1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Memahami latar belakang historis dan konseptual Pancasila dan UUD 1945
merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara sebelum
melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi formal dan konsekuensi
logis dalam kedudukan kita sebagai warga negara. Karena ledudukan Pancasila
sebagai dasar negara (filsafat negara), maka setiap warga negara wajib loyal
kepada dasar negaranya.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Perjalanan hidup suatu bangsa sangat tergantung pada efektivitas
penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam
mengatur penyelenggaraan negara di segala bidang, baik bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial-budaya, maupun hankam. Era global menuntut kesiapan segenap
komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak negatif yang muncul
dapat segera diantisipasi.
1.3 FAKTOR-FAKTOR YANG ADA HUBUNGAN
Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi terbuka, diharapkan mampu
menjadi filter untuk menyerap pengaruhperubahan zaman di era globaslisasi ini.
Leterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapan yang
berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual. Ideologi negara merupakan
hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak)
dengan dunia kehidupannya. Anatara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat
terdapat hubungan dialektis, sehingga terjadi pengaruh timbal balik yang
terwujud dalam interaksi yang di satu pihak memmacu ideologi agar makin
realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat agar makin mendekati bentuk
yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berfikir masyarakat dan juga membentuk
masyarakat menuju cita-cita.

2. BAB II
PEMBAHASAN
a.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Pengertian Ideologi
Kata ideologo berasal dari bahasa Latin (idea; daya cipta sebagai hasil
kesadaran manusia dan logos; ilmu). Istilah in diperkenalkan oleh filsuf
perancis A. Destut lde Tracy (1801) yang mempelajari berbagai gagasan (idea)
manusia serta kadar kebenarannya. Pengertian ini kemudian meluas sebagai
keseluruhan pemikiran, cita rasa, serta segala upaya, terutama di bidang politik .
Ideologi juga diartikan sebagai filsafah hidupdan pandangan dunia (dalam bahasa
Jerman disebut Weltanschauung).
Biasanya, ideologi selalu mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan
kenegaraan sebagai satu kehidupan nasional yang berarti kepemimpinan,
kekuasaan, dan kelembegaan dengan tujuan kesejahteraan. Berikut ini beberapa
pengertian ideoloi.
A. Destult de Tracy
Ideologi adalah bagian dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmuilmu lain seperti pendidikan, etika, politik, dan sebagainya.
Labiratorium IKIP Malang
Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita, serta metode
melaksankan/mewujudkannya.
Kamus Ilmiah Populer
Ideologi adalah cita-cita yang merupakan dasar salah satu sistem politik, paham,
kepercayaan, dan seterusnya (ideologi sosialis, ideologi islam, dan lain-lain).
Moerdiono
Ideologi adalah kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan
menjadi landasan bagi seseorang (masyarakat) untuk memahami jagat raya dan
bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.
Encyclopedia International
Ideologi adalah sistem gagasan, keyakinan, dan sikap yang mendasari cara hidup
suatu kelompok, kelas, atau masyarakat tertentu.
Prof. Padmo Wahyono, SH.
Ideologi diberi makna sebgai pandangan hidup bangsa, filsafah hidup bangsa,
yang berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan dan akan direalisasikan
didalam kehidupanberkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah
dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju apa
yang dicita-citakan.

3. g)
b.
a.
b.
c.
d.
e.
Dr. Alfian
Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam
tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan
adil mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
Dari pendapat pendapat tersebut di atas, hal yang harus dipahami adalah
bahwa suatu ideologi pada umumnya mewujudkan pandangan khas tentang
pentingnya kerjasama antar manusia dalam kerja, hubungan manusia dengan
kekuasaan ( politik negara), sumber kekuasaan bagi penguasa, dan tingkat
kesederajatan antar manusia. Sebagai akibat kekhasan tersebut suatu ideologi
bisa saja tidak dimengerti oleh kelompok lain yang tidak mau menerimanya, dan
tidak ajarang pula suatu ideologi menjadi beku, kaku, dan tidak berubah, serta
menuntut para pengikutnya untuk patuh terhadap ajarannya.
Hakikat dan Fungsi Ideologi
Suatu Ideologi pada dasarnya merupakan hasil refleksi manusia atas
kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya.
Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan dialektis,
sehingga berlangsung pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang
di satu pihakl memacu ideologi agar semakin realistis dan di lain pihak mendorong
masyarakat supaya mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara
berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.
Dengan demikian, terlihat bahwa ideologi bukanlah sekedar pengetahuan
teoritas belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu
keyakinan. Ideologi adalah satu pilhan yang jelas menuntut komitmen untuk
mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang berarti
semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu
tercermin dalam sikap seorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuanketentuan normative yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah di kemukakan bahwa ideologi
mempunyai fungsi sebagai berikut:
Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan
landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam
alam sekitarnya.
Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta
menunujukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
Norma-norma yang menjadi peodman dan pegangan bagi seseorang untuk
melangkah dan bertindak.
Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk
menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

