1. BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama dengan
kebutuhan perumahan, sandang dan pangan. Bahkan ada bangsa atau yang tekecil adalah
keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Artinya, mereka mau mengurangi
klualitas perumahan, pakaian, bahkan makanan demi melaksanankan pendidikan anak-
anaknya.
Seharusnya negara juga demikian. Apabila suatu negara ingin cepat maju dan berhasil
dalam pembangunan. Prioritas pembangunan negara itu adalah pendidikan. Jika perlu sektor-
sektor yang tidak penting ditunda dan daya dipusatkan pada pembangunan pendidikan.
Di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologisudah berkembang dengan sangat
pesat, untuk mengikuti perkembangan zaman ini, jalan satu-satunya adalah dengan
pendidikan. Pendidikanlah yang akan mengajarkan dan menuntun kita dalam pengetahuan
atau mengetahui satu hal. Dengan pendidikan kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana
yang buruk yang bisa diteladani atau ditiru dari berbagai sosial budaya, ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berkembang. Dengan pendidikan jugalah kita bisa berorientasi ke depan, kita
bisa menciptakan segala sesuatu, misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi maupn budaya
lebih baik dan lebih sempurna dari yang ada seperti saat dahulu dan saat sekarang ini.
2. Rumusan Masalah
1. Apa Yang Dimaksud Dengan Pendidikan Kesetaraan ?
2. Apa Pengertian dari Pendidikan Nasional ?
3. Bagaimana Peran Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional ?
3. Tujuan dan Kegunaan
 Untuk Mengetahui Pendidikan Kesetaraan
 Untuk Mengetahui Tentang Pendidikan Nasional
 Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pendidikan Kesetaraan dalam Pendidikan Nasional

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional
Menurut Frederick J.Mc Donald dan M.J. Langeveld, pendidikan adalah suatu proses
atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah kebiasaan (behavior) manusia. Menurut John
Dewey, pendidikan merupakan salah satu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini
mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang
muda. Bahkan, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan
kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang
belum dewasa dan kelompok tempat dia hidup.
Pendidikan adalah suatu modal penting dalam hidup manusia apalagi genarasi bangsa,
dengan pendidikan yang cukup, wawasan, pengetahuan yang luas akan mampu menyiapkan
generasi muda yang berkualitas yang mampu membangun bangsa dan negara ini lebih baik.
tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan.
Di dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang kita dapatkan.Tetapi entah mengapa
banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana
mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya
kesadaran mereka tetang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan.
2.2 Pendidikan Nasional
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Kata pendidikan berasal dari kata „didik‟ dan mendapat imbuhan „pe‟ dan akhiran „an‟, maka
kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi
pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang
dalam usaha mendewasakan manusiamelalui upaya pengajaran dan pelatihan.
2.3 Peranan Pendidikan Nasional Dalam Pembangunan Karakter Bangsa
Pendidikan kebangsaan bila dilihat dari kacamata pertahanan sebuah negara, dapat
dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendidikan militer dan non militer. Di negara maju seperti
Jepang, mereka menerapkan pertahanan rakyat semesta atau wajib militer. Dalam wajib
militer ini tidak hanya diberikan pelatihan fisik saja namun diberikan juga pendidikan bela
negara yang menanamkan pembentukan karakter sebuah bangsa.
http://belajarmasyarakat.blogspot.com/2012/11/pendidikan-kesetaraan.html

