Sistem informasi manajemen

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
A. Pendahuluan
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, berbagai kegiatan dalam kehidupan
sehari-hari akan berbasis komputer. Maka dalam suatu instansi, komputer merupakan sarana dalam
menciptakan dan mengembangkan suatu sistem informasi handal. Oleh karena itu setiap orang
harus mampu mengikuti arus informasi yang berkembang di dunia teknologi ini. Teknologi
Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam menghasilkan informasi yang
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi yang berkualitas ini
akan memudahkan user dalam mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan bernilai strategis
B. Tujuan
Penulisan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan pelanggan dalam proses pemilihan menu
serta penentuan waktu kunjungan. Baik untuk jamuan perorangan maupun grup.
C. Tinjauan Pustaka
1. Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut O‟Brien (2002) dikatakan bahwa SIM adalah suatu
sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen
dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran (output) dengan menggunakan
masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu
kegiatan manajemen (Wikipedia, 2010).
Tujuan SIM, yaitu:

Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan
tujuan lain yang diinginkan manajemen.

Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian,
dan perbaikan berkelanjutan.

Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data dan
kemudian mengubahnya menjadi informasi. Menurut O‟brien (2010) SIM merupakan kombinasi
yang teratur antara people, hardware, software, communication network dan data resources (kelima
unsur ini disebut komponen sistem informasi) yang mengumpulkan, merubah dan menyebarkan
informasi dalam organisasi seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Komponen Sistem Informasi
Sumber: O‟Brien (2010)
Terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis yaitu :
• Mendukung proses bisnis dan operasional
• Mendukung pengambilan keputusan
• Mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif
Gambar 2. Tiga Peran Utama Sistem Informasi
2.

Teknologi Informasi
a. Definisi Teknologi Informasi
Teknologi Informasi biasa disebut TI, IT (Information Technology) atau Infotech. Berbagai definisi
teknologi informasi telah diutarakan oleh beberapa ahli, diantaranya :

Haag den Keen (1996), Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu pengguna
bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan
informasi.



Martin (1999), Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat
keras atau lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga
mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.

Williams dan Swayer (2003), Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan
komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan
video.
Dari definisi diatas terlihat bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak
sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, yang
disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi.
b. Pengelompokan Teknologi Informasi
Telah diketahui bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi
komunikasi. Lebih rinci, teknologi infromasi dapat dikelompokan menjadi 6 teknologi, yakni
teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan
teknologi mesin pemroses.
1. Teknologi Komunikasi
2. Teknologi Masukan
Teknologi masukan (input technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk
memasukkan data ke dalam sistem komputer. Piranti masukan yang lazim dijumpai dalam sistem
komputer berupa keyboard dan mouse.
3. Teknologi Mesin Pemroses
Mesin Pemroses (processing machine) lebih dikenal dengan sebutan CPU (Central Processing
Unit), mikroprosesor, atau prosesor. Contoh prosesor yang terkeanl saat ini, antara lain adalah Intel
dan AMD.
4. Teknologi Penyimpanan
Teknologi penyimpanan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan
eksternal. Memori internal (biasa juga disebut main memory atau memori utama) berfungsi sebagai
pengikat sementara baik bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengolahannya
dilaksanakan oleh CPU. Dua contoh memori internal yaitu ROM dan RAM. ROM (Read Only
Memory) adalah memori yang hanya bisa dibaca, sedangkan RAM (Read Access Memory) adalah
memori yang isinya bisa diperbaharui.
Penyimpanan eksternal (external storage) dikenal juga dengan sebutan penyimpanan sekunder.
Penyimpanan eksternal adalah segala piranti yang berfungsi untuk menyimpan data secara
permanen. Pengertian permanen disini berarti bahwa data yang terdapat pada penyimpanan akan
tetap terpelihara dengan baik sekalipun komputer sudah dalam keadaan mati (tidak mendapat aliran
listrik). Harddisk, disket, dan flashdisk adalah contoh penyimpanan eksternal.
4. Teknologi Keluaran
Teknologi keluaran (output technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti
yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Layar dan monitor dan printer
merupakan piranti yang biasa digunakan sebagai piranti keluaran.
5. Teknologi Perangkat Lunak
Perangkat lunak (software) atau dikenal juga dengan sebutan program. Tentu saja untuk
mengerjakan tugas komputer, diperlukan perangkat lunak sendiri. Sebagai contoh Microsoft Word
merupakan contoh perangkat lunak pengolah kata yang berguna untuk membuat dokumen,
sedangkan Adobe Photoshop adalah perangkat lunak yang berguna untuk mengolah gambar.
c. Komponen Sistem Teknologi Informasi
Yang dimaksud dengan sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan
dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak
hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup halhal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu piranti lunak dan yang lebih penting lagi adalah orang.
Dengan kata lain, komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa:
1. Data

2.
3.
4.
5.

perangkat keras (hardware)
perangkat lunak (software)
Perangkat Jaringan (netware)
orang (brainware)

Gambar 3. Skema Sistem Teknologi Informasi
Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara pengklasifikasian. Misalnya,
menurut fungsi sistem (embedded IT System, dedicated IT system, dan general purpose IT system),
menurut departemen atau perusahaan bisnis (sistem informasi akuntansi, sistem informasi
pemasaran, sistem informasi produksi, dll), menurut dukungan terhadap level manajemen dalam
perusahana (sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi
eksekutif), menurut ukuran dan menurut cara melayani permintaan (klien-server).
3 . E-commerce
E-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa
melalui Internet. Dalam pengertian yang paling umum, hanya menciptakan situs Web yang
mengiklankan dan mempromosikan produk dapat dianggap “e-commerce.” Dalam beberapa tahun
terakhir, bagaimanapun e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis e-commerce sekarang
menawarkan toko online yang rumit di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk,
pemesanan, pilih metode pengiriman yang diinginkan dan membayar untuk pembelian
menggunakan kartu kredit mereka.
Sedangkan menurut O‟Brien (2011), E-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan
pelayanan produk, layanan, dan informasi melalui berbagai jaringan komputer. Banyak perusahaan
sekarang menggunakan internet, intranet, extranet, dan jaringan lain untuk mendukung setiap
langkah dari proses komersial, termasuk segala sesuatu dari dukungan iklan, penjualan, dan
pelanggan di World Wide Web untuk keamanan Internet dan mekanisme pembayaran yang
memastikan penyelesaian pengiriman dan proses pembayaran.
Sebagai contoh, sistem e-commerce termasuk situs Web Internet untuk penjualan online, akses ke
database persediaan ekstranet oleh pelanggan besar, dan penggunaan intranet perusahaan dengan
tenaga penjualan untuk mengakses catatan pelanggan untuk manajemen hubungan pelanggan.
Gambar 4. Framework untuk e-commerce
4. E- Business
e-Business atau Electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara
langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan/atau jasa dengan
memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi ,dan salah satu aplikasi teknologi
internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan,
pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas sebagai proses bisnis yang
bergantung pada sebuah sistem terotomasi. Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar
melalui teknologi berbasis web memanfaatkan jasa internet. Terminologi ini pertama kali
dikemukakan oleh Lou Gerstner, CEO dari IBM.
Marketspace adalah arena di internet, tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara
bebas seperti layaknya di dunia nyata (marketplace). Mekanisme yang terjadi di marketspace pada
hakekatnya merupakan adopsi dari konsep “pasar bebas” dan “pasar terbuka”, dalam arti kata siapa
saja terbuka untuk masuk ke arena tersebut dan bebas melakukan berbagai inisiatif bisnis yang
mengarah pada transaksi pertukaran barang atau jasa. (http://id.wikipedia.org/wiki/E-business).
E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan
produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan
penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah

terkomputerisasi. (Steven Alter. Information System: Foundation of E-Business. Prentice Hall.
2002)
D. Rencana Pengembangan
Peranan teknologi informasi pada aktifitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi
informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar
terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur,operasi dan manajemen organisasi.
Berkat teknologi ini berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Pengambilan uang melalui
ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan E-Commerce atau perdagangan elektronik,
transfer uang melalui E-Banking yang dapat dilakukan dirumah merupakan sejumlah contoh hasil
penerapan teknologi informasi.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa :
• Teknologi informasi menggatikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan
otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
• Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses.
• Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia.
Dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan
tugas atau proses. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi dibidang
teknologi informasi. Alasan yang paling umum adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan
dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan.
Program pengembangan sistem informasi manajemen yang akan dilakukan dalam upaya untuk lebih
mengefisiensikan biaya dan waktu yang dikeluarkan berupa pelayanan prima untuk pemilihan menu
khusus secara online baik untuk paket perorangan maupun paket grup untuk rombongan, dengan
sarana membangun situs online untuk mempermudah pelangggan dalam melakukan pemesanan
tempat dan menu untuk waktu tertentu. hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kapasitas
tempat yang selalu full sehingga menimbulkan kekhawatiran manajemen tidak tersedianya alokasi
tempat bagi pelanggan perorangan maupun tamu-tamu grup, program ini dilakukan untuk
mempermudah manajemen perusahaan dalam melakukan control terhadap system pelayanan, stok
barang dan transaksi keuangan. Pengembangan system informasi manajemenini juga membantu
untuk tidak hanya mencatat penjualan, namun juga dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan
untuk dianalisa, ataupun memperluas saluran penjualan, semisal via telephone, web-internet dan
lain sebagainya.
E. Penutup
Setiap komponen sistem informasi yang terdiri dari brainware, hardware, software, dataware, dan
netware mempunyai peranan masing-masing. Semua komponen sisem informasi tersebut
merupakan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi sehingga membentuk satu kesatuan.
Karena tujuan perusahaan merupakan hal yang dinamis, maka software pun dituntut agar dapat
mengakomodasi hal tersebut. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi, perusahaan tidak
harus selalu melakukannya sendiri, karena setiap perusahaan belum tentu memiliki sumber daya
dan teknologi yang memadai untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Alternalif
lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga
(outsourcing). Saat ini, telah tersedia banyak pengembang dalam bidang teknologi informasi yang
siap membantu perusahaan dalam melakukan pengembangan teknologi informasi. Namun
demikian, tetap saja dibutuhkan keterlibatan antara
pegawai perusahaan dengan pihak pengembang, karena bagaimana pun pegawai perusahaan lebih
mengetahui hal-hal mendasar apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan agar keberadaan sistem
informasi dapat mempermudah sistem operasional perusahan menjadi lebih efektif dn efisien serta
sesuai dengan tujuan perusahan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan atas hal-hal yang harus
menjadi perhatian dalam melakukan pembangunan sistem informasi dan dalam melakukan
kebijakan outsourcing dalam pengembangan sistem informasi.

SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak
seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi, melainkan demokrasi
yang sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Menurut Dardji
Darmadiharjo, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber
pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
a. Perkembangan sistem politik di Indonesia
Sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami pasang runtuh sejak
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik Indonesia
telah mengalami perubahan-perubahan, baik sebelum amendemen UUD 1945
maupun sesudah adanya amendemen UUD 1945. Sejak merdeka,
perkembangan politik di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut.
1) Sistem politik Indonesia sebelum Amendemen UUD 1945
Perkembangan politik dan sistem politik suatu negara dapat disimpulkan,
salah satunya, dari perkembangan partai-partai politiknya. Perkembangan
partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Ini menjadi
manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian pada masa itu
menunjukkan keanekaragaman, ada yang bertujuan sosial (Budi Utomo dan
Muhammadiyah), ada yang menganut asas politik berdasarkan agama, seperti
Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai
Kristen Indonesia (Parkindo), dan ada juga partai-partai yang mendasarkan
diri pada suatu ideologi tertentu, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI)
yang berasaskan nasionalisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang
berasaskan komunisme. Di masa penjajahan Jepang, kegiatan partai politik
tidak diperbolehkan, kecuali pembentuk partai golongan Islam (Masyumi).
Menurut Mohammad Mahfud M.D. dalam bukunya Hukum dan PilarPilar Demokrasi perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode.
a) Periode Demokrasi Liberal (1945–1959)
Masa ini ditandai dengan adanya
kebebasan untuk mendirikan partai politik.
Peranan partai-partai politik sangat dominan
dalam menentukan arah tujuan negara
melalui badan perwakilan. Masa ini berakhir
dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5
Juli 1959. Indikator demokrasi liberal di
Indonesia pada masa itu sebagai berikut.
(1) Partai-partai politik sangat dominan
menentukan arah bagi perjalanan
negara melalui badan perwakilan.
(2) Eksekutif berada pada posisi yang
lemah karena sering jatuh bangun
akibat adanya mosi partai.
(3) Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode
ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman
Belanda dicabut.
b) Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
Masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) tiga kutub,

yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai
berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan
sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai
politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga
kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencaturan politik di
Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30S/PKI tanggal 30 September 1965. Indikator Demokrasi Terpimpin saat
itu adalah
(1) partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan
adanya tarik tambang antara Presiden, Angkatan Darat, dan PKI;
(2) kedudukan (posisi) badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden
sangat kuat, Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam
praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif;
(3) kebebasan pers sangat terkekang, bahkan terjadi suatu tindakan
antipers yang jumlahnya sangat spektakuler.
c) Periode Orde Baru (1966–1998)
Inilah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI yang kedua) yang
melakukan “pembenahan” dalam sistem politik, antara lain, mengenai
jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik (fusi)
menjadi tiga, yaitu
(1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berdasarkan ideologi
Islam, merupakan fusi dari partai-partai NU, Parmusi, PSII, dan
Partai Islam.
(2) Golkar (Golongan Karya) yang berdasarkan asas kekaryaan dan
keadilan sosial.
(3) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berdasarkan demokrasi,
nasionalisme, dan keadilan, merupakan fusi dari Parkindo, Partai
Katolik, PNI, dan Murba.
Dengan demikian, kedudukan partai politik lemah karena adanya
kontrol yang ketat dari lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada
lembaga perwakilan yang penuh dengan intervensi dari kekuasaan
eksekutif. Indikator sistem politik Orde Baru sebagai berikut.
(1) Partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat oleh eksekutif
dan lembaga perwakilan penuh dengan intervensi tangan-tangan
eksekutif.
(2) Kedudukan eksekutif (pemerintahan Soeharto) sangat kuat,
mengintervensi kehidupan partai-partai politik, serta menentukan
spektrum politik nasional.
(3) Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang
selanjutnya diganti dengan SIUPP.
Terlepas dari pasang surutnya peran partai politik dalam menentukan
perkembangan sistem politik Indonesia, Sistem Politik Demokrasi Pancasila
yang dikehendaki UUD 1945 sebelum terjadi amendemen sebagai berikut.
a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.
b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi
negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan
rakyat, menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan
mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban
Presiden bila Presiden melanggar UUD.
c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga tinggi negara
yang bertugas menetapkan UU, menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), dan memberikan persetujuan kepada Presiden
atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan
negara lain.
d) Presiden merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas presiden
adalah menetapkan peraturan pemerintah; mensahkan atau menolak
untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR; mencabut
peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR; menyatakan perang
dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;
mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan
rehabilitasi; serta mengangkat menteri-menteri.
e) DPA (Dewan Pertimbangan Agung) merupakan lembaga tinggi negara
yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan
Presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah.
Usul atau nasihat DPA hanya mengikat Presiden secara moral dan tidak
secara konstitusional, oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh
diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. Karena tidak memiliki
hak memaksa, kedudukan DPA lemah.
f) BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) merupakan lembaga tinggi negara
yang berperan atau bertugas memeriksa jalannya keuangan negara. BPK
merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari
pengaruh pemerintah, namun tidak berarti kedudukan BPK di atas
pemerintah.
g) MA (Mahkamah Agung) merupakan lembaga tinggi negara dan
memegang kekuasan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya
memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah.
2) Sistem politik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945
Sistem politik hasil amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya
lembaga tertinggi negara. Semua lembaga berada pada posisi yang sebanding.
Selain itu, ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan
Pertimbangan Agung), dan ada pula beberapa lembaga negara yang baru,
yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan
KY (Komisi Yudisial). Sistem politik setelah Amendemen UUD 1945 sebagai
berikut.
a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik
yang terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat
pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.
b) Parlemen terdiri dari dua kamar (sistem bikameral), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih
oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat,
sedangkan anggota DPD adalah perwakilan provinsi yang anggotanya
dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu. Masa
jabatannya adalah lima tahun. DPR memiliki kekuasaan membuat
undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya
pemerintahan.
c) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang
berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan
presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD.
Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki
masa jabatan lima tahun.

d) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden yang berkedudukan
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa
jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang
sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang
terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada
presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak
bertanggung jawab kepada parlemen.
e) Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi.
Adapun Komisi Yudisial berwenang memberikan usulan mengenai
pengangkatan Hakim Agung.
f) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, juga
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket.
g) Sistem kepartaian adalah multipartai. Jumlah partai yang mengikuti
Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34
partai politik.
h) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil
pemeriksaan diserahkan kepada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari
DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden.
i) Pada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dibentuk
pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
(1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di wilayah
provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota.
Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
(2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh gubernur, sedang
pada daerah kabupaten/kota dipegang oleh bupati/wali kota yang
semuanya dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing
melalui Pemilu.
(3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh pengadilan tinggi
dan untuk kabupaten/kota dijalankan oleh pengadilan negeri.
Adapun perkembangan partai politik yang mengikuti perubahan sistem
politik pada masa ini ditandai dengan adanya gerakan reformasi sehingga
disebut Era Reformasi. Era ini berawal pada tahun 1998, yaitu masa setelah
jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dalam
sistem politik, dengan demikian juga terdapat perubahan dalam kedudukan
partai politik. Partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali serta
mengikuti pemilu yang pertama setelah masa orde baru, yaitu pada tahun
1999 dengan diikuti oleh banyak partai politik.
b. Sistem politik Demokrasi Pancasila
Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila
adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa
Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan
yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya bahwa sistem pemerintahan
menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak langsung, artinya
bahwa meski kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung
memerintah, melainkan melalui para wakilnya yang dipilih oleh rakyat sendiri
melalui suatu pemilu untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas adanya keseimbangan antara
kebebasan dan kebersamaan semua warganya yang tercermin dalam silasila
sebagai berikut.
1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ini menghendaki adanya kebebasan setiap orang untuk memeluk
agama merupakan suatu hak individual (hak asasi manusia) untuk bebas
sesuai dengan keinginannya. Ini adalah esensi dari sistem demokrasi.
2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ini menghendaki adanya suatu penghargaan terhadap harkat
dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran demokrasi.
3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia
Sila ini menghendaki adanya suatu pengakuan terhadap perbedaanperbedaan
yang ada di dalam masyarakat Indonesia untuk saling bekerja
sama sehingga akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan tertib.
Ini pun sesuai dengan ajaran demokrasi, yaitu adanya keamanan dan
ketertiban.
4) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila ini menghendaki adanya kedaulatan di tangan rakyat yang
dijalankan melalui suatu sistem perwakilan dengan mekanisme
permusyawaratan dan perwakilan. Setiap pengambilan suatu keputusan
harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal inilah yang
menjadi suatu landasan mekanisme dari Demokrasi Pancasila.
5) Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila ini menghendaki adanya tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan
dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan
ajaran demokrasi, di mana Demokrasi Pancasila merupakan cita-cita
demokrasi Indonesia.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang
berdasarkan Pancasila adalah prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan
pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat,
kecerdasan rakyat, pemisahan kekuasaan negara, otonomi daerah, supremasi
hukum (rule of law), peradilan yang bebas, kesejahteraan rakyat, dan
keadilan sosial. Adapun prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya sebagai berikut.
1) Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila
adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.
2) Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, artinya pemegang kekuasaan
tertinggi adalah rakyat. Dalam hal ini, kehendak atau keinginan rakyat
merupakan dasar bagi pemerintahan demokrasi.
3) Pemerintah berdasarkan konstitusi, artinya pemerintah menjalankan
kekuasaannya berdasarkan UUD 1945 sehingga memiliki kekuasaan
yang terbatas dan bertanggung jawab.
4) Negara berdasarkan hukum dan hukum yang ada di Indonesia harus
sesuai dengan Pancasila. Segala aktivitas atau kegiatan dalam negara
harus berdasarkan hukum sehingga tidak terjadi suatu bentuk
kesewenangan maupun penindasan.
5) Sistem perwakilan, artinya bahwa rakyat tidak langsung memerintah
negara, melainkan melalui para wakilnya yang duduk di lembaga
perwakilan.
6) Sistem presidensial, artinya bahwa presiden adalah kepala negara dan
kepala pemerintahan atau dengan kata lain, presiden adalah

