Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Menguraikan alasan penghentian penyidikan, penangkapan, dan penahanan menurut hukum pidana Indonesia serta batas waktu masing-masing. 2) Menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan batas waktu penangkapan dan penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul. 3) Maksimal waktu penahanan seseorang dalam proses hukum pidana

1. TUGAS : HUKUM PIDANA
1). Menjelaskan alasan penghentian penyelidikan yaitu :
a) Tidak diperoleh bukti yang cukup.
Artinya penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau
bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan
tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar inilah kemudian
penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa
apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan yang
melanggar hukum atau tindak kejahatan maka penyidik berwenang
menghentikan penyidikan.
c) Penghentian penyidikan demi hukum.
Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan
alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.
d) Asas nebis in idem. Yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya
atas dasar perbuatan yang sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh
pengadilan yang berwenang untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
e) Apabila tersangkanya meninggal dunia.
f) Karena kadaluarsa. Tenggang waktu itu, menurut KUHP:
o Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan
yang dilakukan dengan alat percetakan.
o Lewat masa 6 tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana
denda, kurungan atau penjara, yang tidak lebih dari hukuman penjara
selama tiga tahun.
o Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam
dengan hukuman penjara lebih dari 3 tahun.
o Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman
pidana mati atau penjara seumur hidup.
o Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai
umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada poin 1 sampai
4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

2. 2). Menjelaskan alasan penangkapan, cara penangkapan dan batas waktu
penangkapan yaitu :
a. Alasan Penangkapan
Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam
Pasal 17 KUHAP:
o Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
o Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.
Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan
Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak
pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya
penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan: ”Pasal ini menunjukkan bahwa
perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang,
tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.
Pengertian “bukti permulaan yang cukup” dari pendekatan teori dan
praktek, masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti
yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP
maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14
KUHAP, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah
ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 KUHAP, hanya
berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP. Atau sebaliknya,
pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 17 KUHAP hanya
merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14 KUHAP.
Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh
penyidik apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan
dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Mengenai apa yang
dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang
menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat
disadari cara penerapan demikian, bisa menimbulkan “kekurangpastian”
dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi Praperadilan
untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.
Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk
kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal
16 KUHAP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan
penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip: harus ada dugaan keras
terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului
adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya
alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan

3. diselewengkan untuk maksud lain diluar kepentingan penyelidikan dan
penyidikan.
b.Cara penangkapan
o Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan
o Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang
namanya tercantum dalam Surat Penangkapan.
o Apabila Penangkapan dilakukan oleh Penyelidik atas Perintah Penyidik,
maka penangkapan selain dengan Surat Perintah Penangkapan juga harus
dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Penyidik yang memerintahkan.
o Penangkapan dikenakan terhadap seseorang yang namanya/identitasnya
tercantum didalam Surat Perintah Penangkapan.
C. batas waktu penangkpan
Berdasar ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan batas waktu
lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari “satu hari”. Lewat dari satu hari,
berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan
dianggap “tidak sah”. Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi
hukum”. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau
keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau
tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.
Mengenai pembatasan masa penangkapan yang singkat ini, dapat
menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam praktek, disebabkan beberapa
factor. Antara lain factor “geografi” yang dijumpai pada beberapa tempat di
kepulauan Indonesia seperti daerah Maluku, Irian Jaya dan Kalimantan, tidak
mungkin diselesaikan dalam satu hari mulai dari tindakan penangkapan dan
seterusnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada hari itu juga. Coba bayangkan
bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi jika penangkapan dilakukan pada pulau
terpencil lantas tempat kedudukan penyidik/penyidik pembantu terletak di pulau
lain yang harus ditempuh dalam waktu seminggu atau sebulan dengan sampan
atau perahu kecil. Atau bagaimana mungkin hal ini dapat dilaksanakan didaerah
yang sama sekali tidak ada saran komunikasi dan transportasi? Disana antara
suatu desa dengan ibukota kecamatan tempat kedudukan penyidik pembantu,
harus ditempuh berminggu-minggu. Barangkali hambatan geografis dan
komunikasi bukan hanya terdapat didaerah yang disebut diatas. Untuk mengatasi
hambatan permasalahan ini, agar penangkapan mempunyai arti untuk
kepentingan penyelidikan atau penyidikan, tapi sekaligus tidak melanggar hukum,
dapat disetujui alternatif yang digariskan pada buku pedoman KUHAP yang
memberi jalan keluar atas hambatan tersebut:

4. o Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik,
sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat;
o Apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik, pejabat penyidik
mengeluarkan surat perintah kepada penyelidik untuk membawa dan
menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.
Apabila orang itu melawan perintah dan diperlukan upaya paksa, bisa dilakukan
pembatasan tertentu, misalnya membawanya dengan diborgol. Jadi, yang
dikeluarkan oleh penyidik jangan perintah penangkapan, melainkan surat perintah
membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf
b angka 4 KUHAP).
Alternatif yang digambarkan diatas, jika tersangka yang hendak ditangkap
bertempat tinggal di daerah yang sangat terpencil dan sarana tempat itu tidak
memungkinkan untuk membawa tangkapan pada hari itu juga, sebaiknya
dipergunakan dulu ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP, yakni
penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas Polri untuk membawa dan
menghadapkan tersangka ke hadapan penyidik. Surat perintah penangkapan baru
dikeluarkan setelah tersangka berada di hadapan penyidik.
Tetapi, alternatif inipun mengandung kesulitan, sehubungan dengan masalah
kewajiban penyidik untuk menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan
kepada keluarga tersangka. Sebab pemberian tembusan surat penangkapan
menurut Pasal 18 ayat (3) KUHAP harus diberikan segera setelah penangkapan
dilakukan. Berarti pada saat dikeluarkan surat penangkapan, keluarga tersangka
harus mendapat tembusan. Dan rasio keharusan penyampaian tembusan itu
dengan segera, dimaksudkan agar pada saat dilakukan penangkapan sudah tahu
kemana dan dimana tersangka dibawa dan diperiksa. Jadi, alternatif yang kita
kemukakan sama sekali belum bisa menghilangkan hambatan secara tuntas.
Namun demikian alternatif itulah jalan tengah yang paling dapat dipertahankan
dari segi hukum dan kepastian hukum.
3). Menjelaskan dasar penahanan, tatacara penahanan, dan batas waktu
penahanan yaitu :
a. dasar penahanan
 Unsur Objektif/Yuridis:
– Tindak pidana yg disangkakan diancam dgn 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
– Pidana dlm psl 282/3(kesusilaan), 296(perbuatan cabul), 335/1(perbuatan tdk
menyenangkan, pencemaran nama baik), 351/1(penganiayaan berat kecuali
percobaan penganiayaan), 372(penggelapan), 378(penipuan), 379a(penipuan),
453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHAP, 25 dan 26 stbld 1931 no. 471

5. (pelanggaran terhadap ordonansi beacukai), psl 1, psl 2 dan psl 4 UU TP
Imigrasi.
 Unsur Subjektif:
Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan
akan mengulangi tindak pidana (psl 21/1 KUHAP).
b. Tata cara penahanan
 dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yg berisi:
– identitas tersangka,
– menyebut alasan penahanan,
– uraian singkat kejahatan yg disangkakan,
– menyebut dgn jelas ditempat mana tersangka ditahan. (psl 21/2)
 menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga
tersangka.
c. batas waktu penahanan
o penyidik = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi
kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari
o penuntut umum = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari
dan demi kepentingan pemeriksaan yanmg belum selesai dapat
diperpanjang selama 30 hari
o hakim pengadilan negeri = berwenang untuk mengeluarkan surat perintah
penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna
kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.
Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa
tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah
lewat waktu nya maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan
demi hukum.
Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:
a) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari
b) Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
c) Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
d) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari
e) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari
f) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari
g) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari
h) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari

6. i) Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari
j) Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari
Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka
penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari.
Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29
ayat 3.Menurut pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan
sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28
atau perpanjangan penahanan sebagimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak
sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan 96.
4). Menjelaskan terjadinya penangguhan penahanan, syarat penangguhan
penahanan, dan jaminan penangguhan penahanan yaitu :
a. terjadinya penangguhan penahanan
 permintaan dari tersangka/terdakwa
 permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan
yang ditetapkan
 ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi
syarat dan jaminan yang ditetapkan
B. syarat penangguhan penahanan
 wajib lapor
 tidak keluar rumah
 tidak keluar kota
c. jaminan penangguhan penahanan
 Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat
perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh
tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan
formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran
tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka
instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan
penangguhan penahanan.

7. Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila
o a.tersangka/terdakwa melarikan diri
o b.setelah tiga bulan tidak diketemukan
o c.penyetoran uang tanggungan ke kasn negara dilakukan oleh orang
yang menjamin melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
o d.pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan
dari si penjamin
 Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian
kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab
apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada
surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang
berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan
menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang
tanggungan)
5). Penjelasan tentang penggeledahan, pejabat yang berwenang menggeleda,
waktu penggeledahan, dan penggeledahan di luar daerah hukum yaitu :
a. penggeledahan
menurut M.Yahya Harahap, penggeledahan adalah adanya seorang atau
beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas
petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh
orang yang digeledah.
untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah
atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang
ditentukan dalam UU ini (pasal 32 KUHAP).
b. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penggeledahan
o Penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 7 ayat (1) jo pasal 32 KUHAP)
o Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b)
Wewenang tindakan penggeledahan oleh penyidik tidak seratus persen berdiri
sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam
melakukan setiap penggeledahan. (M. Yahya, 2002 : 268) Pada setiap tindakan
penggeledahan, penyidik pada asasnya wajib memperoleh terlebih dahulu izin dari
Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33
KUHAP.Sedangkan dalam “keadaan luar biasa” dan “mendesak” penyidik dapat

8. melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu dapat surat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri. Namun demikian, segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta
“persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri setempat.
c. waktu penggeledahan
Dalam tempo paling lama 2 hari sesudah penggeledahan, penyidik membuat
berita acara yang berisi jalannya penggeledahan dan hasil penggeledahan.
 Berita acara dibacakan lebih dulu pada yang bersangkutan;
 Diberi tanggal;
 Ditanda tangani penyidik dan tersangka serta keluarganya, jika mereka tidak
mau menanda tangani, penyidik membuat catatan tentang itu serta
menyebut alasannya;
 Turunan berita acara disampaikan kepada pemilik atau penguin rumah yang
bersangkutan;Misal : tersangka digeledah dan ditangkap dalam sebuah
hotel, maka turunan berita acara penggeledahan disampaikan kepada
pemilik hotel.
D. Penggeledahan di Luar Daerah Hukum
ditinjau secara “kasuistis” atas dasar pertimbangan cara mana yang paling
berfaedah menghadapi peristiwa ini, penyidik dapat memilih alternative yang
dirumuskan Pasal 36 KUHAP :
Penyidik Dapat Melakukan Sendiri Penggeledahan Sekalipun tindakan di luar
wilayah hokum kekuasaannya, penggeledahan harus tetap mengikuti ketentuan
yang digariskan dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara dan prosedur penggeledahan
di luar daerah hukum, dimana penyidik melakukan penggeledahan di atur dalam
Pasal 36 KUHAP yang menggariskan bahwa :
o Surat izin penggeledahan harus dimintakan dari Ketua Pengadilan Negeri di
tempat wilayah hukum kekuasaan penyidik yang bersangkutan.
o Dengan surat izin penggeledahan itu, penyidik melapor kepada Ketua
Pengadilan Negeri di daerah tempat di manapenggeledahan akan
dilaksanakan.
o Dalam pelaksanaan penggeledahan didampingi olehpenyidik dari daerah
hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.
Tetapi apabila penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat
mendesak, penyidik tidak diwajibkan melapor dan memberitahu Ketua Pengadilkan
Negeri di daerah hukum di mana penggeledahan dilakukan serta tidak perlu
didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimanapenggeledahan dilakukan.