3. Pendidikan dan pertahanan sebuah bangsa selalu berkaitan, karena dengan pendidikan
kebangsaan yang baik akan tercipta suatu kebhinekaan, dimana hal tersebut akan menjadi
modal pertahanan sebuah negara. Beliau berpendapat setiap percikan budaya merupakan
bagian dari ke-Indonesiaan untuk mengisi ulang jati diri bangsa Indonesia. bahasa sebagai
suatu proses pertama transformasi nilai-nilai karakter bangsa berharap dengan pengamalan
budaya ini dapat menyaring persepsi dan pandangan-pandangan yang mengikis karakter.
Di tengah derasnya arus informasi, masyrakat Indonesia cenderung tidak tertarik lagi
pada buku dan bacaan-bacaan. Masyarakat Indonesia lebih tertarik kepada gambar dan
tayangan-tayangan, hal ini mempengaruhi persepsi kita sebagai bangsa Indonesia.
pendidikan Indonesia hendaklah kembali pada budaya gemar membaca buku.
Pendidikan karakter yang terpenting dimulai dari seorang ibu. Betapa pun kuatnya
pengaruh sekolah formal, informal dan non formal, Ibulah yang menanamkan nilai-nilai
yang diperlukan dalam kehidupan. Ibu mengajarkan semangat juang dan pantang menyerah.
Selain ibu, faktor lingkungan seperti rumah yang nyaman dan kondusif adalah tempat yang
paling tepat bagi seorang anak untuk menumbuhkan rasa percaya diri, berdaya saing dan
beradab.
Pendidikan adalah sebuah kenyataan yang direncanakan untuk mewujudkan situasi dan
proses belajar, untuk membuat siswa meningkatkan kemampuan mereka secara aktif untuk
memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga
keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka dan dengan lingkungan mereka. Pendidikan
adalah suatu peralatan, perencanaan kurikulum, evaluasi belajar, metode belajar, dan juga
latihan karier.
http://www.gaptek.info/pengertian-pendidikan.html

4. 2.4 Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Persoalan ketenagakerjaan selalu mendapat perhatian yang serius dari berbagai
kalangan, baik pemerintah, swasta maupun dari masyarakat. Kompleksitas permasalahan
ketenagakerjaan ini dapat dipandang sebagai suatu upaya masing-masing individu untuk
memperoleh dan mempertahankan hak-hak kehidupan yang melekat pada manusia agar
memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup.
Tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,
demokratis, berkeadilan dan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan
republik indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri dan bertakwa kepada
Tuhan yang Maha Esa.
Dari tujuan tersebut tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan adalah
pemberdayaan sumber daya manusia termasuk tenaga kerja, baik sebagai sasaran
pembangunan maupun sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, pembangunan
ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan
nasional tersebut, khususnya dibidang dibidang ketenagakerjaan, sehingga diperlukan
kebijakan dan upaya dalam mengatasinya.
Sehubungan hal tersebut di atas pengembangan SDM di Indonesia dilakukan melalui
tiga jalur utama, yaitu pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir di tempat kerja. Jalur
pendidikan merupakan tulang punggung pengembangan SDM yang dimulai dari tingkat dasar
sampai perguruan tinggi. Sementara itu, jalur pelatihan dan pengembangan karir di tempat
kerja merupakan jalur suplemen dan komplemen terhadap pendidikan.
Arah pembangunan SDM di indonesia ditujukan pada pengembangan kualitas SDM
secara komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan
teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi yang ke semuanya dijiwai oleh nilai-nilai
religius sesuai dengan agamanya. Dengan kata lain, pengembangan SDM di Indonesia
meliputi pengembangan kecerdasan akal (IQ), kecerdasan sosial (EQ) dan kecerdasan
spiritual (SQ).
Dalam rangka pengembangan SDM di indonesia, banyak tantangan yang harus
dihadapi. Tantangan pertama adalah jumlah penduduk yang besar, yaitu sekitar 216 juta jiwa.
Tantangan kedua adalah luasnya wilayah indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan
penyebaran penduduk yang tidak merata. Tantangan ketiga adalah mobilitas penduduk yang
arus besarnya justru lebih banyak ke pulau Jawa dan ke kota-kota besar.
Berbagai tantangan seperti itu, memerlukan konsep, strategi dan kebijakan yang tepat
agar pengembangan SDM di Indonesia dapat mencapai sasaran yang tepat secara efektif dan
efisien. Hal ini penting dilakukan karena peningkatan kualitas SDM Indonesia tidak hanya

5. untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di dalam maupun diluar negeri, tetapi juga
untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan penghasilan bagi masyarakat.
2.5 Peranan Pendidikan Dalam Mewujudkan Mobilitas Sosial
Pendidikan dalam kaitannya dengan mobilitas sosial harus mampu untuk mengubah
mainstrem pesrta didik akan realitas sosialnya. Pendidikan yang tepat untuk mengubah
paradigma ini adalah pendidikan kritis yang pernah digulirkan oleh Paulo Freire. Sebab,
pendidikan kritis mengajarkan kita selalu memperhatikan kepada kelas-kelas yang terdapat di
dalam masyakarakat dan berupaya memberi kesempatan yang sama bagi kelas-kelas sosial
tersebut untuk memperoleh pendidikan. Disini fungsi pendidikan bukan lagi hanya sekedar
usaha sadar yang berkelanjutan. Akan tetapi sudah merupakan sebuah alat untuk melakukan
peruabahan dalam masyarakat. Pendidikan harus bisa memberikan pemahaman kepada
peserta didik tentang realitas sosial, analisa sosial dan cara melakukan mobilitas sosial.
Orang bisa mendebat balik, dengan pendidikan seseorang bisa mengalami mobilitas
sosial. Mereka tak harus terus menjadi petani dan orang miskin jika bisa mengenyam
pendidikan. Itulah masalahnya. Di banyak negara berkembang lain mobilitas sosial tidak
selalu dimungkinkan. Di India kasta adalah salah satu hambatan mobilitas sosial, selain
banyak hambatan lain. Di negara seperti Indonesia, korupsi yang sudah mengakar hingga ke
tingkat penerimaan pegawai bisa jadi alasan lain mengapa mobilitas sosial relatif sulit terjadi.
Cengkeraman kapitalisme nampaknya begitu kental dalam dunia pendidikan di
Indonesia. Didorong oleh misi untuk meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya,
lembaga pendidikan akan lebih banyak menerima pelajar-pelajar gedongan meski memiliki
IQ pas-pasan. Pelajar yang berprestasi tetapi miskin, tidak dapat sekolah atau melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal hanya akan menjadi milik orang kaya yang
mampu sekolah tinggi, meskipun secara intelektual diragukan.
Berbarengan dengan meningkatnya gejala privatisasi pendidikan dan aspirasi atas
pendidikan yang berkualitas memang juga terjadi peningkatan kecenderungan dalam
masyarakat untuk mendirikan pendidikan yang mahal tetapi menjanjikan mutu: Buktinya
sekolah / madrasah baik swasta maupun negeri semakin meningkat jumlahnya dalam kurun
hampir dua dasawarsa terakhir. Jelas, hanya terdapat segelintir kalangan masyarakat biasa
disebut sebagai “kelas menengah” – yang mampu membeli pendidikan yang mahal tersebut.
Tetapi lembaga lembaga pendidikan yang mahal itu sudah telanjur eksis di mana-mana. dan
tersebar dimana-mana dan kalangan publik yang inisk. sekalipun beranak anak mereka ke
sana. Dan ini jelas dan perlu dihargai dan didukung.
Disinilah terletak dilema klasik. Pendidikan merupakan akses yang sangat penting –
jika tidak satu satunya – untuk mencapai mobilitas sosial; tetapi kaum miskin tidak dapat
menjangkau akses tersebut, karena mahalnya biaya. Akhirnyal terciptalah vicious circle