penyelenggara negara tertinggi.
c. Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila
Pelaksaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dan dilandasi oleh silasila
yang terkandung dalam Pancasila. Isi pokok pelaksanaan Demokrasi
Pancasila adalah
1) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila yang termuat dalam
UUD 1945,
2) pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hakhak
asasi manusia,
3) pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus berdasarkan atas institusional
yang sesuai dengan UUD 1945, dan
4) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas hukum.
Demokrasi Pancasila meliputi berbagai hal yang ada dalam kehidupan
bangsa Indonesia. Selain sistem politik, ada juga sistem sosial dan ekonomi
yang didasarkan pada Demokrasi Pancasila. Demokrasi sosial artinya bahwa
hubungan antarwarga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada
penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan.
Hubungan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila.
Adapun demokrasi ekonomi artinya suatu sistem pengelolaan perekonomian
yang berlandaskan pada demokrasi. Dalam hal ini, pengelolaan perekonomian
harus pula berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila sehingga terwujud suatu
keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Demokrasi Pancasila menekankan adanya musyawarah untuk mencapai
mufakat. Ini merupakan suatu mekanisme demokrasi menurut sila keempat.
Dalam musyawarah mufakat, yang terpenting adalah mengenai isi dari
berbagai pendapat dan berlangsungnya musyawarah tersebut. Cara voting
tidak dikehendaki, meskipun tidak serta merta ditolak. Sistem Demokrasi
Pancasila lebih mementingkan jalannya (prosesnya) melalui musyawarah
mufakat yang selanjutnya dapat dilakukan dengan cara voting dengan syarat
bila musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil mencapai suatu keputusan
bersama. Pemahaman mengenai tata cara bermusyawarah menurut
Demokrasi Pancasila, yaitu
1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2) mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk
kepentingan bersama;
3) mengutamakan semangat kekeluargaan di dalam musyawarah mufakat;
4) tidak memaksakan suatu kehendak, baik pribadi maupun golongan,
kepada orang lain;
5) mengutamakan itikad baik dan tanggung jawab untuk dapat menerima
dan melaksanakan keputusan musyawarah;
6) pengambilan hasil keputusan bersama harus secara moral dapat
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia;
7) musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang
luhur.
Cara pelaksanaan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk
mufakat ini diatur dalam ketetapan-ketetapan MPR berikut.
1) TAP MPR No. 1/MPR/1993 Pasal 87 dan 92 jo TAP MPR NO. II/
MPR/1990 Pasal 79 menjelaskan bahwa pengambilan suatu keputusan
sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila
hal ini tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak.

2) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 93 menjelaskan bahwa syarat sahnya
putusan berdasarkan musyawarah, yaitu apabila diambil dalam suatu
rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari separuh jumlah
anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi.
3) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85 menjelaskan bahwa syarat-syarat
sahnya pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah
a) Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah dilakukan secara
maksimal, namun tidak mendapatkan suatu keputusan bersama.
b) Adanya suatu perbedaan pendapat dan pendirian yang mendasar
sehingga tidak mungkin dipertemukan lagi.
c) Adanya suatu kondisi dan keadaan yang mendesak sehingga harus
secepatnya diambil suatu keputusan.
d) Sebelum dilakukan voting, terlebih dahulu diadakan evaluasi untuk
mempelajari pendapat-pendapat yang berbeda-beda.
e) Pengambilan voting ini sah apabila diambil dalam suatu rapat yang
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat dan disetujui
oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi quorum.
d. Perbedaan sistem politik demokrasi liberal dengan sistem politik
Demokrasi Pancasila
Meskipun sama-sama menggunakan sistem demokrasi, terdapat
perbedaan-perbedaan mendasar antara sistem politik demokrasi liberal dengan
sistem politik Demokrasi Pancasila. Penyebabnya adalah adanya perbedaan
pandangan hidup (falsafah) dari negara-negara yang mempraktikkannya.
Sistem politik demokrasi liberal menggunakan falsafah liberalisme, sedangkan
pada sistem politik Demokrasi Pancasila menggunakan falsafah Pancasila.
Perbedaan-perbedaan tersebut, antara lain, sebagai berikut.
1) Demokrasi liberal mengakui adanya kebebasan individual sehingga
memiliki paham individualis, sedangkan Demokrasi Pancasila mengakui
bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kedua hal
tersebut harus seimbang dan selaras. Kebebasan individu tidak boleh
merusak kerja sama antarwarga, begitu juga kerja sama warga tidak
boleh merusak kebebasan individu.
2) Negara dalam demokrasi liberal adalah negara sekuler, sedangkan negara
dalam Demokrasi Pancasila adalah sosial religius.
Demokrasi merupakan prinsip universal, bahkan hampir semua negara
di dunia menganut ajaran demokrasi ini, meskipun dengan cara yang berbedabeda.
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang sesuai untuk
diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya, Pancasila merupakan nilainilai
kehidupan yang telah ada sebelum negara ini diproklamasikan. Salah
satunya adalah musyawarah untuk mufakat yang menjadi dasar bagi sistem
politik di Indonesia.
Sistem Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang
tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik ke dalamnya berbagai
kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimengerti
mengingat dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak „diintervensi‟ norma
hukum.
Slogan-slogan Ubi Sociates Ibi Ius, Fiat Jutitia Ruat Caelum, dan lain-lainya menegaskan
bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu
pranata sosial secara nyata telah menjadi qonditio sine quanon bagi keberlangsungan masyarakat
tersebut sebagai suatu entitas. Namun demikian, apakah itu berarti hukum yang ada di suatu

masyarakat telah menjadi sesuatu yang sistemik, dengan kata lain apakah hukum yang ada pada
masyarakat tersebut telah terbangun menjadi sistem hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu
harus dipastikan dulu apa yang dimaksud sebagai sistem hukum, untuk dapat dijadikan tolok ukur,
karena mungkin saja yang terdapat pada suatu masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang
berserakan, yang tidak saling berhubungan, atau kalaupun berhubungan tidak saling mendukung,
justru saling melemahkan.
Berdasarkan pendapat Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, William A. Shorde/ Voich Jr.,
Bachsan Mustofa ( 2003: 5-6) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah
sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang
berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem
hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan
komponen budaya hukum.
Suherman (2004: 10-11) tidak sependapat jika pengertian sistem hukum hanya
penggabungan istilah sistem dan hukum. Menurutnya pengertian spesifik dalam hukum harus
tercermin dari istilah sistem hukum. Suherman mengemukakan pendapat J.H. Merryman sebagai
perbandingan. Menurutnya sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi
institusi, prosedur, atau aturan, dalam konteks ini ada suatu negara federal dengan lima puluh sistem
hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah, serta ada sistem
hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropah dan Perserikatan
Bangsa-bangsa.
Bagaimanapun juga, sebagai suatu sistem, sistem hukum seharusnya: terdiri dari bagianbagian, bagian-bagian tersebut saling berhubungan, masing-masing bagian dapat dibedakan tetapi
saling mendukung, semuanya ditujukan pada tujuan yang sama, dan berada dalam lingkungan yang
kompleks (pendapat ini dihubungkan dengan pendapat Shrode dan Voich (dalam Amirin, 1987:
11)).
Untuk komponen sistem hukum, pendapat yang sering dijadikan rujukan adalah apa yang
dikemukakan oleh Friedman (selain Mustofa dan Suherman, juga Acmad Ali (2003: 7-dst)), yang
menyatakan bahwa sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.
Ada pendapat bahwa hukum Indonesia, dengan segala keterbatasannya, telah terbangun
menjadi suatu sistem. Norma hukum Indonesia, ada yang telah lebih teruji oleh waktu lebih dari
seabad, melewati berbagai dinamika masyarakat dan sampai saat ini masih berlaku. Sejak
pendidikan hukum dilakukan secara formal di Indonesia, sistem hukum Indonesia telah menjadi
bahan kajian. Hampir tidak ada yang menyerukan agar dilakukan „revolusi‟[1] dalam hukum, yang
banyak diserukan adalah reformasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. Dengan demikian krisis
hukum yang sering disebut-sebut, boleh jadi bukan krisis dalam sistem hukum secara keseluruhan,
tetapi krisis dalam penegakan hukum.
Sebagai suatu sistem, bagaimanakah gambaran umum Sistem Hukum Indonesia?[2] Dalam
kajian-kajian teoretik, berdasarkan berbagai karakteristik sistem hukum dunia dibedakan antara:
sistem hukum sipil; Sistemhukumanglo saxonataudikenal juga dengancommonlaw; hukum agama;
hukum negara blok timur (sosialis). Eric L. Richard (dalam Suherman, 2004: 21) membedakan
sistem hukum yang utama di dunia (TheWorld’s Major Legal Systems) menjadi: civil law; common
law; Islamic law; socialist law; sub-Sahara Africa; dan Far East. Munir Fuady (2007: 32-dst.)
myatakan terdapat lebih dari 11 pengelompokan sistem hukum.[3] Menurutnya tradisi hukum dunia
dibedakan antara: tradisi hukum Eropah Kontinental, tradisi hukum Anglo Saxon, tradisi hukum
sosialis, tradisi hukum kedaerahan, tradisi hukum keagamaan.
Di antara sistem-sistem hukum yang dikenal, sistem hukum Eropah Kontinental dan sistem
hukum Anglo Saxon banyak dipakai dan cenderung berpengaruh terhadap sistem hukum yang
dianut negara-negara di dunia. Sistem hukum Eropa Kontinental dikenal juga dengan sebutan
Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang semula berkembang di dataran Eropa.
Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis,
berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan

ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di
negara yang menganut sistem hukum ini.
Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu
keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar bagi putusan hakim-hakim
selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika
Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian
Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental
Napoleon).
Sistem Hukum Adat dinyatakan dianut oleh beberapa negara di antaranya oleh Monggolia
dan Srilangka (ada juga yang mengkategorikan Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum
adat). Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu, yang
umumnya terdapat dalam Kitab Suci. Arab Saudi, Iran, Sudan, Suriah, dan Vatikan dikategorikan
sebagai negara dengan sistem hukum agama. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain
juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang
menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat
dan hukum agama.
Secara umum antara Sistem Hukum Eropah Kontinental dengan Sistem Hukum Anglo
Saxon dibedakan berdasarkan mana yang dipentingkan dalam pembentukan dan penegakkan
hukum, melalui peraturan perundang-undangan atau melalui jurisprudensi, secara lebih mendasar
mana yang lebih dipentingkan hukum tertulis atau hukum kebiasaan. Mengingat kekurangan dan
kelebihan antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, maka secara filosofis hal ini
berhubungan dengan masalah pengutamaan antara kepastian dan keadilan, yang meskipun samasama merupakan nilai dasar hukum tetapi antara keduanya terdapat spannungsverhaltnis
(ketegangan satu sama lain).
Sistem Hukum Eropah Kontinental lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan
perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain
menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban,
juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga
peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan
dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis,
serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.
Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum
yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga
peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa
keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.
Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan
pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya
menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan.
Kompleksitas sistem hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.
Pertama kali kebudayaan yang muncul adalah kebudayaan Indonesia asli. Sebagai produk
kebudayaan asli ini adalah hukum adat. Kebudayaan ini berlangsung sebelum kedatangan
kebudayaan India (Hindu). Selanjutnya Indonesia memasuki masa pengaruh kebudayaan Hindu.
Pada abad ke-13 sampai ke-14 masuk pengaruh Islam, dan hukum Islam berkembang dan
memperkaya sistem hukum yang ada di Indonesia. Baru pada abad ke-17 masuk kebudayaan EropaAmerika.
Jika hukum adat yang ada di Indonesia, dihubungkan dengan corak dasar kedua sistem
hukum yang paling berpengaruh (Eropah Kontionental dan Anglo Saxon), cenderung lebih dekat
dengan sistem Ango Saxon. Hukum adat terbangun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam
menghadapi situasi dan kondisi tertentu, yang kemudian oleh masyarakat ditempatkan lebih dari
sekadar norma kesopanan atau kesusilaan menjadi norma hukum (opinio juris sive necessitatis).
Masyarakat tradisional Indonesia yang bercorak patriarkhis, menempatkan tetua-tetua/ pemuka-

pemuka adat sebagai tokoh penting yang menentukan hukum jika masyarakat menghadapi suatu
persoalan. Meskipun tidak ketat mengikat, apa yang diputuskan akan diikuti jika terjadi lagi hal
serupa. Jadi Mirip dengan sistem preseden. Peran tetua/ tokoh/ ketua suku menjadi sangat penting
dalam membentuk hukum, sehingga dapat dipahami jika yang dipilih seharusnya yang paling
berpengetahuan dan bijak.
Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, maka hukum yang
berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan
salah satu pendukung terkemuka sistem hukum Eropah Kontinental. Dengan demikian, secara
mutatis mutandis sistem Eropah Kontinental dilaksanakan di Indonesia. Walaupun demikian pada
dasarnya Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek) yang membiarkan hukum adat
itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan
golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada
masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Dengan adanya lembaga penundukan diri secara
sukarela, banyak penduduk Indonesia saat itu menunduukan diri untuk terikat pada Hukum Barat,
terutama yang berusaha di bidang perdagangan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia
selanjutnya, tampak kuatnya pengaruh hukum kolonial dan cenderung meninggalkan hukum adat
(Daniel S. Lev, 1990 : 438-473).
Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropah Kontinental tampak dalam semangat untuk
melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang
lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai
sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Ajaran
yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat beberapa waktu sebelumnya, yaitu Mazhab
Sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny dan teori keputusan yang dikemukakan oleh Ter Haar,
dianggap tidak relevan. Mazhab sejarah menyatakan bahwa hukum itu hinkt achter de feiten aan,
hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh secara historis atas dasar peristiwa-peristiwa yang sudah
terjadi. Teori keputusan menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh penguasalah
yang merupakan hukum. Kedua mazhab ini menyatakan bahwa hukum hanya menyangkut kejadian
yang sudah sering terjadi. Kedua paham ini dianggap tidak sejalan dengan pembangunan yang
identik dengan perubahan, dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang sebelumnya tidak pernah
terjadi. Dari sudut pandang ini inilah kedua mazhab ini dianggap tidak relevan (lihat antara lain
Sunarjati Hartono, 1982).
Dalam perkembangannya kemudian, sebagai dampak pergaulan Indonesia dalam kancah
internasional, munculah bidang-bidang hukum baru seperti corporative law, computer law, cyber
law, dan sebagainya. Kebijakan dalam bidang-bidang ini dan kebijakan-kebijakan global lainnya,
legitimasinya banyak mengacu pada Sistem Common law.
Pemberian wewenang yang lebih luas kepada Pengadilan Agama, tidak hanya sekadar
menangani nikah, talak, rujuk, juga membuat pengaruh Hukum Islam bagi warga Negara Indonesia
yang beragama Islam semakin luas, setelah sebelumnya memberikan warna bagi Hukum Adat di
beberapa tempat di Indonesia.
Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang
dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem
yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga
mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.
Tidak hanya unik, sistem hukum Indonesia adalah sistem yang masih penuh dengan
dinamika, untuk mencari format di mana ketertiban dan keteraturan hukum sipil mendapat tempat,
dengan tidak mengesampingkan keluwesan hukum Anglo Saxon, serta tidak menghilangkan
suasana kebatinan masyarakat Indonesia.
Pencermatan terhadap kondisi nyata sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum yang
dicita-citakan seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum, termasuk
dalam pembangunan pendidikan hukum. Legislator yang handal dan Juris yang berkemampuan

sama-sama diperlukan. Tetapi, ahli mana yang jumlahnya lebih banyak dibutuhkan, keahlian apa
yang lebih banyak diperlukan tentu berbeda.
Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum selalu didengungkan, tetapi keberadaan
hukum maupun sistem hukum bukanlah merupakan ciri mendasar dari supremasi hukum.
Supremasi hukum ditandai dengan penegakan rule of law yang sesuai dengan, dan yang membawa
keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi yang terutama dan diutamakan adalah hukum dan sistem
hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat.
Sistem Ekonomi Indonesia
Hal ini yang membuat makin meningkatnya angka kemiskinan di negara Indonesia. Kesejahteraan
rakyat yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah diabaikan begitu saja tanpa ada solusi
penyelesaiannya. Untuk masalah perbankan, Sistem perbankan di Indonesia berjalan stabil. Namun
kebiasaan di negara indonesia yang masih mendarah daging adalah adanya rentenir atau Debt
Collector. Debt Collector memberi pinjaman kepada seseorang namun dengan bunga yang sangat
tinggi.
Hal ini tentu akan semakin menjerat kaum miskin mengingat kebanyakan yang meminjam uang dari
Debt Collector berasal dari lapisan masyarakat bawah atau kurang mampu. Indonesia pernah
menganut berbagai macam sistem ekonomi namun semua sitem ekonomi tersebut belum mampu
memperbaiki masalah finansial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Adapun sistem ekonomi yang
pernah dianut oleh bangsa Indonesia antara lain :
Sistem Ekonomi Liberal
Sistem Ekonomi Liberal pernah dianut oleh Indonesia pada tahun 1950-1957 atau lebih
tepatnya sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi pertama yang dianut oleh bangsa
Indonesia pasca kemerdekaan. Sistem ekonomi ini dianut oleh bangsa Indnesia dalam kurun
waktu yang sangat singkat karena dinilai belum mampu memperbaiki masalah finansial
yang dihadapi oleh Indonesia sewaktu dijajah oleh belanda dan jepang.
Sistem Ekonomi Etatisme
Pada tahun 1959 Indonesia beralih dari sistem Ekonomi Liberal ke Sistem Ekonomi
Etatisme. Awal mula Indonesia menganut sistem ekonomi ini berasal dari dekrit presiden
yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Selain itu kegagalan
sistem ekonomi Liberal juga menjadi satu pertimbangan bagi Indonesia untuk beralih ke
sistem ekonomi Etatisme. Namun seperti sistem ekonomi Liberal, sistem ekonomi Etatisme
juga dinilai belum mampu memperbaiki masalah finansial di Indonesia. Hal ini disebabkan
karena adanya hambatan bagi pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan yang
telah ditinggalkan oleh kaum penjajah.
Sistem Ekonomi Campuran
Sistem Ekonomi Campuran sering dianggap sebagai kerangka atau awal lahirnya dimulai
sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai dalam pancasila. Sistem ekonomi campuran mulai
dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1967-1998. Sistem ekonomi ini cukup lama berada
di Indonesia karena dinilai mampu untuk mengendalikan Inflasi atau lonjakan harga barang
secara drastis dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat Indonesia menganut sistem
ekonomi Etatisme, terjadi lonjakan Inflasi yang sangat drastis hingga mencapai 650 % per
tahun. Dengan adanya sistem ekonomi Campuran diharapkan krisis inflasi yang tengah
melanda Indonesia saat itu dapat ditekan dan diminimalkan.
Sistem Ekonomi Pancasila
Pengembangan dari sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Pancasila mengingat
Sistem ekonomi campuran dianggap sebagai perintis adanya sistem ekonomi Pancasila.
Alasan adanya pergantian ke sistem ekonomi Pancasila adalah karena adanya krisis finansial
yang diakibatkan oleh adanya ekonomi global pada saat itu. Hal ini tentu membawa dampak
yang negatif bangsa indonesia di sektor ekonomi mengingat indonesia masih dalam kategori
negara sedang berkembang dan belum mampu menjadi negara maju.