9. Sedangkan pelaporan serta pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
bersangkutan baru disampaikan setelah penggeledahan selesai.
Penggeledahan Didelegasikan Penyidik tidak langsung datang melakukan
penggeledahan di luar daerahnya sendiri, tapi minta bantuan penyidik di daerah
mana penggeledahan dilakukan. Makam penyidik yang bersangkutan mengirimkan
surat permintaan bantuan sekaligus “surat izin” penggeledahan Ketua Pengadilan
Negeri setempat. Berdasarkan surat izin itu penyidik diminta bantuan
memberitahukan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat di mana
penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik yang dimintai bantuan
harus mengeluarkan
perintah tertulis penggeledahan, maupun pengadaan saksisaksi yang
menghadiri penggeledahan. Dan juga pembuatan berita acara, diselesaikan penyidik
yang dimintai bantuan selambat-lambatnya “2 hari” serta menyampaikan turunan
berita acara tersebut pada penghuni rumah yang digeledah.
Setelah semua selesai dilakukan oleh penyidik yang dimintai bantuan, segera
mungkin hasil dan berita acara disampaikan kepada penyidik yang mendelegasikan.
Bila dalam penggeledahan tersangka ditangkap sesuai dengan maksud dan izin
penggeledahan yang dikeluarkan pengadilan, tersangka segera diantar ke tempat
penyidik yang bersangkutan atau memberitahukan agar tersangka yang ditangkap
segera diambil untuk dibawa ke tempat penyidik yang minta bantuan (yang
mendelegasikan).
6). Menjelaskan tujuan penyitaan,yang berwenang menyita, bentuk dan tatacara
penyitaan, benda yang dapat di sita serta penyimpanannya yaitu :
a. tujuan pexitaan
tujuan Penyitaan, adalah untuk kepentingan pembuktian , terutama ditujukan sebagai
barang bukti dimuka sidang pengadilan.
B. tata cara penyitaan
 berdasarkan surat ijin ketua pengadilan negeri kecuali tertangkap tangan hanya
atas benda bergerak. (Pasal 38 KUHAP).
 penyitaan oleh penyidik terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal (Pasal 128
KUHAP).
 penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang
saksi (Pasal 129 ayat 1).
 penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta
salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita ,
keluarganya dan kepala desa. (Pasal 129 ayat 2,3 dan 4 KUHAP).

10.  benda sitaan dibungkus, dirawat, dijaga, serta dilak dan cap jabatan. (pasal 130
KUHAP (1) ).
c. benda yang dapat disita dan penyimpananya
 Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga
diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
 Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya;
 Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak
pidana;
 Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan.
7). Menjelaskan tentang pra penuntutan dan tujuannya yaitu :
a. prapenuntutan
Prapenuntutan adalah Petunjuk Penuntut Umum kepada Penyidik untuk
menyempurnakan hasil penyidikan (berkas perkara) apabila ada kekurangan dan
kewajiban Penyidik untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan
petunjuk dari penuntut umum.
b. tujuan pra penuntutan
Dalam sebuah pelaksanaan prapenuntutan, proses prapenuntutan selain dapat
memacu terhindarinya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian
penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak - balik perkara. Proses
prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut
umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan
tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut
umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan
tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan
pemeriksaan tambahan terhadap saksi - saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka.
8) penjelasan tentang penuntutan dan penghentian tuntutan yaitu :
a.Pengertian
Sebagaimana di ungkapkan pada pendahuluan bahwa penuntutan adalah
tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan
Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

11. Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah
penuntut umum (PU).
b. alasan penghentian tuntutan
Ditutup demi kepentingan hukum Karena tidak cukup bukti. Contohnya: tidak
mencapai minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam pasal 183
KUHAP, alat bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur
delik dari pasal yang didakwakan.
9). Penjelasan surat dakwaan dan bagaiman dengan surat dakwaan yang tidak
memenuhi syarat yaitu :
a.surat dakwaan
Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi
perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan
dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan
oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak
kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan
kepada terdakwa pelaku tindak pidana.
b. surat dakwaan tidak memenuhi syarat
 surat dakwaan tidak terang seperti yang telah dijelaskan, syarat materiil surat
dakwaan harus memuat dengan lengkap unsure-unsur tindak pidana yang
didakwakan. Kalau usur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan
secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada
hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas yang lengkap unsure-
unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan kepentingan
terdakwa mempersiapkan pembelaan.
 surat dakwaan mengandung pertentangan antara yang satu dengan yang lain
pertentangan isi surat dakwaan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang
perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan
harus jelas memuat semua unsure tindak pidana yang didakwakan (voldoende
en duidelijke opgave van het feit). Disamping itu, surat dakwaan harus merinci
secara jelas.

12. 10). uraian dan penjelasan bentuk surat dakwaan
 Dakwaan Tunggal
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila
berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja
yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan
saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan
tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk
merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk
mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.
Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam
perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.
 Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak
pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang
lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual
didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu
tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar
pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum
yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak
pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan
digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan
dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana
yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan,
misalnya:pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau
penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata
sambung “atau”.
 Dakwaan Subsidiair
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu
tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan
demikian dapat menimbulkan keraguan pada penunutut umum, baik mengenai
kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam
dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut
umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak
pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan
tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di

13. bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka
dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer,
subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak
pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang
didakwakan itu.
 Dakwaan Kumulatif
Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan
beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.
Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya
dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi,
dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan
maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan
menerapkan kata sambung “dan”.
 Dakwaan Campuran/Kombinasi
Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan
alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai
perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara
narkotika.