4. f.
c.
Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati,
serta bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung
di dalamnya.
Ideologi sebagai suatu sistem
Ideologi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem berpikir yang digunakan oleh
suatu masyarakat untuk menginterprestasikan (mengartikan) hidup dan
kehiduupannya. Dapat juga dikatakan sebagai identitas suatu masyarakat atau
bangsa (identity), yang sering disebut dengan istilah “kepribadian bangsa”.
Mengingat ideologi merupakan suatu sistem berpikir dalam semua aspek
kehidupan, maka ia dapat diterapkan ke dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial
budaya. Mula-mula digali dari kenyataan-kenyataan yang (induktif), kemudian
dirumuskan dalam suatu sistem, dan akhirnya diterapkan kembali dalam segala
aspek kehidupan (deduktif).
Ideologi biasanya adalah sistem yang tertutup (deduktif-induktif). Apabila
suatu masyarakat menganut sistem ideologi tertentu, itu berarti masyarakat
tersebut menggunakan sistem deduktif; yaitu seluruh kehidupan masyarakat baik
politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial-budaya sehari-hari bersumber dari
nilai-nilai tertentu yang dianut oleh ideologinya. Contohnya ialah sosialismemarxisme, liberalisme, dan agama tertentu.
Ideologi dapat juga mengandung pengertian bahwa dia harus menegara, yaitu
nilai-nilai yang dikandungnya diatur melalui negara. Jadi, sesungguhnya negaralah
yang mempunyai peran penting di dalam sistem ideologi guna mengatur warga
negaranya dan mencapai cita-cita dan tujuannya.
d.
Pancasila sebagai ideologi nasional
Suatu sistem filsafat pada tingkat perkembangan tertentu melahirkan
ideologi. Biasanya ideologi lebih mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan
kenegaraan sebagai satu kehidupan nasional yang esensinya adalah kepemimpinan,
kekuasaan dan kelembagaan dengan tujuan kesejahteraan. Secara filosofis,
ideologi bersumber pada suatu sistem filsafat dikembangkan dan dilaksanakan
oleh suatu ideologi. Berdasarkan asas teoritis demikian, maka nilai-nilai yang
terkandung di dalam Pancasila adalah falsafah hidup yang berkembang dalam
sosio-budaya Indonesia. Nilai Pancasila yang telah terkristalisasi dianggap
sebagai nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa.
Sedemikian mendasarnya nilai-nilai Pancasila dalam menjiwai dan memberikan
watak (kepribadian, identitas), pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai
filsafat adalah wajar. Sebagai ajaran filsafat, Pancasila mencerminkan nilai dan
pandangan mendasar dan hakikat rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan :
Ketuhanan, Kemanusiaan, Kenegaraan,, Kekluargaan dan Musyawarah, serta
Keadilan Sosial.

5. e.
a.
b.
a)
1)
Niali dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.
Ini berarti, dengan kemerdekaan yang diperoleh bangsa dan negara Indonesia,
secara melembaga dan formal, kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan. Dari
keudukannya sebagai filsafat hidup ditingkatkan menjadi filsafat negara “dari
kondisi sosio-budaya yang terkristalisasi menjadi nilai filosofis-ideologis yang
kontinental” (dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945)
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Abdulkadir Besar dalam tulisannya tentang :Pancasila Ideologi Terbuka”,
antara lain menyebutkabn bahwa pada umumnya khalayak memehai arti “terbuka”
dari pernyataan “ideologi terbuka” sebagai filsafat keterbukaan ideologi itu
sendiri. Oleh sebab itu, pernyataan “Pancasila adalah ideologi terbuka”, banyak
dipahami secara harfiah, yaitu berbagai konsep dari ideologi lain, terutama dari
ideologi liberalisme, seperti hak asasi manusia, pasar bebas, mayoritas tunggal,
dualisme pemerintahan, serta konsekuensi logis sistem oposisi liberal, tanpa
penalaran yang sistematis nilai-nilai itu dianggap dan diberlakukan sebagai konsep
yang inheren dalam ideologi Pancasila.
Adanya anggapan umum yang demikian, dapat dipahami karena adanya sebabsebab sebagai berikut:
Orang yang bersangkutan tidak atau belum memahami ideologi Pancasila secara
memadai, dan
“Kebebasan Individu” yang menjadi nilai intrinsik ideologi liberalisme bukannya
dipersepsikan sebagai konsep ideologis, tetapi justru dipersepsikan sebagai
konsep bebas nilai yang identik dengan konsep yang bersifat objektif universal.
Semua konsep dari suatu ideologi niscaya teralir secara deduktif-logis dari
nilai intrinsik ideologi yang bersangkutan. Sebagai contoh, nilai intrinsik ideologi
liberalisme adalah kebebasan individu, ideologi komunis adalah hubungan
produksi, dan ideologi Pabcasila adalah kebersamaan. Berkenaan dengan hal
tersebut, konsep dari suatu ideologi tidak dapat diberlakukan pada ideologi lain.
Bila hal ini dipaksakan, yang akan terwujud adalah cita-cita dari ideologi lain.
Dimensi ideologi terbuka
Dalam pandangan Dr. Alfian, kekuatan suatu ideologi tergantung pada 3 (tiga)
dimensi yang terkandung didalam dirinya, yaiut:
Dimensi realitas
Bahwa nilai-nilai dasar di dalam suati ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang
hidup dalam masyarakat yang tertanam dan berakar di dalam masyarakat,
terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, mereka betul-betul
merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka
bersama.