METODE PENELITIAN SOSIAL
Definisi
Penelitianadalah:
Suatu
proses
penyelidikansecarasistematis
yang
ditujukanpadapenyediaaninformasiuntukmenyelesaikanmasalah-masalah (Cooper & Emory,
1995)
Usaha
yang
secarasadardiarahkanuntukmengetahuiataumempelajarifaktafaktabarudanjugasebagaipenyaluranhasratingintahumanusia
(Suparmoko,
1991).
MetodePenelitianadalah:
Cara
ilmiahuntukmendapatkan
data
dengantujuandankegunaantertentu.
Cara
ilmiah
=
didasarkanpadaciricirikeilmuanyaiturasional, empiris, dansistematis.
Rasional
=
Penelitiandilakukandengancara-cara
yang
masukakalsehinggaterjangkauolehpenalaranmanusia.
Empiris = cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia.
Sistematis = proses penelitian menggunakan langkah2 tertentu yang bersifat logis.
Penelitian sosial merupakan proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis, dan
metodis gejala sosial yang terjadi di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan
kebenaran bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kebenaran dimaksud
adalah keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan
masyarakat.
Filosofi penelitian sosial mendasari kegiatan ilmiah yang berupaya mencari kebenaran
hakiki dari setiap gejala sosial yang ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Theo Huijbers, filosofi
adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang
hakiki dari keseluruhan yang ada. Objek filosofi bersifat universal mencakup segala yang dialami
manusia. Berpikir filosofi adalah mencari arti yang sebenarnya dari segala hal yang ada
melalui pandangan cakrawala paling luas. Metode pemikiran filosofi adalah refleksi atas
pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan
pikirannya secara metodis dan sistematis.Tujuannya adalah kebenaran yang menyejahterakan
masyarakat.
Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian sosial juga memiliki ciri ciri sebagaimana dijelaskan
oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikut:
1. Sistematis artinya bahasan tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem.
2. Logis artinya sesuai dengan logika, masuk akal, benar menurut penanalaran
3. Empiris artinya diperoleh dari pengalaman, penemuan, pengamatan.
4. Metodis artinya berdasarkan metode yang kebenarannya diakui oleh penalaran.
5. Umum artinya menggeneralisasi, meliputi keseluruhan tidak menyangkut yang khusus saja.
6. Akumulatif artinya bertambah terus, makin berkembang, dinamis.
Penelitian sosial sebagai kegiatan ilmiah dilakukan terus-menerus guna mengungkapkan kebenaran
sesungguhnya dari objek yang diteliti. Kebenaran yang sesungguhnya itu bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat. Kebenaran
objek yang diteliti menjadi dasar keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan,
dan kesejahteraan masyarakat.
Proses Berpikir Induktif
Proses berpikir Induktif adalah suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang
bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual).
Proses berpikir induktif dimulai dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup
yang khas dan terbatas, yang diakhiri dengan pernyataan yang
bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari
fakta-fakta yang dikumpulkan.

1.
a.
b.

2.

3.

Jenis-Jenis Penelitian
Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut: Tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan
analisis & jenis data.
Penelitian Menurut Tujuan
Penelitian Terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat
digunakan untuk memecahkan masalah.
Penelitian Murni/Dasar adalah penelitian yang dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami
masalah dalam organisasi secara mendalam (tanpa ingin menerapkan hasilnya). Penelitian dasar
bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat
praktis. Jadi penelitian murni/dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu.
Penelitian Menurut Metode.
a. Penelitian Surveyadalah Penelitian yang dilakukan pada popolasi besar maupun kecil, tetapi
data yangdipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga
ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel
sosilogis maupun psikologis.
b. Penelitian Ex Post Facto Yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang
telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang
dapat menimbulkan kejadian tersebut.
c. Penelitian EksperimenYaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel
tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel
independennya dimanipulasi oleh peneliti.
d. Penelitian Naturalistic. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alami (sebagai
lawannya) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Contoh : Sesaji terhadap
keberhasilan bisnis.
e. Policy Reserach. Yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap
masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan
kepada pembuat keputusan untuk bertinak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.
f. Action Research, Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja
yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktifitas lembaga dapat
meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah: 1) situasi, 2) perilaku, 3)
organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata.
g. Penelitian Evaluasi, Merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk
membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang
telah ditetapkan.
h. Penelitian Sejarah, Berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang
berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang terlibat langsung
dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu.
Tujuan penelitian sejarah adalah untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau
secara sistematis dan obyektif, melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa data
diperoleh, sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan.
Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasi
Tingkat eksplanasi adalah tingkat penjelasan. Jadi penelitian menurut tingkat eksplanasi
adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
a. Penelitian Deskriptif, Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau
penghubungan dengan variabel yang lain.

b. Penelitian Komparatif, Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya
masih sama dengan penelitian varabel mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau
dalam waktu yang berbeda.
c. Penelitian Asosiatif/Hubungan, Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variable atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun
suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu
gejala.
d. Penelitian Menurut Jenis Data dan Analisis Jenis data dan analisisnya dalam penelitian dapat
dikelompokkan menjadi dua hal utama yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif
adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kuantitatif adalah data
berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring).
Kriteria Penelitian Yang Baik
Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik adalah:
a. Bersifat kritis dan analitis
b. Memuat konsep dan teori
c. Menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform.
d. Rasional
e. Obyektif
Penelitian yang baik disamping memiliki cirri-ciri di atas, juga memiliki cirri-ciri:
a. Tujuan dan masalah penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan
keraguan kepada pembaca.
b. Teknik dan prosedur dalam penelitian itu harus dijalaskan secara rinci.
c. Obyektifitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai
sample yang diambil.
d. Kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur
dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut.
e. Validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat.
f. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian.
g. Obyek atau fenomena yang diamati harus betul-betul sesuai dengan kemampuan,
pengalaman, dan motivasi yang kuat dari si peneliti.
h. Coherency, saling kait mengkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara
paragraf satu dengan yang lain, antara bab yang satu dengan bab yang lain.

SISTIM PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
1. Pemerintahan Desa
Pernahkah kamu mengunjungi suatu desa? Tahukah kamu yang dimaksud dengan desa? Di
manakah letak dan bagaimana suasana desa? Jika kita mendengar kata desa, yang muncul adalah
sebuah tempat yang hijau dan letaknya jauh dari kota. Namun, sebenarnya desa tidak hanya terletak
di kaki gunung, di dekat pantai, bahkan di pinggiran sebuah kota pun ada desa.
Masyarakat di wilayah perdesaan memegang erat sistem persaudaraan antarindividu. Dengan
demikian, hampir semua orang yang ada di desa tersebut saling mengenal satu sama lainnya.
Kehidupan sehari - hari mereka masih tradisional. Pada umumnya, masyarakat desa bermata
pencarian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang, dan beternak.
Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada yang me nyebutnya
"Nagari", seperti di Sumatra Barat, "Gampong" di Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di
Sulawesi Selatan, "Kampung" di Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Maluku. Namun,
ciri khas suatu desa tidak hilang. Siapakah yang menjalankan pemerintahan di desa? Desa
merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala
desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur
oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa bukanlah seorang
pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya
untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon
kepala desa. Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hari
setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari
hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah
"bengkok" atau tanah "carik". Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada
pemerintah. Dengan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
membina perekonomian desa;
membina kehidupan masyarakat desa;
memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat desa;
mendamaikan perselisihan yang terjadi padamasyarakat di desa;
mewakili desanya baik di dalam dan di luarpengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya.
Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat
istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan
dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga
kemasya rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya
berpedoman pada peraturan perundang - undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu
pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat
Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.
Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah

membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan
pembangunan desa. Misalnya, untuk mencegah banjir LKMD dapat mengusulkan pembangunan
tanggul atau dam kepada pemerintahan desa. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu - ibu rumah tangga di
suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah.
PKK ber tujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga.
Misalnya, PKK mem beri bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu
(Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan peng obatan gratis.
Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna
merupakan organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di suatu desa atau kelurahan. Tujuan dari
organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri
dan memiliki keterampilan. Pembinaan pemuda desa bertujuan agar pemuda desa, terutama pemuda
putus sekolah, dapat memperoleh keahlian di bidang tertentu. Misalnya, pembinaan dalam bidang
elektronika, kesenian, olahraga, atau lingkungan hidup.
Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa, dan kecamatan. Karang
Taruna merupakan wadah bagi generasi muda desa untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya.
Karang Taruna merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa
dan camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara generasi muda.
Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut.
Pendapatan asli desa yang meliputi:
1. hasil usaha desa;
2. hasil kekayaan desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong.
Bantuan pemerintah kabupaten, meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah, serta
dana perimbangan keuangan pusat dan tingkat daerah.
Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Sumbangan pihak ketiga, misalnya berupa dana hibah.
Pinjaman desa
Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dengan
berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa
bertanggung jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok
pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, wewenangnya tidak boleh disalahgunakan. Nah, kamu
sekarang sudah paham tentang pemerintahan desa, tetapi apa bedanya dengan pemerintahan
kelurahan? Selanjutnya, akan dipelajari tentang pemerintahan kelurahan.
2. Pemerintahan Kelurahan
Setelah kamu memahami desa, kita akan mempelajari kelurahan. Apa yang kamu ketahui tentang
kelurahan? Di manakah letak kelurahan? Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan
desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat
dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan
dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap
dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari
pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan
tentang pemerintahan.
Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang
menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan
hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain. Nah, apa saja
tugas - tugas seorang lurah? Ayo, kita pelajari bersama-sama.