6. (lingkaran setan); kerniskinan menciptakan keterbelakangan pendidikan, dan sosial ekonomi,
dan keterbelakangan terakhir ini menghasilkan keterbelakangan pendidikan.
Dalam konteks terakhir inilah kebutuhan pada filantrofi (kedermawanan) secara
khusus untuk pendidikan terasa semakin dibutuhkan dan mendesak. Jika tidak,
sekolah/madrasah yang berkualitas hanya bisa dimasuki anak anak dari keluarga kaya.
Padahal, kita juga tahu, terdapat cukup banyak anak dari kalangan miskin yang cerdas,
borbakat, rajin, mau bekerja keras dan dengan demikian, cukup menjanjikan.
Memang tradisi filantropi untuk pendidikan bukanlah sesuatu hal baru di Indonesia. Kita tahu
sangat banyak lembaga pendidikan, seperti madrasah/sekolah, pesantren, dan perguruan
tinggi yang didirikan dan dikembangkan dengan dana filantropi. Agaknya, hampir bisa
dipastikan, lembaga lembaga pendidikan yang dibangun dengan dana filantropi swasta dan
masyarakat jauh lebih banyak, dibandingkan dana pemerintah.
2.6 Peranan Pendidikan Memotong Rantai Kemiskinan
Indonesia dengan penduduk sekitar 211 juta jiwa pada tahun 2002 memerlukan usaha
terus menerus yang konsisten untuk memerangi/memecahkan masalah penduduknya yang
masih berada dibawah garis kemiskinan. Upaya memerangi kemiskinan itu harus merupakan
komitmen semua komponen pembangunan yang dilakukan dengan terpadu dan terus menerus
pada sasaran yang sama, yaitu keluarga kurang mampu, baik menyangkut kepala
keluarganya, anak-anaknya atau anggota lain dari keluarga tersebut.
Apabila komitmen itu tidak seragam, yaitu setiap komponen pembangunan mencari
sasarannya sendiri-sendiri, tidak mustahil hasilnya akan tidak maksimal dan kemiskinan yang
mungkin saja ditangani akan tumbuh kembali dengan magnitute yang justru lebih membesar.
Upaya pengentasan kemiskinan biasanya ditujukan kepada sasaran penduduk miksin
atau penduduk kurang mampu tanpa mengambil sasaran keluarganya secara utuh. Padahal
keluarga itu mempunyai anak, atau anak-anak yang masih kecil atau anak remaja yang
mungkin saja sekolah atau kebanyakan tidak sekolah karena orang tuanya kurang mampu.
Anak-anak ini biasanya terlepas dari perhatian kita semua karena di sekolah hampir pasti
anak-anak ini tidak menonjol karena berbagai alasan. Atau anak-anak ini justru tidak sekolah
karena kekurangan biaya dan harus membantu orang tuanya mencari nafkah atau maksimal
bekerja keras sambil sebisa-bisa belajar pada tingkat pendidikan yang masih rendah. Jarang,
kalau ada, anak-anak keluarga kurang mampu itu yang sanggup melanjutkan pendidikan pada
pendidikan tinggi atau universitas. Kalau ada mereka umumnya menjadi mahasiswa yang
segera dengan mudah drop-out karena berbagai alasan.