6. 2)
Dimensi idealisme
Bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersabut mengandung idealisme, bukan anganangan (utopia), yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui
perwujudan atau pengamalannya dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari
dengan berbagai dimensinya. Ideologi yang tangguh biasanya muncul dari
pertautan erat, yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi
realitas dan dimensi idealisme yang terkandung didalamnya.
3)
Dimensi fleksibelitas (pengembangan)
Bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan
merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang
dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari akikat (jati diri) yang terkandung
dalam niai-nilai dasarnya. Dimensi fleksibelitas atau dimensi pengembangan
sangat diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat
relevansinya dari masa ke masa.
b)
Gagasan pancasila sebagai ideologi terbuka
Gagasan pertama mengeni Pancasila sebagai ideologi terbuka secara formal
ditampilkan sekitar ahun 1985, walaupun semangatnya sendiri sesungguhnya
dapat ditelusuri dari pembahasan para pendiri negara pada tahun 1945.
Pemikiran Pancasila sebagai deologi terbuka tersirat di dalam penjelasan UUD
1945 di mana disebutkan “ Maka telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya
memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lainlain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan
kesejahteraan sosial terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik
hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang
aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada
undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut”.
Dari kutipan tersebut kita dapat memahami bahwa UUD1945 pada hakikatnya
mengandung unsur keterbukaan; karena dasar UUD 1945 adalah pancasila, maka
Pancasila merupkan ideologi nasional bagi bangsa Indonesia bersifat terbuka
pula.
c)
Perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyelesaikan berbagai persoalan
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun demikian, faktor manusia baik
penguasa maupun rakyat, sangat menentukan dalam mengukur kemampuan sebuah
ideologi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebaik apapun ideologi, tanpa
didukung oleh sumber daya manusia yang baik, hanyalah utopia atau angan-angan
belaka
d)
Batas keterbukaan ideologi Pancasila
Suatu ideologi, apapun namanya memiliki nilai-nilai dasar atau intrinsik dan
nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang dirinya sendiri merupakan
tujuan. Seperangkat nilai intrinsik (nilai dasar) yang terkandung di dalam setiap

7. ideologi berdaya aktif. Artinya ia memberi inspirasi sekaligus energi kapada para
penganutnya untuk mencipta dan berbuat. Dengan demikian, tiap nilai intrinsik
niscaya bersifat khas dan tidak ada duanya. Dalam ideologi Pancasila, nilai
intrinsikyang dimaksud adalah nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,
Kerakyatan, dan keadilan sosial. Sifat keterbukaan ideologi mengandung arti
bahwadi satu sisi nilai instrumental itu bersifat dinamis, yaitu dapat disesuaiakan
dengan tuntutan kemajuan zaman, bahkan dapat diganti dengan nilai instrumental
lain demi terpeliharanya relevansi ideologi dengan tingkat kemajuan masyarakat.
Namun disisi lain, penyesuaian diri maupun penggantian tersebut tidak boleh
berakibat meniadakan nilai dasar atau intrinsiknya. Dengan kata lain,
keterbukaan ideologi itu ada batasnya.
·
Batas jenis pertama :
Bahwa yang boleh disesuaikan dan diganti hanya nilai instrumental,
sedangkan nilai dasar atau intrinsiknya mutlak dilarang nilai instrumental dalam
ideologi Pancasila adalah nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar atau
intrinsiknya yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD
1945, dan Peraturan Perundang-undangan lainya.
·
Batas jenis kedua, yaitu terdiri dari 2 (dua) buah norma
1) Penyesuaian nilai instrumental pada tuntutan kemajuan zaman harus dijaga
agar daya kerja nilai instrumental yang disesuaiakan itu tetap memadai untuk
mewujudkan nilai intrinsik yang bersangkutan. Sebab jika nilai instrumental
penyesuaian tersebut berdaya kerja lain, maka nilai intrinsik yang bersangkutan
tak akan pernah terwujud.
2) Nilai instrumental pengganti tidak boleh bertentangan dengan linea recta
nilai instrumental yang diganti. Sebab, bila bertentangan itu berarti
bertentangan pula dengan nilai intrinsiknya yang berdaya meniadakan nilai
intrinsikyang bersangkutan.

8. BAB III
KESIMPULAN
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara
dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya kita
sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap
kurun waktu. Meskipun bersifat terbuka ideologi Pancasila juga ada batasan
dalam keterbukaan tersebut. Karena terbuka disini berarti fleksibel yaitu bisa
mengikuti perkembangan zaman. Tetapi dalam kefleksibelan tersebut Pancasila
juga memiliki penyaring, yang berfungsi sebagai pemilah antara hal yang layak
untuk diikuti oleh bangsa Indonesia. Sehingga tidak semua pengaruh dari luar
bisa menyatu dengan Pancasila.