Lurah mempunyai tugas, di antaranya:
melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
memberdayakan masyarakat;
melayani masyarakat;
menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tenteram dan tertib;
memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat;
Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.
Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan
merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW).
Sejak 1998, pemerintah pusat mencanangkan Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) dan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).
PNPM dilaksanakan dalam upaya mengentaskan kemiskin an, perluasan kesempatan kerja di
perdesaan, peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perdesaan.
Pemerintahan desa atau kelurahan harus ikut berperan agar program pemberdayaan masyarakat
dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan desa atau kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat. Perbedaan antara desa dan kelurahan, dapat kamu lihat
dalam tabel berikut.

Setelah kamu memahami perbedaan antara desa dan kelurahan, kita lanjutkan pembahasan materi
pada pemerintahan kecamatan.
3. Pemerintahan Kecamatan
Kamu pasti pernah mendengar dan mengenal istilah kecamatan. Tahukah kamu, apa yang dimaksud
dengan kecamatan? Apa tugas seorang camat? Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari
beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan lurah, kecamatan dipimpin oleh
seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcam).
Adapun seorang camat mempunyai tugas sebagai berikut.
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
Mengoordinasikan penerapan dan pene gakan peraturan perundang - undangan.
Mengoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan.

Mengoordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat
harus berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan
memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan.
Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Camat harus mem pertanggungjawabkan
tugas-tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian,
camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.
B. Susunan Pemerintahan Desa dan Kecamatan
1. Pemerintahan Desa
Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Perangkat desa umumnya adalah sebagai berikut.

a. Sekretaris Desa
Salah satu perangkat desa ialah sekretaris desa yang bertugas mengurus administrasi di desa.
Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala
desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Anggota BPD adalah wakil
penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota BPD dengan cara musyawarah
dan mufakat. Masa jabatannya adalah enam tahun yang dapat dipilih lagi untuk satu kali masa
jabatan berikutnya, sama seperti kepala desa. Hal apa saja yang menjadi urusan perangkat desa?
Perangkat desa merupakan badan yang ada di desa dengan tujuan membantu urusan dalam
pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai
berikut.
Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya,
mengangkat ketua RW dan RT.
Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan
tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah
kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari
masyarakat desa.
Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa.
Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD.
Dengan demikian, pemerintahan desa berperan bagi kehidupan masyarakat di desa. Desa
merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk lebih memahaminya,
perhatikanlah susunan pemerintahan desa berikut.

2. Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di
tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.

Dalam menjalankan semua perencanaan pem bangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan
(Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana
pembangunan di wilayahnya. Adapun yang menjadi tata urusan dalam kelurahan dapat dilihat
dalam susunan pemerintahan kelurahan berikut ini.

3. Pemerintahan di Kecamatan
Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur yang mempunyai peranan penting. Ketiga unsur tersebut
adalah sebagai berikut.
a. Camat
Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian
wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan
masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris
daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil. Syaratnya, yaitu harus menguasai pengetahuan
teknis tentang pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
b. Komando Rayon Militer
Harus diketahui bahwa selama ini ada yang menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Di kecamatan, tugas untuk menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando
Rayon Militer (Koramil). Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala
gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan
bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
c. Kepala Kepolisian Sektor
Kamu pasti tahu apa itu polisi. Mereka dapat ditemui di jalan raya, orang menyebutnya Polisi Lalu
Lintas. Nah, untuk wilayah kecamatan kantor polisi yang ada di sana biasa disebut dengan Polsek.
Dengan demikian, sistem pemerintahan kecamatan memiliki beberapa perangkat yang mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh seorang camat. Selain ketiga unsur tersebut,
ada beberapa lembaga yang dinamakan seksi atau bagian untuk menjalankan pemerintahan di
wilayah kecamatan. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi/kepala
bagian yang bertanggung jawab kepada camat dengan koordinasi sekretaris kecamatan. Semua
bagian atau seksi yang ada pada pemerintahan di kecamatan memiliki tugas dan fungsi masingmasing. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah susunan pemerintahan kecamatan berikut.

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN
Era 1700-an – 1800-an
1. Adam Smith: Kapitalisme dan Pertumbuhan
Melalui bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) Adam
Smith merespon kebijakan perdagangan di Eropa Barat. Pada saat itu, “perdagangan” sebagai
pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kekuasaan berada di tangan para perusahaan dagang
raksasa (misalnya the East India Company). Untuk menjaga kepentingan mereka, kemudian
diberlakukan gerakan proteksionisme sehingga praktis kompetisi menjadi sangat terbatas.
Proteksionisme ini berupa penetapan tarif yang tinggi untuk barang impor. Ini kemudian membuat
harga barang produksi dalam negeri menjadi lebih murah.
Menurut Adam Smith, upaya-upaya seperti ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi maupun
kesejahteraan. Mestinya perhatian ditujukan pada “produksi”. Logikanya sederhana: ada produksi
maka ada pembagian tenaga kerja (division of labor); ada pembagian kerja, ada perbaikan
produktivitas; dengan adanya perbaikan produktivitas, ada perbaikan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian pelaksanaan sistem akan diatur oleh “the invisible hand of market”. Smith percaya
individu akan bertindak mengikuti kepentingan pribadi (self-interest); apabila suatu produk dirasa
terlalu mahal maka tidak akan ada yang membelinya dan penjual akan mengurangi harga, atau
menjual sesuatu yang lain. Juga, jika gaji terlalu rendah, pegawai akan mencari pekerjaan yang lain.
Pandangan Smith ini masih mempengaruh proses pembangunan ekonomi hingga dewasa ini.
Pendekatan pasar (market-based approach) dalam pembangunan ekonomi juga diistilahkan dengan
laissez-faire economics.
1. David Ricardo: Teori Diminishing Return dan Comparative Advantage
David Ricardo merupakan salah satu pendukung perdagangan bebas (free trade) dan
mengembangkan teori keuntungan komparatif (comparative advantage). Menurut teori ini, setiap
negara seharusnya berfokus pada persoalan produksi dan kemudian menjual barang tersebut
sehingga mereka punya keuntungan dalam produksi. Spesialisasi diperlukan sehingga produksi
menjadi lebih efisien. Dengan demikian ada kemampuan untuk proses pertumbuhan dan risorsis
dapat digunakan secara lebih efektif.
David Ricardo, melalui Principles of Political Economy and Taxation (1817), nampaknya pesimistis
tentang kemungkinan terjaganya pertumbuhan ekonomi. Bagi Ricardo, pertumbuhan dibatasi oleh
kelangkaan lahan (land scarcity).
1. Teori Malthus: Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Malthus, populasi akan tumbuh manakala pendapatan naik di atas level subsisten.
Mengapa? Karena adanya “animal nature” manusia, khususnya “pekerja miskin”. Keterkaitan
antara pendapatan dan pertumbuhan dijelaskan dengan logika berikut: jika rata-rata pendapatan per
orang naik karena semakin baiknya iklim dan tingginya output yang dihasilkan maka akan ada lebih
banyak pangan dan kebutuhan lain. Jika pendapatan dan suplai pangan melebihi apa yang
disyaratkan untuk kegiatan subsistem maka tambahan anak akan tetap ada.
Dalam formulasi Malthus, pertambahan penduduk mengikuti “geometric progression,” yakni
jumlah penduduk tumbuh menurut angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,048, dan
seterusnya. Bagi Malthus, prinsip ini terjadi pada setiap generasi, ketika upah meningkat di atas
level subsistem merupakan faktor utama untuk memahami mengapa kelas yang lebih miskin tetap
miskin.
Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan dijelaskan dengan logika berikut:
batas tertinggi ekspansi penduduk adalah ketika lahan sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan
cukup pangan. Produksi kebutuhan pangan tentunya tidak dapat dijaga sesuai dengan ledakan
penduduk. Ketika lahan semakin sering ditanam maka angka fertilitas cenderung menjadi rendah.
Produktivitas output per unit dari lahan akan berkurang, sehingga pertumbuhan output total pangan
akan lambat.