7. Pertumbuhan keluarga kurang mampu muda dewasa ini relatif tinggi karena beberapa
alasan sebagai berikut ini :
1. Jumlah keluarga muda kurang mampu sekarang ini relatif tinggi, yaitu sekitar setengah
paro dari 20 persen jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang jumlahnya adalah 211
juta jiwa tersebut.
2. Anak-anak muda anak dari keluarga kurang mampu itu masih menikah relatif pada usia
yang muda.
3. Anak-anak muda yang lebih mampu bisa belajar sedikit tentang reprodusksi dan mungkin
saja mengikuti KB setelah menikah.
4. Berkat tersedianya fasilitas kesehatan umum yang makin baik, biarpun relatif kurang
mampu, tingkat kematian anak dan tingkat kematian bayi secara umum makin kecil.
Karena alasan-alasan itu maka upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya terpaku
pada kepala keluarga yang kebetulan miskin, tetapi harus dengan seksama diarahkan pada
keluarga muda yang kurang mampu serta anak-anak mereka yang masih bersekolah, baik di
pendidikan dasar, menengah maupun mereka yang berhasil meraih pendidikan yang lebih
tinggi.
Anak-anak mereka yang bersekolah itu harus dijadikan sasaran bersama untuk dibantu
pemberdayaannya dengan gigih karena kemungkinan besar dengan membantu pemberdayaan
mereka dengan pendidikan yang cukup bisa dicegah tumbuhnya atau bertambahnya keluarga
miskin baru. Upaya itu sekaligus merupakan upaya untuk memotong rantai kemiskinan yang
terjadi secara alamiah karena anak keluarga miskin yang tidak bersekolah, hampir pasti
mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah yang relatif rendah. Apabila
pertambahan keluarga miskin itu dapat dicegah maka dengan sendirinya upaya pengentasan
kemiskinan itu tidak seperti upaya yang “berjalan di tempat”. Ini berarti untuk upaya
pengentasan kemiskinan yang bersifat komprehensip kita harus mewaspadai para anggota
keluarga kurang mampu yang ada secara menyeluruh.
2.7 PERAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI
Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan
di berbagai belahan dunia mengalami perubahan sangat mendasar dalam era globalisasi. Ada
banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia. Namun
sebaliknya,kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia,
apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Pendidikan sudah menjadi komoditas yang makin
menarik. Suatu fenomena menarik dalam hal pembiayaan pendidikan menunjukkan gejala
industrialisasi sekolah. Bahkan beberapa sekolah mahal didirikan dan dikaitkan dengan
pengembangan suatu kompleks perumahan elite. Sekolah-sekolah nasional plus di kota-kota
besar di Indonesia dimiliki oleh pebisnis tingkat nasional dan didirikan dengan mengandalkan
jaringan multinasional berupa adopsi kurikulum dan staf pengajar asing.

8. Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi
negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber
pendapatan untuk menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini
perguruan tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi
penjaringan mahasiswa baru untuk mendatangkan dana. Perdebatan antara anti-otonomi dan
pro-otonomi perguruan tinggi tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu.
Berkurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan mengarah pada
gejala privatisasi pendidikan. Dikotomi sekolah negeri dan swasta menjadi kabur dan
persaingan antarsekolah akan makin seru. Akibat langsung dari privatisasi pendidikan adalah
segregasi siswa berdasarkan status sosio-ekonomi. Atau, kalaupun fenomena itu sudah terjadi
di beberapa kota, pemisahan antara siswa dari keluarga miskin dan kaya akan makin jelas dan
kukuh.
Siswa-siswa dari keluarga miskin tidak akan mampu menanggung biaya yang makin
mencekik sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang
minimalis (miskin). Sementara itu, siswa-siswa dari kelas menengah dan atas bebas memilih
sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini
mendapatkan iuran pendidikan yang memadai dari siswa, sekolah-sekolah ini juga akan
mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu
pendidikan. Jadi, sekolah yang sudah baik akan menjadi (mempunyai kesempatan) untuk
menjadi lebih baik. Sebaliknya, sekolah yang miskin akan makin terperosok dalam
kebangkrutan.
Dalam dinamika globalisasi, anak-anak bangsa tercecer dalam berbagai sekolah yang
beragam menurut latar belakang sosioekonomi yang berbeda. Negara belum mampu
memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan
yang bermutu. Sampai saat ini, belum tampak adanya pembenahan yang signifikan dan
terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar
sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Muncul pertanyaan besar: Ke mana arah
pendidikandiIndonesia?
Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa
depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa
depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan
menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan
membentuk masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan yang masih menjadi budak sistem
politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa
sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berada pada rel yang tepat. Dalam konteks
globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami
eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan
dunia. Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan bukan hanya {state building] dan

