat berperan dalam
mempengaruhi apakah suatu masyarakat bergerak menuju demokrasi atau tidak, sejauh
mana pengaruh demikian itu lebih penting dibanding dengan faktor-faktor asli, maka
demokratisasi adalah akibat dari fusi dan bukan akibat perkembangan.
Faktor yang keempat adalah Kebuadaayaan. Kebudayaan politik berakar dalam
kebudayaan dalam kebudayaan masyarakat yang lebih luas lagi, yang melibatkan
keyakinan, dan nilai-nilai mengenai hakikat manusia dan masyarakat, hubungan individu
dengan sang Pengada yang sifatnya transenden.
B. Pancasila Dalam Ber – Demokrasi
Istilah demokrasi itu sendiri, tidak termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang memuat
Pancasila. Namun, esensi demokrasi terdapat dalam Sila keempat Pancasila, Kedaulatan
Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksnaan berdasar Permusyawaratan/ Perwakilan.
Sejauh apa demokrasi kita merupakan perwujudan Sila keempat itu ?
Pancasila yang mempunyai hierarki dalam setiap sila-sila dalam pancasila yang mempunyai
wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha
Esa”, yang mempunyai arti bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan
dan Mempercayai agama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh bangsa
Indonesia. Sila yang kedua sampai sila kelima merupakan sebuah akisoma dari sisi
humanisme bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan masyarakat Indonesia yang dikatakan
heterogen, yang mempunyai kebudayaan, bahasa, suku yang berbeda-beda, maka
pancasila inilah yang menjadi sebuah kekuatan untuk mempersatukan masyarakat yang
heterogen ini (bhineka tunggal ika). Pancasila tidak memandang stereotype suatu suku,
suatu adat, atau budaya. Integrasi masyarakat yang heterogen menjadi masyarakat yang
homogen dapat terwujud bila adanya rasanya persatuan dan kesatuan. Dinamika
masyarakat yang heterogen menjadikan kekuatan Indonesia dalam menjadikan sebuah
yang dinamakan “bangsa”, tetapi dapat menghancurkan Indonesia itu sendiri bila tidak ada
rasa untuk bersatu.

9. Demokrasi, sebuah kata sakti dalam beberapa tahun terakhir.Sebuah kata yang setiap
Negara/ bangsa selalu mengagungkannya. Saking saktinya kata tersebut sampai memiliki
pengaruh yang luar biasa hebatnya. Meskipun sebagian masyarakat tidak paham apa
sebenarnya yang didemokrasi, kekuasaan-kah, Keadilan-kah, Pendidikan-Kah atau Cuma
pendapat/aspirasi saja. Kalau demokrasi diartikan sebagai kebebasan dalam mengeluarkan
pendapat, berarti itu hanya demokrasi dalam lingkup mengeluarkan pendapat. Lalu
dimanakah letak Demokrasi Pendidikan? Demokrasi Keadilan? Demokrasi beragama? (ya
binggung kalo sudah begini).
Ketika para pendiri bangsa ini merumuskan UUD 1945, sudah tentu ingin memberikan
system ketatanegaraan yang terbaik bagi bangsa ini. Yang terbaik itu, adalah yang sesuai
dengan kondisi bangsa yang sangat plural, baik dari aspek etnis, agama ,dan sosial budaya.
Bahwa kedaulatan ditangan rakyat, mekanismenya berdasar Permusyawaratan/ Perwakilan.
Sudahkah esensi demokrasi seperti itu diterjemahkan dalam kehidupan demokrasi
kita? Sudahkah UU Pemilu kita benar – benar merujuk pada esensi demokrasi yang dicita –
citakan para pendiri bangsa ini? Sudahkah mekansime demokrasi yang kita tempuh dalam
setiap pengambilan keputusan merujuk ke esensi demokrasi yang kita cita-citakan ?
Kalau wujud demokrasi yang telah kita laksanakan ternyata berbeda-beda ( sejak demokrasi
terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi di era Reformasi) demokrasi yang mana
yang sesuai atau paling sesuai dengan esensi demokrasi sebagaimana termaktub dalam
Sila keempat Pancasila? Cukupkah alasan, bahwa demokrasi kita sekarang ” kebablasan”,
menjadi ” democrazy” dan karena itu harus diluruskan kembali?
Mengenai sila keempat daripada Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan / perwakilan
dapat diketahui dengan empat hal sebagai berikut :
· Sila kerakyatan sebagai bawaan dari persatuan dan kesatuan semua sila, mewujudkan
penjelmaan dari tiga sila yang mendahuluinya dan merupakan dasar daripada sila yang
kelima.
· Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar, sila kerakyatan ditentukan penggunaannya
yaitu dijelmakan sebagai dasar politik Negara, bahwa negara Indonesia adalah negara
berkedaulatan rakyat.
· Pembukaan Undang-undang Dasar merupakan pokok kaidah Negara yang fundamentil
sehingga dengan jalan hukum selama-lamanya tidak dapat diubah lagi, maka dasar
politik Negara berkedaulatan rakyat merupakan dasar mutlak daripada Negara Indonesia.
· Dasar berkedaulatan rakyat dikatakan bahwa,”Berdasarkan kerakyatan dan dalam
permusyarawatan/perwakilan, oleh karena itu sistem negara yang nanti akan terbentuk
dalam Undang-undang dasar harus berdasar juga, atas kedaulatan rakyat dan atas dasar

10. permusyarawatan/perwakilan”. Sehingga Negara Indonesia adalah mutlak suatu negara
demokrasi, jadi untuk selama-lamanya.
Sila ke-empat merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara
berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia.
Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah
mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.
Berkat sifat persatuan dan kesatuan daripada Pancasila, sila ke-empat mengandung pula
sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-
Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan
Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki
kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat
dengan segera didalam satu pertemuan.
Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara
relatip belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate
untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut
bersifat kecil.
Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini
tidak dapat dilaksanakan didalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar.
demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat diwilayah Switzerland.
Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara
yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatip. Dibeberapa Negara sangat
memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk
mengamandemengkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara
langsung tampa campur tangan representative.

11. BAB V
KESIMPULAN
Dari hasil pemaparan materi diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu pilar demokrasi
adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara
(eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang
saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga
lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan
prinsip checks and balances. ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut merupakan
lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan

12. DAFTAR PUSTAKA
1. “http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi“
2. “http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html“

13. MID TEST : ILMU LOGIKA
SISTEM PEMERINTAHAN
DEMOKRASI DI INDONESIA
DISUSUN OLEH :
NAMA : LA ODE KAMBURI
STAMBUK : 21208269
SEMESTER : II
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013

14. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................1
1.2Rumusan Masalah......................................................................................1
1.3 Tujuan dan Manfaat...................................................................................1
BAB II KAJIAN PUSTAKA......................................................................................2
A. Pengertian Demokrasi.................................................................................2
B. ciri-ciri pemerintah yang demokrasi.............................................................2
C. Prinsip – Prinsip Demokrasi........................................................................3
D. Asas Pokok Demokrasi..............................................................................3
BAB III METODE PENELITIAN..............................................................................4
A. Demokrasi Pertama Di Indonesia...............................................................4
B. Reaksi Dengan Adanya Dekrit Presiden.....................................................5
C. Dampak Positif............................................................................................5
D. Dampak Negatif..........................................................................................5
BAB IV PEMBAHASAN.........................................................................................7
A. Pancasila Sebagai Unsur Intrinsik Dalam Demokrasi.................................7
B. Pacasila Dalam Berdemokrasi....................................................................8
BAB V KESIMPULAN...........................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................12

15. KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, Juli 2013
"Penulis"