Malthus percaya bahwa output pertanian hanya dapat meningkat dalam “arithmetic progression,”
yakni menurut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Cepat atau lambat populasi yang
kian meningkat akan dihadapkan dengan lebih lambatnya pertumbuhan produksi pangan dasar.
Tidak hanya pendapatan per orang yang tidak meningkat, bahkan lebih dari itu akan jatuh di bawah
kebutuhan subsistens. Kalau pendapatan berada di bawah level subsisten maka berpotensi
menyebabkan kelaparan, bahkan penurunan populasi. Titik keseimbangan (equilibrium) akan
terjaga manakala pertumbuhan populasi berjalan konsisten dengan peningkatan produksi pangan.
Malthus tidak menyadari bahwa ada faktor yang memperlambat angka pertumbuhan populasi.
Karena angka pertumbuhan populasi tergantung pada perbedaan antara angka kelahiran dan
kematian, maka setiap faktor yang mengurangi angka kelahiran dan/atau meningkatkan angka
kematian akan cenderung memperlambat angka pertumbuhan penduduk.
1. Karl Marx: Pembangunan Kapitalisme
Negara berperan penting dalam semua pendekatan pembangunan. Peran tersebut misalnya
menyiapkan sistem regulasi, hukum dan aturan agar pasar dapat bekerja secara lebih efisien,
ataupun pemerintah bisa lebih intervensionis dalam kehidupan ekonomi seperti yang ditekankan
oleh Marx.
Menurut Marx, suatu pendekatan pembangunan yang bersifat ”ahistoris” sebaiknya diganti dengan
pendekatan ”dialektika historikal”. Menurutnya, analisis ekonomi klasik memandang proses
pembangunan ibaratnya sebuah fotografi: hanya menggambarkan realitas pada waktu tertentu.
Sebaliknya, pendekatan dialektikal memandang proses pembangunan sebagai suatu gambar
bergerak (moving picture): mengamati fenomena sosial dengan cara mengkaji ”tempat” dan
”proses” perubahannya. Sejarah bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain (dari feodalisme ke
kapitalisme ke sosialisme), berdasarkan perubahan cara mengatur kelas-kelas sosial dan relasi antar
kelas tersebut. Konflik antara kekuatan-kekuatan produksi (pengetahuan dan teknologi, organisasi
produksi, dan pengembangan keahlian manusia) dan relasi produksi yang ada (ketepatan dan
distribusi output serta cara berpikir masyarakat, dan ideologi) memberikan pergerakan yang dinamis
dalam interpretasi materialis. Interaksi antara kekuatan dan relasi produksi membentuk politik,
hukum, moralitas, agama, budaya, dan gagasan-gagasan.
Berbeda dengan pakar yang lain (Smith, Malthus, dan Ricardo), menurut Karl Marx kapitalisme
tidak selamanya ada dalam sebuah masyarakat. Kapitalisme hanya menjadi satu tahap
perkembangan historis masyarakat, meskipun perkembangan historis ini tidak dialami oleh semua
negara pada saat yang sama. Marx percaya kapitalisme pada akhirnya akan menciptakan suatu
sistem ekonomi sosialis, dan karenanya, komunis. Karya Marx yang monumental adalah Capital
yang hanya satu volume. Ia meninggal pada tahun 1883, dan dua volume Capital diedit dan
dipublikasikan di tahun 1885 dan 1894 oleh teman dekatnya yakni Frederick Engels.
Marx mengagumi kekuatan yang dimiliki oleh kapitalisme, suatu sistem yang telah berhasil
menciptakan kesejahteraan dalam ratusan tahun. Namun yang ”mengganggu” Marx adalah faktor
human cost dalam menghasilkan kesejahteraan dan distribusi satu-sisi. Marx percaya bahwa
sebenarnya hanya kelas pekerja – proletariat – yang menghasilkan kesejahteraan melalui kekuatan
buruhnya. Sedangkan kaum kapitalis memberikan kontribusinya semata-mata dari posisinya sebagai
pemilik sarana produksi.
Marx berpendapat bahwa ketidakmerataan distribusi kepemilikan sarana produksi adalah hasil dari
suatu proses historis dimana petani kehilangan akses lahan dan dipaksa untuk masuk ke kota dan
menjadi pekerja. Karenanya ia berpendapat bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat kapitalis
tidak adil. Meski demikian, transisi menuju sosialisme dapat dicapai bila kapitalisme telah
mencapai tahap perkembangan yang cukup tinggi. Bagi Marx, tingkat pendapatan per kapita yang
tinggi dalam lingkungan ekonomi kapitalis adalah suatu prakondisi bagi masa depan sosialis, dan
sistem ekonomi komunis akan mengikutinya.
Teori pembangunan ala Marx ini mirip dengan model tahap linear (linear stages models).
Kapitalisme dipandang sebagai satu tahap dalam transisi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tahap
Karakteristik
Kuno/primitif,
Masyarakat kuno, kepemilikan lahan secara komunal. Feodalisme
feodalisme
atau ditemukan dalam masyarakat “Barat”; berdasarkan pada produksi
Asiatic
pertanian yang dikelola dalam lahan yang luas; kepemilikan lahan
oleh beberapa orang.
Asiatic ditemukan pada masyarakat “Timur”, misalnya India, Cina,
Turki, Persia; kelas-kelas yang berbeda mendominasi ekonomi dan
aparatus pemerintah; dibutuhkan untuk menjamin kontrol terpusat
akan teknologi penting seperti sistem irigasi dan sebagainya.
Kapitalisme
Masyarakat terbagi ke dalam kelompok masyarakat yang memiliki
sarana produksi (means of production[1]) dan tidak; pasar memegang
peran penting dalam alokasi risorsis.
Sosialisme
Kepemilikan sarana-sarana produksi oleh negara atau orang;
industrialisasi berarti bahwa orang tidak perlu harus berjuang untuk
suatu kehidupan dan kebutuhan individu dapat dipenuhi melalui sistim
distribusi yang kolektif.
Sumber: diadaptasi dari Gregory (1986); Smith (2000); Worsley (1990); Willis (2005).
TEORI-TEORI MODERNISASI
Era 1920-an – 1930-an: John Maynard Keynes
Para penganut ekonomi klasik percaya bahwa pasar merupakan suatu mekanisme untuk
memaksimalkan efisiensi risorsis. Namun pada tahun 1929 dan 1930 terjadi Kejatuhan Wall Street
(Wall Street Crash) dan adanya Depresi Hebat (Great Depression) di Amerika. Ketika terjadi
kegagalan mekanisme pasar bebas untuk mencapai titik equilibrium, para ekonom mulai
membangun pemahaman baru tentang ekonomi negara. Yang paling mencengangkan adalah
pemikiran ekonom Inggris yakni John Maynard Keynes yang pada tahun 1936 mempublikasikan
The General Theory of Employment, Interest, and Money.
Keynes berpendapat bahwa pasar bebas tidak selamanya menjadi kekuatan positif seperti yang
diyakini banyak orang. Menurutnya, kunci utama untuk pertumbuhan adalah “investasi nyata” (real
invenstment), misalnya dalam proyek infrastruktur baru. Investasi ini, menurutnya, akan
memberikan efek positif bagi penciptaan lapangan kerja dan selanjutnya menghasilkan
kesejahteraan melalui multiplier effect. Misalnya, apabila pemerintah mendanai pembangunan
jalan, hal ini menciptakan pekerjaan tidak hanya untuk pembangun jalan, tetapi juga untuk suplier
material jalan dan alat-alat lain. Para pekerja akan mengeluarkan uang untuk pekerjaan orang lain,
dan perusahaan akan menghasilkan profit yang akan diinvestasikan lebih lanjut.
Keynes melihat adanya ”peran pemerintah” dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk
mendukung ”investasi”, pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan moneter seperti
mengubah interest rates, atau secara langsung melalui government expenditure. Pengeluaran
pemerintah (government expenditure), karenanya, merupakan suatu jalan untuk “menangkal krisis”.
Era 1960-an
1. W.W. Rostow: Teori Pertumbuhan Linear (Linear-Stages Theory):
Pada tahun 1960, Walt Rostow mempublikasikan The Stages of Economic Growth: A NonCommunist Manifesto. Rostow menulis tentang “pertumbuhan ekonomi” bukan “pembangunan”.
Melalui pemikirannya, ada jalan menuju kepada “pembangunan” dengan tahap terakhir yang
dikenal dengan era konsumsi masa yang tinggi. Karenanya, dalam istilahnya, “pembangunan”
dipahami sebagai suatu kondisi negara dimana penduduk dapat mengeluarkan banyak uang untuk
membeli produk-produk. Pembangunan kemudian lebih mengambil tempat pada konteks kapitalis,
ketimbang komunis. Sebagai suatu proses, “pembangunan” dipahami dalam kaitannya dengan
modernitas, dan sebuah pergerakan dari masyarakat agrikultural dengan serangkaian praktek

budaya tradisional untuk menuju kepada suatu negara industri yang lebih rasional dan berfokus
pada ekonomi.
Ia menganalogikan proses ini seperti pergerakan pesawat sepanjang landasan pacu hingga mencapai
titik take-off dan kemudian terbang.
Tahap
Karakteristik
Tradisional
Berbasis pertanian; menggunakan ilmu dan teknologi sebelum
Newtonian; pre-nation-state
Prakondisi
untuk Rerata tabungan dan investasi diatas rerata pertumbuhan populasi;
Lepas Landas
organisasi dan institusi level nasional; elit baru; perubahan
seringkali dipicu oleh intrusi eksternal
Lepas Landas
Rangsangan untuk lepas landas dibutuhkan, misalnya melalui
revolusi politik, inovasi teknik, mengubah lingkungan ekonomi
internasional; angka investasi dan tabungan 5-10% dari pendapatan
nasional; sektor manufaktur; pengaturan institusi yang tepat,
misalnya sistem perbankan
Menuju
kepada Perluasan teknologi; pembangunan sektor baru; invenstasi dan
Kematangan
tabungan 10-20% dari pendapatan nasional
Era Konsumsi Tinggi Konsumsi tinggi akan barang dan jasa; meningkatnya pengeluaran
untuk pelayanan kesejahteraan.
Sumber: Rostow, 1960; dalam Willis (2005).

1. Paul Rosenstein-Rodan: Teori The Big Push
Menurut Rosenstein-Rodan, kalau negara berkembang mau memutus rantai kemiskinan maka perlu
ada “investasi berskala besar” di sektor industri (big push). Investasi dalam skala besar ini akan
menciptakan interaksi yang sinergis diantara berbagai sektor.
Namun hal ini sulit sekali dilakukan dalam suatu frame pasar alami. Para wirausahawan akan
berpikir matang untuk menerapkan konsep big push ini berdasarkan kalkulasi untung-ruginya.
Karenanya, sektor-sektor produksi yang potensial tidak dapat “digarap” oleh pasar (privat) karena
keraguan pasar untuk membuat keputusan investasi. Apalagi untuk menjalankan konsep big push
ini, diperlukan dukungan infrastruktur sosial seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, sistem
komunikasi, rumah sakit, sekolah, irigasi, dan sebagainya.
Rosenstein-Rodan mengklaim bahwa ia telah membuat beberapa inovasi. Pertama, terkait dengan
pengangguran terselubung (disguised unemployment) khususnya dalam sektor pertanian akan
mengalami peningkatan output total mengingat dukungan infrastruktur sosial menjadi penting
dalam pembangunan. Kedua, investasi berskala besar berpotensi memberikan dampak bagi
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di luar dari yang diprediksi. Ketiga, investasi berskala
besar dapat menghasilkan tenaga-tenaga terlatih dan profesional.
1. Teori Lingkaran Setan (Vicious Circle Theory)
Esensi dari teori ini adalah kemiskinan mengekalkan dirinya dalam pengukuhan lingkaran setan
pada dua sisi yakni supply dan demand. Pada sisi supply, karena pendapatan rendah, konsumsi
tidak dapat diubah menjadi tabungan sehingga tidak ada pembentukan kapital. Minimnya modal
(capital) menyebabkan produktivitas rendah, sehingga tingkat pendapatannya rendah. Sebuah
negara menjadi miskin karena sebelumnya terlalu miskin untuk menabung dan menginvestasi. Atau
seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Sachs (2005:56) mengenai jebakan kemiskinan (the poverty
trap): “kemiskinan itu sendiri yang menjadi sebab terjadinya stagnasi ekonomi. Jepang memiliki
angka tabungan tinggi sepanjang periode pertumbuhan ekonomi sepanjang dekade 1950an, 1960an,
dan 1970n, serta Macan Asia (Malaysia, Thailand) memiliki angka tabungan yang tinggi
menyiratkan sisi lain dari koin lingkaran setan. Ketika negara-negara kian kaya, mereka menabung
lebih, menciptakan suatu virtuous circle dimana angka tabungan yang tinggi akan membawa
pertumbuhan yang lebih cepat (Edwards 1995; Economist 1995b:72; World Bank 2003i:218–220).