9. {nation building] melainkan juga {capacity building.] Birokrasi pendidikan di tingkat
nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk
melakukan tindakan instrumental dan teknis seperti UAN/UNAS. Dengan kebijakan otonomi
daerah, setiap kabupaten perlu difasilitasi untuk mengembangkan pendidikan berbasis
masyarakat namun bermutu tinggi. Pendidikan berbasis masyarakat ini diharapkan bisa
menjadi lahan persemaian bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali
berbagai persoalan dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya-upaya
untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.
Globalisasi ekonomi dan era informasi mendorong industri menggunakan sumber
daya manusia lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan memiliki jiwa kewirausahaan.
Akan tetapi tidak setiap lulusan perguruan tinggi memiliki jiwa kewirausahaan seperti yang
diinginkan oleh lapangan kerja tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sebagian
kecil lulusan perguruan tinggi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Di sisi lain, krisis ekonomi
menyebabkan jumlah lapangan kerja tidak tumbuh, dan bahkan berkurang karena bangkrut.
Dalam kondisi seperti ini, maka lulusan perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya mampu
berperan sebagai pencari kerja tetapi juga harus mampu berperan sebagai pencipta kerja.
Keduanya memerlukan jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, agar supaya perguruan tinggi
mampu memenuhi tuntutan tersebut, berbagai inovasi diperlukan diantaranya adalah inovasi
pembelajaran dalam membangun generasi technopreneurship di era informasi sekarang ini.
Ada suatu pendapat bahwa, saat ini sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia
masih lemah jiwa kewirausahaannya. Sedangkan sebagian kecil yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan, umumnya karena berasal dari keluarga pengusaha atau dagang. Dalam
kenyataan menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah merupakan jiwa yang bisa dipelajari
dan diajarkan. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan umumnya memiliki potensi
menjadi pengusaha tetapi bukan jaminan menjadi pengusaha, dan pengusaha umumnya
memiliki jiwa kewirausahaan.
Proses pembelajaran yang merupakan inkubator bisnis berbasis teknologi ini
dirancang sebagai usaha untuk mensinergikan teori (20%) dan Praktek (80%) dari berbagai
kompetensi bidang ilmu yang diperoleh dalam bidang teknologi & industri. Inkubator bisnis
ini dijadikan sebagai pusat kegiatan pembelajaran dengan atmosfir bisnis yang kondusif serta
didukung oleh fasilitas laboratorium yang memadai.
Tujuan implementasi inovasi dari kegiatan inkubator bisnis berbasis teknologi ini
adalah menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa sebagai peserta didik.
Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi institusi adalah tercapainya misi institusi dalam
membangun generasi technopreneurship dan meningkatnya relevansi antara dunia pendidikan
dengan dunia industri. Sedangkan manfaat bagi mitra kerja adalah terjalinnya kerja sama