Pada sisi demand, karena pendapatan rendah, ukuran pasar (misalnya untuk barang konsumsi
seperti sepatu, tekstil, dsb.) menjadi terlalu kecil untuk melibatkan investor potensial. Minimnya
investasi menyebabkan produktivitas dan pendapatan rendah. Sebuah negara miskin karena
sebelumnya terlalu miskin untuk menyediakan pasar untuk mendorong investasi.
1. Pertumbuhan Berimbang Vs Tak Berimbang (Balanced Versus Unbalanced Growth)
Balanced Growth
Debat pembangunan pada 1940-an hingga 1960-an berkenaan dengan konsep balanced
growthversus unbalanced growth. Oleh para penganjurnya, esensi dari konsep balanced growth
adalah modal (capital) atau investasi harus ditanamkan dalam “berbagai sektor” yang saling
mendukung satu sama lain. Ragnar Nurkse (1953) memandang strategi ini sebagai satu-satunya
jalan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan. Tesis ini mendukung tesis big
pushtheory(Paul Rosenstein-Rodan), bahwa suatu strategi “gradualisme” akan mengalami
kegagalan. Perlu ada upaya untuk mengatasi inersia yang inheren dalam ekonomi yang stagnan.
Situasinya dianalogikan dengan sebuah mobil yang macet di tengah salju: mobil itu tidak akan
bergerak dengan sedikit dorongan perlahan-lahan; ia memerlukan suatu dorongan yang kuat (a big
push).
Unbalanced Growth
Menurut teori unbalanced growth (Albert O. Hirschman, 1958), investasi hanya ditanam dalam
sektor strategis tertentu yang merupakan leading sector, dan ini akan menciptakan peluang investasi
lebih lanjut. Ini merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tesis the big
push terlalu gloomy bagi LDCs: mereka tidak memiliki keahlian untuk melakukan suatu upaya
yang masif.
Kekurangan utama dalam negara terbelakang (LDC) tidak terletak pada suplai tabungan, tetapi
keputusan untuk berinvestasi oleh para entrepreneurs dan pembuat keputusan. Kemampuan untuk
berinvestasi tergantung pada jumlah dan keberadaan investasi. Hirschman percaya bahwa negaranegara miskin memerlukan suatu strategi pembangunan yang mendorong keputusan investasi.
Ia menyatakan bahwa karena risorsis dan kemampuan terbatas, tesis big push lebih masuk akal jika
diterapkan secara strategik dalam industri tertentu. Pertumbuhan kemudian akan menyebar dari satu
sektor ke sektor lainnya.
Model Perubahan Struktural
Oleh Todaro (2000), terjadinya pergeseran secara gradual diistilahkan sebagai “model perubahan
struktural”. Dasar dari model pembangunan ini adalah terjadinya pergeseran ekonomi nasional dari
pembangunan desa (rural) yang notabene menekankan pertanian menuju kepada pembangunan kota
yang menekankan penguatan industri.
W. Arthur Lewis adalah salah seorang teorist kunci dari model pembangunan ini. Melalui
pengalamannya di Karibia, ia kemudian mengkaji hakekat pembangunan ekonomi. Menurutnya,
ada dualisme ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara “terbelakang” (underdeveloped). Pertama,
sektor “tradisional”, umumnya merupakan pertanian subsisten. Kedua, sektor “modern” yang
bercorak pertanian komersial, plantasi, dan manufaktur. Bagi Lewis, konsep “pembangunan”
mengambil tempatnya ketika surplus tenaga kerja bergerak dari sektor tradisional ke modern yang
kapitalis. Karena ada begitu banyak “surplus” tenaga kerja di wilayah desa (rural), upah di sektor
modern tidak akan meningkat sampai surplus tenaga kerja telah terserap (Lewis, 1964).
Lewis menekankan bahwa seharusnya negara-negara sudah harus mulai membangun sektor
“modern”, khususnya bagaimana negara harus menambah uang untuk kegiatan investasi manakala
tabungan masyarakat terbatas sebagai akibat dari tingginya tingkat kemiskinan. Sebagai suatu jalan
keluar dari jebakan ini, ia mendukung perlunya investasi luar negeri. Pemerintah perlu melibatkan
perusahaan-perusahaan luar negeri agar mau menginvestasikan modalnya dalam pembangunan
domestik melalui suatu proses yang disebut “industrialization by invitation” (Lewis, 1955).
Dimensi Spasial
Seperti diketahui bersama, pembangunan tidak hanya memiliki dimensi sosial saja tetapi juga
spasial. Persis seperti kebijakan pembangunan menurut model Keynesian yang menuju kepada

terciptanya “efek tetesan ke bawah” (trickle down effect), begitu juga manfaat pembangunan dapat
dirasakan oleh setiap wilayah (region) yang berbeda. Bagi Albert Hirschman (1958), pertumbuhan
secara spasial adalah bagian dari suatu proses pembangunan.
Berdasarkan pada pengalamannya di Amerika Latin, ia berpendapat bahwa lebih masuk akal
apabila pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, dapat terkonsentrasi secara spasial
ketimbang harus mencapai angka pertumbuhan yang merata di seluruh bagian negara. Argumennya
adalah bahwa apa yang disebut sebagai “growth poles” akan menjadi foci bagi pembangunan
ekonomi, namun sepanjang waktu, manfaat dari proses pembangunan akan menyebar dan derajat
polarisasi akan berkurang. Ia mengakui bahwa kondisi yang ada di negara-negara miskin mungkin
memerlukan bentuk pendekatan pembangunan yang berbeda. Dibalik ide “unbalanced growth” dan
“growth poles” akan lebih mudah mengetahui konsepsi pertumbuhan sebagai suatu proses yang
lebih alami atau tidak.
Gunnar Myrdal (1957), seorang ekonom Swedia, juga menyoroti ketimpangan spasial (spatial
inequalities) melekat dalam model pembangunan ekonomi yang menekankan pasar bebas. Hal ini
dapat dilacak dalam karyanya yang berjudul Economic Theory and Underdeveloped Regions.
Namun tidak seperti Hirschman, Myrdal tidak percaya bahwa polarisasi spasial secara otomatis
akan reversed ketika pembanguna ekonomi mencapai suatu level tertentu. Menurutnya, manakala
suatu wilayah mulai tumbuh secara ekonomi maka akan ada penarikan sumber daya manusia,
risorsis, dan dana ke daerah tersebut sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan
selanjutnya. Dengan demikian terjadi penipisan kontribusi orang dan risorsis pada pembangunan di
wilayah atau daerah lainnya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai “backwash effects”.
Bagi Myrdal, satu-satunya cara untuk mengurangi efek dari spatial inequalities adalah melalui
intervensi pemerintah. Menurutnya, apabila perencanaan pemerintah lebih efisien maka tidak perlu
ada variasi wilayah dalam angka pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi, ia menyadari sepenuhnya
bahwa dalam banyak situasi pemerintah dalam banyak negara tidak mampu mencapai hal tersebut
(Myrdal 1970). Menurutnya perlu adanya strong states untuk menjamin agar mekanisme
perencanaan dapat diimplementasikan. Keyakinan Myrdal mengenai perencanaan sebagai suatu
solusi bagi “masalah-masalah pembangunan” sangat tepat dengan apa yang disebut sebagai sebuah
pendekatan teknokratik Eurocentric.
Era 1970-an: Neo-Liberalisme
Bagi kebanyakan pemerintah di bagian Utara, pembangunan dalam periode sesudah Perang Dunia
II dapat dicapai melalui berbagai variasi dalam pendekatan Keynesian. Pendekatan ini berdasarkan
pada intervensi pemerintah pada level nasional dan bantuan luar negeri pada skala internasional.
Perspektif ini berubah sepanjang era 1970-an ketika peran negara mulai dipertanyakan.
Pada era 1970-an, beberapa teorist mulai berpendapat bahwa keterlibatan negara yang begitu luas
dalam aktivitas ekonomi telah menciptakan inefisiensi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Teorist ini, diantaranya Deepak Lal (1983) dan Bela Balassa (1971, 1981) berdasarkan pada teori
the invisible hand. Bagi para teorist neo-klasik dan neo-liberal, agar ada kesejahteraan bagi semua
orang maka pemerintah perlu mengurangi intervensinya dan biarkan pasar menetapkan harga. Hal
ini akan menciptakan alokasi risorsis yang paling efisien. Bantuan luar negeri juga menyebabkan
terjadinya inefisiensi dan karenanya bentuk intervensi seperti itu perlu dikurangi.
Toye (1993) menggambarkan pergeseran teori pembangunan ini sebagai suatu “counter-revolution”.
Ia menyimpulkan ada 3 pendekatan kebijakan yang harus dihadapi:
1. Meluasnya cakupan sektor publik.
2. Penekanan lebih pada kebijakan investasi dalam modal fisik seperti infrastruktur, ketimbang
modal sosial seperti pendidikan dan kesehatan;
3. Meluasnya penggunaan kontrol ekonomi seperti tarif, subsidi dan kuota yang mendistorsi
harga. (Toye, 1993).
Ketiga hal tersebut berkaitan dengan aspek internal sebuah negara. Tidak ada faktor eksternal yang
mempengaruhi keberhasilan ekonomi. Misalnya, Balassa lebih menekankan pada liberalisasi
perdagangan. Dengan menggunakan kasus 4 negara di Amerika Latin dan 4 negara di Asia, Balassa

Sistem informasi manajemen

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Sistem informasi manajemen

Similaire à Sistem informasi manajemen (20)

Plus de Operator Warnet Vast Raha

Plus de Operator Warnet Vast Raha (20)

Sistem informasi manajemen