10. bisnis dan edukasi. Kerjasama ini dikembangkan dalam bentuk bisnis riil produk sejenis yang
memiliki potensi ekonomi pasar yang cukup tinggi.
Proses globalisasi yang sedang terjadi saat ini, menuntut perubahan perekonomian
Indonesia dari resourced based ke knowledge based. Resource based yang mengandalkan
kekayaan dan keragaman sumber daya alam umumnya menghasilkan komoditi dasar dengan
nilai tambah yang kecil. Salah satu kunci penciptaan knowledge based economy adalah
adanya technology entrepreneurs atau disingkat techno-preneur yang merintis bisnis baru
dengan mengandalkan pada inovasi. Hightech business merupakan contoh klasik bisnis yang
dirintis oleh technopreneurs.
Bisnis teknologi dunia saat ini didominasi oleh sektor teknologi informasi,
bioteknologi dan material baru serta berbagai pengembangan usaha yang berbasiskan inovasi
teknologi. Bisnis teknologi dikembangkan dengan adanya sinergi antara teknopreneur sebagai
pengagas bisnis, Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat inovasi teknologi
baru, serta perusahaan modal ventura yang memiliki kompetensi dalam pendanaan.
Jumlah usaha kecil menengah berbasis teknologi (UKMT) di Indonesia berkembang
dengan pesat. Kecenderungan peningkatan ini lebih didorong oleh terbatasnya peluang kerja
di industri-industri besar karena pengaruh krisis ekonomi dan mulai munculnya
technopreneurship di kalangan lulusan pendidikan tinggi teknik.
Dalam menghadapi era globalisasi, persaingan akan semakin ketat, sehingga sangat
dibutuhkan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas secara langsung yang dapat
meningkatkan daya saing UKMT di kemudian hari. Kesulitan dan hambatan pada UKMT di
Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya jalur pemasaran, dukungan
teknologi dan terbatasnya permodalan. Terlebih lagi, bagi pengusaha pemula, masalah ini
akan terlihat lebih besar dan menjadi kendala cukup besar dalam mengembangkan usahanya.
Sampai saat ini belum banyak institusi pemerintah maupun swasta yang dapat
memberikan dukungan secara langsung untuk pengembangan UKMT khususnya bagi
pengusaha pemula. Sehingga sangat dibutuhkan suatu wadah yang dapat memberikan
dukungan langsung berupa fasilitas-fasilitas yang dapat membantu UKMT khususnya
membantu pengusaha pemula dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya. Dalam
rangka turut serta membantu dan mendukung secara langsung kegiatan UKMT khususnya
kegiatan pengusaha pemula, maka dipandang sangat perlu untuk dapat membangun suatu
wadah yang memiliki fasilitas yang dapat mendukung secara langsung kegiatan operasional,
promosi, pemasaran, konsultasi teknologi produksi, investasi dan permodalan. Dengan
adanya fasilitas-fasilitas tersebut, diharapkan UKMT khususnya pengusaha pemula di
Indonesia dapat mengembangkan usahanya lebih cepat dan terarah.

11. BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Pengertian Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional
Pendidikan adalah suatu modal penting dalam hidup manusia apalagi genarasi bangsa,
dengan pendidikan yang cukup, wawasan, pengetahuan yang luas akan mampu menyiapkan
generasi muda yang berkualitas yang mampu membangun bangsa dan negara ini lebih baik.
tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan.
Di dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang kita dapatkan.Tetapi entah mengapa
banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana
mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya
kesadaran mereka tetang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan.
B. Pendidikan Nasional
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Saran
Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat pada para pembaca.
Terlepas dari sudah selesainya makalah ini, penulis mengharapkan kritik dan saranyang
membangun diri pembaca untuk sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat
bagi kita semua.

12. DAFTAR PUSTAKA
http://www.gaptek.info/pengertian-pendidikan.html
http://www.imadiklus.com/2012/10/pengertian-program-pendidikan-kesetaraan.html
http://www.putra-putri-indonesia.com/pengertian-pendidikan-nasional.html
http://fanysuharti.blogspot.com/2012/11/pengaruh-pendidikan-kestaraan-abc-pada.html

13. PERAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DALAM PENDIDIKAN NASIONAL
DISUSUN OLEH :
NAMA : IRWAN
STAMBUK : 21115056
PRODI : PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
JURUSAN : SOSIOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
2013

14. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah....................................................................1
B. Rumusan Masalah............................................................................. 1
C. Tujuan penulisan.............................................................................. 1
D. Metode Penulisan.............................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN................................................................................. 2
2.1 Pengertian Peran Pendidikan.............................................................2
2.2 Pendidikan Nasional...........................................................................2
2.3 Peran Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional.............. 7
BAB III PENUTUP...................................................................................... 11
A. KESIMPULAN................................................................................... 11
B. SARAN.............................................................................................. 11
DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 12

15. KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“PERAN PENDIDIKAN KESETARAAN DALAM PENDIDIKAN NASIONAL”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, Agustus 2013
"Penulis"